Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan

civics
Website

Published by Universitas Negeri Yogyakarta

ISSN : 18295789 EISSN : 25411918 DOI : 10.21831

Core Subject : Education, Social,

Education Social Sciences

Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan is a scientific journal which managed by Civic Education and Law Department, Yogyakarta State University. This journal focuses on the publication of the results of scientific research related to the field of citizenship studies. The published article originated from researchers, academicians, professional, and practitioners from all over the world. Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan is published by Civic Education and Law Department, Yogyakarta State University in collaboration with Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (Indonesia Association of Pancasila and Civic Education/AP3KnI).

Arjuna Subject : -

Articles 10 Documents

Search results for , issue "Vol 16, No 2 (2019): Pembelajaran, Politik, dan Hukum" : 10 Documents clear

Pudarnya peran mamak minangkabau perantauan di Kota Yogyakarta terhadap kemenakan Setiati Widihastuti; Puji Wulandari Kuncorowati; Iffah Nurhayati
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 16, No 2 (2019): Pembelajaran, Politik, dan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan kekeluargaan masyarakat Minangkabau yang merantau ke Kota Yogyakarta dan realisasi peran mamak Minangkabau yang merantau di Yogyakarta terhadap kemenakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali domain-domain yang berkaitan dengan permasalahan pokok ”Sejauhmana peran mamak perantauan Minangkabau di Yogyakarta terhadap kemenakannya”, yang selanjutnya akan dijabarkan menjadi beberapa fokus permasalahan penelitian yang terbagi dalam beberapa domain. Merantau ke Yogyakarta mampu menginspirasi perantau asal Minangkabau untuk membentuk keluarga baru yang berbasis keluarga inti (nuclear family), menggantikan ikatan lama yang berbasis pada keluarga luas matrelinial. Saat berada dalam lingkaran keluarga luas matrelinialnya, seorang suami tidak mempunyai posisi urgen terhadap anaknya karena sang anak menjadi tanggung jawab mamak. Namun terbentuknya keluarga inti dan menguatnya peran harta pencaharian menyebabkan posisi kaum laki-laki semakin kuat di depan istri dan anak-anaknya. Akibat dari semakin dominannya peran harta pencaharian pada satu sisi, dan semakin minimnya harta pusaka menopang kehidupan keluarga inti, menyebabkan hubungan mamak-kemenakan yang diikat secara fungsional oleh harta pusaka semakin melemah. Merantaunya keluarga Minangkabau ke Yogyakarta sedikit banyak telah melemahkan simpul-simpul ketaatan pada adat Minangkabau. Dengan meninggalkan teritorial hukum adat dan melepaskan diri dari ketergantungan pada harta pusaka, semakin melemahkan hubungan mamak-kemenakan yang secara fungsional diikat oleh harta pusaka. Bisa dipastikan bahwa peran mamak terhadap kemenakan tidak lagi bisa direalisasikan secara maksimal, utamanya dalam hal: a) mempersiapkan kemenakan mejadi pemimpin di lingkungan paruik, kaum dan suku, b) menentukan arah pendidikan dan membiayai pendidikan kemenakan, c) mengatur perjodohan kemenakan, mencarikan jodoh dan membiayai perhelatan perkawinan kemenakan-----------------

Interaksi sosial guru dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Katolik Karitas Theodorus Pangalila
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 16, No 2 (2019): Pembelajaran, Politik, dan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan interaksi sosial Guru dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SMA Katolik Karitas Tomohon-Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi literatur. Penelitian ini menemukan bahwa interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SMA Katolik Karitas Tomohon sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya ada hambatan dalam komunikasi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah kepribadian dari guru dan siswa. Penelitian ini merekomendasikan penelitian lanjut tentang hal-hal yang mempengaruhi interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran PKn.----------------------------------------------------------------------------------------------This study aims to describe the teacher's social interactions in learning Civic Education at Catholic High School Karitas Tomohon-North Sulawesi. The method used in this study is a qualitative approach method by collecting data through observation, interviews, and literature studies. This study found that the interaction of teachers and students in learning Civic Education at Karitas Tomohon Catholic High School had gone well. Furthermore, there are obstacles in communication between teachers and students in the learning process of Civic Education is the personality of teachers and lecturers. This study recommends further research on matters that affect the interaction of teachers and students in the learning process of Civic Education.

Penumbuhan kemampuan berpikir kritis PKn melalui model numbered head together Kurniasari Widiyaningrum; Edi Purwanta; Parsi Parsi
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 16, No 2 (2019): Pembelajaran, Politik, dan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Kegiatan pembelajaran dengan model numbered head together (NHT) dilaksanakan untuk meningkatkan aspek kognitif dalam pembelajaran PKn. Aspek ini dapat dikembangkan dengan menanamkan kemampuan berpikir kritis siswa. Model NHT merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan antusias siswa dalam mencari, mengolah, dan mempresentasikan hasil informasi yang telah diperoleh di depan kelas berdasarkan nomor yang diperoleh oleh masing-masing siswa. Langkah pembelajaran model NHT diantaranya: 1) siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, 2) setiap siswa mendapatkan nomor yang berbeda, 3) guru memberi tugas pada masing-masing kelompok, 4) siswa diminta menyelesaikan dan mendiskusikan jawaban bersama kelompok masing-masing, 5) guru memanggil salah satu nomor, kemudian siswa yang memperoleh nomor keluar dari kelompoknya dan menjelaskan tugas yang telah dikerjakan di depan kelas, 5) kelompok yang tidak mendapatkan giliran memberikan tanggapan dan masukkan kepada kelompok yang maju, 6) siswa bersama guru menyimpulkan hasil pekerjaan mereka. This learning activity carried out to reveal the cognitive aspects of learning civics. This aspect can be developed by teaching students’ critical thinking skills. The NHT is a learning model that prioritizes students’ enthusiasm in searching, processing, and presenting the results of information that has obtain in front of the class based on the numbers obtained by each student. The learning step of the NHT model are as follows: 1) students are divided into small groups, 2) each student gets a different number, 3) teacher give an assignment to each group, 4) students ask to complete and discuss answers with the group respectively, 5) the teacher calls one of the numbers, then the students who gets the teaching comes out of the group and explains the assignment that has been done in front of the class, 6) student and teacher summarizes the results of their work together.

Fungsi partai politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif berdasar pada sistem pemerintahan di Indonesia Taufikkurrahman Taufikkurrahman
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 16, No 2 (2019): Pembelajaran, Politik, dan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Partai Politik memiliki peran strategis dalam konsolidasi demokrasi setelah Indonesia merdeka khususnya setelah bergulirnya era reformasi. Kehadiran partai politik memiliki fungsi urgen untuk diperhatikan dan diberikan ruang. Salah satu fungsinya adalah pada recruitment politik dalam pengisian jabatan politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif di Indonesia. Fungsi tersebut akan dirasa berbeda karena sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia agak berbeda dengan sistem negara lain sekalipun sama-sama menggunakan sistem presidensial. Fungsi recruitment dapat dilihat pada sistem pemilu yang diselenggarakan di Indonesia baik pada pemilihan anggota legislatif atau juga dalam pemilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Disamping itu terdapat perbedaan fungsi partai secara kelembagaan pada dua kekuasaan tersebut. Pada kekuasaan legislatif, partai politik diberikan ruang yang cukup fundamental dengan diberikannya hak membentuk fraksi sesuai afiliasi politik sehingga akan memudahkan dalam menjalankan fungsi-fungsi lembaga perwakilan. Sedangkan pada kekuasaan eksekutif, sekalipun partai politik tidak diberikan hak yang sama karena indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial tetapi pengaruh partai politik pada kekuasaan eksekutif dilakukan dalam hubungan ketatanegaraan antara DPR dan Presiden dalam menjalankan wewenang masing-masing.--------------------------------------------------------------------------------------------Political parties have a strategic role in consolidating democracy after Indonesia's independence, especially after the reform era. The presence of the political party certainly has a vital function to be considered and given space. One of its features is in political recruitment in filling political positions in the executive and legislative powers in Indonesia. This function is different because the government system implemented in Indonesia is somewhat different from other countries' systems even though they use presidential systems together. The recruitment function can see in the electoral system held in Indonesia both in the legislative elections and also in the election of the pair of Presidents and Vice Presidents. Besides that, there are differences in party functions institutionally in the two powers of eager. In legislative power, political parties are given a reasonably fundamental space by giving them the right to form a faction according to political affiliation so that it will facilitate the carrying out of the functions of representative institutions. While the executive power, even though political parties not give the same rights because Indonesia uses a presidential system of government but the influence of political parties on the executive power is carrying out in constitutional relations between the parliament and the President.

Model desain Pendidikan Kewarganegaraan di era media digital sebagai pendukung implementasi pendidikan karakter Anita Trisiana; Sugiaryo Sugiaryo; Rispantyo Rispantyo
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 16, No 2 (2019): Pembelajaran, Politik, dan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: ditemukan sebuah desain Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Era media digital sebagai pendukung Implementasi pendidikan karakter. Metode penelitian menggunakan penelitian dan pengembangan (Research and Development (RD), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji validitas dan keefektifan produk. Penelitian ini menggunakan model pengembangan prosedural. Prosedur dalam penelitian ini mengadaptasi model ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluation). Sampel dalam penelitian ini, melibatkan Perguruan Negeri Negeri dan Swasta di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: pertama Analisis yaitu melakukan analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah (kebutuhan), dan melakukan analisis tugas. Kedua, Design, Tahap desain ini, merumuskan tujuan pembelajaran. Ketiga, Development adalah proses mewujudkan blue-print dengan inovasi media digital. Keempat, Implementation adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita buat. Kelima, Evaluation yaitu proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun berhasil, sesuai dengan harapan awal atau tidak. Evaluasi merupakan langkah terakhir dari model desain sistem pembelajaran ADDIE. Berdasarkan pengembangan instruksional model ADDIE tersebut kemudian diadopsi dalam tahapan pengembangan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, dengan kebaharuan “MPC” (Modification of Project Citizen) yang relevan di era media digital dan dikembangkan berdasarkan implementasi pendidikan karakter dan ketercapaian kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------This research aims to find out a design of Citizenship Education Learning Model in the era of digital media as a support for the implementation of character education. The research method uses research and development (Research and Development (R D), which is a research method used to produce specific products and test the validity and effectiveness of the product. This study uses a procedural development model. The procedure in this study adapted the ADDIE model (Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluation) The sample in this study involved State and Private Universities in Central Java. The results of the study showed the following: first Analysis is to do a needs analysis, identify problems (needs), and perform task analysis. The design phase is to formulate learning objectives Third, Development is the process of creating blueprint with digital media innovation Fourth, Implementation is a real step to implement the learning system that we are making Fifth, Evaluation is a process to see whether the learning system successful according to initial expectations or not. Evaluation is the final step of the ADDIE learning system design model. Based on the ADDIE model instructional development, it was later adopted in the stages of developing the Citizenship Education learning model, with the modification of "MPC" (Modification of Project Citizen) relevant in the era of digital media and developed based on the implementation of character education and achievement of competencies in Citizenship Education.

Dampak sosialisasi empat pilar MPR RI terhadap Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi Hastangka Hastangka; Armaidy Armawi; Kaelan Kaelan
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 16, No 2 (2019): Pembelajaran, Politik, dan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Penggunaan istilah empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara untuk program sosialisasi telah menimbulkan polemik dan perdebatan di masyarakat. Empat pilar tersebut meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang dirumuskan oleh MPR RI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dampak sosialisasi Empat Pilar tersebut terhadap pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Data penelitian diambil dari buku, jurnal ilmiah, artikel surat kabar, dan berita di media online ataupun offline, dan dokumen yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. Analisis data menggunakan pendekatan interpretatif, induksi-analitis, semiotik, dan analisis wacana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) sosialisasi empat pilar berdampak pada ambiguitas pemaknaan dan pemahaman baik dari peserta didik maupun dosen dalam pembelajaran Pancasila sebagai dasar atau pilar kehidupan bernegara dan berbangsa, dan (2) penggunaan istilah empat pilar telah mengacaukan pemahaman dan pengetahuan para peserta didik dalam memahami Pancasila.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The application of the term “Four Pillars of Life of the People and the Nation” in socialization creates polemic and debate in society. Those four pillars are Pancasila, the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia, and Unity in Diversity, which formulated by the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia. The objective of this research is to investigate the impact that socialization has on the education of Pancasila in a higher level of education. The research data obtained from books, scientific journals, newspaper articles, other online and offline sources, and legal documents, for instance, legislation. Interpretative, analytic-induction, semiotic, and disclosure approaches applied to the analysis. The result shows that the socialization has immense impacts on 1). The ambiguity toward the meaning and the understanding by both students and lecturers in learning Pancasila as the pillar of the life of the people and the nation, and 2). The use of the term “four pillars” has disrupted the understanding and the knowledge of students in their comprehension toward Pancasila.

Penguasaan technological pedagogical content knowledge calon guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Imam Fitri Rahmadi
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 16, No 2 (2019): Pembelajaran, Politik, dan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Analisis Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) perlu dilakukan dalam rangka memahami tingkat pengetahuan guru untuk dapat mengintegrasikan teknologi pada pembelajaran abad 21. Studi ini dilakukan untuk mendapatkan profil tingkat penguasaan TPACK calon guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang sedang menempuh pendidikan Strata 1 di Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pamulang. Studi menggunakan metode self-report measure dalam bentuk survei. Secara keseluruhan, tingkat penguasaan TPACK calon guru PPKn termasuk dalam kategori baik. Namun, penguasaan pada technological knowledge, content knowledge dan technological pedagogical content knowledge memiliki total nilai rata-rata yang lebih rendah. Perlu diperhatikan setiap butir pernyataan yang memiliki nilai rata-rata lebih rendah daripada total nilai rata-rata pada setiap domain pengetahuan. Setiap lembaga pendidikan tenaga kependidikan perlu melakukan analisis TPACK supaya mengetahui apakah calon guru yang sedang dididik sudah memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk dapat mengajar sesuai dengan tuntutan dan karakteristik pembelajaran abad 21.-------------------------------------------------------------------------------------Analyzing Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) is needed to understand teachers' knowledge in term of integrating technology in 21st-century learning. This study to explore TPACK confidence of preservice civic education teachers at the Department of Civic Education, Faculty of Teacher Training And Education, Universitas Pamulang. The study used a self-report-measure method in the form of a survey. Overall, the TPACK confidence of preservice civic education teachers in a good category. However, the confidences in technological knowledge, content knowledge, and technological pedagogical content knowledge, have a lower average total score. It should noticed regarding statement items that have a lower average convictions than the technical average rating at each knowledge domain. Teacher education institute needs conducting a TPACK analysis to find out whether preservice teachers who are educated already have the appropriate teaching knowledge for demands and characteristics of 21st-century learning.

Relevansi konsep pemikiran pendidikan dan kebudayaan George S. Counts dan Ki Hajar Dewantara dengan kompetensi peserta didik abad 21 Sekar Purbarini Kawuryan
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 16, No 2 (2019): Pembelajaran, Politik, dan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengkontekstualisasikan pemikiran dua tokoh di abad 19 tentang pendidikan dan kebudayaan serta menemukan relevansi pemikiran tersebut dengan kompetensi peserta didik di abad 21. Penelitian ini merupakan kajian studi pustaka dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Data berupa sumber primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik library research. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pemikiran kedua tokoh saling berkaitan khususnya tentang empat poin pokok, yaitu tujuan pendidikan, fungsi pendidikan, proses pendidikan, dan peran pendidik. Konsep pemikiran tersebut masih relevan jika dikontekstualisasikan dengan kompetensi peserta didik di abad 21. Abad 21 menghendaki peserta didik memiliki keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Tujuan pendidikan dipandang sebagai cara mengekspresikan peradaban yang dilayani dan mengusahakan kebudayaan yang berazas keadaban. Peradaban yang akan dilayani peserta didik di abad 21 adalah perpaduan pengetahuan, pemikiran, keterampilan inovasi, media, literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT), dan pengalaman kehidupan nyata. Untuk itu diperlukan peran optimal pendidik dalam memvariasikan proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode sehingga pendidikan dapat menjalankan fungsinya untuk mengatasi krisis sosial dan ketertinggalan budaya, sehingga mampu mempertinggi derajat kemanusiaan. Pendidikan juga harus selalu mewariskan kebudayaan dalam setiap prosesnya agar peserta didik memiliki keluhuran budi.----------------------------------------------------------------This research aims to contextualize the thoughts of two figures in the 19th century about education and culture, and to find out the relevance of that thought to the competence of students in the 21st century. This research conducted a literature study using the content analysis approach. Data in the form of primary and secondary sources. Data collection is done by library research techniques. Data are analyzed qualitatively with an inductive approach. The research results show that the concepts of thought of the two figures are interrelated especially about the four main points, namely the purpose of education, the function of education, the educational process, and the role of educators. The concept of thought is still relevant if contextualized with the competence of students in the 21st century. The 21st century requires students to have critical thinking skills, problem solving, and collaboration. The purpose of education is seen as a way of expressing the civilization served and cultivating a culture based on civilization. The civilization that will be served by students in the 21st century is a blend of knowledge, thought, innovation skills, media, information and communication technology literacy (ICT), and real life experiences. For this reason, the optimal role of educators is needed in varying the learning process by using various methods so that education can carry out its functions to overcome social crises and cultural backwardness, so as to enhance humanity. Education also must always transmit the culture in every process so that students have nobility.

Problematika guru dalam penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran PPKn Manik Nur Haq; Mukhamad Murdiono
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 16, No 2 (2019): Pembelajaran, Politik, dan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui problematika yang dialami guru dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran PPKn. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini ditetapkan melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika guru dalam penerapan pendekatan saintifik, antara lain: (1) keterbatasan kompetensi guru; (2) ketimpangan sarana dan prasarana; (3) keterbatasan waktu dan biaya; (4) minimnya kreativitas dan inovasi; (5) kurangnya antusiasme, motivasi, dan rasa ingin tahu peserta didik; (6) rendahnya kemampuan berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan; (7) kurangnya kemampuan komunikasi dan kolaborasi; (8) rendahnya minat baca; (9) kurangnya literasi informasi; (10) rendahnya literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (11) keterbatasan pelatihan dan sosialisasi mengenai perencanaan, proses, maupun evaluasi pembelajaran. Solusi yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatan dalam penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran, antara lain: (1) mengikuti seminar, pelatihan, dan kegiatan MGMP; (2) menjalin kerjasama dengan kepala sekolah, waka kurikulum, dan rekan sejawat; serta (3) membangun hubungan kemitraan antara guru dengan wali murid. --------------------------------------------------------------------This study aimed to reveal the problems experienced by teachers and the efforts to overcome obstacles in implementing the scientific approach toward civics and citizenship education. This study used qualitative descriptive method. Data collected through interviews, observation, and documentation. The validity of the data in this study determined through triangulation techniques. The results of the study showed that the teachers’ problems in applying the scientific approach included: (1) the limitations of the teachers’ competency; (2) inequality of facilities and infrastructure; (3) time and cost limitations; (4) lack of creativity and innovation, (5) lack of enthusiasm, motivation and curiosity of the students; (6) lack of critical thinking, problem-solving, and decision-making skills; (7) lack of communication and collaboration skills; (8) low interest in reading; (9) lack of information literacy; (10) low information and communication technology literacy (ICT); (11) limited training and socialization regarding learning planning, process and evaluation. The solutions made by the teacher to overcome the obstacles in applying the scientific approach on learning included: (1) attending seminars, training programs, and MGMP activities; (2) collaborating with the principal, the vice-principal, and colleagues, (3) and fostering collaboration between teachers and parents.

Analisis model pembelajaran berbasis pendidikan karakter untuk membentuk karakter siswa Dada Suhaida; Fadillah Syarifah
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 16, No 2 (2019): Pembelajaran, Politik, dan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan karakter siswa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Tujuan untuk membangun karakter siswa tentunya tidaklah mudah, oleh karena itu diperlukan suatu upaya yang berkesinambungan dalam pembelajaran PPKn. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah mengembangkan model-model pembelajaran yang berbasis pendidikan karakter untuk membangun karakter positif siswa dalam pembelajaran PPKn. Hasil analisis yang dilakukan memperoleh gambaran bahwa karakter positif siswa dapat dibentuk melalui penerapan model-model pembelajaran yang inovatif dalam pembelajara PPKn. Hasil analisis tersebut selanjutnya dapat digunakan dalam mengembangkan langkah-langkah (sintaks) dalam pembalajaran PPKn.-------------------------------------------------PPKn learning is a subject that focuses on shaping the character of students to become intelligent, skilled, and characterized citizens mandated by the Pancasila and the 1945 Constitution. The aim of building student character is certainly not easy. Therefore a continuous effort is needed in learning PPKn. One initiative that needs to be done is to develop learning models based on character education to build positive character of students in learning PPKn. The results of the analysis carried out illustrate that the positive aspect of students can be formed through the application of innovative learning models in PPKn learning. The results of the analysis can then be used in developing steps (syntax) in learning.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

Filter by Year

2019 2019

Filter By Issues

All Issue Vol 20, No 2 (2023): In Press, October Vol 20, No 1 (2023): April Vol 19, No 2 (2022): October Vol 19, No 1 (2022): April Vol 18, No 2 (2021): October Vol 18, No 1 (2021): April Vol 17, No 2 (2020): Budaya, Kewarganegaraan, Politik, dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol 17, No 1 (2020): Pembelajaran, Pendidikan Multikultural, dan Kewarganegaraan Vol 16, No 2 (2019): Pembelajaran, Politik, dan Hukum Vol 16, No 1 (2019): Pembelajaran, Kewarganegaraan, dan Sosial Vol 15, No 2 (2018): Pembelajaran, Hukum, dan Kewarganegaraan Vol 15, No 1 (2018): Pembelajaran, Hukum dan Politik Vol 14, No 2 (2017): Pembelajaran, Hukum dan Politik Vol 14, No 1 (2017): Pembelajaran, Hukum dan Politik Vol 13, No 2 (2016): December 2016 Vol 13, No 1 (2016): June 2016 Vol 7, No 1 (2010): June 2010 Vol 6, No 1 (2009): June 2009 Vol 4, No 2 (2007): December 2007 Vol 3, No 2 (2006): December 2006 Vol 3, No 1 (2006): June 2006 Vol 2, No 2 (2005): December 2005 Vol 1, No 2 (2004): December 2004 Vol 1, No 1 (2004): June 2004 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA