cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 14, No 1 (2019)" : 5 Documents clear
SISTEM KEWARISAN ETNIK KAILI (Tinjauan Menurut Hukum Islam) Amran Mahmud
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 14, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.678 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v14i1.13304

Abstract

Sistem pewarisan pada masyarakat Kaili cenderung mengikuti sistim pewarisan adat, dengan variasi yang dipengaruhi oleh pribadi dan atau kondisi sosial ekonomi keluarga yang bersangkutan. Disamping itu besar kecilnya harta warisan juga mempengaruhi cara pengelolaan. Umumnya karena harta warisan itu kecil jumlahnya, orang cenderung mengelolanya secara kolektif. Karena harta itu terlalu kecil, mereka lebih suka mempertahankan harta menjadi satu kesatuan yang utuh, karena pemanfaatannya yang dilakukan bersama. Manakala penetapan waris dilakukan melalui Pengadilan Agama biasanya mengikuti Hukum Islam. Sebaliknya apabila pembagian warisan itu diselesaikan lewat Dewan Adat, hukum adatlah yang dijadikan pedoman. Orang cenderung menyelesaikan kasus warisannya melalui “Dewan Adat” karena pengurusannya lebih mudah dan praktis. Selain itu masyarakat Kaili menganut prinsip kekerabatan yang bilineal sehingga membedakan pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dengan perempuan. Berdasarkan prinsip keturunan bilineal yang menentukan harta waris tertentu hanya untuk anak laki-laki dan harta waris yang lain untuk anak perempuan, hal ini kurang sejalan dengan ketentuan yang berlaku dalam Al-Qur’an, demikian pula pembagian harta warisan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan tidak sesuai dengan ketentuan yang pasti di dalam Al-Qur’an. Bahkan pembagian warisan yang menimbulkan sengketa, dikarenakan oleh sengketa hibah yang kebanyakan tidak didukung oleh bukti tertulis, jelas bertentangan dengan tujuan hukum Islam.
PENANAMAN SEMANGAT NASIONALISME PADA SISWA (Studi pada SMP Negeri di Kabupaten Jeneponto) Sukri Badaruddin
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 14, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (846.367 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v14i1.13305

Abstract

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini (1) Bagaimana bentuk-bentuk pembinaan penanaman prinsip-prinsip nasionalisme bagi siswa pada SMP Negeri di Kabupaten Jeneponto (2) Bagiamana hambatan penanaman sikap nasionalisme bagi siswa pada SMP Negeri di Kabupaten Jeneponto (3) Bagaimana Upaya yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan nasionalisme siswa pada SMP Negeri di Kabupaten Jeneponto. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui Bentuk-bentuk pembinaan penanaman prinsip-prinsip nasionalisme bagi siswa pada SMP Negeri di Kabupaten Jeneponto (2) Hambatan penanaman sikap nasionalisme bagi siswa pada SMP Negeri di Kabupaten Jeneponto (3) Upaya yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan nasionalisme siswa SMP Negeri di Kabupaten Jeneponto. Penelitian Ini menggunakan pendekatan/metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, observasi, koesioner, wawancara dan fokus group discusssion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses pembinaan semangat nasionalisme perlu dilakukan supaya identitas siswa sebagai warga negara Indonesia tidak menghilang yaitu dengan mengintegrasikan prinsip yang terkandung dalam nasionalisme seperti (a) prinsip kebersamaan yang menuntut setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, (b) prinsip persatuan dan kesatuan yaitu warga negara harus mampu mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan dan anarkis (merusak), (c) prinsip demokrasi/demokratis memandang bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. (2) Hambatan yang dihadapi oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan yaitu nasionalisme tidak memiliki materi tersendiri sehingga menyebabkan guru hanya bisa menyisipkan materi disela-sela pelajaran dan Program Sekolah dalam pembinaan semangat nasionalisme siswa masih menghadapi hambatan atau kendala dalam proses pembinaannya bagi siswa. Disadari bahwa kultur masyarakat kita yang beragam dan masih minimnya kegiatan yang berkaitan tentang nasionalisme dalam mendukung terlaksananya kegiatan pembinaan siswa yang dilakukan sekolah serta masih terbatasnya peranan pemerintah dalam membina semangat nasionalisme peserta didik. (3) Upaya yang dilakukan sekolah dalam penanaman naisonalisme yaitu memperingati hari-hari nasional seperti ikut dalam peserta setiap 17 Agustus dan hari-hari nasional lainnya serta pengaktifan organisasi intra dengan ekstrakurikuler.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN DEGRADASI MORAL DI ERA GLOBALISASI Sakman, Sakman; Bakhtiar, Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 14, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.456 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v14i1.13301

Abstract

Era globalisasi ditandai saling keterbukaan dan ketergantungan antar negara menjadikan negara tidak mengenal batas-batasnya (borderless state) sehingga arus informasi dan telekomunikasi berkembang sangat pesat. Kompetisi antar negara semakin ketat, baik pada bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan pendidikan. Bagi Indonesia era globalisasi ini tidak hanya mengarah pada kepentingan dalam negeri akan tetapi juga mengarah pada kepentingan global. Menghadapi era globalisasi harus disertai dengan penguatan pendidkan karakter bagi generasi muda untuk menangkal dekadensi moral. Oleh karena perlu mengantsipasinya melalui pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari pendidikan karakter. Melalui Pendidikan Kewarganegeraan, akan membangun, membentuk, dan membina karakter generasi muda sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa sesuai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Perkembangan zaman disikapi dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan era globalisasi dihadapi dengan membekali manusia Indonesia terutama generasi muda untuk sadar akan budaya luhur bangsa yang menjadi pilar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui pendidikan kewarganegaraan.
WAWASAN KEBANGSAAN: NILAI-NILAI PERSAHABATAN DAN HIDUP HARMONIS Imam Suyitno
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 14, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (551.418 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v14i1.13302

Abstract

Memasuki milenium ketiga Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia atau “third largest democracy in the world”, setelah India dan Amerika Serikat. Perubahan Indonesia menuju demokrasi kelihatan tidak dapat dielakkan’ terbukti dengan adanya  liberalisasi dan demokratisasi mengikuti kecenderungan pertumbuhan dramatis demokrasi pada tingkat internasional secara keseluruhan. Dan Indonesia pada akhirnya mengikuti apa yang disebut banyak ahli sebagai third wave democracy. Pada saat yang bersamaan terjadi pula arus balik, dimana harus di akui bahwa pertumbuhan demokrasi atau transisi Indonesia secara damai menuju demokrasi, juga menimbulkan banyak kegamangan dan kecemasan. Jika domokrasi adalah peaceful resolution on conflict, orang menyaksikan semakin meningkatnya kecenderungan penyelesaian konflik melelui cara-cara yang tidak demokratis, seperti penggunaan mob politics,money polotics dan cara-cara un demokratik lainya. Perkembangan seperti ini jelas merupakan fenomena yang tidak kondusif bagi transisi Indonesia menuju demokrasi. Sebagaimana di kemukakan Sorensen (1993), konflik domestic yang terjadi pada berbagai level dan segmen masyarakat, yang bersumber dari dan mengakibatkan kemerosotan otoritas kekuasaan dan pad gilirannya di ikuti dengan kekerasan dan anarki sama sekali tidak kondusif bagi penciptaan dan pengembangan kebudayaan politik demokratis. Apalagi  meminjam istilah Hefner, untuk menumbuhkan keadaban demokratis atau Democratic Civiliy (Hefner, 1998). Meningkatnya kecenderungan penggunaan cara-cara tidak demokratis dan kekerasan dalam politik Indonesia di masa transisi menuju demokrasi sebagian besarnya bersumber dari konflik di antara elite politik yang pada giliranya berimbas pada lapisan masyarakat akar rumput. Jika salah satu esensi demokrasi dan polotik adalah art of compromise dan respek terhadap perbedaan sikap politik, orang justru menyaksikan kian meningkatnya sikap mau menang sendiri pada kalangan elite politik dan massa, yang bukan tidak jarang berujung dengan kekerasan dan anarki. Anarkisme itu bertambah akut dengan tumbuhnya law enforcement  dan merusotnya peranan dan fungsi lembaga-lembaga penegak hukum.Fenomena tersebut di atas menunjukkan bahwa telah terjadi masalah yang serius menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara, persoalan ini sesungguhnya terkait dengan jati diri bangsa. Jadi persoalan yang mendesak  bagi bangsa Indonesia adalah bagaimana jati diri bangsa Indonesia mampu bersaing di dunia global. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010 mencanangkan program “Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa” sebagai gerakan nasional. Setelah dicanangkan program ini, beberapa Direktorat Jenderal dengan Direktorat-direktorat yang ada segera menindaklanjuti dengan menyusun rambu-rambu penerapan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Bahkan kementerian-kementerian lainpun tidak ketinggalan juga diberi tugas untuk mengembangkan dan melaksanakan pendidikan karakter di lingkungannya.
DAMPAK KAWIN PAKSA TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT LAMURUKUNG KABUPATEN BONE Samsidar Fahri
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 14, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.634 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v14i1.13303

Abstract

Penelitian ini membahas tentang dampak kawin paksa terhadap kehidupan rumah tangga  di dalam Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone.  Fokus masalahnya bagaimana praktek kawin paksa, bagaimana penyebab dan dampak kehidupan keluarga kawin paksa di dalam masyarakat Lamurukung Kab. Bone Metode Penelitian field research bersifat lapangan, pengumpulan data dilakukan melalui  observasi,wawancara secara langsung yakni dalam hal ini subjek penelitian para keluarga kawin paksa yang ada di Desa Lamurukung, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan ini adalah menyalahi ketentuan hukum perkawinan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, akibatnya pada umunya kawin paksa yang dilakukan pasca Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 gagal mencapai tujuan perkawinan yang ditandai dengan beban psikologis dan emosional dalam kehidupan keluarga akibatnya berdampak putusan perceraian  sebagai akibat perkawinan paksa tersebut. Perkawinan Paksa tidak dilarang (haram), tetapi karena kemudharatan lebih besar dari pada manfaatnya  maka praktek kawin paksa  yang ada di Desa Lamurukung adalah tidak baik.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2016) Vol 11, No 1 (2016) More Issue