cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
aldaulah@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AL-Daulah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 2303050x     EISSN : 25805797     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (Al-Daulah : Journal of Criminal Law and Constitution) focuses on areas in Islamic Criminal and Constitution Law.
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6 No 1 (2017)" : 14 Documents clear
BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI PERWUJUDAN IKATAN ADAT-ADAT MASYARAKAT ADAT NUSANTARA Munir Salim
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i1.4866

Abstract

Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keanekaragaman, yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan, dan lain-lain. Indonesia dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dimana kata ini berasal dari bahasa Jawa Kuno dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Pengertian Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Dalam ilmu hukum dan teori, secara formal dikenal Masyarakat Hukum Adat, tetapi dalam perkembangan terakhir, masyarakat asli Indonesia menolak dikelompokkan sedemikian mengingat perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan. Sedangkan pengertian Nusantara merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua, yang sekarang sebagian besar merupakan wilayah negara Indonesia. Pemahaman nilai-nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an masyarakat multi kultural/majemuk sebagai pilar nasionalisme, sekaligus untuk memberi wacana dan sumbang saran kepada semua pihak, terutama para pelaksana dan penentu kebijakan diberbagai instansi tekait, agar dapat dijadikan tambahan acuan dalam menentukan peraturan berkaitan dengan aktualisasi pemahaman nilai-nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an oleh masyarakat multikultural sebagai pilar nasionalisme
ISLAM DAN NEGARA (Sebuah Catatan Pengantar) Hadi Daeng Mapuna
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i1.4872

Abstract

Pembicaraan mengenai Islam dan Negara, baik mengenai perlunya mendirikan Negara Islam maupun menjadikan Islam sebagai dasar sebuah Negara tanpa memandang bentuk Negara itu, tampaknya masih akan terus berlanjut. Diskursus itu kadang-kadang terdengar begitu riuh namun di saat yang lain terdengar sayup-sayup. Tergantung pada momentum pemicunya. Diperlukan kajian yang mendalam, khususnya dikaitkan dengan situasi dan kondisi terkini sehingga dapat lebih memperluas wawasan dan membawa efek demi teraktualisasinya ajaran-ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan.
ISLAM DAN POLITIK (Telaah atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia) Usman Usman
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i1.4867

Abstract

Tulisan ini berkaitan dengan studi salah satu aspek dari pemikiran politik di Indonesia. Pokok permaslahan adalah bagaimana sintesis antara agama dan negara dalam pemikiran politk Islam, khususnya jika masalah ini dilihat dari konteks keindonesiaan. Masalah ini dilihat melalui pendekatan substantive dan dibahas dengan menggunakan content analysis. Dari kajian literatur yang berkaitan dengan pemikiran politik tokohtokoh tersebut disimpulkan bahwa agama dan negara berhubungan secara komplementer dan integralistik, di mana agama menjadi roh negara, atau untuk membedakan pemikiran politik sekuler di Barat, maka pemikiran politik Indonesia berada pada spectrum yang lebih dekat dengan poros tengah atau “jalan tengah”. Sedangkan pemikiran sekuler cukup jauh dari poros atau jalan tengah. Dinamika pemikiran politik di Indonesia tidaklah mengadopsi secara dokmatis asumsi-asumsi dasar pada perpolitikan modern yang menjadi trand di Barat tetapi mengadopsi dari nilai-nilai agama dan budaya yang terangkum dalam demokrasi pancasila. Dan oleh karena itu negara Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler, tetapi negara yang di dalamnya nilai-nilai agama bisa hidup dan berkembang.
ANALISIS KESANTUNAN BERBAHASA MAHASISWA UIN ALAUDDIN MAKASSAR DALAM BERKOMUNIKASI DENGAN DOSEN Rahmiati Rahmiati
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i1.4873

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesantunan berbahasa mahasiswa dalam berkomunikasi dengan dosen baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui sms. Untuk memecahkan permasalahan digunakan konsep strategi kesantunan dalam bentuk maksim Leech (1983) yang disesuaikan dan disederhanakan oleh penulis. Penggunaan teori ini karena sesuai dengan konteks yang diajukan dan situasi yang dialami. Secara metodologis data dikumpulkan melalui simak, observasi dan dokumentasi yang kemudian dianalisis (B. Bungin 2003). Dari enam maksim yang diajukan oleh Leech didapatkan bahwa komunikasi yang dilakukan mahasiswa dengan dosen masih mempertahankan kesantunan berbahasa yang nampak pada penggunaan maksim kearifan, maksim pujian, maksim kejujuran dan maksim kesederhanaan. Dengan penggunaan maksim tersebut diharapkan dapat membangun komunikasi secara efektif antara keduanya tanpa harus menghilangkan nilai tenggang rasa, penghormatan dan penghargaan bagi lawan bicara yang memiliki status yang lebih tinggi baik dari segi usia maupun status pendidikan. Namun demikian, selain menggunakan maksim kesopanan dalam berkomunikasi, mahasiswa juga masih melakukan pelanggaran terhadap kesantunan berbahasa. Meskipun tidak secara keseluruhan, namun pelanggaran tersebut jika dilakukan secara berulang-ulang atau terus menerus akan mengganggu komunikasi antara penutur dan lawan tutur. Bentuk pelanggaran tersebut terlihat pada kesalahan dalam pemakaian diksi dan gaya penulisan. Penggunaan maksim kesantunan yang lebih dominan menunjukkan bahwa karakter mahasiswa dalam berbahasa dan berkomunikasi masih terjaga dengan baik sebagai upaya mempertahankan budaya Indonesia
UNSUR KEMODERENAN DALAM MAZHAB INBU HANBAL Mawardi Djalaluddin
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i1.4863

Abstract

Mazhab Hanbali merupakan mazhab keempat dalam sejarah perkembanagan mazhab dalam fiqh Islam yang diakui di kalangan umat Islam. Wujud kemodernan Mazhab Hanbali adalah adalah pemikiran-pemikiran baru dari Imam Ahmad bin Hanbal dan tokohtokoh Mazhab Hanbali yang datang kemudian dan mengembangkan secara rasional Mazhab Hanbali sehingga memiliki banyak pengikut di kawasan dunia Islam.
AL-QUR’AN DAN BERBUAT BAIK (Kajian Tematik Term “Al-Birr”) Dudung Abdullah
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i1.4784

Abstract

In the Qur'an there is the term al-Birr. Al-Birr means doing good orvirtue. Humans make as much effort as possible and as good as possible in doing good. Man in performing the virtue by emulatingAllah swt. "The Most Beneficent" (Al-Barru). Of the many goodperforming models can be summarized in the three main areas,namely the field of faith, the field of worship, and the field ofmorality.
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Analisis tentang Konsekuensi Pemidanaan) Hamzah Hasan
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i1.4869

Abstract

Kasus pernikahan di bawah umur Lutviana Ulfa dengan Syeikh Puji yang menjadi bahan pemberitaan dan headline di sejumlah media cetak harian di semua kota juga memberikan sebuah gambaran dilematis lain dari kisah pernikahan di bawah umur lainnya di Indonesia. Begitu pula kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi pada pembuka tahun 2009 yang terjadi di kabupaten Maros, tepatnya di Desa Bonto Marannu yang melibatkan seorang kakek berumur 63 tahun yang bernama Daeng Naning dengan gadis 12 tahun bernama Nurlina dengan berbekal uang 5 juta rupiah dan beras 100 kilogram. Dalam kasus ini Nurlina dipaksa kawin dikarenakan Faktor ekonomi keluarganya. Demikian juga perkawinan yang terjadidi tahun 2017 peristiwa mutakhir yang menghebohkan antara nenek 75 tahun dan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Pernikahan di bawah umur ini akan mengalami kendala yang berat, dan dipastikan akan terus terjadi sampai kapan dan dimanapun di negeri ini. Selain itu faktor-faktor lain semisal tidak adanya konsekuensi pidana dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, ketidaktegasan sejumlah Undang-Undang memberikan batasan umur tentang kedewasaan maupun anak-anak, serta ketidakjelasan rumusan pemidanaan dan efek delik aduan dalam KUHP (pasal 288 dan 290 ayat 2) dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 (pasal 82 dan 88) yang ditujukan pada pernikahan di bawah umur dapat menjadikan efektifitas pemidanaan tidak akan berjalan baik
ANALISIS YURIDIS RESOLUSI KONFLIK HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN LUWU Burhanuddin Burhanuddin
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i1.4874

Abstract

Penyelesaian kasus hubungan industrial menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 di Kabupaten Luwu Kurang Efektif. Kurang efektifnya kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Luwu disebabkan faktor dependen yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh serta faktor independen yakni struktur hukum, substansi hukum, kultur hukum dan kesadaran hukum. Banyak kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang dibiarkan berlangsung secara alami (natural), tanpa memanfaatkan saluran hukum yang telah disediakan dalam rangka Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berkenaan dengan fenomena-fenomena sosial tersebut, sekaligus ada yang merupakan faktor pendukung dan penghambat penyebab terjadi penyelundupan hukum dan pada akhirnya dapat menimbulkan kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang sangat merugikan hak dan kepentingan pekerja atau tenaga kerja. Fenomena-fenomena sosial dimaksud, tidak boleh dibiarkan berkelanjutan melainkan harus dicari solusi pemecahannya demi tercapai tujuan hukum.
KONSEP PENDIDIKAN ANDRAGOGI MENURUT PENDIDIKAN ISLAM bakri anwar
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i1.4864

Abstract

Tujuan studi ini untuk menggali ruang lingkup andragogi sebagai teori pembelajaran bagi pendidikan orang dwasa, menemukan metode andragogi. Menurut teori pembelajaran pendidikan Islam, menggagas penerapan metode pembelajaran yang bersifat andragogis. Secara teoritis studi ini berguna untuk memperoleh konsep-konsep berupa metode pembelajran yang dapat digunakan dalam mendukung tercapinya tujuan. Dan secara praktis studi ini berguna un tuk pengembangan metodologi berbasis pendidikan Islam. Hasil studi ini bahwa andragogi berasal dari istilah Yunani andr yang berarti orang dewasa dan agogus atau agogos yang berarti memimpin atau membimbing. Andragogi adalah seni dan ilmu mengajar orang dewasa dalam belajar, cara membantu orang dewasa belajar sesuai kebutuhannya atau upaya memotivasi orang dewasa untuk belajar menunakan pengalamannya untuk mencapai pengalaman belajar baru. Jadi andragogi adalah metode pembelajran di gunakan bagi pendidikan orang dewasa. Asumsi-asumsi tentang andragogi yaitu konsep diri tentang peserta didik, peranan pengalaman, kesiapan untuk belajar, dan orientasi belajar. Langkah-langkah pokoknya meliputi penciptakan iklim belajar yang kondusif, diagnosis kebutuhan belajar, proses perencanaan, mempormulasikan tujuan, pengembangan model umum, meletakkan materi dan tehnik pembelajaran, dan melakukan evaluasi. Prinsipprinsipnya meliputi kesiapan untuk belajar, tahapan belajar, pemahaman, persan serta, umpan balik, pemantapan, dorogan untuk belajar, apresepsi, penerapan dan alih belajar.
HAK-HAK KEWARISAN BANCI DALAM HUKUM ISLAM Subehan Khalik Umar
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i1.4785

Abstract

Islamic jurisprudence has placed a sissy as one of the legalphenomena and their existence has made the study of Islamic law inthe field of inheritance to be more comprehensive. The sissy (khunṣa)in Islamic inheritance law is only pinned to those who have multiplegenitals. They are then identified based on the function of bothgenitals and defined their status based on the determination. Thosewho fail to pass through this process are then punished as animproper (muskilate) sissy. This group will get the smallest portion ofinheritance from their portion while awaiting research on their finalgender.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue VOL 12, NO 1 (2023) VOL 11, NO 2 (2022) VOL 11, NO 1 (2022) VOL 10, NO 2 (2021) VOL 10, NO 1 (2021) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue