cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nuraliah Ali
Contact Email
nuraliahali@law.upr.ac.id
Phone
+6282349116171
Journal Mail Official
palangkalawreviewjurnal@gmail.com
Editorial Address
Ruang Pengelola Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Jalan Hendrik Timang, Komplek UPR, Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Kalimantan Tengah
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Palangka Law Review
Published by Universitas Palangka Raya
ISSN : -     EISSN : 27764605     DOI : https://doi.org/10.52850/palarev.v4i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Palangka Law Review, publishes articles in the form of conceptual ideas and research reports in the fields of Law, with focus and scope: Criminal Law Civil Law Constitutional and administrative law International Law Islamic Law Customary Law Natural resource Law Environment Law Human Rights Philosophy of Law Law and Society legal pluralism governance, and Another section related to contemporary issues in legal scholarship.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "VOLUME 1 ISSUE 2, SEPTEMBER 2021" : 5 Documents clear
Produk Hukum dalam Konfigurasi Politik di Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin Muhammad Wahdini; Ariyadi Ariyadi
Palangka Law Review VOLUME 1 ISSUE 2, SEPTEMBER 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v1i2.4042

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana produk hukum pada konfigurasi politik di era demokrasi terpimpin dengan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Hasilnya adalah bahwa Demokrasi terpimpin menjadi era dimana kekuasaan Presiden menjadi tidak terbatas dan bertentangan dengan konsepsi negara hukum. Gagasan Nasakom yang diterapkan oleh Presiden Soekarno di era itu melahirkan produk hukum dan kebijakan yang otoriter sehingga menjadikan konfigurasi politik pada masa Demokrasi Terpimpin terdapat pemaksaan terhadap ide ide politik penguasa pada saat itu
Tindak Pidana Penipuan terhadap Iklan yang Menyesatkan dan Merugikan Konsumen Iyaomil Achir Burhan; Andi Muhammad Sofyan; Nur Azisa
Palangka Law Review VOLUME 1 ISSUE 2, SEPTEMBER 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v1i2.4044

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penipuan dan pertanggungjawaban hukum terhadap iklan yang dapat menyesatkan dan merugikan konsumen. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (legal research). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Iklan yang menyesatkan dan merugikan konsumen terbagi menajdi 3 (tiga) jenis yaitu Bait Advertising, Blind Advertising dan False Advertising. Ditinjau dari perspektif hukum pidana, iklan yang menyesatkan dan merugikan konsumen merupakan suatu tindak pidana, yaitu penipuan. Pelaku Usaha yang paling memiliki peran penting dalam periklanan dan berperan penting dalam dimintai pertanggungjawaban terkait dengan ketidakbenaran informasi yang terkandung dalam suatu iklan (barang dan/atau jasa) yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen yang mengonsumsi atau memakai barang tersebut. Pelaku usaha periklanan yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang di alami konsumen adalah pengiklan, perusahaan iklan, dan media iklan. Konsumen yang dirugikan oleh pihak pelaku usaha bisa menuntut berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban secara perdata. Selain itu, pelaku usaha dapat dituntut secara pidana apabila dapat dibuktikan unsur-unsur kesalahannya
Penundaan Eksekusi: Tinjauan Yuridis Kekuasaan Kehakiman Ivans Januardy
Palangka Law Review VOLUME 1 ISSUE 2, SEPTEMBER 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v1i2.4048

Abstract

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dilakukan secara paksa, menunjukkan bahwa pihak yang tereksekusi berada dalam kondisi “keberatan” atas eksekusi yang diberlakukan terhadapnya. Keberatan tersebut adakalanya dinyatakan dalam bentuk tindakan perlawanan, yang diarahkan agar eksekusi dapat ditunda. Masalah yang diteliti, Pertama, Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman bersifat fungsional dengan hal penundaan eksekus?, kedua, Alasan-alasan yang menjadi pertimbangan dapat ditundanya suatu eksekusi/pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap? Penelitian ini merupakan penilitian normatif yang mendasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, “putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan”, sesungguhnya merupakan suatu celah yang dimanfaatkan oleh si tereksekusi untuk mengajukan permohonan penundaan eksekusi.
Penyelidikan Kejahatan Kemanusiaan: Kajian Yuridis Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kadoni Siringoringo; Louise Theresia
Palangka Law Review VOLUME 1 ISSUE 2, SEPTEMBER 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v1i2.4049

Abstract

Penyelesaian kasus kejahatan kemanusiaan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, bahwa Komisi Nasional HAM selaku lembaga khusus yang mandiri dan independen hanya berwewenang melakukan penyelidikan. Sedangkan tahap penyidikan dan penuntutan menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Sehingga penyelesaian kasus kejahatan terhadap kemanusiaan tidak lagi secara independen, karena kewenangan penyidikan dan penuntutan berada pada kewenangan Kejaksaan Agung yang merupakan cabang kekuasaan pemerintah. Maka Komnas HAM sebagai lembaga khusus yang bertujuan dalam meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM tidak lagi benar-benar lembaga independen, hal ini dikarenakan hasil penyelidikannya ditindaklanjuti oleh lembaga lain dibawah cabang kekuasaan pemerintah sebagai pemegang kekusaan eksekutif
Sarang Burung Walet dan Pendapatan Asli Daerah: Regulasi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Putri Fransiska Purnama Pratiwi; Nuraliah Ali
Palangka Law Review VOLUME 1 ISSUE 2, SEPTEMBER 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v1i2.4051

Abstract

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013 Pasal 6 menegaskan akan Kewajiban memiliki Izin untuk Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Tetapi realita di lapangan ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Selama ini belum ada yang mendaftarkan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung walet di Kabupaten Barito Timur dan yang dapat dilaksanakan hanya ketentuan Izin Mendirikan Bangunan. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Empiris yang bertujuan untuk mengetahui penyebab dan kendala belum maksimalnya implementasi ketentuan Izin untuk Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Barito Timur. Pesan penting dalam kajian ini bahwa yang menjadi kendala implementasi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013 belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena belum dibentuknya Tim Terpadu, belum adanya Peraturan Bupati, kurangnya sosialisasi, tidak dilakukannya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran dari masyarakat yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Implikasi akibat dari terus meningkatnya kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang tidak memiliki izin adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pungutan pajak sehingga pemerintah daerah mengalami kerugian pendapatan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4, ISSUE 1, MARET 2024 Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3, ISSUE 1, MARET 2023 Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2, ISSUE 2, SEPTEMBER 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 ISSUE 1 MARCH 2022 VOLUME 1 ISSUE 2, SEPTEMBER 2021 VOLUME 1 ISSUE 1, MARCH 2021