cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Shita Dewi
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 2089 2624     EISSN : 2620 4703     DOI : -
Core Subject : Health,
Public Health
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 1 (2023)" : 7 Documents clear
Perbedaan Utilitas Pasien DM di FKTP Sebelum Dan Sesudah Penerapan Kebijakan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) Di Kota Cimahi (Analisis Data Sampel BPJS 2015-2020) Elita Ivanna Gultom
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.79763

Abstract

Diabetes Melitus Tipe 2 merupakan jenis penyakit diabetes mellitus (DM) yang paling banyak terjadi, terhitung lebih dari 90% kasus dan merupakan diagnosis terbanyak di FKTP Tahun 2019-2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan utilitas KBK melalui karakteristik peserta, kepatuhan dan rujukan di FKTP Kota Cimahi.Desain penelitian yang digunakan analisis kuantitatif komparatif dengan menggunakan data sekunder  yang memenuhi syarat variabel dan menerima pelayanan di FKTP Kota Cimahi Tahun 2018 – 2020. Berdasarkan data sampel BPJS, Proporsi Peserta DM yang ada di Kota Cimahi sebanyak 14,08 % dari  dan peserta DM Tipe 2 sebanyak 468 (77,74 %) peserta.Hasil penelitian pada kasus peserta JKN DM rerata usia (p value : 0,008), Jenis kelamin (p value:0,138), Kepatuhan (p value : 0,201) Distribusi rujukan (p value : 0,256) mencerminkan adanya perbedaan pada rerata usia sebelum dan sesudah penerapan kebijakan KBK dan tidak adanya perbedaan pada jenis kelamin, kepatuhan dan rujukan sebelum dan sesudah KBK di FKTP Kota Cimahi pada kasus peserta DM. Pada peserta JKN DM tipe 2 didapatkan rerata usia hasil (p value : 0,025), Jenis kelamin ( p value : 0,141 ), Kepatuhan (p value : 0,201), rujukan (p value : 0,746) dapat disimpulkan adanya perbedaan pada rerata usia sebelum dan sesudah kebijakan KBK dan tidak ada perbedaan jenis kelamin, kepatuhan dan rujukan pada peserta DM Tipe 2 di FKTP Kota Cimahi sebelum dan sesudah penerapan kebijakan KBK. Kebijakan KBK yang perlu dievaluasi ulang dalam  pelayanan di FKTP yang mendorong efektifitas kualitas pelayanan sehingga peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik DM maupun DM Tipe 2 mendapatkan pelayanan yang terbaik.
Implementasi KMK 722 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Penata Anestesi Fikri Mourly Wahyudi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.79992

Abstract

Penata anestesi adalah salah satu dari dua jenis tenaga kesehatan yang berwenang melakukan asuhan kepenataan anestesi di Indonesia. Sejak tidak lagi menjadi bagian dari profesi keperawatan, penata anestesi mempunyai peraturan perundangan dan kebijakan kesehatan yang mengatur kompetensi dan kegiatan profesionalnya. Standar profesi sebagai salah satu pedoman dalam melakukan pekerjaan dan menjadi rujukan penyusunan kurikulum pendidikan calon penata anestesi belum pernah dilakukan analisis ketercapaiannya, termasuk pada kompetensi keterampilan klinis. Penelitian ini bertujuan memotret tingkat ketercapaian dan pemenuhan keterampilan klinis penata anestesi di pelayanan. Jawa Barat dipilih sebagai tempat penelitian karena mempunyai jumlah penata anestesi terbanyak di Indonesia, yaitu 641 orang. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang pernyataannya mengacu pada Standar Profesi Penata Anestesi yang diatur dalam KMK 722 Tahun 2020. Sampel dipilih secara acak dengan metode simple random sampling dan diperoleh 112 responden. Data yang terkumpul dianalisis dengan mencari nilai minimal, maksimal, dan mean. Hasil penelitian menunjukan bahwa seluruh kompetensi dalam keterampilan klinis penata anestesi pernah dilakukan dengan derajat yang beragam. Adapun kegiatan yang paling jarang dilakukan adalah tindakan yang menyangkut metodologi asuhan dan penatalaksanaan resusitasi pada situasi emergensi dan bencana. Sehingga diperlukan pelatihan dan pendidikan yang lebih mendalam mengenai metodologi asuhan dan penatalaksanaan gawat darurat. Sementara kegiatan yang bersifat limpah wewenang dari dokter anestesi sering dan hampir selalu dilakukan penata anestesi. Hal ini menunjukan tingkat kepercayaan profesional diantara keduanya. Guna mempertahankan dan meningkatkan hubungan tersebut, diperlukan pelatihan dan pendidikan lebih jauh mengenai Interprofessional Education.
Implementasi Konsep Negara Kesejahteraan dalam BPJS Kesehatan pada Rumah Sakit Militer (Studi : Rumah Sakit Angkatan Udara dr.Esnawan Antariksa) Haifa Pasca Nadira Suar
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.80048

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi konsep negara kesejahteraan dalam perlindungan sosial berupa BPJS Kesehatan pada pelayanan kesehatan. Perlindungan sosial penting untuk menentukan kebijakan yang memadai degan tujuan memastikan semua masyarakat dapat mengakses layanan kesehtan secara efektif (ILO,2020). Pada penelitian ini penulis berfokuskan pada analisis perlindungan sosial melalui BPJS Kesehatan pada Rumah Sakit Angkatan Udara dr.Esnawan Antariksa selaku institusi militer menggunakan konsep negara kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan review literature yang didukung dengan observasi lapangan selama satu bulan dengan mengamati secara langsung proses dan fenomena yang terjadi pada pemberian pelayanan kesehatan pada rumah sakit Angkatan Udara dr.Esnawan Antariksa. Penulis beragumen bahwa pemberian pelayanan kesehatan dalam institusi militer belum bersifat ekuitas dan universal dikarenakan adanya aspek hierarki yang melekat sehingga pasien tidak mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Hasil dari penelitian ini adalah konsep negara kesejahteraan yang dianut oleh negara tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan negara sebagai organisasi tertinggi belum dapat memberikan intervensi yang kuat terhadap pelayanan kesehatan yang dianungi oleh institusi militer.
Faktor-Fakor yang Mempengaruhi Tercapainya SPM Kesehatan pada Pelayanan Penderita Hipertensi di Kabupaten Gunungkidul Sinta Saska Diana
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.80694

Abstract

Penilaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat dilihat melalui capaian SPM. Capaian SPM Penderita Hipertensi Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021 yaitu sebesar 8,02%, masih belum mencapai target nasional sebesar 100%. Target yang masih belum tercapai ini menjadi indikator masih perlu ditingkatkan kembali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan SPM pelayanan penderita hipertensi di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik berupa wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi langsung. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan SPM pelayanan penderita hipertensi di Kabupaten Gunungkidul sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi terdapat permasalahan dalam mencapai target SPM yang telah ditentukan yaitu terdapat kendala dalam hal sasaran yang belum menggunakan data rill penderita hipertensi, kurangnya SDM pelayanan penderita hipertensi, jumlah sasaran yang tidak sebanding dengan SDM puskesmas, rendahnya kesadaran penderita hipertensi untuk melakukan pengobatan rutin di fasilitas kesehatan, belum terintegrasi dengan baik jejaring fasilitas kesehatan terkait dengan pencatatan dan pelaporan pelayanan penderita hipertensi dan kegiatan Posbindu PTM yang belum bisa berjalan secara mandiri tanpa pendampingan dari puskesmas.
Konvergensi Kebijakan Riset dan Inovasi untuk Resiliensi Industri Alat Kesehatan di Indonesia Hargo Utomo; Dian Kesumapramudya Nurputra; Retno Ardhani
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.81408

Abstract

Latar Belakang: Konvergensi kebijakan riset dan inovasi diharapkan menjadi katalisator resiliensi melalui penguatan kapasitas inovasi industri dan relasi kebaruan pengetahuan penyokong inovasi. Tujuan: Studi kebijakan ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana riset dan inovasi di Indonesia bergerak sejalan dengan arah kebutuhan resiliensi industri alat kesehatan di era perubahan. Metode: Pendekatan deskriptif-analitik dipergunakan untuk mengeksplorasi fenomena faktual dan menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dikumpulkan melalui observasi lapang ke pelaku industri alat kesehatan dan Focus Group Discussion yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Data sekunder dari berbagai bersumber selanjutnya dipergunakan untuk memperkuat argumen dalam analisis kebijakan. Hasil: Hasil studi menyimpulkan bahwa ketahanan atau resiliensi industri alat kesehatan ditentukan oleh faktor penguatan kapasitas inovasi dan keterkaitan pengetahuan baru untuk pemunculan inovasi. Kesimpulan: Kebijakan afirmatif ditempuh sebagai opsi keberpihakan terhadap ketahanan industri melalui kesinambungan rantai pasok, penyebaran inovasi, dan keterjangkauan hasil inovasi industri bagi masyarakat.
Efektivitas Regulasi Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi dengan STRPA dan SIPPA dalam Pelayanan Anestesiologi Perioperatif Rina Kumala; Hendra Suherman; Deaf Wahyuni
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.81459

Abstract

Dalam Pelayanan anestesiologi perioperatif Dokter Spesialis Anestesiologi perlu bermitrakerja dengan tenaga kesehatan yang dapat bersinergi secara kompeten, yaitu Penata anestesi yang dibuktikan dengan STRPA dan SIPPA. Saat ini masih banyak didapati penata anestesi yang berpraktik di Rumak Sakit negeri maupun swasta tanpa Surat Tanda Registrasi Penata Anestesi (STRPA) dan Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA). Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa efektifitas regulasi tentang izin dan penyelenggaraan praktik penata anestesi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan berlandaskan teori efektifitas hukum dan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hasilnya adalah regulasi sudah efektif ditinjau dari faktor undang-undangnya, namun belum efektif ditinjau dari faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaannya. Adanya Penata Anestesi yang berpraktik tanpa STRPA dan SIPPA merupakan indikasi bahwa hukum tidak bekerja dalam masyarakat secara maksimal
Kajian Keputusan Partisipasi Badan Usaha Mikro dan Kecil dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Jombang Prenati Nashihah; Chriswardani Suryawati; Wulan Kusumastuti
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.81594

Abstract

Menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pemberi kerja wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta JKN-KIS. Sayangnya, belum semua badan usaha mendaftar, terutama usaha mikro dan kecil, padahal jumlah badan usaha setiap waktunya terus bertambah. Terdapat 68% badan usaha mikro dan kecil potensial di Kabupaten Jombang yang belum terdaftar JKN-KIS. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis partisipasi badan usaha mikro dan kecil dalam Program JKN-KIS di Kabupaten Jombang. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara. Hasil penelitian menggunakan Teori Perilaku menurut L. Green, menunjukkan bahwa badan usaha yang sudah mendaftar memiliki pengetahuan yang baik dan sikap positif terhadap Program JKN-KIS, serta pernah mendapatkan promosi langsung dari BPJS Kesehatan. Risiko kesehatan tidak mempengaruhi keputusan mendaftar. Badan usaha yang belum mendaftar cenderung mampu membayar premi, namun kemauan membayar rendah. Kebijakan wajib berpartisipasi dan pemberian sanksi dianggap memberatkan bagi badan usaha yang belum mendaftar.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 3 (2023) Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 4 (2022) Vol 11, No 3 (2022) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 4 (2021) Vol 10, No 3 (2021) Vol 10, No 3 (2021): Special Issues Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 4 (2020) Vol 9, No 3 (2020) Vol 9, No 2 (2020) Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 4 (2019) Vol 8, No 3 (2019) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 4 (2018) Vol 7, No 3 (2018) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 4 (2017) Vol 6, No 3 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 4 (2016) Vol 5, No 3 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 3 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 4 (2014) Vol 3, No 3 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 04 (2013) Vol 2, No 03 (2013) Vol 2, No 02 (2013) Vol 2, No 01 (2013) Vol 2, No 4 (2013) Vol 2, No 3 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 01 (2012) Vol 1, No 4 (2012) Vol 1, No 3 (2012) Vol 1, No 2 (2012) Vol 1, No 1 (2012) More Issue