Binamulia Hukum
Jurnal Binamulia Hukum, merupakan jurnal peer-reviewed yang terbit dua kali dalam setahun (Juli dan Desember) diterbitkan cetak sejak tahun 2007 dan online pada tahun 2017 oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Jurnal Binamulia Hukum memuat beberapa jenis penelitian dan ulasan disiplin ilmu yang dipilih dalam beberapa cabang ilmu hukum, antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Kesehatan, Hukum Bisnis, Sosiologi Hukum, dan isu-isu kontemporer terkait lainnya dalam bidang hukum.
Articles
21 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum"
:
21 Documents
clear
<![CDATA[Optimalisasi Investasi Dana Pensiun Milik Negara: Studi Kasus Dana Pensiun Hutama Karya ]]>
<![CDATA[Edy Sanyoto]]>;
<![CDATA[Yusup Hidayat]]>;
<![CDATA[Fokky Fuad]]>;
<![CDATA[Aris Machmud]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.607
<![CDATA[Optimalisasi investasi yang dilakukan oleh dana pensiun merupakan bentuk tanggung jawab dapat tercapai melalui tata kelola yang baik dan melalui tindakan investasi yang pruden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi kebijakan dalam optimalisasi dana pensiun Hutama Karya. Temuan penting dalam penelitian ini adalah kerugian atas kebijakan cut loss dana pensiun (dapen) BUMN dikategorikan sebagai kerugian dalam keuangan negara selama menerapkan fiduciary duty, maka kerugian tersebut merupakan suatu risiko bisnis dan tindakan pencegahan atas kerugian yang lebih besar. Metodologi yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, sumber hukum primer, dan sekunder yang terkait dengan dana pensiun serta regulasi terkait pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan aturan pelaksanaannya baik melalui peraturan pemerintah maupun peraturan otoritas jasa keuangan yang diperoleh melalui studi pustaka yang selanjutnya dianalisis dan disimpulkan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dapen Hutama Karya telah menjalankan tata kelola dan juga mengedepankan analisis risiko terkait optimalisasi dana pensiun termasuk dalam kebijakan cut loss atas aset investasi demi mengantisipasi kerugian yang lebih besar dari aset yang diinvestasikan serta melakukan portofolio investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Internal dan Eksternal Dalam Perjanjian Pendidikan Kerja Sama YPI Al-Azhar Dengan Yayasan Mitra Al-Azhar ]]>
<![CDATA[Titin Martini]]>;
<![CDATA[Yusup Hidayat]]>;
<![CDATA[Suartini Suartini]]>;
<![CDATA[Aris Machmud]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.609
<![CDATA[Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, dan dakwah dapat melakukan perbuatan hukum dalam mencapai tujuan organisasinya baik melalui kerja sama dengan badan usaha di dalam negeri maupun luar negeri termasuk dengan yayasan mitra. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kerja sama yayasan dengan yayasan mitra dalam bidang pendidikan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah YPI Al-Azhar seringkali membuat kerja sama dengan mitra melalui Memorandum of Understanding (MOU) sedangkan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam bidang pendidikan mengingat pengurus tidak boleh aktif secara langsung dalam pengurusan dalam bidang usaha yang dikerjasamakan, yakni para kepala sekolah sedangkan yayasan sebagai pendiri dari lembaga pendidikan tersebut tidak dapat secara aktif dalam pengelolaan kerja sama tersebut sebagaimana aturan terkait yayasan.]]>
<![CDATA[Implementasi Undang-Undang Perkoperasian Pada Perubahan Tata Kelola di Koperasi Syariah Al-Azhar ]]>
<![CDATA[Puji Heriyanto]]>;
<![CDATA[Yusup Hidayat]]>;
<![CDATA[Suartini Suartini]]>;
<![CDATA[Aris Machmud]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.610
<![CDATA[Koperasi Syariah Al-Azhar sebagai salah satu wadah perekonomian para guru dan pegawai Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang dari seluruh Indonesia yang berasal dari lebih dari seratus tujuh puluh delapan sekolah dari mulai TK, SD, SMA dan satu universitas. Perubahan merupakan suatu keniscayaan apalagi menuju sesuatu yang lebih baik, transformasi tata kelola Koperasi Al-Azhar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 merupakan suatu tantangan dan peluang untuk memberikan kemaslahatan kepada para anggotanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisasi terkait implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dalam tata kelola Koperasi Syariah Al-Azhar. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan peraturan perundang-undang dan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan perkoperasian dan UMKM baik konvensional maupun syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Al-Azhar telah bertransformasi dari yang awalnya berprinsip konvensional yang berprinsip ribawi menuju koperasi yang berlandaskan prinsip syariah dan dalam tata kelolanya mematuhi ketentuan maqashid syariah.]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip Keterbukaan dan Akuntabilitas Menurut Good Corporate Governance Dalam Pertanggungjawaban Organ Pada Pengelolaan Yayasan ]]>
<![CDATA[Hana Febrianti Pertiwi]]>;
<![CDATA[Nyulistiowati Suryanti]]>;
<![CDATA[Ema Rahmawati]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.612
<![CDATA[Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah menganalisis serta mengkaji terhadap penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas menurut Good Corporate Governance dalam pertanggungjawaban organ yang melakukan proses pengelolaan yayasan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normatif, sehingga data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan serta didukung oleh ketiga bahan hukum seperti: bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Kemudian untuk dapat menarik suatu kesimpulan digunakannya metode yuridis kualitatif, di mana penggunaan metode ini tanpa digunakannya rumus maupun angka, sehingga dapat disimpulkan dalam hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ketiga organ yayasan memiliki suatu kewenangan maupun tanggung jawab yang besar dalam dilakukannya pengelolaan yayasan, hal tersebut dilakukan supaya yayasan dalam mencapai tujuannya sesuai dengan maksud pendiriannya. Pada dasarnya hubungan antara organ maupun yayasan itu sendiri memiliki kaitan yang cukup erat, di mana keberadaan yayasan dengan organnya memiliki sisi yang saling bergantungan satu sama lain. Sangat diperlukannya prinsip keterbukaan dan akuntabilitas ketika dilakukannya pengelolaan yayasan menurut Good Corporate Governance, hal ini dilakukan untuk mencegah para organ yayasan melakukan penyalahgunaan wewenangnya pada pengelolaan yayasan.]]>
<![CDATA[Konsep Materialitas Dalam Aksi Korporasi Anak Cucu BUMN Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas ]]>
<![CDATA[Ika Apri Handayani]]>;
<![CDATA[Suartini Suartini]]>;
<![CDATA[Fokky Fuad]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.618
<![CDATA[Materialitas merupakan satuan batasan kewenangan dari direksi untuk melakukan aksi korporasi dalam menjalankan usaha sehingga direksi dapat mempertimbangkan tindakan mana yang harus mendapatkan persetujuan RUPS dan mana yang hanya diputuskan melalui rapat direksi ataupun persetujuan komisaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep materialitas diterapkan dalam aksi korporasi perusahaan anak cucu BUMN berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta metode multidisiplin dengan melibatkan bidang ilmu akuntansi dan hukum dalam menganalisis sumber hukum yang dikumpulkan, diklasifikasikan dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa materialitas merupakan suatu bentuk pembatasan direksi dalam melakukan aksi korporasi yang sesuai dengan tata kelola yang baik dengan mempertimbangkan fiduciary duty dan itikad baik sehingga dapat menjamin keberlanjutan kinerja korporasi, serta membebaskan direksi dari tanggung jawab pribadi apabila terjadi kerugian, karena semua aksi korporasi sudah mendapatkan persetujuan RUPS dan benar-benar digunakan untuk kepentingan korporasi.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Orintina Vavinta Ida]]>;
<![CDATA[Nany Suryawati]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.620
<![CDATA[Mental disorder merupakan kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku dan suasana hati. Pertanggungjawaban pidana bagi orang dengan gangguan mental diatur dalam Pasal 44 KUH Pidana, namun ketentuan ini tidak menjelaskan batasan-batasan yang tidak dapat dijelaskan dari keadaan seseorang, sehingga dalam hal ini harus diketahui hubungan gangguan kejiwaan dengan aktivitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif yang didasarkan pada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan hukum terhadap orang dengan gangguan mental yang telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUH Pidana. Hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dengan gangguan mental, dikarenakan masih adanya kekaburan dalam Pasal 44 KUH Pidana. Hukum di Indonesia telah mengatur dan menetapkan bahwa sebagaimana seseorang dapat dikatakan dewasa serta dapat bertanggung jawab terhadap tindakan hukum yang dia lakukan, sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Suartini Suartini]]>;
<![CDATA[Maslihati Nur Hidayati]]>;
<![CDATA[Anna Maryam]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.621
<![CDATA[Upaya pencegahan atau upaya non penal dalam rangka menyelesaikan kasus pertanahan akan memiliki kepastian hukum setelah dirumuskan dalam suatu kebijakan. Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum, di mana kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen pelaksanaannya serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Sehingga sudah seyogyanya untuk memasukkan upaya pencegahan tersebut ke dalam suatu norma yang berlaku. Kebijakan-kebijakan non penal ini idealnya diatur di dalam peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Tim Satuan Tugas Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. Pendekatan restorative justice diharapkan akan dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan non penal alam rangka penyelesaian kasus sengketa pertanahan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsep restorative justice dalam penyelesaian sengketa pertanahan di dalam dan di luar pengadilan, serta untuk mengetahui konsep restorative justice yang seharusnya dimiliki dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Penelitian yuridis normatif dan bersifat analisis preskriptif ini menggunakan beberapa teori dan pendekatan penelitian yang masing-masing berfungsi untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori kepastian hukum dan teori kepemilikan. Pemilihan teori ini diharapkan dapat menjawab permasalahan serta mampu menjadi pisau analisis yang tepat dengan memadukan pendekatan undang-undangan.]]>
<![CDATA[Penugasan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Pada BUMN ]]>
<![CDATA[Intan Zania]]>;
<![CDATA[Fokky Fuad]]>;
<![CDATA[Yusup Hidayat]]>;
<![CDATA[Aris Machmud]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.674
<![CDATA[Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu bentuk badan usaha negara di bidang ekonomi yang didirikan dari kekayaan negara tersendiri dengan tujuan untuk melayani kebutuhan pokok masyarakat serta ikut serta memberikan kontribusi pada anggaran negara. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis penugasan pemerintah kepada BUMN dari perspektif hukum korporasi dan bagaimana ketentuan hukum penugasan BUMN berakhir sebelum penyelesaian proyek. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penugasan pemerintah terhadap BUMN dari segi hukum menunjukkan bahwa penugasan tersebut tidak boleh berbentuk korporasi mengingat maksud dan tujuannya khusus berorientasi pada keuntungan dan mandiri karena terikat dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas karena kedudukannya, perusahaan BUMN merupakan badan hukum swasta meskipun sumber dana modalnya berasal dari kekayaan negara yang terpisah dari APBN, namun secara yuridis sudah selayaknya sebagai badan hukum yang terpisah dari kekayaan aslinya. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2022 menyatakan bahwa jika PT. Hutama Karya tidak dapat menyelesaikan penugasan pemerintah dalam pengoperasian Jalan Tol Trans Sumatera melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, sehingga pemerintah akan mencabut kewenangannya dengan mengambil alih pengoperasian jalan tol tahap I dan tahap II.]]>
<![CDATA[Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa ]]>
<![CDATA[Susianto Susianto]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.695
<![CDATA[Eksistensi dari lembaga yudisial tertinggi yang bertugas sebagai penegak konstitusi lahir sejak adanya amandemen pasca reformasi yang menentang semua tidak perilaku korupsi, nepotisme dan kolusi di antara para penyelenggara negara yang telah membenamkan negara ke titik nol demokrasi. Mahkamah Konstitusi semestinya tidak boleh dijadikan sebagai kendaraan penguasa. Tujuan artikel untuk mengetahui etika dan kewenangan hakim konstitusi yang bebas dan mandiri. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konsep. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sebagai lembaga yudikatif yang bertugas menjunjung tegaknya supremasi hukum tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan dan pribadi. Bagi, mereka ancaman arus balik itu bisa terjadi sekalipun mereka memiliki prosedur formal untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Caranya membuat para hakim menjadi tidak lagi independen terutama ketika mengadili perkara-perkara yang menyangkut kepentingan pemerintah. Poros keadilan sejatinya bertumpu pada Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution, artinya segala produk yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan apabila produk tersebut pertentang dengan nilai-nilai keadilan maka Mahkamah Konstitusi hadir untuk mengoreksi produk tersebut. Namun, apabila Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai kendaraan penguasa maka semakin tampak ketidakadilan di negeri ini.]]>
<![CDATA[Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Secara Tidak Hormat Karena Melakukan Kejahatan Jabatan ]]>
<![CDATA[Uyan Wiyardi]]>;
<![CDATA[Ernawati Sukardan]]>;
<![CDATA[Hery Chariansyah]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.705
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mengetahui upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan secara tidak hormat serta mengetahui penegakan hukum dalam pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Kejahatan Jabatan. Metode penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan dikaitkan dengan sanksi pemberhentian tidak hormat bagi PNS. Hasilnya pertama, diatur Pasal 129 ayat (1) UU ASN mendefinisikan sengketa Pegawai ASN sebagai sengketa yang diajukan oleh pegawai terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. Upaya administratif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, merupakan penyelesaian sengketa antara Pegawai ASN dengan Pejabat Pembina Kepegawaian. Upaya ini meliputi keberatan dan banding, menyatakan ketidakpuasan atas keputusan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. Kedua, Pemberhentian Miftahul Maulana sebagai PNS didasarkan pada Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/RPK/2016/PN.Jkt.Pst dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kementerian Agama mengeluarkan Surat Keputusan Bersama yang mengimbau Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap PNS yang memperoleh putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.]]>
