Binamulia Hukum
Jurnal Binamulia Hukum, merupakan jurnal peer-reviewed yang terbit dua kali dalam setahun (Juli dan Desember) diterbitkan cetak sejak tahun 2007 dan online pada tahun 2017 oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Jurnal Binamulia Hukum memuat beberapa jenis penelitian dan ulasan disiplin ilmu yang dipilih dalam beberapa cabang ilmu hukum, antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Kesehatan, Hukum Bisnis, Sosiologi Hukum, dan isu-isu kontemporer terkait lainnya dalam bidang hukum.
Articles
23 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum"
:
23 Documents
clear
<![CDATA[Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital ]]>
<![CDATA[Hanif Lutfiari Prasetyo]]>;
<![CDATA[Suparji Ahmad]]>;
<![CDATA[Anas Lutfi]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.646
<![CDATA[Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung bagi perekonomian di Indonesia. Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi UMKM, UMKM beralih dari model bisnis offline seperti toko fisik ke model bisnis online. Hal ini merupakan dampak pandemi Covid-19 yang memaksa pemilik usaha untuk mengadaptasi diri. Era digital membawa perubahan dalam kegiatan perdagangan. Kegiatan tersebut membawa implikasi terhadap pelaksanaan pengawasan persaingan usaha yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum mengakomodir penegakan hukum terhadap pelaku usaha di pasar digital. Penelitian ini bertujuan untuk pertama, untuk menganalisis peran KPPU dalam melaksanakan pengawasan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat di era digital. Kedua, untuk menganalisis implikasi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 atas revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPPU dalam melakukan pengawasan di era digital kurang maksimal, maka diperlukannya amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar dapat agar dapat menguatkan peran KPPU. Implikasi dari Permendag Nomor 31 Tahun 2023 atas revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 pelaku UMKM kesulitan mencari alternatif platform e-commerce, pelaku UMKM juga kehilangan jangka pasar yang luas.]]>
<![CDATA[Peran Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Desa tentang BUMDes Dalam Mendukung Perekonomian Desa Panggung Lestari, Kalurahan Panggungharjo, Bantul ]]>
<![CDATA[Arif Putra Pratama]]>;
<![CDATA[Husni Fahri Kurniawan]]>;
<![CDATA[Muhammad Cyril Setiawan]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.648
<![CDATA[Berkembangnya BUMDes Panggung Lestari semakin signifikan dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakatnya, ketika pada tahun 2022 telah muncul Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari yang mengalami perkembangan substansi norma sehingga di dalamnya mengatur berbagai pedoman berjalannya BUMDes tersebut. Penelitian ini mencoba menganalisis peran hukum pembentukan peraturan desa tentang BUMDes studi kasus BUMDes Panggung Lestari. Studi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan mencari data primer dan data sekunder. Seluruh data diformulasikan dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Peraturan Kalurahan Panggungharjo tentang BUMDes Panggung Lestari merupakan payung hukum dalam memenuhi legalitas badan usahanya serta sebagai pedoman dan arah menuju tujuan dari berdirinya BUMDes Panggung Lestari. Selain itu, produk hukum tersebut juga telah memberikan tujuan hukum dan mengakomodir dinamika berjalannya BUMDes Panggung Lestari selama ini dalam mengakomodir kemungkinan masalah dan potensi yang timbul ke depannya.]]>
<![CDATA[Konsep Common but Differentiated Responsibility and Respective Capabilities (CBDR-RC): Upaya Mitigasi Pasif Terhadap Sampah Antariksa ]]>
<![CDATA[Muhammad Widodo]]>;
<![CDATA[Muhammad Ryan Ramadhani Miano]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.658
<![CDATA[Eksplorasi antariksa manusia telah mengalami kemajuan yang pesat, namun kerangka hukum internasional yang mengatur hal ini, yang terdiri dari lima perjanjian antariksa, sebagian besar masih tetap sama sejak tahun 1980-an. Meskipun Panduan Mitigasi Sampah Antariksa IADC telah diadopsi oleh Komite Penggunaan Damai Luar Angkasa PBB, masih ada pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas mitigasi sampah antariksa. Sampai saat ini belum ada perjanjian yang secara eksplisit membahas masalah sampah antariksa. Penelitian ini akan mengkaji secara normatif konsep dan penerapan CBDR-RC dalam isu sampah luar angkasa, meliputi perkembangan hukum internasional berkaitan dengan mitigasi sampah antariksa, praktik domestik negara-negara dalam upaya melakukan mitigasi sampah antariksa, perkembangan konsep CBDR-RC dalam hukum internasional, serta akan dieksplorasi tentang distribusi tanggung jawab negara dalam melakukan langkah-langkah mitigasi pasif terhadap sampah antariksa. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pengaturan mitigasi sampah antariksa diserahkan kepada negara-negara untuk menetapkan aturan nasionalnya, namun tidak ada keseragaman atas praktik negara-negara. Oleh karena itu, perlu untuk mempertimbangkan bentuk alternatif untuk mengakui mitigasi sampah antariksa sebagai kewajiban internasional, dan menetapkan tanggung jawab negara berdasarkan konsep CBDR-RC dalam kerangka perjanjian antariksa.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pada Perjanjian Wilayah Menurut Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ]]>
<![CDATA[Rosalia Alima Utami Rohaedi]]>;
<![CDATA[Elisatris Gultom]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.659
<![CDATA[Di Indonesia, pelaku usaha secara inheren terkait dengan persaingan usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka menstimulasi ekonomi pasar. Konsumen akan memperoleh manfaat dari meningkatnya persaingan usaha melalui pilihan produk yang lebih beragam dan harga yang kompetitif. Oleh karena itu, entitas komersial berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka dengan mengerahkan upaya maksimal untuk mendapatkan pendapatan yang besar. Keterlibatan Pemerintah dalam mengatur kegiatan usaha dibatasi melalui penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan mereka, entitas komersial sering terlibat dalam kegiatan terlarang, seperti terlibat dalam perjanjian kolusi. Namun demikian, pemberlakuan undang-undang telah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang menjamin rasa aman melalui penegakan hukum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan peran KPPU dalam penegakan hukum perjanjian regional yang dibuat oleh pelaku usaha secara efektif. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh ditelaah dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, fungsi KPPU dalam penegakan hukum tidak hanya terbatas pada yurisdiksi investigasi saja, tetapi juga mencakup yurisdiksi yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Lebih jauh lagi, penegakan hukum perjanjian.]]>
<![CDATA[Kasus Sengketa Tata Usaha Negara Dengan Objek Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.SMD., Kecamatan Balikpapan Selatan ]]>
<![CDATA[Muhammad Nur Rahim]]>;
<![CDATA[Nova Vatmawati]]>;
<![CDATA[Cindy Irmadani]]>;
<![CDATA[Enos Paselle]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.671
<![CDATA[Penelitian ini mengeksplorasi konflik terkait kepemilikan sertifikat hak guna bangunan di Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan. Tujuan utama adalah untuk menangani perselisihan administrasi antara individu atau entitas hukum dengan badan atau pejabat administrasi negara. Pertanyaan kunci dalam studi ini adalah apakah ada cacat hukum dalam prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa oleh tergugat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Temuan menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki otoritas mutlak dalam menyelesaikan perselisihan administrasi negara, termasuk konflik kepemilikan sertifikat hak guna bangunan. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa sertifikat hak guna bangunan atas nama Saniyah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan, dan tergugat harus mengembalikan sertifikat tersebut kepada penggugat. Studi ini penting karena dapat dijadikan referensi oleh pembuat kebijakan dan masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan administrasi negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dan sertifikat hak guna bangunan.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Keseimbangan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Dengan Himbara Tentang Penyaluran Dana Bantuan Bidikmisi ]]>
<![CDATA[Arnos Dheo Vegha Simarmata]]>;
<![CDATA[Tan Kamello]]>;
<![CDATA[Mulhadi Mulhadi]]>;
<![CDATA[Syarifah Lisa Andriati]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.691
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah memberi masukan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk hati-hati menggunakan dasar hukum dalam membuat perjanjian kerja sama, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan dan perusahaan yang baik. Menggunakan metode penelitian hukum campuran dengan mengombinasikan metode yuridis normatif dan metode empiris dengan cara menganalisis perjanjian yang ada dan juga dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya dasar hukum yang tidak berlaku namun tetap digunakan dalam perjanjian, posisi tawar (bargaining position) yang harusnya ada di pemerintah namun pada perjanjian ada pada Himbara, dan tidak diatur mengenai besaran bunga apabila dana mengendap di rekening penampungan. Harus dilakukan adendum agar perjanjian ini tidak catat hukum.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Pengusahaan Sumber Daya Air Setelah Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Golorya Br. Manalu]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.693
<![CDATA[Perubahan terakhir mengenai sumber daya air yang di mana diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menjadi undang-undang diharapkan menjadi perubahan terakhir yang memiliki kelengkapan peraturan mengenai sumber daya air. Dalam peraturan sumber daya air di UU Cipta Kerja, telah memenuhi permohonan masyarakat untuk mengurangi keterlibatan penanaman modal asing maupun perusahaan swasta di Indonesia. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa keterlibatan PMA maupun perusahaan swasta juga memberikan dampak yang baik. Namun, di sisi lain adanya partisipasi dari sektor swasta maupun PMA menunjukkan bahwa arah kebijakan politik partisipasi sektor swasta (PMA) merupakan sistem politik kebijakan sumber daya air yang secara ekonomi dan filosofis bertentangan dengan doktrin penguasaan negara dan pembatasan eksploitasi air yang dituangkan dalam Putusan MK Nomor 85 PUU-XI/2013. Hasil ini jelas menunjukkan jenis hukum ditinjau dari perkembangan hukum. Dapat dijelaskan bahwa keterlibatan sektor swasta merupakan hasil dari bentuk pembangunan yang paling neoliberal. Keadaan ini dilihat dari segi hukum sudah kurang baik, sehingga perlu adanya reformasi hukum. Dalam hal ini proses perencanaan akan didasarkan pada pengajaran ketatanegaraan dan pembatasan serta pemanfaatan sumber daya air. Hal ini mendesak karena hukum lingkungan hidup diperlukan untuk merespons krisis sosial dan lingkungan hidup, seperti pemanasan global, perubahan iklim yang menyebabkan permasalahan air.]]>
<![CDATA[Menyoal Perubahan Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhamad Agil Aufa Afinnas]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.694
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi memegang peranan penting dalam upaya konservasi. Penetapan jenis-jenis tumbuhan dan satwa juga harus dilakukan secara seksama dan disesuaikan dengan realitas kelestariannya. Melalui Peraturan Menteri LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 (P.106), terdapat beberapa jenis tumbuhan yang dikeluarkan dari daftar jenis tumbuhan yang dilindungi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesesuaian antara perubahan pada lampiran P.106 tersebut dengan realitas kelestarian jenis-jenis tumbuhan yang dikeluarkan dari daftar, serta menganalisis dampak yang berpotensi terjadi setelah dikeluarkannya jenis-jenis tumbuhan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dikeluarkannya beberapa jenis tumbuhan dari daftar tumbuhan dan satwa yang dilindungi pada P.106 dinilai bermasalah karena tidak sesuai dengan realitas kelestariannya di alam. Selanjutnya, perubahan yang ada pada lampiran P.106 juga akan mempengaruhi tingkat kelestarian jenis-jenis tumbuhan yang dikeluarkan, membuka peluang perdagangan, dan menambah permasalahan pada isu perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan hukum dalam penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dengan lebih memperhatikan realitas kelestariannya agar tujuan konservasi dapat dicapai dengan optimal.]]>
<![CDATA[Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Parate Eksekusi yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan ]]>
<![CDATA[Miki Yanti P.]]>;
<![CDATA[Edy Ikhsan]]>;
<![CDATA[Utary Maharani Barus]]>;
<![CDATA[Syarifah Lisa Andriati]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.696
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelanggaran hukum yang terjadi dalam konteks pelaksanaan parate eksekusi oleh perusahaan pembiayaan. Dalam metodologi penelitian, pendekatan yang diterapkan adalah penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan norma-norma hukum dalam praktik hukum sehubungan dengan kasus-kasus yang sudah menjadi subjek penelitian dan telah diputuskan dalam yurisprudensi. Hasil dan kebaruan dari penelitian ini menegaskan bahwa tindakan penyitaan tanpa kesepakatan terkait wanprestasi, serta tanpa melibatkan proses hukum, merupakan suatu pelanggaran hukum yang signifikan, wanprestasi tidak hanya ditentukan oleh kreditur, tetapi melalui kesepakatan antara kreditur dan debitur atau melalui proses hukum yang membuktikan adanya wanprestasi serta kesediaan debitur dalam memberikan objek jaminan kepada perusahaan pembiayaan jika tidak maka pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia haruslah didasarkan pada keputusan pengadilan. Namun, Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, apabila kedua persyaratan di atas terpenuhi, kreditur diberi otoritas untuk langsung melakukan proses eksekusi pada objek jaminan fidusia yang bersangkutan. Hal ini merupakan konklusi penting dari penelitian terhadap fenomena parate eksekusi dalam konteks perusahaan pembiayaan.]]>
<![CDATA[Peran PPAT Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah yang Belum Bersertifikat Dalam Praktik Perbankan ]]>
<![CDATA[Deasy Susilawati]]>;
<![CDATA[Nadia Maulisa]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.699
<![CDATA[Bahwa pada penelitian ini mengkaji analisis yuridis peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembebanan hak tanggungan terhadap objek jaminan tanah yang belum bersertifikat dalam praktik penjaminan bank dengan meneliti pokok permasalahan terkait peran PPAT dalam pembebanan hak tanggungan terhadap objek tanah yang belum bersertifikat dalam praktik penjaminan di bank. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan analisis secara kualitatif dan menggunakan pendekatan analitis. Hasil penelitian ini menghasilkan analisis bahwa pembebanan terhadap tanah yang belum bersertifikat dapat pula dibebankan hak tanggungan sepanjang pemberian hak tanggungan tersebut dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah melalui pejabat pembuat akta tanah.]]>
