cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nuraliah Ali
Contact Email
nuraliahali@law.upr.ac.id
Phone
+6282349116171
Journal Mail Official
palangkalawreviewjurnal@gmail.com
Editorial Address
Ruang Pengelola Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Jalan Hendrik Timang, Komplek UPR, Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Kalimantan Tengah
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Palangka Law Review
Published by Universitas Palangka Raya
ISSN : -     EISSN : 27764605     DOI : https://doi.org/10.52850/palarev.v4i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Palangka Law Review, publishes articles in the form of conceptual ideas and research reports in the fields of Law, with focus and scope: Criminal Law Civil Law Constitutional and administrative law International Law Islamic Law Customary Law Natural resource Law Environment Law Human Rights Philosophy of Law Law and Society legal pluralism governance, and Another section related to contemporary issues in legal scholarship.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 29 Documents
 1   2   3 
Perlindungan Hukum Terhadap Investor Di Sektor Pariwisata Rahmad Ihza Mahendra Mahendra
Palangka Law Review Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3, ISSUE 1, MARET 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v3i1.7760

Abstract

Increasing investment in the tourism sector is one of the government's focuses, considering that the tourism sector has charm and is also supported by the geographical conditions of Indonesia, which has extraordinary natural resources that can attract tourists to visit Indonesia. To increase the interest of tourists in dating, facilities need forgiving, and building and increasing this requires significant capital from foreign and domestic investors. This study uses normative research methods to analyze the legal aspects of investment in the tourism sector and the legal protection of investors in the tourism sector. The study's results found that it was regulated in Law Number 25 of 2007 concerning Investment. However, it must synergize with the principles in Article 5 of Law Number 10 of 2009 concerning tourism and the principles of implementing investment activities in the tourism business sector subject to the General Agreement on Trade in Services (GATS) provisions. The legal protection of investors in the tourism sector is similar to legal protection for other investors with preventive legal protection.
Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar Pinjaman Online elin sudiarti; Nuraliah Ali
Palangka Law Review Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3, ISSUE 1, MARET 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v3i1.9487

Abstract

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini juga berdampak pada perkembangan dunia digital.Perkembangan dunia digital memberikan banyak pengaruh di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Salah satu dampak dari perkembangan dunia digital yakni hadirnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu Peer to Peer Lending. Pelaksanaan Peer to Peer Lending bukan berarti tanpa resiko. Resiko yang terjadi bisa saja pada suatu permasalahan hukum yakni gagal bayar yang dilakukan oleh pihak Penerima Pinjaman. Yang mana keadaan gagal bayar ini tentunya dapat merugikan Pemberi Pinjaman yang mendanai pengajuan pinjaman pada platform Penyelenggara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman terhadap resiko gagal bayar pinjaman online. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif. Perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman dengan dibentuknya peraturan khusus yang memberikan perlindungan bagi pengguna jasa Peer to Peer Lending yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 khususnya Pasal 37 dan sanksi seperti denda, penjara, maupun hukuman tambahan lain yang diberikan setelah terjadi sengketa
Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum di Dalam dan di Luar Peradilan Joanita Jalianery; Ariani Yestati
Palangka Law Review Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3, ISSUE 1, MARET 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v3i1.9489

Abstract

Lamanya waktu penyelesaian perkara di persidangan, dan pemidanaan yang tidak menjamin pulihnya ketertiban menjadi latar belakang tulisan ini. Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis. Masalah yang dikaji adalah apa saja kelebihan dan kekurangan Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang sekarang wajib dilakukan oleh para pihak, dan bagaimana mengatasi kekurangan mediasi dalam penyelesaian sengketa di peradilan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah Kelebihan Mediasi antara lain : Jadwal fleksibel, Biaya ringan, Proses cepat, Tidak perlu pengacara, Hasil akhir berupa akta perdamaian yang menguntungkan kedua belah pihak, Hubungan baik tetap terjaga, Tidak dimungkinkan adanya upaya hukum; sedangkan Kekurangan dalam pelaksanaan mediasi, antara lain : Para pihak tidak menganggap mediasi penting, Para pihak tidak mau membayar biaya mediator non-hakim dan biaya mediasi, Para pihak memiliki hambatan komunikasi, Para pihak tidak beritikad baik untuk melakukan mediasi. Untuk mengatasi kekurangan Mediasi, maka hendaknya : Dilakukan sosialisasi bagi pihak yang tidak memahami mediasi, kesepakatan di awal sebelum mediasi dilakukan dapat menjadi solusi bagi para pihak yang keberatan dengan biaya mediasi dan biaya mediator, mediator bertugas mewujudkan keseimbangan posisi para pihak, serta sosialisasi kepada pihak yang tidak beritikad baik tentang konsekuensi hukum atas tindakannya
Pendaftaran Tanah Sporadik dalam Mewujudkan Good Governance nana silpia; Louise Theresia
Palangka Law Review Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3, ISSUE 1, MARET 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v3i1.10495

Abstract

Realita pelaksanaan pendaftaran tanah sporadik dalam mewujudkan Good Governance masih belum Optimal dilaksanakan, hal ini dikarenakan proses pendaftaran tanah melebihi dari aturan yang ditetapkan, serta masih sering terjadi konflik kepemilikan tanah antara subjek hukum pemilik tanah yang dikarenakan tidak optimal fungsi kerjasama dan koordinasi baik antar pihak terkait yang diberikan kewenangan secara atribusi dan delegasi oleh ketentuan perundang-undangan, terhadap objek tanah yang dimohon oleh Si pemohon untuk didaftarkan tanahnya agar memiliki legalitas yaitu Sertifikat, sehingga mengakibatkan data kepengurusan Sertifikat Sporadik tidak sinkron. Sedangkan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah Sporadik dalam mewujudkan Good Governance yaitu sumber daya manusia yang masih tidak maksimal, kurangnya penyuluhan, sosislisasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah, masih banyak tumpang tindih  alas hak atas tanah sebelumnya yang dimiliki pemilik tanah, masih adanya ”Oknum” Mafia tanah, masih adanya tanah yang ditelantarkan oleh pemilik tanah, kesadaran kukum masyarakat masih kurang terhadap legalitas kepemlilikan tanah, sehingga hanya mengandalkan surat kepemilikan tanah yang hanya dikeluarkan oleh pihak kelurahan, dan skema atau alur penetapan hak atas tanah yang kurang optimal
Penegakan dan Kewajiban Penerapan Hukum Asing dalam Peradilan Indonesia: Suatu Tinjauan Yuridis Megi Mardian Megi
Palangka Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4, ISSUE 1, MARET 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v4i1.13096

Abstract

This article discusses the legal use of foreign law by Indonesian courts based on Indonesian International Private Law (HPI). This review is based on various HPI-related laws and regulations, court decisions, and HPI textbooks. The survey results show that there are often judges who do not follow the principle of ius curia novit in using foreign law; considering external factors of Indonesian law and cases, even though the HPI provisions refer to foreign law. Therefore, the Indonesian HPI Law must be promulgated immediately so that Indonesian courts have no reason to ignore the use of foreign law. In addition, it is necessary to build a system that helps judges and courts access foreign country laws and regulations quickly and accurately. International cooperation between the Supreme Court of the Republic of Indonesia (MARI) and the Supreme Court or courts of other countries must also be considered in the exchange of foreign legal information.
PRESFEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP PERKAWANINAN BEDA AGAMA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA Sucia Febriyanti Rahmadani
Palangka Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4, ISSUE 1, MARET 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v4i1.13110

Abstract

Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk menghindari aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, hal ini merupakan bentuk penyelundupan hukum, sehingga harus dianggap batal demi hukum. Sampai saat ini masih terdapat perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini menarik untuk diteliti, dengan tujuan untuk mendeskripsikan kepastian hukum perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dalam perspektif hukum perdata internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan sinkronisasi hukum dan pendekatan peraturan-undangan, sedangkan sifatnya deskriptif. Ketidakpastian hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. disimpulkan bahwa perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia merupakan bentuk penyelundupan hukum yang bertentangan dengan doktrin “ketertiban umum” yang  menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah dan bertentangan dengan kaidah hukum perdata internasional, meskipun telah dicatatkan di negara setempat, harus dianggap batal demi hukum.
Pernikahan Tanpa Izin di Lingkungan Militer: Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim pada Kasus Pidana Militer Nomor 143 K/MIL/2016 Nuraliah Ali; ivans januardy; Thea Farina; Yessiarie Silvany Sibot; Satriya Nugraha
Palangka Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4, ISSUE 1, MARET 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v4i1.13634

Abstract

Marriage without permission in the military environment is a serious violation that can disrupt discipline, operational efficiency, and the morale of soldiers. This study aims to analyze Indonesian military law concerning unauthorized marriages, focusing on Military Criminal Case Number 143 K/MIL/2016 involving a TNI AL soldier. The research examines unauthorized marriages within the military context. It employs a descriptive-analytical approach by analyzing Indonesian military law regarding marriage permissions and a concrete case of unauthorized marriage by a TNI AL soldier. The results indicate that in this case, the defendant, who married without permission, was charged with violating Article 279, Paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code. Although a 7-month imprisonment sentence was imposed, this decision raises questions about the appropriateness and effectiveness of the sanctions in preventing unauthorized marriages. The study's implications highlight the need for broader regulations governing marriage permissions in the military to more effectively address this issue. The research concludes that unauthorized marriages remain a significant issue that needs to be addressed seriously within the military environment.
Sertifikasi Halal: Analisis Hukum dan Impementasinnya Pada UMKM Kuliner di Palangka Raya Indah Dwi Lestari; Suriansyah Murhaini; Andika Wijaya
Palangka Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4, ISSUE 1, MARET 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v4i1.14811

Abstract

Penetapan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk menciptakan keamanan bagi masyarakat Indonesia, terutama komunitas agama Muslim, terkait jaminan kehalalan untuk makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Namun, kenyataannya masih ada pelaku UMKM makanan dan minuman yang belum memenuhi kewajiban tersebut. Rumusan masalah yang penulis angkat adalah: Bagaimana pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal pada usaha UMKM makanan dan minuman di kota Palangka Raya? Bagaimana mekanisme jaminan produk halal pada makanan dan minuman berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal?Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris yang merupakan penelitian hukum berdasarkan fakta di lapangan yang diperoleh melalui wawancara atau tanya jawab dari beberapa narasumber di lokasi penelitian sebagai bahan untuk menjawab masalah hukum yang terjadi.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal UMKM makanan dan minuman di kota Palangka Raya telah dilaksanakan meskipun masih belum efektif karena masih ada pelaku UMKM Makanan dan Minuman yang belum memiliki sertifikat halal serta mekanisme jaminan produk halal berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal melalui beberapa tahapan termasuk pengajuan permohonan hingga penerbitan sertifikat halalnya oleh Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Tinjauan Yuridis Keabsahan Hak Garap terhadap Tanah Garapan di Kota Palangka Raya Putra Pengayoman; Rahmat Baihaki
Palangka Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4, ISSUE 1, MARET 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v4i1.14900

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan Hak Garap terhadap Tanah Garapan yang berada di Kota Palangka Raya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif/doktrinal (legal research) melalui pendekatan: (i) peraturan perundang-undangan (statute approach); (ii) konseptual (conceptual approach); dan (iii) kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah diundangkannya UU Agraria sebagai gaung reforma agraria di Indonesia, dalam kenyataannya masih terdapat permasalahan dalam memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak garap. Hak Garap sendiri diatur oleh pemerintah dalam rangka menjalankan asas nasionalitas dan asas fungsi sosial yang secara khusus mengoptimalkan lahan-lahan absentee agar lebih produktif. Di saat yang bersamaan juga bertujuan untuk memberikan kesejahteraan terhadap petani. Dalam perjalanannya, pemerintah telah memberikan kewenangan bagi pemegang hak garap untuk melakukan sertifikasi hak milik yang diatur di tingkat Peraturan Daerah. Faktanya, sertifikasi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa dalam hal hak garap atas tanah garapan tersebut tumpang tindih dengan hak atas tanah yang lain. Hingga saat ini, belum terdapat Peraturan Daerah di Kota Palangka Raya yang mengatur terkait hak garap (vacuum hukum) yang secara konsekuen menimbulkan ketidakpastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi pemegang hak garap di Kota Palangka Raya.

Page 3 of 3 | Total Record : 29

 1   2   3 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4, ISSUE 1, MARET 2024 Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3, ISSUE 1, MARET 2023 Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2, ISSUE 2, SEPTEMBER 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 ISSUE 1 MARCH 2022 VOLUME 1 ISSUE 2, SEPTEMBER 2021 VOLUME 1 ISSUE 1, MARCH 2021