cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan
ISSN : 02160897     EISSN : 25026267     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of Environment, becoming the Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia (Presidential Decree No. 16/2015). The publisher logo also changes to adjust the Logo of the Ministry of Environment and Forestry.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN" : 5 Documents clear
MASALAH KELEMBAGAAN DAN ARAH KEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Hariadi Kartodihardjo
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1864.318 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2006.3.1.29-41

Abstract

Kajian ini dilakukanuntuk mendapat pengetahuan mengenai masalah kelembagaan dan arah kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan yang semestinya dapat diterapkan. Telah ditunjukkan oleh banyak referensi bahwa kinerja pembagunan kehutanan ditentukan oleh kapasitas kelembagaan. Dari hasil studi di dua kasus dapat ditunukan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerinta daerah, belum disertai oleh upaya penguatan kelembagaan. Lemahnya kelembagaan terbukti oleh kegagalan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuannya. Kesulitan pembaruankebijakan bersumber dari narasi kebijakan dan diskursus yang telah melakat dalam keyakinan para pembuat kebijakan.
SISTEM INSENTIF KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN BERBASIS MASYARAKAT: STUDI KASUS PROYEK RHL KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNG KIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Fitri Nurfatriani; Dudung Darusman; Hendrayanto Hendrayanto
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7964.198 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2006.3.1.43-60

Abstract

Masyarakat di Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul memiliki persepsi yang positif terhadap kegiatan RHL yang ditunjukan dengan tingkat kepentingan yang tinggi terhadap kegiatan RHL berdasarkan persepsi masyarakat. Hal tersbut disebabkan karena masyarakat menerima manfaat berupa manfaat ekonomi dan ekologi. Berbagai manfaat yang dirasakan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masayarak di Kecamatan Nglipar telah memiliki inisiatif yang tinggi dalam kegiatan RHL sehingga perlu disusun suatu sistem insentif RHL sebagai suatu penghargaan bagi masyarakat. Penyusunan rancangan sistem insentif berdasarkan pada tahapan-tahapan:1). Pengumpulan informasi yang melatar belakangi mata pencaharian masyarakat dan karakteristik sumberdaya alam,2) Analisis pengaruh ekonomi masyarakat terhadap sumberdaya alam,3) Identifikasi kebutuhan dan relung insentif,4) Memilih insentif ekonomi untuk rehabilitasi hutan dan lahan berbasis masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan analisa data dilakukan secara deskriftif disertai perhitungan statistik deskriftif.Tindakan insentif ekonomu untuk RHL yang diplih berdasarkan persepsi masyarakat yaitu:1) insnentif mata pencaharian berupa pelatihan pemanfaatan SDA berkelanjutan, pelatihan teknik pemanenan yang efisien , pelwtihan pengolahan hasil komoditas RHL (44%) ,2) tindakan finansial berupa dana bantuan pengembangan RHL, target hadiah untuk aktivitas RHL, kompensasi atas aktivitas RHL, kredit lunak untuk kegiatan RHL (43%),3) hak kepemlikan berupa hak pengelolaan, hak milik (10%),4) tindakan pasar berupa peningkatan saluran an informasi pemasaran (2%) dan5) tindakan fiskal berupa subsidi untuk teknologi RHL (1%)
REKAYASA GENETIK TANAMAN KEHUTANAN DI INDONEISA: POTENSI DAN TANTANGAN Anto Rimbawanto
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (18371.458 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2006.3.1.61-70

Abstract

Isu tentang tanaman transgenik kini sudah tidak lagi terbatas pada tingkatan laboratoris semata namun sudah menjadi skala komersial, hal ini terutama berlaku pada tanaman pertanian. Sebagaimana dilaporkan oleh ISAAA (International Service for The Acquisition of Agri-Biotech Applications) luas tanaman transgenik di seluruh dunia pada tahun 2004 telah mencapai 81 juta ha. Sebaliknya tanaman hutan transgenik menurut laporan FAO tahun 2004 masih terbatas pada uji coba lapangan. Dilaporkan terdaat 210 uji lapangan yang tersebar di 16 negara. Persoalan produktivitas tanaman hutan selama ini diatasi dengan melakukan pemuliaan tanaman konensional melalui siklus seleksi, rekombinasi dan pengujian. Cerita keberhasilan pembangunan konvensional dapat menjawab tantangan produktivitas hutan tanaman. Namun persoalan yang tumbuh seiring dengan perkembangan hutan tanaman, seperti peningkatan produktivitas, serangan hama penyakit, dan mutu kayu pulp berkadar lignin rendah memerlukan input rekayas genetik
EVALUASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN SISTEM AGROFORESTRY DI INDONESIA Iis Alviya; Elvida Yosefi Suryandari
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (19918.379 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2006.3.1.1-13

Abstract

Agrofoestry adalahsalah satu sistem pengelolaan lahan yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah yang timbul akibat adanya alih guna lahan yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, dan sekaligusjuga mengatasi masalah pangan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Namun hingga saat ini pelaksanaan sistem agroforestry terasa kurang berkembang di Indonesia akibat kebijakan yang masih terbatas belum ada sektor yang merasa bertanggung jawab dan berkewajiban mengembangkan kebijakan tersebut.Tulisan ini merupakan hasil kajian terhadap teknik pengelolaan lahan dengan sistem agroforestry di beberapa daerah di Indonesia dan implementasi kebijakan yan terkait dalam pengembangan agroforestry.HAsil kajian menunjukan bahwa agroforestry berperan penting dalam aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Untuk memperlancar pelaksanaan sistem agroforestry, kebijakan lintas sektoral yang luas dan terpadu yang dikeluarkan secara bersama sama antara Departemen Kehutanan dan Departemen Pertanian mutlak diperlukan. Disamping itu, diperlukan juga kebijakan-kebijakan sektoral yang dikeluarkan oleh masing-masing departemen untuk mendukung pengembangan agroforestry pada wilayah kerja dan sistem produksi yang diwadahinya.
KAJIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG PADA ERA OTONOMI DAERAH Elvida Yosefi Suryandari; Sylviani Sylviani
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1744.553 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2006.3.1.15-28

Abstract

Kebijakan kehutananyang bersifat top down dianggap sudah tidak sesuai lagi diterpakan di daerah. Setelah Otonomi daerah digulirkan, adanya kebijakan desentralisasi kehutanan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi  antara pemangku kepentingan dalam pengelolan hutan tidak terkecuali pada hutan lindung. Mengingat kondisi hutan lindung yang mengalami degradasi baik oleh penebangan liar, perambahan maupun konservasi menjadi peruntukan yang lain maka kajian telah dilakukan untuk mengetahui peran, fungsi masing-masing pemangku kepentingan dan kebijakan yang terkait dalam pengelolaan hutan lindung di Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Dari hasil analisaterhadap tugasdan fungsi diketahui bahwa pemangku kepentingan dalm manajemen PHL yang sangat berperan antara lain Dinas Kehutana, Bapeda, Bapedalda, BPDAS, BKSDA, dan Perum Perhutani (Jawa Barat dan Jawa Timur). Peran Kelembagaan di masyarakat juga sangat penting dalam menjaga fungsi hidrologis dan kelestarian hutan lindung. Dalam Era Otonomi Daerah ini, pengelolaan hutan lindung belum sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten, di samping konsep KPHL belum disosialisasikan secara menyeluruh sehingga bentuk kelembagaan PHL hingga saat ini belum ada dan kesiapan didaerah baik dari segi pendanaan , SDM dan peraturan perundangan dalam PHL belum ada. Karena itu penetapan kebijakan dan perundangan yang tepat dalam pengelolaan hutan lindung sangatlah diperlukan

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2006 2006


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 3 (2009): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 2 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 2 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 1 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN More Issue