cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Shita Dewi
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 2089 2624     EISSN : 2620 4703     DOI : -
Core Subject : Health,
Public Health
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 3 (2023)" : 7 Documents clear
Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan dalam Implementasi Program PONED di Kabupaten Purbalingga Nia Ismiratri; Mubasysyir Hasanbasri; Tiara Marthias
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 3 (2023)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.84811

Abstract

Peningkatan derajat kesehatan akan dapat terwujud apabila terdapat rancangan sistem yang baik. Sistem informasi kesehatan merupakan salah satu komponen dasar di dalam sistem kesehatan karena dari sistem informasi kesehatan akan didapatkan data yang berkualitas, sebagai sumber informasi dan dasar pengambilan keputusan di masing-masing blok atau komponen lain pada sistem kesehatan. Namun, sistem pencatatan dan pelaporan sebagai salah satu instrumen dalam sistem informasi, seringkali menjadi masalah yang dihadapi di berbagai organisasi pelayanan kesehatan, salah satunya pada penyelenggaraan PONED di Puskesmas dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pelaksanaan program PONED di Kabupaten Purbalingga. Tujuan khusus penelitian ini adalah mengevaluasi sistem pencatatan dan pelaporan program PONED, peran bidan koordinator PONED, dan penanganan keluhan pelanggan sebagai salah satu alat monitoring dan evaluasi program PONED. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Puskesmas Karangmoncol dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya tim PONED di Puskesmas yang personilnya belum tersertifikasi pelatihan PONED. Sistem pencatatan dan pelaporan program PONED di Kabupaten Purbalingga masih dilaksanakan secara manual dan belum dilakukan analisis maupun penyajian secara tertib. Peran bidan koordinator di Puskesmas maupun di Dinas Kesehatan belum berjalan optimal. Mekanisme untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan PONED sudah dilaksanakan melalui berbagai media, namun belum dilaksanakan  analisis umpan balik dari pelanggan untuk menentukan langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Kesimpulan yang diperoleh adalah penyelenggaraan PONED di Kabupaten Purbalingga sudah berjalan, meskipun belum termonitor dan terevaluasi secara tertib. Sistem pencatatan dan pelaporan juga sudah dilaksanakan, namun belum dapat dipastikan kualitas data yang didapatkan, karena belum ada mekanisme yang diatur mengenai analisis dan penyajian data. Kata kunci: keluhan pelanggan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan, Puskesmas PONED.
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI DESA LOKUS STUNTING KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022 Fajar Aria Phitra; Nur Indrawaty Lipoeto; Husna Yetti
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 3 (2023)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.85424

Abstract

Prevalensi balita stunting Kabupaten Merangin berdasarkan SSGI 2022 yaitu sebesar 14,5%. Angka ini sudah mengalami penurunan yaitu 19,7% pada tahun 2021. Untuk    mencapai target RPJMD Kabupaten Merangin 2019-2024 pada angka  9%  tahun 2024, maka laju penurunan prevalensi stunting harus ditingkatkan menjadi 3% per tahun. Target yang masih belum tercapai ini menjadi indikator masih perlu ditingkatkan kembali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui evaluasi input, proses dan output pada pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting di desa lokus yang berhasil dan desa yang kurang berhasil menurunkan stunting. Penelitian ini merupakan suatu rancangan penelitian kebijakan. Metode penelitian kebijakan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan input, proses dan output dalam evaluasi pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting di desa yang berhasil dan kurang berhasil menggunakan wawancara semi struktur  (semi-sctructure interview) dan telaah dokumen. Hasil : komponen input, diketahui perbup stunting masih terdapat kekurangan muatan isi perbup yang mengacu pada prepres 72 tahun 2021.Ketenagaan ditingkat Kabupaten dan desa yang kurang berhasil masih kurang dan desa yang berhasil sudah mencukupi. Alokasi dana di tingkat Kabupaten belum memenuhi amanat dalam perka 12 tahun 2021 sebesar 10% dari APBD, sedangkan Desa yang berhasil dan kurang berhasil sudah memenuhi. Dilihat dari Proporsi anggaran intervensi spesifik jumlahnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan intervensi sensitif, padahal intervensi spesifik dan sensitif berkontribusi masing-masing sebesar 70%:30% dalam menurunkan stunting.Sarana dan Prasarana, ketersedian tablet Fe untuk calon pengantin belum dialokasikan pengadaannya, Alat antropometri yang belum tersedia di semua posyandu. Metode, tidak tersedia buku pedoman. Komponen proses, Pelaksanaan konvergensi stunting di tingkat kabupaten dan Desa berhasil sudah melaksanakan berdasarkan juknis kemendagri dan perbup stunting sedangkan desa yang kurang berhasil belum sepenuhnya mengikuti pedoman. Sedangkan komponen output pada cakupan belum mencapai target yang ditetapkan, dan tahapan belum mengikuti pedoman yang ditetapkan pada desa kurang berhasil.
Dampak Perubahan Organisasi terhadap Persepsi Pegawai Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu Ulfa Fitriani; Laksono Trisnantoro; Dwi Handono Sulistyo
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 3 (2023)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.86402

Abstract

Salah satu hal yang penting dalam sebuah organisasi adalah perubahan. Tujuan perubahan adalah terjadi peningkatan suatu efektifitas. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) merupakan salah satu satuan kerja dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mengalami perubahan organisasi sejak diterbitkannya Permenkes Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kemenkes. Pada Permenkes tersebut disebutkan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan, maka dilakukan pengintegrasian tugas dan fungsi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran terkait pelayanan kesehatan pada B2P2TOOT di Tawangmangu ke dalam RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Keberhasilan perubahan organisasi bisa dilihat dari kesiapan individu yang ada didalamnya. Dengan mengetahui persepsi para pegawai maka dapat diketahui sejauh mana kesiapan para pegawai menuju perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi pegawai B2P2TOOT terhadap perubahan organisasi. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif eksploratif. Pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, focus group discussion, observasi serta dokumentasi. Data penelitian dilakukan analisis tema dengan bantuan software opencode 4.03. Hasil dan pembahasan: Persepsi pegawai ASN menunjukkan persepsi positif terhadap perubahan pengaturan kerja terutama persepsi terhadap perubahan dari cost center menjadi revenue center, persepsi negatif terhadap informasi perubahan organisasi serta persepsi positif terhadap dukungan organisasi dan kesiapan individu. Sementara persepsi pegawai berstatus non ASN meliputi persepsi negatif terhadap perubahan pengaturan kerja, persepsi negatif terhadap informasi perubahan, serta persepsi positif terhadap dukungan organisasi dan kesiapan individu terhadap perubahan. Terjadi gap informasi berkaitan perubahan cost center menjadi revenue center antara pegawai ASN dengan pegawai non ASN. Persepsi negatif memiliki multi faktor, seperti faktor pendidikan, faktor sarana prasarana, faktor keluarga dan yang paling utama adalah faktor komunikasi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah persepsi pegawai ASN terhadap perubahan organisasi adalah persepsi positif utamanya terhadap perubahan cost center menjadi reveneu center dalam rangka efisiensi dan efektivitas organisasi. Sementara, persepsi pegawai non ASN terhadap perubahan organisasi dari cost center menjadi revenue center adalah persepsi negatif. Perlu kebijakan yang tepat untuk menindaklanjuti temuan persepsi negatif pada pegawai non ASN.
Implementation of Massive Open Online Course (MOOC) in Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pengangkatan Pertama) at Bapelkes Semarang Resti Dewi; Andreasta Meliala; Dwi Handono Sulistyo
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 3 (2023)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.86474

Abstract

In order to improve the quality of health services, competency development is needed, including through training. Bapelkes Semarang has the task and function of organising training, one of which is Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pengangkatan Pertama) which uses the Massive Open Online Courses (MOOC) method. The use of MOOC aims to improve the quality and quantity of learning. However, based on the evaluation of the implementation, there are still complaints from participants regarding the implementation of MOOC. So it is necessary to evaluate MOOC. The evaluation results become the basis for the development of cMOOC for training in the health sector including the review of the policies that underpin it. This research was conducted using descriptive qualitative method with in-depth interviews and secondary data collection. The results of the research on training participants showed that not all of them had digital literacy skills so that there were still many training obstacles and to take part in the training they had to use a Letter of Duty so they were not free to attend the training. Facilitators need adaptation in learning the Student Centreed Learning (SCL) model. There is no legal umbrella for the implementation of MOOC. So that if it will be developed into cMOOC, it is necessary to limit cMOOC to knowledge base training or as a pre-requisite programme for other training. As well as the issuance of a legal umbrella that accommodates the principles of MOOC.
Hak Akses Pelepasan Informasi Rekam Medis Elektronik Untuk Kepentingan Penelitian Di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung Widia Mulyani; Dewi Lena Suryani Kurniasih; Ari Sukawan
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 3 (2023)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.86892

Abstract

Rekam Medis Elektronik setidaknya memenuhi prinsip keamanan maupun perlindungan data meliputi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Hak akses rekam medis elektronik berupa pemberian username dan password 1x24 jam. Kadang terjadi pemberian hak akses yang beresiko disalahgunakan. Tujuan dari penelitian ini mengetahui hak akses pelepasan informasi rekam medis elektronik untuk kepentingan penelitian di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung. Jenis penelitian kualitatif phenomenology. Data dikumpulkan dengan cara observasi serta wawancara terhadap 7 informan yaitu; Kepala Instalasi Rekam Medis, Kasub Pengelolaan Rekam Medis Rawat Jalan, Petugas Filing Rawat Jalan, Kepala Instalasi SIRS, Staf Bidang Pelayanan Penunjang, Perwakilan dari Kesatuan Staf Medis (KSM), dan pihak yang mengakses Rekam Medis Elektronik.Data menggunakan triangulasi sumber dan dianalisis secara tematik. Terdapat panduan pelayanan dan SPO tetapi alur prosedur belum dipisahkan berdasarkan hak akses internal maupun eksternal. Sistem masih dalam tahap pengembangan sehingga kadang pihak eksternal mendapatkan hak akses pada data yang tidak bersifat read only. Alur prosedur hak akses pelepasan informasi rekam medis elektronik telah disetujui, dipublikasikan, dan dikomunikasikan dengan pihak internal maupun eksternal. Kebijakan tentang pembagian hak akses yang lebih rinci perlu dibuat dan disesuaikan dengan kepentingan maupun pihak yang melakukan akses informasi tersebut.
Pekerjaan, Pendapatan, Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Non-PBI) di Kecamatan Sario Angelina Gloria Umboh; Febi Kornela Kolibu; Grace Esther Carolina Korompis
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 3 (2023)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.87209

Abstract

Kepesertaan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan hal yang wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk bagi orang yang bekerja untuk mendapatkan perlindungan kesehatan bersama dengan anggota keluarganya. Beberapa hal yang memiliki hubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan yaitu pekerjaan dan pendapatan. Tujuan penelitian untuk menganalisis hubungan antara pekerjaan dan pendapatan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Non-PBI) di Kecamatan Sario. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain analitik cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sario pada bulan Januari – Mei 2023. Sampel yaitu Kepala Keluarga (Suami/Istri) dengan jumlah 106 responden. Hasil dari penelitian ini diperoleh nilai p-value 0.001 untuk hubungan antara pekerjaan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan dan nilai p-value  0,002 untuk hubungan antara pendapatan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pekerjaan dari Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Non-PBI) di Kecamatan Sario yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) (60,4%), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) (29,2%), Bukan Pekerja (10,4%). Pendapatan Keluarga dari Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Non-PBI) di Kecamatan Sario memiliki pendapatan tinggi (>Rp. 3.530.000) (66,0%) dan pendapatan rendah (≤Rp. 3.530.000) (34,0%). Pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Non-PBI) di Kecamatan Sario yaitu memanfaatkan (76,4%) tidak memanfaatkan (23,6%). Terdapat hubungan antara pekerjaan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Non-PBI) di Kecamatan Sario. Terdapat hubungan antara pendapatan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Non-PBI) di Kecamatan Sario.
Implementasi Kebijakan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) di Puskesmas Kabupaten Nganjuk Christyana Sandra; Solikha Tri Cahyati; Yennike Tri Herawati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 3 (2023)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.87474

Abstract

KBK has a role as one of the quality control efforts to control costs in FKTP, based on the results of a preliminary study at the Nganjuk District Health Office, it is known that there are 5 Primary Health Care in Nganjuk District that cannot meet the indicators in the KBK so that the capitation received is not 100% full during 2018-2021. This study aims to describe how the KBK payment policy is implemented based on standard variables and policy objectives, resources, communication, and social conditions. This was a qualitative study. Results showed that the standards and objectives of the KBK payment policy are well understood, but the RPPT standards have been difficult to meet so far. Based on the aspect of facility resources, puskesmas are still often constrained by the information system used for data input. Communication in implementing policies has been going well starting from the process of distributing information, clarity of information, and consistency of information. The social conditions of the community around the puskesmas, especially the type of work and age, also influence the achievement of the contact number target at the puskesmas. The KBK payment policy has been implemented, but it is necessary to evaluate the policy so that further improvements and policy developments can be carried out.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 3 (2023) Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 4 (2022) Vol 11, No 3 (2022) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 4 (2021) Vol 10, No 3 (2021) Vol 10, No 3 (2021): Special Issues Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 4 (2020) Vol 9, No 3 (2020) Vol 9, No 2 (2020) Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 4 (2019) Vol 8, No 3 (2019) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 4 (2018) Vol 7, No 3 (2018) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 4 (2017) Vol 6, No 3 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 4 (2016) Vol 5, No 3 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 3 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 4 (2014) Vol 3, No 3 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 04 (2013) Vol 2, No 03 (2013) Vol 2, No 02 (2013) Vol 2, No 01 (2013) Vol 2, No 4 (2013) Vol 2, No 3 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 01 (2012) Vol 1, No 4 (2012) Vol 1, No 3 (2012) Vol 1, No 2 (2012) Vol 1, No 1 (2012) More Issue