cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tri Eka Saputra
Contact Email
amar.vifada@gmail.com
Phone
+6285399929080
Journal Mail Official
amar.vifada@gmail.com
Editorial Address
G1 No 07 Perumahan Citra Bontomarannu Kec. Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92161
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Vifada Assumption Journal of Law
Published by Yayasan Vifada Cendikia Indonesia
ISSN : -     EISSN : 29871263     DOI : https://doi.org/10.70184/g99fyy65
Core Subject : Humanities, Education,
Humanities Other
Vifada Assumption Journal of Law encourages courageous and bold new ideas, focusing on contribution, theoretical, managerial, and social life implications. Vifada Assumption Journal of Law welcomes papers, These may include but are not limited to : Employment, and food, as well as the advantages and disadvantages of globalization from transnational and global perspectives. various fields such as civil law, criminal law, constitutional and administrative law, customary institution law, religious jurisprudence law, international regime law, legal pluralism governance, Gender and poverty, Governance Law Science Social policy, Social development, Social and health governance, Social welfare, Social Security Social Protection Sustainability Development Goals (SDG) The Vifada Assumption Journal of Law seeks to publish articles that address the intersections of social issues, law science, governance, politics, and policies at various levels or scales — transnational social movements and non-governmental organizations; international intergovernmental organizations, and world-regional and transregional intergovernmental institutions and groupings — using a global or transnational analytical framework. Focusing on aspects of social policy and social governance and factors of globalization and policy diffusion, broadly defined, in both contemporary and historical contexts, the journal serves academic and policy-making or advocacy audiences across the global North and South. Contributions from across all disciplines and fields of study from a wide range of theoretical and political perspectives are strongly encouraged.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2024): January - June" : 7 Documents clear
Perlindungan Hukum Konsumen Oleh PT Telkom Akibat Gangguan Jaringan WiFi IndiHome (Studi Pada Plasa Telkom Balaikota Makassar) Ariel Putra Hardana; Aan Aswari; Ilham Abbas
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2024): January - June
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70184/kk45r464

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat gangguan jaringan massal WIFI IndiHome serta upaya yang dilakukan PT. Telkom untuk memulihkan hak-hak konsumen IndiHome akibat gangguan jaringan massal. Penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: PT. Telkom IndiHome selaku pelaku usaha tidak berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum karena gangguan jaringan massal terjadi akibat force majeure, namun PT. Telkom IndiHome tetap memberikan pelayanan sebagai perlindungan hukum bagi konsumen berupa segera menginformasikan kepada pelanggan terkait gangguan jaringan tersebut. Bagi pelanggan yang mengalami gangguan jaringan selama lebih dari 3x24 jam mendapatkan kompensasi sesuai paket berlangganan yang diambil. Bagi pelanggan paket WiFi IndiHome tanpa Usee TV (Paket 1P), mendapatkan penyesuaian biaya hingga 10%. Sedangkan bagi pelanggan paket WiFi IndiHome dan UseeTV (Paket 2P) mendapatkan kompensasi berupa open channel atau pembukaan seluruh kanal TV secara gratis.
Implementasi Pemidanaan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Muhammad Rifaldy Basri; Muhammad Rinaldy Bima; Mursyid Mursyid
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2024): January - June
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70184/hxbe0v57

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengenai pelaku tindak pidana perzinahan serta Implementasi pemidanaan oleh hakim Pegadilan Negeri Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu mengumpulkan data penelitian serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataan di pemerintahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pemidanaan pengadilan negeri makassar, dalam hukum pidana menurut Pasal 284 KUHP, zina hanay terjadi apabila persetubhan antara kedua orang pelaku (pria dan wanita) atau salah satu dari keduanya telah terkait perkawinan dengan orang lain. Melihat ketentuan Pasal 284 KUHP sedemikian rupa, maka perbuatan zina (overspel) yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan seorang pria yang sudah menikah dengan seorang wanita bukan istrinya dan sudah menikah. Serta implementasi pemidanaan tindak pidana perzinahan di Pengadilan Negeri Makassar, tentu merujuk pada putusan hakim dalam perkara tindak pidana perziahan, putusan yang menentukan nasib dan masa depan para pelakunya. Tujuan dari putusan yang dijatuhkan hakin tidak semata-mata untuk balas dendam tapi untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.
Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur Melalui Kepailitan Dalam Sistem Hukum Indonesia Rahmat Eko Prabowo; Tri Eka Saputra
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2024): January - June
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70184/febch931

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempertajam konsep pengaturan hukum dalam penyelesaian utang melalui kepailitan serta penyelesaian utang debiturterhadap kreditor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan jenis dan bahan hukum sekunder yang berasal dari bahan hukum primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pengaturan hukum penyelesaian utang melalui kepailitan terdapat hubungan yang kuat antara KUHPerdata dan UUKPKPU yang dapat kita lihat pada Pasal 222 Ayat (2) Jo Pasal 1413 KUHPerdata yang secara substansi mengatur mengenai pembaharuan utang antara pihak debitur dengan pihak para kreditor. Penyelesaian utang debitur terhadap kreditur pada hakekatnya merupakan satu rangkaian proses yang dimulai dari permohonan pernyataan pailit, pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan terakhir adalah berakhirnya kepailitan, diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga wilyah hukum debitur tersebut.
Menggugat Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Wiwin Wiwin; Muh. Akbar Fhad Syahril
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2024): January - June
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70184/hpzg5637

Abstract

Penelitian ini membahas problematika affirmative action mengenai keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa affirmative action dalam keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif tidak relevan lagi diterapkan di Indonesia, karena sistem hukum Indonesia telah mengakomodasi hak politik Perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Pada pelaksanaannya, keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif justru menimbulkan kompleksitas permasalahan seperti: (1) adanya disparitas dan diskriminasi berbasis gender karena Perempuan diberikan special treatment dalam pencalonan anggota legislatif; (2) melanggar prinsip keadilan, kesetaraan, dan persamaan yang diamanatkan Pancasila dan UUD NRI 1945; serta (3) Partai Politik peserta pemilu hanya mencalonkan perempuan untuk memenuhi syarat prosedural keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif. Sehingga pengaturan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota lagislatif idealnya dihapuskan, karena tanpa adanya ketentuan affirmative action tersebut Perempuan tetap memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pencalonan anggota legislatif.
Fungsi Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Andi Suci Arsy Aulia; A. Darmawansya TL; Murdiono Murdiono
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2024): January - June
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70184/kx6ahb27

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran dan fungsi Jaksa di Kejaksaan Negeri Gowa dalam penyidikan tindak pidana korupsi anggaran dan operasional sekolah serta Faktor penghambat upaya jaksa di Kejaksaan Negeri Gowa dalam Penyidikan tindak pidana korupsi dana operasional sekolah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang diperoleh langsung dari narasumber dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik itu melalui wawancara, pengamatan (observasi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Fungsi penyidikan dalam pemberantasan pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Gowa kurang efektif karena tindak pidana korupsi sulit untuk dibuktikan. Proses penyidikan oleh Jaksa Penyidik memerlukan penyesuaian unsur materil dengan pengumpulan bukti-bukti yang kuat untuk menjerat pelaku korupsi. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Gowa melalui Jaksa Penyidiknya adalah substansi, struktur, dan budaya hukum. Di antara ketiganya, struktur hukum menjadi faktor paling berpengaruh.
Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia Amdaryono Saputra; Tri Eka Saputra
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2024): January - June
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70184/vdq9ey25

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan hukum serta status hukum anak diluar nikah yang sering kali menimbulkan perdebatan dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, memfokuskan pembahasan penelitian tentang status hukum anak di luar nikah dalam perspektif fikih Islam dan hukum positif Indonesia. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni menggunakan pendekataan fenomenologi deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pendekatan hukum terhadap status anak di luar nikah di Indonesia merupakan isu kompleks yang melibatkan ketegangan antara Fikih Islam dan hukum positif. Fikih Islam cenderung membatasi hak-hak perdata anak di luar nikah, terutama dalam hal warisan dan pengakuan nasab, sementara hukum positif Indonesia, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi, berusaha melindungi hak hak anak di luar nikah, termasuk pengakuan dari ayah biologis dan hak atas nafkah. Status hukum anak di luar nikah di Indonesia dalam hukum positif telah memperluas perlindungan bagi anak di luar nikah, yang dalam kenyataannya masih ada tantangan berupa resistensi dari masyarakat yang memegang teguh interpretasi tradisional fikih Islam dan stigma sosial terhadap anak di luar nikah. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara serta edukasi masyarakat untuk mengurangi diskriminasi dan memastikan perlindungan hukum yang adil bagi anak-anak tersebut.
Implementasi Penyerahan Kewenangan Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah (Suatu Studi Di Sulawesi Selatan) Khairil Akram
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2024): January - June
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70184/r5n7fy77

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi penyerahan kewenangan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. enelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Implementasi penyerahan kewenangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya menurut Undang-Undang 11 Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maros belum berjalan efektif sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penyerahan kewenangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya menurut Undang-Undang 11 Tahun 2010 di Sulawesi Selatan yaitu faktor peraturan perundang-undangan, struktur hukum, budaya hukum, sinkronisasi dan komunikasi antar organsisasi perangkat daerah, dan faktor partisipasi masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2024): July - December Vol. 2 No. 1 (2024): January - June Vol. 1 No. 2 (2023): July - December Vol. 1 No. 1 (2023): January - June