cover
Contact Name
Shita Dewi
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
ISSN : 2089 2624     EISSN : 2620 4703     DOI : -
Core Subject : Health,
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 11, No 2 (2022)" : 7 Documents clear
Upaya Rumah Sakit dalam Merespon Pandemi COVID-19 berbasis WHO SPRP 2021: Scoping Review Wahyu Kristianto
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.70692

Abstract

Latar Belakang: Pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia turut memberikan dampak yang besar bagi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan menghadapi berbagai tantangan untuk tetap dapat memberikan pelayanan kesehatan, baik pada penderita COVID-19 maupun pasien umum di Rumah Sakit.Tujuan: Mengidentifikasi upaya rumah sakit dalam menghadapi COVID-19 di dalam merespon pandemi COVID-19 berbasis WHO SPRP 2021Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan desk research serta menggunakan penelusuran dokumen dan informasi yang tersedia melalui metode scoping study. Penelusuran dilakukan dari 2 basis data jurnal daring yaitu Google Scholar dan Pubmed. Judul/abstrak hingga full text dilakukan 3 tahap skrining secara independen oleh penulis. Proses ekstraksi dan sistesis data dilakukan dari agustus-september 2021. Proses seleksi dilaporkan dengan PRIMA chart dan kemudian diekstraksi dalam format ekstraksi untuk kemudian menjelaskan gambaran umum terhadap literatur dan tema yang ditemukanHasil Penelitian: Jumlah artikel yang digunakan dalam scoping review ini berjumlah 19 artikel. Artikel-artikel ini membahas mengenai penegakan diagnosis, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), dan manajemen kasus terkait COVID-19. Solusi yang dipaparkan dalam artikel yang kami inklusikan adalah terkait alat diagnosis COVID-19, pemeriksaan CT-dada dapat direkomendasikan apabila pemeriksaan RT-PCR menunjukan hasil negatif pada pasien suspek COVID-19, pemeriksaan sputum dan BAL menunjukan angka positif tertinggi. Terkait PPI, peningkatan kompetensi staf melalui pelatihan, edukasi kepada seluruh staf dan pengunjung mengenai pentingnya penerapan hand hygiene dan etika bernafas, dan pemantauan rutin kesehatan staf rumah sakit dapat direkomendasikan sebagai upaya PPI di rumah sakit. Terakit manajemen kasus setiap negara memiliki caranya tersendiri dalam menangani kasus COVID-19, terdiri dari pemeriksaan fisik, wawancara awal, pemeriksaan laboratorium darah, CT-Scan dada, pemeriksaan tes swab, pemasangan oksigen, ventilasi mekanik, pemberian obat antivirus, obat penunjang gejala pernapasan, suplemen dan multivitamin.Kesimpulan: Diagnosis awal, PPI dan manajemen kasus COVID-19 merupakan hal yang perlu diidentifikasi sedini mungkin, karena dapat berdampak bagi keselamatan pasien dan staf rumah sakit dan mengakibatkan kerugian yang besar bagi rumah sakit.
Policy Analysis Reducing Under Five Stunting Children in Special Region Yogyakarta, Indonesia TRi Siswati; Agnes Murdiati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.71795

Abstract

 Yogyakarta Special Region is a provinces with a low prevalence of stunting children in Indonesia as many as 21%. Many policies support reducing stunting children effort. This study aims to analysis of policies related to reduce stunting. The method was desk review using secondary data, literature review, policy/regulation tracing related to stunting children and discussions, presentations, Focus Group Discussion (FGD), and Round Table Discussion (RTD). Causes of stunting include distal factors such as the economy, poverty, education, and well-being. Proximate factors were baby low birth weight and adolescent pregnancy. Interventions conducted with a focus target on 1000 early day life include sensitive and specific nutritional interventions. All regional organization have taken a role in combating stunting. Also regulations both internationally, nationally and regionally support the acceleration of the decline of stunting. But the specific regulations on stunting is not available. Effort to reducing stunting have been implemented but need more synergitic and integrated intervention between regional organization with Bappeda as the leading sector. 
The Analysis of Village Fund Management for the COVID-19 Response Village Program in Leyangan Village by Triangle Policy Approach Virda Inzatur Rohmah
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.73721

Abstract

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) was announced as a global pandemic in 2020. The Indonesian government made mitigation plan and laid out strategies with the goal that the treatment of COVID-19 has a legal protection. With the Circular Letter of the Minister of Villages PDTT Number 8 of 2020 published, the Village Fund is focused on effort to beat the COVID-19 pandemic through the COVID-19 Response Village Program. Leyangan Village is one of the villages with the most COVID-19 cases in East Ungaran District. The absorption of village fund for the counteraction of COVID-19 is quite large, specifically 44.6% of the Leyangan village funds. The purpose of the study was to analyze village fund management policies in the COVID-19 Response Village Program in Leyangan Village from the aspect of content, context, process, and policy actors. The research methodology used qualitative methods through in-depth interviews. The research was conducted on 9 informants involved in village fund policies. The village fund policy for the implementation of the COVID-19 Response Village in Leyangan Village is not optimal yet. This is due to several things, namely: the absence of implementation standards and measurable achievement targets in related policies; there are still village governments and communities that do not implement health protocols; lack of participation of members of the COVID-19 Response team. Advocacy is needed to the village government to make program implementation standards and measurable achievement targets, as well as the establishment of clear and specific regulations related to the prevention and handling of COVID-19, particularly at the village level in accordance with conditions in Semarang Regency.
Evaluasi Program Pencegahan Stunting di Puskesmas Simpang Periuk Kota Lubuklinggau Ilham Widiati; Asmaripa Ainy
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.74101

Abstract

Puskesmas Simpang Periuk memiliki peran dalam mencegah dan menanggulangi masalah stunting di wilayah kerjanya, yaitu melalui inovasi program kesehatan Pak Camat (Pantau Kilat Calon Mama Terpadu) dan Tebu Manis (Tepung Bubur Masak Praktis). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Pak Camat dan Tebu Manis menggunakan pendekatan sistem yang terdiri dari aspek input, proses, dan output. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Informan penelitian ini berjumlah 12 orang meliputi: 1 bendahara Puskesmas, 1 pengelola program dan 4 petugas program, serta 6 peserta program yang ditentukan secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pada aspek input, diperlukan tambahan sumber daya manusia untuk program Tebu Manis dan juga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan yang dapat bersumber dari dana kapitasi jaminan kesehatan nasional atau dana desa. Pelaksanaan kedua program berjalan dengan baik, meskipun promosi kepada khalayak yang lebih luas perlu ditingkatkan. Kemudian output dari kedua program tersebut telah tercapai sehingga berkontribusi dalam mencegah dan mengurangi stunting di wilayah kerja Puskesmas Simpang Periuk. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Pak Camat dan Tebu Manis dilihat dari sisi input, proses, dan output sudah cukup optimal.
The Impact of Cigarette Prices, Store Displays, Covid-19, and Excise Tariffs on Cigarette Consumption Faik Agiwahyuanto; Evina Widianawati; Widya Ratna Wulan
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.74511

Abstract

Indonesia was the third country with the largest number of smokers in the world after China and India. The number of smokers in Indonesia tends to increase from the population of Indonesia. Factors that have an impact on cigarette consumption were cigarette prices, store displays, the Covid-19 pandemic, and excise tariffs. This research aims to examine the impact of cigarette prices, store displays, covid-19, and excise tariffs on cigarette consumption. This study used qualitative methods. This research was conducted from October 16 to November 13, 2020. Research instrument used in-depth interviews sheet and direct with participants. Interviews were transcribed verbatim and analysed used Haase's adaptation of Colaizzi's phenomenological. Research data analysis used content analysis with software Atlas.ti. The research results showed that cigarette prices, store displays, covid-19, and excise tariffs have no impact on cigarette consumption.
Analisis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Covid-19 kepada BPJS Kesehatan oleh Rumah Sakit Sugiarto sugiarto
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.74576

Abstract

Latar belakangPenyakit COVID-19 merupakan bencana non-alam yang merupakan penyakit menular atau penyakit infeksi emerging. Diperlukan percepatan penanganan COVID-19 dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit. Sehingga rumah sakit perlu meningkatkan kapasitas pelayanan klinik dan menyiapkan fasilitas yang sesuai standar serta membutuhkan logistik yang cukup untuk operasional. Operasional pelayanan COVID-19 memerlukan biaya sebagai keberlangsungan supply chain di rumah sakit. Data BPJS Kesehatan Januari - Oktober 2021, pengajuan klaim COVID-19 yang diajukan oleh rumah sakit sebanyak 1.345.970 kasus dengan total biaya sebesar Rp. 72,3 triliun. Terdapat 1.180.858 kasus COVID-19 yang telah terverifikasi dengan total biaya sebesar Rp. 64,1 triliun. Dari pengajuan klaim COVID-19 yang terverifikasi terdapat 933.708 kasus yang sesuai atau 79,07 % kasus dengan biaya sebesar Rp. 50,5 triliun. Klaim dispute sebanyak 170.335 kasus atau 14,42 % kasus dengan biaya sebesar Rp.9,9 triliun. Dan sebanyak 4.567 kasus atau 6,12 % kasus mengalami kadaluarsa atau yang tidak sesuai ketentuan dengan nilai biaya sebesar Rp. 193 milyar (BPJS).  Maka perlu adanya pengkajian mengenai klaim pelayanan COVID-19 untuk dapat menerapkan klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 ke BPJS sesuai ketentuan dan mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengajuan klaim BPJS oleh rumah sakit.MetodeKajian ini bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan data sekunder yang berdasarkan dari penelusuran literatur, bahan bacaan dan jurnal ilmiah.HasilKlaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 telah diatur Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5673/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Mekanisme pengajuan klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 dilakukan oleh rumah sakit secara kolektif ditujukan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan cq. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan daerah kabupaten/kota dan BPJS Kesehatan. Besaran tarif pelayanan kesehatan yang digunakan mengikuti ketentuan tarif per hari/cost per day untuk rawat inap dan menggunakan tarif INA-CBG untuk rawat jalan kelas A regional 1. Pembayaran jaminan pasien COVID-19 yang lengkap secara administrasi pengajuan akan diberikan uang muka maksimal 50% dari setiap jumlah klaim yang diajukan oleh rumah sakit. Perhitungan tarif jaminan pasien COVID-19 di rawat inap adalah tarif INA CBG ditambah jumlah Length of Stay (LOS) pasien dikalikan cost per day dikurangi komponen APD dan obat-obatan hibah/sumbangan/bantuan pemerintah.KesimpulanKlaim yang diajukan perlu dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Verifikasi dilakukan secara administrasi untuk menguji kebenaran, validasi dan akurasi terhadap klaim yang diajukan fasilitas kesehatan. Administrasi ini tidak seharusnya menjadi kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan saat pandemi ini. Diutamakan dalam ketahanan jaminan kesehatan nasional selain keuangan adalah masalah mutu, yaitu mampu menurunkan angka kematian.  Namun secara administrasi sistem verifikasi klaim masih memiliki kendala dalam proses pencairan klaim penggantian pelayanan COVID-19 saat ini.
REVIEW KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT PANDEMI AIR BORNE DISEASE SELAMA 10 DEKADE TERAKHIR Erwin - Purwaningsih
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.74909

Abstract

Airborne disease merupakan penyakit yang ditularkan melalui udara, yang artinya seseorang dapat terkena penyakit tersebut hanya dengan bernapas. Dalam sejarahnya dunia dapat dikatakan rutin mengalami masalah kesehatan dengan media penyebaran udara ini, terhitung dalam 100 tahun terakhir setidaknya dunia mengalami beberapa kali pandemi, sebut saja Flu burung, SARS, Spanish Flu, Flu Babi dan Covid-19.  Tujuan: Mengidentifikasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya penyembuhan, menekan penularan, dan upaya penyelesaian pandemi yang terjadi. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  analitik dengan desain non eksperimental (Cross Sectional). Sesuai dengan tujuan penelitian, subjek penelitian menggunakan data sekunder berupa data peta sebaran kasus Flu Burung pada laporan Kemenkes RI, kemudian laporan SARS, Spanish Flu dan Flu Babi pada laporan WHO dan CDC, serta peta sebaran Covid-19 pada  laporan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan komite penanganan Covid-19. Hasil: Jumlah kasus flu burung dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2006 dengan 55 kasus terkonfirmasi, (Kebijakan RI; SK Dirjen Peternakan No. 17/Kpts/PD.640/F/02.04). Pandemi SARS yang terjadi tahun 2002-2003 Indonesia memiliki 2 kasus SARS (Kebijakan RI: KEPMENKES Nomor 424/MENKES/SK/2003). Kasus Spanish Flu di Indoensia selama November 1918 terjadi pengingkatan angka kematian hingga 416.000 jiwa di Hindia Belanda (Pedoman kebijakan RI: buku dalam bahasa Jawa Honocoroko). Saat pandemi Flu Babi terjadi kasusnya hampir tidak ditemukan, tetapi Departemen Kesehatan menetapkan enam langkah untuk kesiapsiagaan. Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020-Pertengahan Mei 2022 Indonesia tercatat memiliki 6,05 juta kasus dengan 157.000 kematian, (Kebijakan RI: penerapan skema jaring pengaman sosial). Kesimpulan: Berbagai standar dan pedoman yang telah disusun oleh pemerintah membutuhkan kerjasama berbagai pihak dari seluruh kalangan masyarakat yang berguna untuk penyelesaian kejadian pandemi agar lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu, tenaga dan biaya. 

Page 1 of 1 | Total Record : 7