cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Research Report - Social Science
Published by Universitas Katolik Parahyangan
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Research Report - Humanities and Social Science merupakan kumpulan laporan penelitian yang dilakukan oleh para dosen Universitas Katolik Parahyangan, Bandung dalam bidang sosial. Penelitian tersebut didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Katolik Parahyangan. Bidang sosial mencakup berbagai disiplin ilmu, diantaranya Managemen, Akuntansi, Ekonomi dan Studi Pembangunan, Hukum, Administrasi Bisnis, Administrasi Publik, Hubungan Internasional dan Filsafat. Research Abstract diterbitkan dua (2) kali setiap tahunnya.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 (2012)" : 9 Documents clear
ANALISIS FAKTOR STIMULI PEMASARAN DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR BARU OLEH KONSUMEN DI KOTA JAKARTA James Rianto Situmorang
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2012)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.438 KB)

Abstract

Dalam proses pembelian produk barang dan jasa, seorang konsumen pada umumnya menggunakan banyak faktor yang dipertimbangkan sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli. Faktor-faktor tersebut disebut sebagai stimuli yang terdiri dari stimuli internal dan stimuli eksternal. Salah satu stimuli eksternal adalah stimuli pemasaran yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Stimuli pemasaran juga dibutuhkan dalam hal konsumen membeli sepeda motor baru. Sepeda motor adalah salah satu alat angkutan pribadi yang penggunaannya di jalan raya sangat meningkat beberapa tahun belakangan ini. Dalam penelitian ini faktor-faktor stimuli pemasaran akan dianalisis menggunakan aplikasi Factor Analysis yang ada dalam perangkat lunak SPSS. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terbentuknya tiga faktor dari delapan variabel yang diteliti. Faktor 1 terdiri dari mesin kuat, harga terjangkau, tempat servis banyak, nyaman dikendarai, irit bensin, jaminan purna jual dengan nama Faktor Keunggulan. Faktor 2 terdiri tampilan sporti, desain mutakhir dan warna menarik dengan nama Faktor Desain. Faktor 3 terdiri dari satu variabel saja yaitu promosi gencar dengan nama Faktor Promosi.
POTRET KEBUDAYAAN MASYARAKAT PENGHUNI BANTARAN SUNGAI CITARUM: STUDI KASUS DI DESA CITEREUP-KEC. DAYEUHKOLOT Andreas Doweng Bolo; Hendrikus Endar Suhendar
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2012)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3369.752 KB)

Abstract

Kebudayaan merupakan strategi kehidupan. Pada hakekatnya manusia tidak hanya sekadar makhluk alami tetapi lebih‐lebih sebagai makhluk budaya. Manusia sebenarnya membentuk kebudayaan dan dibentuk oleh kebudayaan. Dalam realitas modern harus diakui bahwa terdapat benturan‐benturan antaran nilai‐nilai modern dan nilai‐nilai tradisional. Warga kota yang berdiam di wilayah pinggiran acapkali membentuk sebuah cara hidup dan pola pandang tertentu. Bandung yang dilalui beberapa sungai terutama Sungai Citarum menyimpan persoalan pelik salah satunya adalah banjir. Berbagai upaya dilakukan namun dari tahun ketahun banjir akibat luapan Sungai Citarum tetap terjadi di musim penghujan dan kekeruhan air yang parah di musim kemarau. Warga masyarakat penghuni bantaran Sungai Citarum dari masa ke masa senantiasa menyesuaikan diri dengan ritme sungai ini. Bila musim hujan maka warga penghuni bantaran bersiap untuk menghadapi bahaya banjir sedangkan pada musim kemarau mereka bersiap untuk mencium bau busuk sungai. Dengan modal sosial yang kecil kelompok masyarakat ini umumnya tidak mempunyai banyak pilihan. Mereka tidak sanggup berpindah mencari tempat agar terhindar dari banjir. Mereka melihat banjir sebagai bencana, yang diatasi dengan berbagai cara sambil tetap bertahan di rumahnya. Penelitian kecil ini ingin memetakan, membuat potret warga penghuni bantaran Sungai Citarum. Potret ini membantu penulis untuk merefleksikan makna kebudayaan secara lebih hidup. Kebudayaan tidak lagi sebagai sebuah definisi rigid tetapi kebudayaan sebagai sesuatu yang dinamis.
A DESCRIPTIVE STUDY OF RICE VALUE CHAIN ACTORS IN INDONESIA (Case Study Purwakarta, Karawang, Cikampek, and Subang) Maria Widyarini
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2012)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3459.127 KB)

Abstract

The role of rice price policy in Indonesia to stimulate rice productivity growth is facing some difficulties. These will give significant affect on the stability rice value chains. The increasing of rice price in the market is suspected by external factors such as weather, the decreased of rice supplies and so on. Practically, the increasing rice price is lower than the cost of rice planting. The issues which be discussed in this study concerns the factors influencing rice price fluctuation in domestik market. The price dynamics all related actors were analysed  based on actors behavior on rice value chain using context mechanism output. This study contributes to the better understanding of price fluctuations more sensible that is the interelation between conceptual theory with existing market conditions. The descriptive study is employed to figure out the rice price fluctuations within the rice value chains as described in Figure 3.1. indicates two components, namely decision making and social interactions among actors. In this stage, observations and interviews are conducted in order to get better understanding and to investigate with emphasizing on factors affecting price fluctuations and social interactions on rice value chains (behavioral of rice price transformation along value chain).The rice marketing system along value chain has been done imperfectly due to (1) climate change ; (2) lack of capital (at farmers positition) ;(3) information assymetry of rice price value chain (less transparency of market prices and costs provides an adequate market signals to middleman to take part on rice price; decision of selling and buying handled by middleman; price reflects cost of seller ) ;(4) rice import and (4) inability of government to give sanctions to someone who violate (such as illegal rice import found in market, rice price fluctuations).  But, the long working relationship/social relationship found among actors related such as trust, norm and role. These is Increasing scale of marketing efficiency of rice production facilities and processing works by having colaboration among actors such as rice field owner, saprodi shop, peasant labour, miller and middleman (trasher, retailer and wholesaler). Moreover, the growth of private label in rice retail and strong customer segmentation  in retail market between rice premium and mid-range impose the rice competition among middleman (traders).Further, work on value chain analysis allows structuration theory to be more critically examined in this context and the potential connections with other theoretical frameworks to be explored for the next research plan.
TATA KELOLA LEMBAGA PENEGAK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA W.M Herry Susilowati
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2012)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4470.379 KB)

Abstract

Fenomena konflik kewenangan antar lembaga negara belakangan ini sering muncul terutama setelah lahirnya berbagai lembaga baru, baik berdasarkan UUD 1945 seperti Komisi Yudisial,  UU seperti KPK maupun Perpres dan Keppres yang bahkan lebih banyak lagi, diantaranya  UKP4 dan DNPI. Kelahiran lembaga-lembaga baru tersebut lebih banyak dipicu oleh ketidakefektifan lembaga-lembaga yang telah ada terlebih dahulu. Namun nyatanya sebelum hasil kerja lembaga-lembaga baru tersebut optimal, yang timbul justru konflik kewenangan antar lembaga, misalnya konflik yang paling hangat adalah antara KPK dan POLRI dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM. Berbagai komentar bahkan kajian singkat yang selama ini muncul ke permukaan mengenai kasus tersebut, baik dari akademisi, praktisi maupun berbagai pihak terkait, lebih banyak menyorot siapa sesungguhnya yang memiliki kewenangan berdasarkan interpretasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan KPK dan POLRI atau kembali lagi mempertanyakan urgensi dari keberadaan KPK atau bahkan lembaga-lembaga baru secara keseluruhan, sampai batas tertentu. Komentar atau bahkan kajian singkat tersebut belum mencapai akar permasalahan dari konflik antar lembaga yang selama ini terjadi.  Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya menemukan akar permasalahan melalui pendekatan uji tata kelola/governance lembaga negara terutama dikhususkan bagi lembaga negara penegak hukum tindak pidana korupsi. Konflik kewenangan semestinya tidak akan terjadi apabila semua regulasi, keputusan maupun aktifitas didasarkan pada tata kelola lembaga yang baik, bukan hanya berdasarkan kepentingan ‘sesaat’. Dari penelitian tersebut akan tampak potret tata kelola lembaga negara penegak hukum saat ini, selanjutnya apakah telah memenuhi standar tata kelola yang baik (good governance) dan dimana akar kemunculan konflik yang selama ini terjadi. Penyebab konflik kewenangan akan tampak dari penilaian terhadap kualitas elemen-elemen tata kelola lembaga di Indonesia. Untuk itu tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah menjadi salah satu bahan bagi pembaruan kebijakan lembaga negara di Indonesia. Sedangkan target khusus dari penelitian ini adalah menemukan konsep ideal dalam tata kelola kelembagaan negara yang sinergis dan efektif khususnya lembaga negara penegak hukum tindak pidana korupsi yakni KPK dan POLRI ke masa depan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif  yang dibantu dengan penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan adalah “penelitian hukum normatif”  yang berarti jenis penelitian yang fokus kajiannya menitikberatkan pada asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun teori-teori hukum yang tersebar dalam berbagai literatur. Kajian difokuskan pada lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi dalam hal ini KPK dan POLRI untuk mempersempit wilayah kajian dari lembaga penegak hukum secara umum atau lembaga negara secara keseluruhan. Penemuan potret tata kelola lembaga negara penegak hukum tindak pidana korupsi beserta penilaian kualitasnya berdasarkan pada 1) studi pustaka baik dari buku, jurnal ataupun artikel terkait dengan teori kelembagaan negara dan tata kelola/governance. Selain itu, dari kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan lembaga negara penegak hukum tindak pidana korupsi 2) studi perbandingan dengan tata kelola lembaga di negara-negara lain, 3) wawancara dengan beberapa pejabat dari KPK, Kepolisian dan MK 4) beberapa diskusi yang bertujuan untuk mendapat masukan baik dari para ahli maupun pihak lain yang terkait. Berdasar pada temuan di lapangan dan analisis terhadap data yang diperoleh, maka dikemukakan konsep membangun tata kelola lembaga penegak hukum yang sinergis dan efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yakni dengan menata secara tegas kewenangan lembaga-lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi dengan memperhatikan system checks and balances melalui peraturan perundang-undangan yang berjenis Undang-Undang.  Saat ini sebagaimana ketentuan UU No.30 Tahun 2002, maka peran KPK harus dikedepankan, sampai pada saat lembaga permanen yakni POLRI dan Kejaksaan telah dapat melaksanakan tugas, wewenangnya secara maksimal dan professional. Kata kunci :    tata kelola, lembaga penegak hokum, POLRI, KPK, tindak pidana korupsi.
KEDUDUKAN DAN KEKUASAAN RAJA DALAM KERAJAAN TRADISIONAL DARI SATU MASYARAKAT DI SUMATERA UTARA: MASYARAKAT BATAK TOBA Ulber Silalahi
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2012)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6562.035 KB)

Abstract

Dalam tiap masyarakat selalu ditemukan unit politik atau pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakat setempat. Dalam pemerintahan kerajaan pasti ada orang yang berkedudukan sebagai raja. Kedudukan raja dalam masyarakat tradisional dipercaya sebagai wakil atau representasi dewata untuk mengatur hidup bermasyarakat dan berpemerintahan. Ia juga memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kekuasaan yang dimiliki raja bisa bersumber dari kekuasaan legal-rasional, kekuasaan tgradisional dan kekuasaan karismatik. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan lebih mendalam tentang kedudukan dan kekuasaan raja dalam kerajaan tradisional dari satu masyarakat di Sumatera Utara dimana masyarakat Batak Toba dijadikan sebagai kasus. Penelitian ini masuk dalam ranah penelitian historis dengan metode deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan kedudukan dan kekuasaan raja dalam pemerintahan kerajaan tradisional Batak Toba. Data yang digunakan ialah dongeng-dongeng suci seperti turiturian, baik lisan maupun tulisan, peribahasa dan simbol yang mengacu pada kehidupan pemerintahan kerajaan tradisional masyarakat Batak Toba. Untuk itu pengumpulan data menggunakan metode dokumenter, wawancara mendalam dan observasi. Sementara analisis naratif dan metode ilustratif, analisis isi, analisis wacana dan penafsiran teks digunakan untuk menganalisis teks dari dokumen dan hasil wawancara, dan analisis semiotik digunakan untuk menganalisis tanda atau simbol yang diperoleh dari observasi. Dari hasil penelitian ditemukan corak kedudukan dan kekuasaan raja dalam masyarakat tradisional Batak Toba ditentukan oleh budaya kerohanian. Masyarakat Batak Toba tradisional sebagai masyarakat  kosmos-religius percaya bahwa raja adalah representasi dari dewata sehingga kedudukan dan kekuasaan raja sangat suci dan sakral. Berdasarkan kepercayaan kosmos-religius maka masyarakat Batak Toba tradisional taat kepada raja untuk mendapatkan keberuntungan. Karena kedudukan raja sebagai “representasi” dari dewata, maka tidak membentuk hubungan  patron-client antara raja dan masyarakat. Berdasarkan kepercayaan kosmos-religius, masyarakat Batak Toba juga percaya seorang raja memiliki hak ilahi atas kekuasaan (devine right), yaitu kekuasaan didapatkan dari dewata sehingga suara raja adalah suara deata. Raja diberi kekuasaan oleh dewata untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kekuasaan itu bersumber dari kekuasaan tradisional dan kekuasaan karismatik. Kekuasaan karismatik ditandai oleh pemilikan apa yang disebut sahala harajaon atau wibawa kerajaan yang juga didapat dari dewata.
KONVERGENSI RASIO KEUANGAN TERHADAP RATA-RATA INDUSTRI PERUSAHAAN CONSUMER GOOD YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA Felisca Oriana Surjoko; Vera Intanie Dewi
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2012)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (953.836 KB)

Abstract

Perbandingan rasio keuangan terhadap rata-rata industri (cross sectional approach) dilakukan dengan membandingkan rasio-rasio antara perusahaan yang sejenis pada saat bersamaan.  Dengan cara ini dapat diketahui posisi perusahaan bersangkutan berada diatas, berada pada rata-rata atau berada dibawah rata-rata industri. Model Partial Adjustment dari Lev (1969) digunakan dalam penelitian ini untuk menguji apakah perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama cenderung menyesuaikan rasio-rasio keuangannya terhadap rata-rata industri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kecepatan penyesuaian untuk target rasio keuangan dan perilaku penyesuaian rasio keuangan dalam industri consumer good di Indonesia yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil analisis menunjukkan subsektor rokok dan peralatan rumah tangga merupakan subsektor yang melakukan penyesuaian terhadap target rata-rata subsektor industri untuk  kelima rasio keuangannya. Sedangkan konvergensi rasio keuangan perusahaan-perusahaan dalam sektor industri consumer good terhadap rata-rata rasio sektor industri menunjukkan hasil bahwa kelima rasio keuangan melakukan penyesuaian terhadap target yang berbeda dengan rata-rata industri. Dalam hal kecepatan penyesuaian rasio keuangan untuk keseluruhan perusahaan dalam industri consumer good, rasio Debt to Equity merupakan rasio yang paling cepat melakukan penyesuaian.
PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA AIR, DAN PEMBENTUKAN JARINGAN EKONOMI DESA-KOTA P. C Suroso; Yanuarita Hendrani; Bambang Adi Ryanto; Siwi Nugraheni
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2012)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.258 KB)

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, adalah kesempatan bagi warga perguruan tinggi (dosen dan mahasiswa) untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki dalam rangka memecahkan masalah nyata di masyarakat. Pada semester ganjil 2012/2013, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) antara lain melakukan dua kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu: pengembangan pengelolaan sumber daya air di desa Nanggeleng dan pembentukan jaringan ekonomi desa-kota. Dokumen ini memuat laporan kedua kegiatan tersebut. Dalam hal pengembangan pengelolaan sumber daya air di desa Nanggeleng, Tim pengabdian kepada masyarakat melakukan beberapa kali kunjungan lapangan dan konsultasi dengan berbagai pihak. Salah satu alternatif yang dianggap paling baik adalah membangun bendungan di desa tersebut. Detailed Engineering Design (DED) bendungan sudah selesai dibuat dan dilampirkan pada laporan ini. Program yang akan dilakukan di masa yang akan datang adalah melakukan pendampingan terhadap masyarakat desa Nanggeleng untuk membawa usulan pembangunan bendungan ke Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Dalam hal pembentukan jaringan ekonomi desa-kota, pekerjaan yang telah selesai dilakukan adalah pemetaan potensi ekonomi kelompok masyarakat yang menjadi anggota Koperasi Mitra Sejahtera (Mitra I) dan masyarakat desa Nanggeleng (Mitra II). Pencapaian lain adalah munculnya ketertarikan beberapa orang dari kelompok Mitra I yang ingin menjalin kerja sama dengan Mitra II: produk pertanian yang dihasilkan oleh Mitra II akan dipasarkan di Bandung oleh Mitra I. Kegiatan lanjutan yang akan dilakukan oleh Tim pengabdian kepada masyarakat adalah membantu kedua Mitra untuk mempersiapkan kerja sama tersebut.
KETERLIBATAN DAN KEPATUHAN INDONESIA DALAM PROSES G-20 Yulius Purwadi Hermawan; Ratih Indraswari; Sylvie Tanaga
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2012)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.545 KB)

Abstract

Penelitian kualitatif ini secara umum bertujuan untuk melihat bagaimana tata kelola ekonomi global dapat dibentuk melalui keterlibatan dan kepatuhan negara-negara yang mengambil bagian dalam pendekatan klub inklusif global. Secara khusus penelitian ini mengkaji dua pertanyaan utama: (1) inisiatif dan peran Indonesia dalam proses G-20 dan (2) kepatuhan Indonesia terhadap komitmen yang dibuatnya dalam G-20. Inisiatif dan peran dilihat dengan mengacu pada ide-ide yang disampaikan dalam G-20 dan keaktivan Indonesia dalam kelompok-kelompok kerja yang dibentuk G-20. Kepatuhan Indonesia melihat pada penerapan komitmen dalam bentuk kebijakan, regulasi maupun upaya lain yang dirancang untuk mengimplementasikan komitmen prioritas dalam G-20 khususnya dalam sektor finansial dan pembangunan. Penelitian ini juga melihat keterlibatan masyarakat sipil (CSO) dalam proses G-20 dengan memfokuskan pada persepsi CSO terhadap G-20 dan usulan-usulan yang mereka ajukan pada periode setelah penyelenggaraan KTT G-20 di Seoul (KTT Cannes dan Meksiko).
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI SEKITAR KAMPUS UNPAR (RW 11) Ria Satyarini; Agus Hasan; Vera Intanie Dewi; Felisca Oriana
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2012)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.264 KB)

Abstract

UNPAR sebagai institusi pendidikan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu: pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian. Selama ini UNPAR sebagai institusi pendidikan sudah melaksanakan pendidikan serta pengajaran dengan baik, penelitian yang semakin meningkat, tetapi pengabdian masyarakat yang masih dirasa kurang. Hal ini juga terasa pada Fakultas Ekonomi UNPAR sebagai bagian dari UNPAR. Kegiatan pengabdian masyarakat yang baik adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang berkelanjutan, yang dapat memberdayakan masyarakat yang menjadi objek dari pengabdian tersebut. Pemberdayaan berarti bahwa kita berusaha untuk menjadikan masyarakat tersebut menjadi lebih mandiri, bertambah kemampuannya, serta dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Yang menjadi objek pengabdian adalah pelaku Usaha Mikro di wilayah RW11, tepat berada di sekitar gedung 9, Fakultas Ekonomi. Terdapat 6 RT dengan ratusan jumlah warganya. Pengabdian yang pertama dilakukan adalah pelatihan pencatatan keuangan serta diskusi tentang usaha mikro, kedepannya pengabdian ini akan berlanjut dengan pengembangan keahlian, perluasan pasar, serta pembukaan jejaring bagi penambahan modal untuk usaha mikro tersebut. Key words: pemberdayaan masyarakat, pelatihan keuangan

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 (2015) Vol. 1 (2015) Vol. 2 (2014) Vol. 1 (2014) Vol 1 (2014) Vol. 2 (2013) Vol. 1 (2013) Vol. 2 (2012) Vol. 1 (2012) Vol. 2 (2011) Vol. 1 (2011) Vol. 2 (2010) Vol. 1 (2010) Vol. 2 (2009) Vol. 1 (2009) More Issue