cover
Contact Name
Shita Dewi
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
ISSN : 2089 2624     EISSN : 2620 4703     DOI : -
Core Subject : Health,
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2017)" : 6 Documents clear
Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Pasien Stroke di RSUP Dr. Sardjito Muhammad Dahlan; Ismail Setyopranoto; Laksono Trisnantoro
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.182 KB) | DOI: 10.22146/jkki.v6i2.28934

Abstract

ABSTRACTBackground: Since 2014, Indonesia has implemented universal health coverage. In Indonesia, it was named as Jaminan Kesehatan Nasional or JKN. “Quality control and cost control” is the tagline of these program. Health provider such as doctors, nurses and the others health provider must control the quality and the cost of the patient’s treatment. Stroke, as one of the disease which needed such a complex treatment, must be treated as effective as possible.Aim: The aim of this study is evaluating the implementation of the JKN in stroke care especially in Central hospital. Measuring the quality of the care in stroke unit is compulsory in implementation research. Knowing acceptability and fidelity of the rules from JKN by the doctors must be described.Method: This study is mixed method with sequential explanatory design. The qualitative research was a cross sectional research which began in June 15th-July 31st. Interview from three doctors in stroke unit Sardjito General Hospital were performed to know the acceptability of the program.Result: The quality of care in Unit Stroke RSUP Dr. Sardjito from the doctors are good. Rationalization of the drugs and safety of the patients were prioritized. From that conditions the unit got a debt condition. The financial performance from one patient could get debt up to eleven million rupiahs. From the qualitative research, the acceptability of the national formulation slightly didn’t accept by the doctors. Neuro protector and another kind of drugs isn’t on the list. rtPA which can be found in the list is too expensive. Reimbursement from the BPJS was too low. Homecare as one the rehabilitation isn’t covered by BPJS. Back referral system to general practitioner isn’t accepted by the neurologist because of the lack of the facility in puskesmas or PPK I. Research and education in academic hospital didn’t do well because of the lack of patients.Conclusion: National formularies are needed to revised based on the patients need. Reimbursement from BPJS should be higher than before. Homecare patients should be guaranteed by BPJS. Keywords: Universal health coverage, stroke, quality care, implementation research ABSTRAKLatar Belakang: Era baru program asuransi kesehatan nasional mulai 1 Januari 2014 yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang mempunyai target bahwa seluruh masyarakat telah menjadi peserta BPJS pada tahun 2019. Apresiasi diberikan kepada pemerintah atas usahanya melaksanakan JKN. Dalam pelaksanaannya, evaluasi perlu dilakukan terhadap program ini. Stroke sebagai salah satu penyakit mematikan dan perlu manajemen yang menyeluruh patut untuk dievaluasi. Penerimaan penyedia pelayanan kesehatan dalam hal ini dokter perlu diidentifikasi.Tujuan: 1) Mengukur kinerja pelayanan; 2) Mengukur kinerja keuangan; 3) mengetahui penerimaan dan ketaatan pemberi pelayanan terhadap aturanMetode: mixed method dengan desain sekuensial ekplanasi. Penelitian kualitatif merupakan cross sectional dimulai 15 Juni–31 Juli. Interview dengan tiga dokter di Unit Stroke Rumah Sakit Umum Pusat Sardjito dilakukan untuk menggambarkan penerimaan.Hasil: Mutu pelayanan penyakit stroke sudah sesuai dengan mutu standar. Rasionalisasi obat, maupun pemulangan pasien tetap sesuai standar. Performa keuangan dari Unit Stroke mengalami kerugian. Penerimaan dari para dokteer terkait beberapa aturan seperti sistem rujukan dan standar tarif belum diterima sepenuhnyaKesimpulan: Permasalahan program Jaminan Kesehatan Nasional masih terjadi. Perbedaan persepsi antara pembuat aturan dengan pemberi pelayanan masih menonjol. Performa keuangan dari unit stroke mengalami kerugian walaupun mutu pelayanan sudah dilakukan secara optimal. Sistem rujukan terutama rujuk balik belum dapat dirasa layak oleh para dokter karena keterbatasan di PPK I. Pelayanan home care yang biasa digunakan tidak dapat optimal karena peserta asuransi belum mendapatkan jaminan untuk memperoleh pelayanan home care. Kata Kunci: jaminan kesehatan nasional, stroke, quality care, implementation research
Analisis Pelaksanaan Rujukan Berjenjang Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kasus Kegawatdaruratan Maternal Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di 3 Puskesmas Perawatan Kota Bengkulu Putri Hidayati; Mohammad Hakimi; Mora Claramita
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.159 KB) | DOI: 10.22146/jkki.v6i2.28904

Abstract

ABSTRACTBackground: Indonesia National Health Insurance also regulates referral system, which is intended to increase effectiveness and efficiency of resources. There is a need to optimize tiered referral system: primary, secondary, and tertiary so that it runs effectively and efficiently. Tiered referral for maternal cases are still frequently done in Bengkulu City, especially on emergency cases that cannot be handled by primary health center, a lot of expectant mother are aged <20 and >35 which become risk factor in pregnancy, and patients’ wish to undergo USG exam which is unavailable at PHC. The high frequency of referral among National Health Insurance participants will cause an increase on referral facility utilization, which in turn will increase cost in referral health facility.Objective: To analyze implementation of tiered referral system on maternal cases in National Health Insurance participants in 3 PHC of Bengkulu City.Methods: This study use quantitative design using case studies. Study use primary and secondary data. Primary data collected from observation and in depth interview with medical staff in PHC and patients.Results: From observation and direct interview with medical staffs, patients, and management or doctors from 3 PHC used as sample, 4 aspects among other are found, including staffs perception about health workers availability, drugs availability, medical instrument availability, and availability of health facility are often become obstacle, proven by observation of medicines and instruments that available in PHC. Meanwhile no obstacle found in severity level and access to hospital.Conclusion: Perception of medical staffs in terms of understanding of diagnosis and severity level and also access to hospital is not the main factors. On the contrary, staffs’ perception about human resources, drug, instruments, and health facilities still need support from involved parties in addressing these obstacles found in primary health center. Keywords: Tiered referral, maternal emergency, National Health Insurance ABSTRAKLatar Belakang: Didalam BPJS diatur juga system rujukan kesehatan, yang merupakan manajemen utilisasi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya, dapat ditinjau dari penyedia kesehatan maupun penerima kesehatan. Perlunya optimalisasi kepatuhan pelaksanaan sistem rujukan berjenjang: primer, sekunder dan tersier agar efektifitas dan efisiensi berjalan optimal. Proses rujukan berjenjang pada pasien maternal di kota Bengkulu masih tinggi, terutama kasus kegawatdaruratan maternal hal ini tidak dapat ditangani oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama dan masih adanya ibu hamil yang berusia < 20 tahun dan ibu-ibu hamil usia> 35 tahun yag menjadi resiko tinggi dari kehamilan tersebut dan juga keinginan dari pasien untuk melakukan USG yang tidak tersedia di puskesmas. Tingginya rujukan pasien BPJS akan berdampak pada peningkatan pemanfaatan fasilitas pelayanan tingkat lanjutan, maka akibatnya akan terjadi pembengkakan biaya pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan lanjutan. Tujuan: Menganalisis pelaksanaan rujukan berjenjang FKTP kasus kegawatdaruratan maternal peserta BPJS Kesehatan pada 3 Puskesmas perawatan di Kota Bengkulu.Metode: Rancangan penelitian yang digunakan adalah kualitatif bersifat case studies. Penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam (in-depth interview) kepada petugas medis di puskesmas dan pasien. Aspek yang dikaji pada penelitian ini yaitu Severity level, ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, ketersediaan obat-obatan, ketersediaan alat-alat medis, ketersediaan fasilitas kesehatan dan akses menuju rumah sakit.Hasil: Dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan petugas medis, pasien dan pihak manajemen atau dokter dari 3 puskesmas menjadi tempat penelitian di peroleh informasi bahwa dari ke 6 (enam) aspek tersebut ada 4 aspek antara lain persepsi petugas tentang ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, ketersediaan obat-obatan, ketersediaan alat-alat medis, ketersediaan fasilitas kesehatan menjadi kendala yang sering dan di buktikan oleh hasil observasi obat-obatan dan alat-alat yang tersedia di puskesmas. Sedang kan pada aspek severity level dan Akses menuju RS tidak ditemukannya kendala.Kesimpulan: Persepsi petugas medis dilihat dari pemahaman diagnosa dan severity level dan akses menuju RS tidak mengalami kendala. Sedangkan pada persepsi petugas mengenai SDM, Ketersediaan obat-obatan, ketersediaan alat- alat kesehatan dan Fasilitas kesehatan masih diperlukan adanya bantuan dari berbagai pihak yang terkait dalam memperbaiki untuk melengkapi kendala dihadapi di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kata Kunci : Rujukan berjenjang, Kegawatdaruratan maternal, BPJS
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah (Studi Kasus Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perbaikan Gizi) Alfina Hidayati; Wahyu Sulistiadi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (89.584 KB) | DOI: 10.22146/jkki.v6i2.28935

Abstract

ABSTRACTBackground: There are some problems concerning the quality of legislation, and the involvement of community participation in the process of drafting and design of a regulation being in the concern.Purpose: The purpose of this study to obtain information on the public participation in the formulation of the Regional Regulations.Method: This is a qualitative research that conduct analysis based on the stages in the preparation of Regulation No.  12 of 2013, namely Definition, Aggregation, Organitation, Representation, Agenda Setting, Formulation and Legitimation last stage.Result: The process of drafting Regulation No. 12 of 2013 is not a meaningful public participation, except in some seminar were the number of participants is limited. The availability of academic paper is a starting material containing ideas of urgency, approach, scope and substance of a regional regulation.Conclusion: It is advisable to increase community participation in every decision-making process, which can be done with advocacy to community groups that carried out by universities, community organizations and local government. There should be local regulations that regulate and ensure people’s participation in any decision-making process, as well as the need to support it with adequate human resources, adequate funding and adequate time so that the academic paper worthy of reference in the process of drafting a regional regulation. Keywords: Public Participation, Academic Manuscript, Regional RegulationABSTRAKLatar belakang: Permasalahan produk legislasi yang menyangkut kualitas, maupun pelibatan partisipasi masyarakat di dalam proses penyusunan dan perancangan suatu Perda sedang menjadi sorotan.Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Daerah menggunakan pendekatan kualitatif.Metode: Berdasarkan analisis bahwa tahapan-tahapan dalam penyusunan Perda no 12 tahun 2013 telah melakukan semua tahapan dari tahap Definition, Aggregation, Organitation, Representation, Agenda Setting, Formulation dan terakhir tahapLegitimation.Hasil: Proses penyusunan Perda No 12 tahun 2013 belum melibatkan partisipasi masyarakat kecuali dalam seminar uji publik yang jumlah pesertanya terbatas. Kedudukan naskah akademik  merupakan   bahan  awal  yang  memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan suatu Peraturan Daerah.Kesimpulan: Disarankan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyusunan Perda dapat dilakukan dengan advokasi kepada kelompok masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi, organisasi masyarakat maupun pemerintahan daerah Provinsi Bengkulu sendiri, memiliki produk hukum daerah yang mengatur dan menjamin partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyusunan Perda, serta perlu dukunganan sumber daya manusia yang memadai, dana yang cukup dan waktu yang lebih banyak sehingga Naskah Akademik yang dihasilkan layak dijadikan acuan dalam proses penyusunan suatu peraturan daerah. Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Naskah Akademik, Peraturan Daerah
Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepesertaan Program JKN di Wilayah Kerja Puskesmas Remaja Kota Samarinda Husnun Nadiyah; Subirman Subirman; Dina Lusiana S
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.78 KB) | DOI: 10.22146/jkki.v6i2.28931

Abstract

ABSTRACTBackground: National health insurance program aims to provide health protection in health care benefits to fill basic health needs. In 2015 the number of membership of a JKN in Samarinda city is 398.135 or 40,25% of the total population of the city, membership are divided into subsidized member (PBI) of 89.876 and non subsidized member (Non PBI) of 308.259 people. It shows that 59.74% of the population is not yet not covered by health insurance.Aim: The purpose of this research to asses the factors related to the participation of the JKN program in working area Remaja Health Center Samarinda.Method: This study used analytic survey method with cross sectional approach. Population of the study was head of household in the district of Temindung Permai, Bandara, and Gunung Lingai with a sample of 371 respondents using purposive sampling. Data were analyzed descriptively with a frequency table using coefficient kontingency test and coefficientn corelated Phi.Result: This study showed 47% of respondents are not participants JKN and 53% of respondents are JKN participants, 75% of respondents with good knowledge of JKN, 93% of respondents with positive attitudes towards JKN, 78% of respondents trust the JKN service, and 70% of respondents have the support of family. The results of the bivariate analysis showed there was correlation between knowledge (p value 0.006), respondents attitude (p value 0.031), family support (p value 0,000) and there was no relationship of trust (p value 0.226) with membership of JKN program.Conclusion: There is a need to increasing public knowledge about the program JKN and improving the quality of health services.Keywords: Health Insurance, Membership, KnowledgeABSTRAKLatar belakang: Program JKN bertujuan memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jumlah kepesertaan JKN tahun 2015 di Kota Samarinda saat ini sebanyak 398.135 atau 40,25% dari jumlah penduduk Kota Samarinda tahun2015, terdiri dari peserta Penerima Bantuan Iuran sebanyak 89.876 jiwa dan peserta Non Penerima Bantuan Iuran sebanyak308.259 jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 59,74% penduduk Kota Samarinda belum terlindungi oleh Jaminan Kesehatan.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepesertaan program JKN di wilayah kerja Puskesmas Remaja Kota Samarinda.Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang tinggal di Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Bandara, dan Kelurahan Gunung Lingai dengan sampel sebanyak 371 responden yang dipilih secara purposive sampling. Data dianalisis secara deskriptif dengan tabel frekuensi dengan menggunakan uji Koefi sien Kontingensi dan Koefi sien Korelasi Phi.Hasil: Dalam penelitian ini diperoleh 47% responden bukan peserta JKN dan 53% responden peserta JKN, 75% responden berpengetahuan baik, 93% responden bersikap positif, 78% responden percaya terhadap pelayanan JKN, dan 70% responden mendapatkan dukungan dari keluarga terdekat. Hasil analisis bivariat menunjukkan terdapat hubungan pengetahuan (p value 0,006), sikap responden (p value 0,031), dukungan keluarga (p value 0,000) dan tidak ada hubungan kepercayaan (p value 0,226) dengan kepesertaan program JKN. Kesimpulan: Dalam hal ini, perlunya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai program JKN dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.Kata Kunci: Jaminan Kesehatan, Kepesertaan, Pengetahuan
Learning Disabilities dalam Layanan Kesehatan Ibu dan Anak: Studi Kasus di Dinas Kesehatan dengan Sumber Daya Terbatas di Indonesia Nana Diana; Mubasysyir Hasanbasri; Mohammad Hakimi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (105.862 KB) | DOI: 10.22146/jkki.v6i2.26922

Abstract

ABSTRACTBackground: The growing number of infant mortality is one of the challenging problems in distric health offi ce. One of the causes of this problem is the recurring mistakes in the system. Learning organization is a strategic step to continuously learn and determine proper solution. However, there are learning disabilities in the organization that interfere with the learning organizationin maternal and infant mortality.Objective: This study was aimed to explore learning organizationin emergency care unit by midwifes in the perspective of organizational learning in three organization level: distric health office, community health center, and midwifes.Method: This was a case study with multi cases design in the working area of Distric Health Offi ce of Kepahiang Region from September to October 2015. Study subjects were secretary of distric health offi ce, director of Planning division, director and officers of maternal and infant health division, coordinator of midwifes, and midwifes. Three strategic steps of conducting qualitative studies were preparing and organizing data, reducing data into themes, and presenting data.Result: There were four learning disabilities that often occurred in organization, which were: I am my position, the enemy is out there, the illusion of taking charge and the myth of team management.Conclusion: Learning disabilities interfered with implementation of learning organization. Improving the role of maternal and perinatal audit were strategic opportunities to optimize learning organization process.Keywords: Learning organization, organizational learning,midwives, emergency care unit.ABSTRAKLatar Belakang: Kasus kematian bayi yang terus meningkat setiap tahun merupakan permasalahan yang belum mampu tertangani oleh dinas kesehatan. Ada kesalahan berulang yang terjadi, namun dinas kesehatan belum mampu mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut. Learning organization merupakan langkah yang strategis untuk senantiasa belajar dan menentukan langkah penanganan yang tepat. Tetapi ada learning disabilities yang terjadi dalam organisasi sehingga proses learning organization dalam kasus kematian ibu dan bayi tidak mampu berjalan sebagaimana yang diharapkan.Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi bagaimana learning organization dalam layanan kegawat daruratan oleh Bidan Desa ditinjau dari Perspektif organizational learning pada tiga level organisasi yaitu Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Bidan Desa.Metode: Penelitian ini adalah studi kasus dengan desain multi kasus di wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang mulai bulan September sampai dengan Oktober 2015, subjek penelitian adalah sekretaris dinas kesehatan, kepala seksi perencanaan, kepala seksi KIA, staff KIA, bidan koordinator dan bidan desa. Ada tiga langkah strategis dalam melakukan analisis data kualitatif: menyiapkan dan mengorganisasikan data, untuk analisis mereduksi data menjadi tema, dan menyajikan data.Hasil: Ada empat learning disabilities yang sering terjadi dalam organisasi meliputi I am my position, the enemy is out there, the illusion of taking charge dan the mytm of team management.Kesimpulan: Learning disabilities merupakan hambatan dalam menerapkan learning organization. Penguatan peran audit maternal dan perinatal merupakan peluang strategis untuk mengoptimalkan proses learning organization.Kata Kunci: Learning organization, organizational learning, Bidan desa, Layanan kegawatdaruratan. 
Evaluasi Paradigma Fungsi Ekonomi pada Rumah Sakit Elim Rantepao David Nakka Gasong; Laksono Trisnantoro
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (77.149 KB) | DOI: 10.22146/jkki.v6i2.28932

Abstract

ABSTRACTBackground: Head of Toraja Church and Church Health Foundation tend to maintain religious social function on management of Elim hospital. Meanwhile, low income and high operational costs followed by limited funding support from donors forced managers to think of their economic functions. There is lack of developing strategy, while hospital management still follow strategy set by Zending at the beginning of hospital establishment.Aim: Providing information as comparison to determine strategy from re-evaluation of the old strategy to decision making. To provide comparison information to determine vision, mission, objectives and strategy of Elim Hospital.Method: The type of research was observasional by survey approach. Evidence, data and information are obtained through observation, indepth interview using interview guideline and checklist. Data obtained from head of church and foundation, hospital director and document.Result and Discussion: About 38% of Toraja Church leaders expect hospital revenue will be bigger than expenditure. About 62% believe that hospital income should be equal with expenditure. The church leaders expect to develop public perception related to excelence service (23%), but 77% did not want this. About 31% believe that expenditure is expected financed by owner’s equity and loans.Conclusion: Hospital management based on economic principle is only expected by minority of leader, especially hospital director; while the majority of Toraja Church Leaders and foundation did not expected transformation of hospital management based on economic principle.Keyword: Evaluation, Paradigm, Economic Function, Social Function.ABSTRACTLatar belakang: Dikalangan Pimpinan Gereja Toraja dan Yayasan Kesehatan Gereja Toraja cenderung mempertahankan fungsi sosial keagamaan dalam pengelolaan rumah sakit Elim. Sementara, rendahnya pendapatan dan tingginya biaya operasional serta terbatasnya dukungan dana dari donor memaksa pengelola memikirkan fungsi ekonomi. Langkah- langkah ke arah pengembangan kurang diperhatikan dan berusaha mengelolah rumah sakit dengan menggunakan strategi yang ditetapkan oleh Zending pada awal berdirinya.Tujuan: Sebagai informasi pembanding bagi pengambil keputusan dalam memilih strategi guna menilai kembali strategi masa lalu Pihak Gereja melalui Yayasan sebagai pemilik rumah sakit Elim memperoleh informasi pembanding dalam menentukan visi, misi, tujuan dan strategi rumah sakit Elim.Metode: Penelitian ini adalah jenis observasi dengan menggunakan pendekatan survey. Data, fakta dan informasi diperoleh melalui pengamatan, dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman pertanyaan semacam chek-list. Data diperoleh melalui Pimpinan Gereja & Yayasan, Direktur, dan dokumen.Hasil: Dari hasil penelitian, pandangan Pimpinan Gereja Toraja, 38% menginginkan pendapatan rumah sakit lebih besar dari pengeluaran, agar rumah sakit memperoleh laba. 62% pendapatan rumah sakit sama dengan pengeluaran. Dalam hal citra didinginkan, 23% menginginkan agar membangun persepsi masyarakat akan keunggulan pelayanan 77% tidak menginginkan demikian. Dalam hal penciptaan produk baru, 77% tidak menginginkan modifikasi bentuk pelayanan baru. Kemudian pembelanjaan kegiatan, 31% menginginkan apabila pembelanjaan dibiayai dari modal sendiri dan pinjaman. Namun 69% tidak sesuai harapannya.Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa, mayoritas pimpinan Gereja Toraja, Yayasan tidak menginginkan pengelolaan rumah sakit Elim berdasakan fungsi ekonomi. Minoritas pimpinan, khususnya direktur menghapkan pengelolaan rumah sakit Elim berdasarkan fungsi ekonomi.Kata Kunci: Evaluasi, paradigma, fungsi ekonomi, fungsi sosial

Page 1 of 1 | Total Record : 6