cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,518 Documents
 148   149   150   151   152 
UPAYA PEMULIHAN ASET (ASSET RECOVERY) LINTAS BATAS NEGARA DI WILAYAH ASIA TENGGARA Josephine Rachelle Parulina; Nuswantoro Dwiwarno; Darminto Hartono Paulus
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.35447

Abstract

Tindak pidana korupsi menjadi kejahatan yang bersifat transnasional karena banyak pelaku tindak pidana korupsi menyimpan aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri. Peristiwa ini terjadi salah satunya di negara-negara kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, muncul upaya yang ditawarkan untuk menangani kejahatan ini yaitu upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) melalui instrumen hukum United Nations Convention Against Corruption 2003. Namun, pelaksanaannya tidak mudah dan belum maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini disusun untuk menguraikan impelementasi pengaturan Asset Recovery berdasarkan UNCAC di Indonesia dan menjelaskan tindakan dan upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan Pemulihan Aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri.  Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan penelitian ini, ratifikasi UNCAC di Indonesia melahirkan strategi baru untuk menangani tindak pidana korupsi transnasional. Tiga strategi utama UNCAC untuk menangani korupsi ditekankan pada upaya Kriminalisasi, Pemulihan Aset, dan Kerja Sama Internasional.Pelaksanaan Pemulihan Aset oleh Indonesia atas aset yang berada di luar negeri dilakukan dengan kerja sama Mutual Legal Assistance. Untuk mendukung kerja sama MLA, Indonesia aktif membuat perjanjian MLA secara bilateral maupun multilateral dengan negara lain serta menjadi bagian dari komunitas internasional untuk menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum dari negara lain.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS NASIONALITAS DALAM HUKUM TANAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015) Wasith Abdul Haq; Nur Adhim; Fifiana Wisnaeni
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2018.41482

Abstract

Asas Nasionalitas merupakan salah satu asas yang terdapat dalam Hukum Tanah Nasional yang menyatakan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di wilayah negara Indonesia hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya. Asas ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tak terkecuali bagi seorang warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara asing. Asas Nasionalitas mempunyai fungsi menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi seorang warga negara Indonesia pelaku pernikahan campuran Asas Nasionalitas mempunyai fungsi strategis yaitu sebagai pelindung hak kebendaan warga negara Indonesia dalam konteks Hukum Tanah Nasional. Mahkamah Konstitusi telah memperjelas fungsi Asas Nasionalitas dengan menyatakan menolak petitum permohonan Pemohon judicial review perkara nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berkaitan dengan pasal Asas Nasionalitas dalam Hukum Tanah.
PUTUSAN HAKIM, KEADILAN, DAN PARADIGMA: SUATU KAJIAN FILSAFATI TENTANG PENANGANAN PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI PENGADILAN NEGERI KOTA SEMARANG Cindy Setyaningsih Nugroho; Erlyn Indarti; Aditya Yuli Sulistyawan
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.34662

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang, memahami cara hakim menjatuhkan putusan tentang perkara pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Kota Semarang, dan menguraikan kontribusi Kajian Filsafati, dalam wujudnya sebagai Telaah Paradigmatik, bagi pemahaman keadilan dalam putusan hakim tentang perkara pidana KDRT di Pengadilan Negeri Kota Semarang.Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis). Pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi dokumen dan studi catatan hukum. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang melalui jalur hukum pidana menurut UU No. 23/2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dinamakan penanganan dengan sistem peradilan terpadu. Sistem Peradilan Terpadu dilakukan berdasarkan tujuan penghapusan KDRT bak dalam penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan yang mengedepankan prinsip keseimbangan antara pelaku dan korban serta pemulihan korban. Putusan hakim dengan perkara pidana KDRT di Pengadilan Negeri Kota Semarang adalah dengan melakukan pembuktian dan hakim bersifat pasif. Saat korban yakin akan membawa permasalahannya ke ranah persidangan maka sudah final dan merupakan hal yang diinginkan korban untuk mengadili pelaku yang kebanyakan suaminya sendiri. Ini adalah pilihan dan konsekuensi korban untuk mendapatkan keadilan. Hakim menganut paradigma positivisme karena dianggap bahwa keadilan diwujudkan sebagai pembuktian yang kuat, ketaatan dalam mengikuti proses hukum, transparansi, efisiensi, penerapan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang tertulis. Kontribusi kajian filsafati melalui telaah paradigmatik mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam telaah paradigma konstruktivisme, peran hakim dan objek perkara diasumsikan terhubung secara interaktif sehingga “temuan” (hasil putusan) secara harfiah dibuat saat proses memeriksa, mengadili dan memutus berlangsung. Metodologi paradigma konstruktivisme adalah hermeneutis dan dialektik. Konstruksi mental hakim serta objek perkara ditafsirkan menggunakan teknik hermeneutikal, dan dikontraskan melalui pertukaran dialektik untuk menghasilkan putusan dari hasil konsensus atau resultante. Dengan demikian para hakim sudah saatnya beralih untuk menggunakan paradigma konstruktivisme untuk menciptakan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.
KEABSAHAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KABUPATEN BATANG Ayu Putri Sekarfajarwati; Bambang Eko Turisno; Triyono Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.36718

Abstract

Penelitian menjelaskan mengenai bagaimana keabsahan perkawinan penghayat kepercayaan di Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan dianalisis dengan metode kualitatif. Sebelumnya telah dilakukan terlebih dahulu bahwa perkawinan tersebut dinyatakan sah oleh pemuka penghayat sebelum akhirnya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 40 Tahun 2019. Faktor yang menghambat proses pencatatan perkawinan terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu terbatasnya jumlah pemuka penghayat, adanya keyakinan bahwa sah secara adat sudah cukup, dan ketiadaan tempat pemberkatan. Kemudian faktor eksternal adalah proses administrasi yang lebih panjang dan faktor aksesibilitas. Selain itu, akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah kekerasan dalam rumah tangga, maraknya poligami, dan maraknya perkawinan anak.
OPERASI TANGKAP TANGAN SEBAGAI STRATEGI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Dionesius Kevin Wibisono; Pujiyono Pujiyono; A.M. Endah Sri Astuti
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2021.28166

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama mengetahui bagaimanakah prosedur yang paling tepat dalam menjalankan strategi Operasi Tangkap Tangan,sehingga tidak ada tumpang tindih kepastian hukum,dan tetap sesuai dengan undang-undang yang ada, kedua untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penimbang dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal memillih target prioritas Operasi Tangkap Tangan(OTT) terdakwa tindak pidana korupsi, ketiga untuk mengetahui hambatan dan mengetahui solusi atas hambatan yang ada sehingga strategi Operasi Tangkap Tangan dapat berjalan dengan baik dan benar. Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis empiris dengan melaksanakan penelitian di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah diskriptif analitis. Sedangkan seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam perjalanannya strategi Operasi Tangkap Tangan KPK ini adalah penyebutan oleh Media sehingga populer hingga kini dan cukup efektif walaupun sebenarnya Operasi Tangkap Tangan sendiri adalah keadaan yang sama dengan kondisi Tertangkap Tangan yang sebelumnya memang sudah ada dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dan dijelaskan bahwa OTT memiliki dasar hukum dan tidak ada tumpang tindih dengan perundang-undangan lain yang berlaku,beserta sistem tebang pilih yang digunakan KPK untuk memprioritaskan target operasi,selain itu juga dijelaskan mengenai hambatan OTT berupa kebocoran informasi ataupun penghadangan simpatisan yang kontra dengan KPK,yang kemudian di berikan solusi atas permasalahan oleh penulis berupa penyuluhan tentang bahaya korupsi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih aktif dan berani dalam melaporkan indikasi korupsi.
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN ORANG DI AREA PERBATASAN NEGARA (STUDI KASUS DI SANGGAU) Rifan Akbar Mursyidan; Nuswantoro Dwiwarno; Pulung Widhi Hari Hananto
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.37305

Abstract

Pokok permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis pada penelitian ini adalah permasalahan yang menjadi faktor-faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang di daerah perbatasan khususnya di Kabupaten Sanggau, serta upaya pemerintah dan hambatannya dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang di Sanggau. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan hukum demi mengetahui tindakan dalam menangani dan mengatasi tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan peraturan nasional dan internasional. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, bersumber dari data sekunder yang  dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kasus perdagangan orang di daerah perbatasan dilatarbelakangi oleh beberapa hal, salah satunya yaitu migrasi yang tidak teratur. Upaya pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menangani kasus perdagangan orang juga belum maksimal, dan masih terdapat banyak kelemahan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan kerjasama antar lembaga pemerintahan.
PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERMOHONAN KEPAILITAN YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN Afitrah Rahmadiana; Marjo Marjo; Lapon Tukan Leonard
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.38838

Abstract

Kepailitan merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya perjanjian dalam kerja sama bisnis, Pengadilan Niaga merupakan jalur litigasi yang disediakan dalam penyelesaian perkara kepailitan. Penulisan hukum ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan dan pemeriksaan permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase serta terkait pertimbangan majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atas permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase dengan disesuaikan pada peraturan perundang-undangan serta pendapat praktisi yang diperoleh melalui wawancara. Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis empiris yang memperoleh data dengan penelitian langsung ke lapangan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis guna menjelaskan prosedur pemeriksaan permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada perbedaan terkait prosedur pengajuan, pemeriksaan serta pertimbangan Majelis Hakim dalam permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase dengan permohonan tanpa memuat klausul arbitrase. Hal tersebut ditegaskan melalui Pasal 303 UU KPKPU yaitu apabila syarat untuk dapat diajukannya permohonan kepailitan terpenuhi, dengan adanya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta ada 2 kreditor atau lebih. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan atas permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase yaitu apakah terkait adanya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta ada 2 kreditor atau lebih dapat dibuktikannya secara sederhana.
IMPLEMENTASI PENERBITAN KTP ELEKTRONIK BAGI WARGA NEGARA ASING DI KOTA SEMARANG Ardiansyah Rizal Azhari; Sri Nur Hari Susanto; Henny Juliani
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.40845

Abstract

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatannya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah melakukan identifikasi dan analisis terhadap prosedur dalam pemberian izin tinggal bagi warga negara asing, implementasi penerbitan KTP Elektronik bagi warga negara asing, serta hambatan yang ditemui dan solusi dalam penerbitan KTP Elektronik bagi warga negara asing di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menerapkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dari wawancara serta menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah  persyaratan dan prosedur yang mengatur dalam pemberian izin tinggal bagi warga negara asing, implementasi dari penerbitan KTP-el bagi warga negara asing, dan apa saja faktor hambatan dan kendala yang ditemui dalam penerbitan KTP-el bagi warga negara asing di kota Semarang.

Page 152 of 152 | Total Record : 1518

 148   149   150   151   152 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue