Garuda - Garba Rujukan Digital

Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan Dominirsep Ovidius Dodo
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: Currently, health development efforts are focused on achieving the MDG targets through several priority programs such as health insurance expansion; equitable access to health services in Remote Areas, Borders, and Islands (DTPK Areas); increase of promotion – preventive measures, and response to diseases. One of the strategic steps taken by the government to achieve that goal is by issuing Health Operational Assistance Policy (BOK). In recent years, increase in budget for health has occurred at the central level. Although on one hand the increment has not reached 5 % of total the state budget, on the other hand the budget absorption is low, i.e. not reaching 100 %. Most budget absorption takes place within the last quarter of the fiscal year. This indicates that there are serious problems in the implementation of the health system, one of which is inefficiencies. This phenomenon also occurs in the implementation of BOK policy. The proportion of BOK funds has increased in recent years, but the amount absorption does not reach 100 %. This of course would cumulatively affect the achievement of health system performance. Objective: This study aimed to explore the implementation of BOK policy at the primary health care level, identifying the factors that contribute to inefficiencies in the implementation of BOK policy, and assess the effectiveness of BOK policy in achieving the target of minimum services standard of health (SPM). Methods: This study was a descriptive study using a case study research strategy. The location was in Sabu Raijua Regency, East Nusa Tenggara Province while the research period was from June to August 2013. Results and Discussion: BOK Fund is the only source of funds to finance the implementation of preventive and promotion programs at health center level. There is no fund allocated by local government (APBD) due to its limited amount and high allocation to finance other sectors. The study identified several factors contributing to inefficiency in the use of BOK funds in the DTPK area, including the limited number and quality of human resources in health centers to run the programs. The result are dual task that implies a high workload (service/ care and administrative); delay of Technical Guide issuance and its subsequent socialization by the central government and district health offices to primary health centers; poor management capacity of health authorities in the implementation of the BOK fund due to varied understanding of the allocation of BOK fund; lack of data or evidence use in developing activity plans, and delays in disbursement of funds which resulted in the accumulation of funds to be disbursed in the 4th quarter of a fiscal year. Other findings also show that there was no significant change in the coverage of services and programs at the health center level when compared to the national target of SPM. Conclusions: The implementation of BOK policy has yet to show significant impact on the improvement of health system performance in the sub national level. At the central level, an in-depth and systematic evaluation is required for the allocation of BOK funds. At the local level, it requires significant improvement on the input side and on the process of planning and oversight mechanisms for community health centers and health authorities – which is integrated in nature - so that the BOK’s policy implementation could pose significant impacts on the improvement of the local health system performance. Latar belakang: Saat ini, pembangunan kesehatan terfokus pada upaya pencapaian target MDGs melalui beberapa pro- gram prioritas seperti perluasan jaminan kesehatan; pemerataan akses terhadap pelayanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK); peningkatan upaya promotif-preventif; dan penanggulangan penyakit. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan mengeluarkan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi kenaikan anggaran kesehatan di tingkat pemerintah pusat. Kenaikan tersebut di satu sisi secara proporsi belum mencapai ukuran 5% dari APBN namun di sisi lain penyerapan anggaran yang sedikit tersebut ternyata tidak mencapai 100%. Sebagian besar anggaran tersebut lebih banyak diserap pada kuartal terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa ada problem serius dalam pelaksanaan sistem kesehatan yakni inefisiensi. Fenomena ini juga terjadi dalam implementasi kebijakan BOK. Proporsi dana BOK dalam beberapa tahun terakhir makin meningkat namun jumlah yang diserap tidak mencapai 100%. Hal ini tentunya secara kumulatif akan sangat mempengaruhi pencapaian kinerja sistem kesehatan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan kebijakan BOK di tingkat puskesmas terkait faktor- faktor yang berkontribusi terhadap inefisiensi pelaksanaan kebijakan BOK sekaligus menilai efektivitas dari kebijakan BOK dalam pencapaian target SPM bidang kesehatan. Metode: Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan strategi penelitian studi kasus. Lokasinya di Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan waktu penelitian selama ± 3 bulan yakni dari Bulan Juni sampai Bulan Agustus tahun 2013. Hasil dan Bahasan: Dana BOK adalah satu-satunya sumber dana yang membiayai pelaksanaan program promotif dan preventif di tingkat puskesmas. Alokasi dari dana APBD tidak ada karena dana yang tersedia dalam APBD sangat terbatas jumlahnya. Dengan adanya dana BOK, maka dana daerah yang terbatas tersebut dipakai untuk membiayai sektor lain. Penelitian ini menemukan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap inefisiensi penggunaan dana BOK di daerah DTPK antara lain keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia untuk menjalankan program-program puskesmas sehingga terjadi rangkap tugas yang berimplikasi pada tingginya beban kerja (pelayanan dan administrasi); keterlambatan Juknis BOK dan sosialisasinya dari pemerintah pusat dan kabupaten kepada puskesmas terkait pemanfaatan dana BOK; lemahnya kapasitas manajemen dinas kesehatan dalam mengelola manajemen pe- laksanaan dana BOK karena adanya variasi pemahaman seca- ra internal tentang peruntukan dana BOK; kurangnya penggu- naan data atau evidence dalam penyusunan rencana kegiatan; dan keterlambatan pencairan dana yakni sering menumpuk pada kuartal ke-4 (akhir tahun). Temuan lainnya juga menunjuk- kan bahwa tidak ada perubahan yang cukup berarti dalam hal cakupan pelayanan dan program di tingkat puskesmas jika dibandingkan dengan target SPM secara nasional. Kesimpulan: Pelaksanaan kebijakan BOK di Daerah DTPK belum menghasilkan dampak yang signifikan bagi peningkatan kinerja sistem kesehatan di daerah. Di tingkat pusat, diperlukan adanya evaluasi secara mendalam dan sistematis terkait mekanisme pengalokasian dana BOK ke daerah. Di tingkat daerah, diperlukan perbaikan yang signifikan pada sisi input, proses perencanaan dan mekanisme pengawasan untuk puskesmas dan dinas kesehatan - yang sifatnya integratif - sehingga implementasi kebijakan BOK ini nantinya dapat memberi dampak berarti bagi peningkatan kinerja sistem kesehatan daerah.

Analisis Ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan Pemerataan Pelayanan pada Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Bengkulu, Kebupaten Selumadan Kabupaten Kaur Yandrizal Yandrizal; Desri Suryani; Betri Anita; Henni Febriawati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: National health insurance is starting in 2014 to gradually move towards Universal Health Coverage. The program should make access health services easier for the community. However limited number of health care givers, a vast population and difficult geographical access mean that there is limited provision of services by the Government and other parties. It appears that the difficulty of access to health facilities remains. The provision of health services is dependent on infrastructure in the community. Without any infrastructure improvements, equitable health service becomes difficult and health coverage for the community is not real. The problem is that whether the national health insurance policy administered by the health-BPJS can improve access to medical services and quality health services to all citizens of Indonesia based on fundamental justice. Objective: To assess the availability and equitable health services as well as the policies for equitable distribution of health facilities within the national health insurance program in the city of Bengkulu, District Seluma and District Kaur. Method: This research is using a formative evaluation method, designed to assess how program policy was implemented and how to modify and to develop new policies so as to bring improvement.The kind of data collected are qualitative and quantitative data. Quantitative data is used to see availability and coverage health, while qualitative data is used to get perception of service provider and program manager of the national health insurance, as well as the challenge and barrier found in implementation process. Data qualitative is obtained using open questionnaire. Quantitative data is derived from a contract between District/municipality health office by health- BPJS and health facility data. Data analysis is compared between District/municipal data, standards according to the regulation and health system according to the WHO and scenario planning. Results: The ratio of the available primary care facilityin Kaur is 17,13 per 100.00o or one per 5.837 inhabitants; while in Bengkulu city it is 13,16 per 100.000 or one for 7.598 inhabitants; and in District Seluma it is one for 7.770 inhabitants. Percentage of contracts for primary services in Bengkulu city is 87,62 %, in District Seluma is 80.41 %, and in District Kaur is 80.73 %. The distance to access primary care facility in District Seluma and District Kaur is 2 hours away if using ‘ojek’ (motorcycle taxi), and the is fare IDR200.000,- (one-way). In Bengkulu, the most distant is 20 minutes and the fare is IDR10.000,-. The ratio of available referral care services in Bengkulu City is 1,88 per 100.000 inhabitants, while in District Seluma is 0,56 per 100.000 inhabitants, and in District Kaur is 0,90 per 100.000 inhabitants. Therefore we need additional primary health facilities supported by the agency of the social security (BPJS), District/City government/Provincial government and the Ministry of Health. While the ratio of beds in the Bengkulu City is 629, in District Seluma is 3.574, and in district Kaur is 2.778. District Seluma needs as many as 129 more beds while District Kaur needs another 60 beds to meet the requirement. The Regional Public hospital in District Kaur and District Seluma are still class D. To increase the capacity at these two hospitals to become class C within 5 (five) years is possible. However, these efforts require special policy from city/district government, Provinces and the Ministry of Health as well as the social security agency (BPJS) considering the limited capacity of the local governments. Conclusion: The availability of primary health facilities in Bengkulu city, Seluma districy and Kaur district are not enough according to Road Map to JKN 2019. Referral health facilities in Seluma district and Kaur district are much lower than the target, whereas in Bengkulu city the number is on target. Utilization of primary health facilities in Bengkulu city, Seluma district and Kaur district are still lower than national average. Utilization of referral helth facilities in the province of Bengkulu is still lower than national average. Latar Belakang: Jaminan Kesehatan Nasional dimulai pada tahun 2014 secara bertahap menuju ke Universal Health Coverage, secara umum yaitu mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Pemberi pelayanan kesehatan yang terbatas, penyebaran penduduk yang luas dan akses yang terbatas, menyebabkan kurang supply (penyediaan layanan) oleh pemerintah dan pihak lain, sehingga akan muncul kesulitan terhadap akses ke fasilitas kesehatan. Penyediaan pelayanan kesehatan tergantung pada infrastruktur di masyarakat, tanpa ada perbaikan infrastruktur pemerataan pelayanan kesehatan menjadi sulit dan jaminan kesehatan bagi masyarakat merupakan hal yang tidak riil. Permasalahan yang muncul apakah kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan ini dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada seluruh warga Indonesia dengan asas keadilan. Tujuan: Mengetahui ketersediaan dan pemerataan pelayanan kesehatan serta upaya kebijakan pemerataan fasilitas kesehatan pada program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur. Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan metode analisis evaluasi formatif yang dirancang untuk menilai bagaimana program/kebijakan sedang diimplementasikan dan bagaimana pemikiran untuk memodifikasi serta mengembangkan sehingga membawa perbaikan. Jenis data yang dikumpulkan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif digunakan untuk melihat ketersediaan dan cakupan layanan kesehatan, sedangkan data kualitatif untuk mendapatkan persepsi dari penyedia layanan dan manajer program terhadap Jaminan Kesehatan Nasional serta tantangan dan hambatan yang ditemukan pada proses implementasinya. Data Kualitatif diperoleh dengan mengunakan kuesioner terbuka, data kuantitatif berasal dari Kontrak Dinas Kesehatan Kaupaten/kota dengan BPJS dan data fasilitas kesehatan. Analisis data dibandingkan antar kabupaten/kota, standar yang ditetapkan berdasarkan peraturan, sistem kesehatan menurut WHO dan perencanaan berdasar skenario (scenario planning) Hasil: Rasio ketersediaan fasilitas pelayaan primer di Kabupaten Kaur 17,13 per 100.000 atau satu banding 5.837 penduduk, sedangkan di Kota Bengkulu lebih kecil 13,16 per 100.000 ribu atau satu banding 7.598 penduduk dan Kabupaten Seluma satu banding 7.770 penduduk. Persentase nilai kontrak untuk pelayanan primer di Puskesmas Kota Bengkulu sebesar 87,62%, Kabupaten Seluma sebesar 80.41%, Kabupaten Kaur sebesar 80.73% Jarak tempuh ke pelayanan primer di Kabu- paten Seluma dan Kabupaten Kaur paling jauh kira 2 jam perjalanan dengan mengunakan Ojek dan ongkos sekali jalan Rp. 200.000,- dibandingkan Kota Bengkulu paling jauh 20 menit dengan ongkos ojek Rp. 10.000,-, Rasio ketersediaan fasilitas pelayaan rujukan di Kota Bengkulu 1,88 per 100.000, Kabupa- ten Seluma 0,56 per 100.000 dan Kabupaten Kaur 0,90 per 100.000 penduduk, sehingga perlu penambahan fasilitas kese- hatan tingkat pertama oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial, Pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan Kementerian Kesehatan. Sedangkan Rasio tempat tidur untuk Kota Bengkulu 629, Kabupaten Seluma 3574 dan Kabupaten Kaur 2778. Kebutuhan Kabupaten Seluma sebanyak 129 Tempat Tidur dan Kabupaten Kaur sebanyak 60 Tempat Tidur untuk memenuhi target, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten seluma dan Kabu- paten Kaur masih kelas D. Peningkatan kelas rumah sakit men- jadi kelas C dalam kurun waktu 5(lima) tahun kedepan sangat memungkinkan, upaya ini memerlukan kebijakan khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi dan BPJS serta Kemen- terian Kesehatan mengingat keterbatasan pemerintah daerah. Kesimpulan: Ketersediaan fasilitas kesehatan tingkat pertama saat ini di Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur belum mencukupi target yang ingikan menurut Peta Jalan Menuju JKN 2019. Fasilitas kesehatan rujukan di Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur masih rendah dibandingkan tar- get, sedangkan Kota Bengkulu telah mencapai target. Pemanfaatan fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur masih rendah dari Provinsi Daerah istimewa Yogjakarta. Pemanfaat fasilitas kesehatan rujukan di Provisinsi Bengkulu masih rendah dari pada dari Provinsi Daerah istimewa Yogjakarta.

Pengaruh Kepemilikan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin terhadap Status Kelahiran dan Kejadian Stunting pada Baduta Indonesia (Analisis Data IFLS 1993 – 2007) Demsa Simbolon
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background. One of the policies to address health and nutrition issues is Health Insurance Program for the Poor (ASKESKIN) imposed by the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia number 1241/MENKES/SK/XI/2004 as mandated by National Social Security System. However, coverage is still low, which is expected to have an impact on the birth status and nutritional status of children under-two years old. Objective. To prove that membership of a health insurance for the poor (ASKESKIN) has effect on birth status and the incidence of stunting of children under-two years old in Indonesia. Method. The research is using the positivist paradigm, the data is analysed using cross- sectional study based on Indonesian Family Life Survey (IFLS) in 1993-2007. The samples were all children under two years who were randomly netted in IFLS1 (1993) until IFLS4 (2007), with inclusion criteria biological children, living with parents, single live birth and birth, the data available on birth weight, gestational age, anthropometry. Univariate, bivariate and logistic regression mutivariat using 3 sets of data to identify the effect of health insurance ownership to birth weight (n = 3956), gestational age (n = 4998) and the incidence of stunting (n = 4504). Results. Ownership of health insurance affects LBW, preterm and stunting. Children under two years old from family that have health insurance other than ASKESKIN are protected from LBW (OR, 95 % CI = 0.61; 0.43 to 0.88). However, there was no difference risk of LBW among children under two years old from families with ASKESKIN and those without any health insurance. (OR, 95 % CI = 0.92; 0.52 to 1.61) (model 1). Children from ASKESKIN family has a risk factor for the prevalence of preterm (OR, 95 % CI: 1.74; 1.14 to 2.66) (model 2). Children from families that have health insurance other than ASKESKIN are protected from stunting (OR, 95 % CI = 0.78, 0.62 to 0.98), but there is no difference in risk of stunting among children from families with ASKESKIN compared to children from famililies that do not have health insurance (OR, 95 % CI = 1.01; 0.69 to 1.47) (model 3). Conclusion. Policy makers need to evaluate the Community Health Insurance Program (ASEKSKIN). The Maternal Children Health and Nutrition intervention was done with less emphasis on promotive and preventive efforts. People utilize curative measures only when problems occur in relation to the health and nutrition of mothers and children. Latar belakang. Salah satu kebijakan untuk mengatasi masalah kesehatan dan gizi adalah Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJKMM) yang diberlakukan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (SK Menkes RI) No. 1241/Menkes/SK/XI/ 2004 sebagai amanat UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Namun cakupannya masih rendah, yang diperkirakan berdampak pada masih tingginya masalah riwayat kelahiran dan status gizi baduta. Tujuan. Membuktikan pengaruh kepemilikan jaminan kesehatan masyarakat miskin terhadap status kelahiran dan kejadian stunting baduta Indonesia. Metode. Penelitian menggunakan paradigma positivist dengan pendekatan crossectional study berdasarkan data Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 1993-2007. Sampel adalah seluruh bayi dan baduta yang secara random terjaring dalam IFLS1 (1993) sampai IFLS4 (2007), dengan kriteria inklusi anak kandung, tinggal dengan orang tua, lahir hidup dan lahir tunggal, tersedia data berat lahir, umur kehamilan, antropometri. Analisis univariat, bivariat dan regresi logistik mutivariat menggunakan 3 set data untuk mengidentifikasi pengaruh kepemilikan Jaminan kesehatan terhadap berat lahir (n=3956), umur kehamilan (n=4998) dan kejadian stunting (n=4504). Hasil. Kepemilikan jaminan kesehatan berpengaruh terhadap BBLR, prematur dan stunting. Bayi dari keluarga peserta jaminan kesehatan Non-ASKESKIN terproteksi dari BBLR (OR;95% CI= 0,61; 0,43-0,88). Namun tidak ada perbedaan risiko BBLR antara bayi dari keluarga peserta Askeskin dan yang tidak memiliki jaminan kesehatan (OR;95% CI =0,92; 0,52-1,61) (model 1). Kepemilikan ASKESKIN sebagai faktor risiko kejadian prematur (OR, 95% CI: 1,74; 1,14-2,66) (model 2). Anak dari keluarga peserta jaminan kesehatan Non-ASKESKIN terproteksi dari kejadian stunting (OR;95% CI =0,78; 0,62-0,98), namun tidak ada perbedaan risiko stunting antara anak dari keluarga peserta ASKESKIN dengan anak dari keluarga yang tidak memiliki jaminan kesehatan (OR;95% CI =1,01; 0,69-1,47) (model 3). Kesimpulan. Penentu kebijakan perlu melakukan evaluasi pada program Jaminan Kesehatan Masyarakat (keluarga miskin), karena intervensi KIA dan Gizi yang dilakuan kurang menekankan pada upaya promotif dan prefentif, sehingga utilisasi masyarakat lebih pada upaya kuratif bila terjadi masalah Kesehatan dan Gizi pada ibu dan anak.

Kebijakan Medik pada Pasien Gagal Ginjal Kronik dengan Hemodialisis di RS Hasan Sadikin Bandung Dewi Marhaeni Diah Herawati; Eko Fuji Ariyanto
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: Prevalence of Chronic Kidney Disease in dialysis’s patients in Indonesia has increased. Some of them occurred with malnutrition inflammation complex syndrome and lead to death. This study aims to determine the intake of protein and energy, and determine factors that cause the low intake of nutrition. Methods: Design of the study was mixed methods using embedded concurrent strategy. Research paradigm was constructivism whereas qualitative research conducted in-depth interviews and observations. Quantitative research has been done with a descriptive approach, observational, using secondary data and perform 24 Hour Recall and Food Frequency Questionnaire (FFQ). The study was conducted at Hemodialysis Unit, Hasan Sadikin Hospital from June to September 2013, with a total sampling. Qualitative and quantitative data analysis has been done, followed by analysis of policy and analysis for policy for establishing a medical policy for chronic kidney disease patients receiving medical hemodialysis. Result: The average protein intake of the patients was 1.32 g/ kg/day. Interval of protein intake of 0.5 g/kg /day (lowest) until 2.8 g/kg/day (highest). 24% of patients had protein intake under 1 g /kg BW/day and 22.8% was above 1.5 g/kg BW/day. Average energy intake was 2001 kcal patient/day (930 kcal/ day - 3196.9 kcal/day). The qualitative analysis resulted in seven themes which causes nutrient low intake. The themes were underlying diseases (such as diabetes mellitus and hypertension), length of dialysis, frequency and number of dialysis, effects of dialysis, body’s response, cost factor, counseling, and education. Most of the respondents felt suffer from anemia and complained of nausea and vomiting. Body responses varied widely among them. Conclusion: Protein intake of dialysis patients as recommended by K/DOQI, but not in accordance with energy intake. Protein and energy intake of Jakeman's holder patients were lower than the recommendation of K/DOQI. The cause of lower intake of nutrients due to the underlying disease, length of dialysis, frequency and number of dialysis, effects of dialysis, body responses, cost factors and lack of counseling and education. Counseling and education of the patient's hospital are needed. The government should encourage medical policy in the management of patients with chronic kidney failure are comprehensive, in primary care, secondary and tertiary. The government must provide competent personnel, facilities and supporting infrastructure, service standards and standard operating procedures are required for each level of service. Latar Belakang: Prevalensi pasien Penyakit Ginjal Kronik (PGK) yang menjalani hemodialisis di Indonesia mengalami peningkatan. Beberapa diantaranya terjadi malnutrition inflammation complex syndrome dan berujung pada kematian. Penelitian bertujuan untuk mengetahui asupan protein dan energi, serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya asupan nutrisi. Metode: Desain penelitian adalah mixed method dengan menggunakan strategi conccurent embedded. Paradigma penelitian adalah constructivisme. Penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, observational menggunakan data skunder dan melakukan 24 Hour Recall dan Food Frequency Questionaire (FFQ). Penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi. Penelitian dilakukan di Unit Hemodialisis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung bulan Juni-September 2013 dengan total sampling. Dilakukan analisis data kualitatif dan kuantitatif yang diikuti analysis of policy dan analysis for policy untuk merumuskan kebijakan medik pada pasien PGK yang menjalani hemodialisis. Hasil: Rata-rata asupan protein pasien adalah 1,32 gr/kg BB/ Hari. Asupan protein terendah 0,5 gr/kg BB/hari, tertinggi 2,8 gr/kg BB/hari. Asupan protein pada 24% pasien dibawah 1 gr/ kg BB/hari; 22,8% diatas 1,5 gr/kg BB/hari. Rata-rata asupan energi pasien 2001 kkal/hari, asupan terendah 930 kkal/hari, tertinggi 3196,9 kkal/hari. Analisis kualitatif menghasilkan 7 tema yang menjadi penyebab rendahnya asupan nutrisi yaitu penyakit dasar (diabetes mellitus, hipertensi), lama dialisis, frekuensi dan jumlah dialisis, efek dialisis, respon tubuh, faktor biaya dan konseling serta edukasi. Efek dialisis yang paling dikeluhkan adalah anemia, mual dan muntah. Respon tubuh diantara pasien sangat bervariasi. Konseling dan edukasi dari pihak rumah sakit sangat dibutuhkan pasien. Kesimpulan: Asupan protein pasien sesuai rekomendasi K/ DOQI, namun belum sesuai untuk asupan energi. Asupan protein dan energi pasien Jamkesmas lebih rendah dari rekomendasi K/DOQI. Penyebab rendahnya asupan nutrisi disebabkan karena penyakit dasar yang menjadi penyebab PGK, lama dialisis, frekuensi dan jumlah dialisis, efek dialisis, respon tubuh, faktor biaya dan tidak adanya konseling dan edukasi. Pemerintah harus mendorong kebijakan medik dalam penanganan pasien gagal ginjal kronik yang komprehensif, di pelayanan primer, skunder dan tertier. Untuk tercapainya kebijakan medik tersebut pemerintah harus menyediakan tenaga yang kompeten, sarana dan prasarana pendukung, standar dan protap yang dibutuhkan untuk masing-masing level pelayanan.

Pelajaran dari Pendidikan Kedokteran di Perancis Shita Dewi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Pendidikan kedokteran di Perancis cukup berat. Walaupun tidak ada pembatasan jumlah calon ma- hasiswa yang bisa diterima di fakultas kedokteran, namun kenyataannya terjadi proses eliminasi alami. Rata-rata, setiap tahun ada 550.000 mahasiswa kedokteran di tahun pertama, namun dari antara mereka hanya sekitar 7.500 mahasiswa yang bisa melanjutkan ke tahun kedua. Jumlah mereka yang bisa melanjutkan ke tahun ketiga akan kembali ber- kurang, dan seterusnya. Pada tahun keenam, mere- ka akan menjalani ujian ranking nasional (Examen Classant National/ECN). ECN dilaksanakan serentak di tujuh pusat ujian yang tersebar di seluruh negeri, berlangsung selama empat hari berturut-turut, dan terdiri dari dua macam test, yaitu test dalam bentuk case setting, dan test critical clinical reading. Test dalam bentuk case setting akan menguji mahasiswa mulai dari diagnostic awal, hypotheses, clinical dan diagnostic testing, prognosis dan monitoring pasien selama treatment. Test dalam bentuk critical clini- cal reading mengharuskan mereka membuat abstrak dari artikel klinis yang ditugaskan, dan mereka diha- ruskan mengkritisi metodologi yang digunakan serta hasilnya. Examen Classant National (ECN) akan menghasilkan ranking nasional untuk mahasiswa yang dianggap layak untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Berdasarkan ranking mereka inilah mere- ka diperbolehkan atau tidak memilih spesialisasi yang mereka inginkan. Jadi, persaingan untuk masuk ke spesialisasi yang diinginkan sangat ditentukan oleh hasil ECN. Spesialisasi yag menjadi favorit adalah ophthalmology, nephrology, radiology dan cardiology. Rata-rata, hanya 1 dari 3 mahasiswa yang bisa meneruskan ke spesialisasi yang benar- benar mereka inginkan. Mengapa demikian?Karena setiap tahun, Kementrian Kesehatan mengeluarkan daftar jumlah dan jenis spesialisasi yang dibutuhkan. Jenis spesialisasi yang tersedia adalah: General Medicine, Medical Specialties (16 specialties), Surgical Specialties (5 specialties), Anesthesiology, Pediatrics, Obstetrics and Gyne- cology, Medical Gynecology, Psychiatry, Medical Biology, Occupational Medicine, Public Health. Ke- mudian untuk masing-masing spesialisasi terdapat pula daftar di daerah mana spesialisasi tersebut dibu- tuhkan. Daerah yang dimaksud adalah daerah yang menjadi catchment area dari rumah sakit pendidikan. Jadi, kombinasi antara hasil ECN dan daftar yang dikeluarkan Kementrian Kesehatan menentukan distribusi dan jumlah residen yang tersedia untuk tiap spesialisasi di masing-masing daerah.Di Negara Perancis terdapat 28 rumah sakit pendidikan (Centre Hospitalier Universitaire/CHU), dan tahun lalu (2013-2014) ada 7.820 residen baru yang ditempatkan diseluruh rumah sakit pendidikan ini. Penugasan mereka adalah selama tiga tahun, biasanya didaerah peripheral. Misalnya, apabila pe- nugasan mereka di CHU Rennes (Rennes adalah semacam ibukota Propinsi) berarti mereka akan ditempatkan di Vannes, Lorient, Vitré atau Saint- Malo (semacam kota Kabupaten atau lebih kecil lagi). Selama menjadi residen, mereka melayani pasien, membuat diagnosis, menulis resep, melakukan tin- dakan operasi dan sebagainya, di bawah pengawas- an dokter senior. Mereka adalah mesin penggerak di rumah sakit pendidikan.Apabila suatu jenis spesialisasi dibutuhkan dibe- berapa daerah sekaligus, residen diperbolehkan me- milih akan ditempatkan dimana, sejauh kuotanya belum terpenuhi. Sebuah survey cepat1 dilakukan untuk melihat preferensi residen dalam memilih CHU yang diinginkan, kemudian dibandingkan dengan survey cepat lain2 yang meneliti seberapa ‘menarik’ sebuah kota/daerah, biasanya diukur dari tingkat per- tumbuhan ekonomi, kenyamanan hidup, dan seba- gainya. Ternyata hasilnya cukup menarik. Tidak se- mua daerah yang terlihat ‘preferable’ menjadi pilihan utama para residen. Bahkan kota-kota besar seperti Paris dan Marseille, bukan merupakan daerah tujuan utama. Paris, misalnya, hanya berada di urutan ke- 8, ‘dikalahkan’ oleh Grenoble (kota dengan 155.000 penduduk).Jawaban para residen mengindikasikan bahwa pilihan mereka merupakan kombinasi dari faktor kua- litas hidup secara umum, level remunerasi, persepsi terhadap kualitas spesialisasi tertentu di CHU terse- but, dan sebagainya, namun tidak selalu berbanding lurus dengan ‘seberapa menarik’ suatu kota/daerah. Kualitas hidup yang mereka maksud ternyata men- cakup hal-hal yang sifatnya sangat subyektif (misal- nya: daerah tersebut diminati karena dekat dengan pantai, atau merupakan daerah wisata pegunungan, atau karena kota tersebut kaya akan sejarah dan budaya, dan sebagainya), namun juga memiliki visi (misalnya: karena di kota tersebut terdapat pusat penelitian kanker terbesar di Eropa), dan kadang- kadang menyangkut faktor ‘lingkungan kerja yang manusiawi’ (misalnya: karena kepala departemen spesialisasi di CHU tersebut terkenal memperlaku- kan intern dengan baik). Faktor yang terakhir ini di- picu oleh kenyataan yang residen sadari akan hadapi selama menjalani tiga tahun masa penugasannya di CHU tersebut. Rata-rata jam kerja di Perancis adalah 48 jam/minggu, namun residen menyadari bahwa dalam kenyataannya ‘jam kerja’ mereka rata- rata adalah 60 jam/minggu (tepatnya: sekitar 66 jam/ minggu untuk spesialisasi obsgyn dan 69 jam/ming- gu untuk spesialisasi bedah), dan dapat berlangsung 20 hari berturut-turut tanpa akhir pekan. Level remu- nerasi juga penting, namun bukan yang utama, kare- na di Perancis level remunerasi untuk dokter dan spesialisasinya sudah memiliki range yang jelas dan standar. Lebih menariknya pula, secara umum, me- reka ini juga tetap tinggal di daerah/kota tersebut setelah mereka menyelesaikan pendidikannya. Menurut mereka factor potensi berkembangnya suatu daerah dan suatu CHU lebih penting dari fac- tor lainnya.Dari uraian singkat ini, pembaca dapat menarik beberapa point pelajaran yang bisa diambil dari sistem pendidikan kedokteran di Perancis. Salah satu yang paling mencolok adalah bagaimana sektor pendidikan dan sektor kesehatan bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan akan tenaga kesehatan. Jadi, kelengkapan dan ketersediaan tenaga kesehatan bukan tergantung semata-mata pada seberapa besar kemampuan rumah sakit ‘menarik minat’ tenaga ke- sehatan untuk bekerja di sana. Sisi penyedia (sektor pendidikan) tidak sekedar bertanggung jawab me- nyediakan sejumlah tenaga kesehatan, namun lebih jauh lagi sistemnya memastikan bahwa tersedia jumlah yang cukup untuk setiap jenis spesialisasi yang dibutuhkan oleh sisi pengguna (sektor kese- hatan). Namun, sistem ini juga hanya bisa berjalan apabila sisi pengguna (dalam hal ini, Kementrian Kesehatan) dapat secara rutin tahunan mengetahui peta kebutuhan spesialis disetiap daerah. Disisi lain, sektor ekonomi daerah juga berkembang sesuai po- tensinya untuk dapat menarik masyarakat berinves- tasi dan tinggal di daerah tersebut. Seberapa jauh pelajaran tersebut dapat diterapkan pula di Indone- sia? Tepatnya, perubahan dan kebijakan apa yang harus kita buat apabila kita menginginkan system serupa di Negara kita agar bisa mengatasi maldistribusi tenaga kesehatan?

Dampak Implementasi Kebijakan Penutupan Tempat Layanan Sosial Transisi untuk Pekerja Seks Komersial dan Penutupan Prostitusi terhadap Program Penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Jember Dewi Rokhmah; Khoiron Khoiron
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: The Regency Decree Number. 188.45/39/012/ 2007 on “The Closing of the Transition Social Services Place of the Commercial Sex Worker and Prostitution Closure” in Jember district, has adverse impacts in the implementation of HIV/AIDS transmission prevention especially through sexual transmission. The aim of this research is to analyze the impact of policy implementation of closing the transition social services place for the commercial sex workers and prostitution closure to the HIV/AIDS countermeasures program. Methods: This research is a descriptive analytic research using secondary data from the report of HIV/AIDS program in Jember Regency at 2012. Collected data is analyzed descriptively with table and narration. Result: The impacts of the Regency Decree on closing the transition social service place for the sex worker in Puger, Jember district include: 1) The prostitution closure and the transition social service place closure lead to increased and widespread of illegal sex worker in Jember district, 2) Health coaching and behavior change communication to the sex worker become harder to conduct, and 3) the number of HIV/ AIDS cases each year might be higher. In 2004, the number of HIV/AIDS cases is 1 and it increased annually until in 2012 when the cumulative amount cases of HIV/AIDS in Jember district reach 822. According to the data, the recorded case according to the highest risk factor is sexually transmitted through heterosexual transmission which is 685 cases (83.3 %). This suggests that the transmission occurred from the sex worker to the consumer and also from the consumer to the sex worker. The transmission to the housewives would also be increased, followed by the mother-to-baby transmission. Conclusion: Jember district Government needs to conduct an evaluation review of this closure regulation (the Regency Decree Number 188.45/39/012/2007). Latar Belakang: Kabupaten Keputusan No. 188.45/39/012/ 2007 mengenai Penutupan Tempat Layanan Sosial Transisi untuk Pekerja Seks Komersial dan Penutupan Pelacuran di Kabupaten Jember , memiliki dampak merugikan dalam pelaksanaan pencegahan penularan HIV/AIDS terutama melalui transmisi seksual keberatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Dampak transisi pelayanan sosial penutupan tempat untuk pekerja seks komersial dan penutupan prostitusi terhadap program penanggulangan HIV/AIDS. Metode: Penelitian ini adalah metode deskriptif analitik menggunakan data sekunder dari laporan program HIV/AIDS di Kabupaten Jember pada 2012. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dengan tabel dan narasi. Hasil: Dampak dari Surat Keputusan Bupati pada penutupan transisi tempat pelayanan sosial untuk pekerja seks di Puger , Kabupaten Jember meliputi: 1) Penutupan prostitusi akan memimpin transisi tempat pelayanan sosial untuk pekerja seks ilegal untuk ditingkatkan dan lebih tersebar di kabupaten Jember, 2) pembinaan kesehatan dan perilaku perubahan komunikasi dengan pekerja seks menjadi lebih keras, dan 3) jumlah kasus HIV/AIDS setiap tahun mungkin lebih tinggi. Pada tahun 2004, jumlah kasus HIV/AIDS adalah 1 dan meningkat setiap tahun sampai tahun 2012 ketika kasus jumlah kumulatif HIV/AIDS di Kabupaten Jember mencapai 822. Dengan data kasus menurut faktor risiko tertinggi, sebagian besar ditularkan melalui penularan heteroseksual yang adalah 685 kasus (83,3%). Hal ini menunjukkan bahwa penularan terjadi dari pekerja seks ke konsumen dan juga dari konsumen untuk pekerja seks. Transmisi ke ibu rumah tangga juga akan meningkat, diikuti oleh penularan dari ibu ke bayi. Kesimpulan: Pemerintah Kabupaten Jember perlu melakukan kajian ulang dan evaluasi terkait Surat Keputusan Bupati Nomor. 188.45/39/012/2007 pada Transisi Pelayanan Sosial Tempat Penutupan untuk Pekerja Seks Komersial dan Penutupan Pelacuran di Kabupaten Jember yang telah ditentukan sebelumnya.

Studi Kebijakan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di Propinsi Kalimantan Timur Krispinus Duma
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background : East Kalimantan is a destination for job seekers whether local, national, regional or international professionals due to its rich natural resources. Therefore East Kalimantan requires an occupational health and safety management (in Indonesia: SMK3) comprehensively. SMK3 policy is necessary both at the central and at the local level prior to the enactment of the Asean Free Trade Agreements (AFTA) in 2015. SMK3 policy at the national level generally accepted in Indonesia that can be seen by the presence of laws and regulations on health, employment and industrialization. The generally accepted policy needs to be adjusted to the conditions and situation in the region through Regulation or the Governor Decree in accordance PP RI number 25 of 2000 and Government Regulation Number 38 in 2007. Method: This is a qualitative research method using triangulation approach which collects data from various sources in the institutions of legislative, executive and implementing agency supervisors and supervisory policies of health system and SMK3 in the province of East Kalimantan. Results : Out of a total of 89 province regulations and decrees from 2003 to 2012, only approximately 12 of them which are related to health policy, but generally relates to levy income and expenditures on health. Application of health policy for the East Kalimantan by the Health Office and the Department of Labor’s Office is still guided by the central regulation. The new health policy initiated through Regulation number 20 in 2008 regarding the health system, but there are no local regulations yet nor governor decree regarding SMK3 in East Kalimantan province yet. Recommendation: A serious commitment from all stakeholders in East Kalimantan is required to achieve more concrete and tangible policies in the form of local regulations or decisions of the governor. Latarbelakang: Kalimantan Timur sebagai tujuan pencari kerja dalam skala lokal, nasional, regional maupun internasional yang profesional karena sumber daya alamnya, memerlukan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) yang komprehensif. Kebijakan SMK3 tersebut perlu kesiapan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah sebelum diberlakukannya Asean Free Trade Agreements (AFTA) pada tahun 2015. Kebijakan SMK3 di tingkat pusat yang berlaku umum di Indonesia dapat dilihat dari adanya undang-undang dan peraturan tentang kesehatan, ketenagakerjaan dan industrialisasi. Kebijakan yang berlaku umum tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi di daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) atau Keputusan Gubernur, sesuai PP RI nomor 25 tahun 2000 dan PP RI nomor 38 tahun 2007. Metode: Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode pendekatan triangulasi yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber-sumber di institusi legislatif, eksekutif maupun instansi pelaksana pembina dan pengawas kebijakan sistem kesehatan dan SMK3 di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil: Sebanyak 89 produk peraturan daerah dan keputusan gubernur selama tahun 2003-2012, sekitar 12 diantaranya yang berhubungan dengan kebijakan di bidang kesehatan, namun umumnya berkaitan dengan retribusi pendapatan dan belanja daerah mengenai kesehatan. Penerapan Kebijakan kesehatan selama ini di Kalimantan Timur oleh Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor Dinas Tenaga Kerja masih berpedoman pada peraturan pusat. Kebijakan di bidang kesehatan baru dimulai melalui Perda 20 tahun 2008 tentang sistem kesehatan namun belum ada perda atau kepgub yang berkaitan dengan kebijakan SMK3 di Provinsi Kalimantan Timur. Kesimpulan: Diperlukan komitmen serius dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mewujudkan kebijakan yang lebih konkrit dan nyata dalam bentuk peraturan daerah atau keputusan gubernur.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Shita Dewi

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Shita Dewi

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Shita Dewi

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA