cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
aldaulah@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AL-Daulah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 2303050x     EISSN : 25805797     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (Al-Daulah : Journal of Criminal Law and Constitution) focuses on areas in Islamic Criminal and Constitution Law.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 2 (2020)" : 5 Documents clear
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENGATASI KELEBIHAN KAPASITAS (OVERCROWDED) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Moh. Fadhil
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v9i2.15996

Abstract

Abstrak:Problem mendasar yang menyebabkan terjadinya overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan tidak lepas dari paradigma pemidanaan yang masih berorientasi retributive justice. Kebijakan kriminal yang didesain pasca reformasi justru masih terjebak pada paradigma pidana penjara sebagai bentuk paling efektif dan rasional dalam fungsi kontrol sosial. Hal ini dapat dilihat dari masifnya ancaman pidana dalam rentang 1998-2014 sehingga terkesan overkriminalistik. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menelaah proyeksi kebijakan kriminal yang dapat menekan laju pertumbuhan overcrowded di Lapas. Selain itu, penelitian ini juga membahas grand design kebijakan kriminal di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM dalam menanggulangi kondisi overcrowded Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif, analitik dan preskriptif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan tren kriminalisasi mengarah pada overkriminalisasi dengan dominasi ancaman pidana penjara. Kebijakan tersebut sangat berperan bagi laju pertumbuhan overcrowded. Proyeksi yang dibangun untuk menanggulanginya adalah konsep individualisasi pidana dalam RKUHP, diversi dan mediasi penal, subsidairitas terbalik pada model pemidanaan yang mengutamakan ultimum remedium, berkembangnya pola pembinaan extramural treatment dan sinkronisasi regulasi terkait. Adapun grand design yang dibangun adalah perlunya segera dilakukan sinkronisasi regulasi terkait tata kelola dan manajemen pegawai, penguatan kelembagaan di bawah kendali Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, memperkuat peran penelitian masyarakat dan pola pembinaan ke arah extramural treatment. Abstract:The fundamental problem that causes overcrowding at the correctional institution cannot be separated from the sentencing paradigm which is still retributive justice oriented. The criminal policy designed after the reformation period is still trapped in the paradigm of imprisonment as the most effective and rational form in the function of social control. This matter can be seen from the nature of the imprisonment in the range 1998-2014 so that, it seems overcriminalistic.Threfore, the aim of this research is to review criminal policy projections that can reduce the growth of overcrowding at the correctional institution. This research also discusses the grand design of criminal policy under the authority of the Ministry of Law and Human Rights in tackling overcrowding at the correctional institution. This research is qualitative research with a juridical normative approach. The nature of this research are descriptive, analytic and prescriptive methode. The source of data uses secondary data with the composition of primary legal materials and secondary legal materials. The result of this research show that criminalization trends are overcriminalistic with the dominance of imprisonment. These trends have an impact on the overcrowded growth rate. Projections that built to reduce it are the concept of individualization in criminal punishment, diversion and mediation program, subsidiarity of sentencing model to prioritize ultimum remedium, extramural treatment as the progressive treatment for prisoners and regulatory synchronization on criminal regulations. Grand designs that have been developed are necessary to synchronize regulations related to the correctional administration, institutional management, strengthen institution under the authority of the directorate general of correction, strengthen the role of community research and to develop extramural treatment.
CORPORATE CRIMINAL LIABILITY REGARDING IUU FISHING FOLLOWING THE JOB CREATION LAW ENACTMENT Ayu Izza Elvany
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v9i2.17695

Abstract

This research analyses how is corporate criminal liability regulation in Indonesia regarding IUU Fishing following the enactment of the Job Creation Law. This research uses both statute approach and conceptual approach as the legal research methods to analyse the issued legal problem. Following the enactment of the Job Creation Law on 5th October 2020, some articles of Law No. 45 of 2009 amending law no. 31 of 2004 concerning Fishery are amended, including the corporate criminal liability regulation. This research’s analyses shows that in order to improve the effectiveness of IUU Fishing law enforcement, specifically the ones being committed by a corporation, the Job Creation Law needs to be amended, specifically its article concerning corporate criminal liability, by changing the used conjunction to ‘and/or, as regulated in the draft of Fishery Law as well. Furthermore, as the term of ‘person in charge’ is more appropriate, in case of corporate criminal liability system, than the one used in the Job Creation Law, which is ‘employee’, the Job Creation Law shall be revised by opting the former term into it.
DETERMINASI POLITIK PADA PROSES PEMBENTUKAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Abdul Rahman
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v9i2.16085

Abstract

This article outlines the relationship between politics and law in the formation and enforcement of the law in Indonesia until the current reform era. There are three models of relations in describing legal and political relations. First, as Das Sein, the political determinant of the law because the law was born from the political process so that the law is a crystallization of competing for political desires. Secondly, as Das Sollen, the Law of determinants on the politics of every political agenda should be subject to the rules of the law. Thirdly, politics and laws influence each other because political lawlessness will be wronged while the law without an escort will be paralyzed. In the process of forming legislation by political institutions, the role of political power is very decisive because political institutions are formally given the authority in making the law. Political institutions that are not given such authority will become a vacuum. Here it appears that political institutions are only a tool of the group of political power holders. There are three main elements directly related to law enforcement efforts. First, the element of artificial lawn is a legislative institution. Second, the element of law enforcement is the police, prosecutors, and judges. Third, environmental elements include personal citizens and society.Keywords: Determination, politic, formation, and enforcement of the law.
IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI-NILAI YANG BERWAWASAN PANCASILA Duwi Aryadi
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v9i2.15046

Abstract

Penelitian ini menggunakan  jenis penelitian hukum doktrinal yang dipadukan dengan pendekatan konsep (concept approach), analitis (analitycal approach), kasus (case approach) dan perundang-undangan (statute approach) dalam pemecahan permasalahan. Data penelitian yang terlibat dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer berupa hasil penelitian sebelumnya, literatur, dokumen terkait dan pendapat hukum (doktrin), yang kemudian dilanjutkan bahan hukum sekunder sebagai data analisis penting dari beberapa peraturan positif serta bahan hukum tersier sebagai penunjang dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan melakukan penyelesaian melalui praktik Restoratif Justice memberikan tawaran melalui  pendekatan secara integral  antara  pelaku  dengan  korban  untuk mencari berbagai solusi atau jalan keluar yang terbaik diantara kedua belah pihak. Perbaikan yang dimaksud dalam hal ini akan menekankan dengan melakukan penggantian kerugian yang diperbuat oleh pihak pelaku serta melakukan pemulihan dan perbaikan pada korban. Dalam hal ini proses penyelesaianya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berwawasan pancasila dengan melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah dan mufakat. keadilan restoratif harus dapat dijadikan kekuatan guna mendukung supremasi hukum dalam rangka pembangunan nasional. Dalam hal ini melalui pendekatan restoratif justice sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila.
PROBLEMATIKA PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI BANGKINANG DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA Tri Novita Sari Manihuruk
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v9i2.16840

Abstract

desa di Provinsi Riau kerap kali dijadikan sebagai sasaran korupsi. Banyaknya penyelewengan dana desa tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara serta menimbulkan keresahan di setiap masyarakat. Fakta dilapangan menunjukkan tingginya kasus korupsi dana desa di Provinsi Riau, salah satunya di Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika dan upaya Kejaksaan Negeri Bangkinang dalam menangani tindak pidana korupsi dana desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mencermati efektivitas hukum di dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Problematika penyidik kejaksaan negeri bangkinang dalam menangani tindak pidana korupsi dana desa diantaranya; Pertama, Adanya Perbedaan Persepsi penegak hukum dalam menghitung kerugian keuangan Negara, Kedua, Sulitnya menghadirkan saksi, Ketiga, Terpidana tidak memiliki harta untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara. Adapun Upayanya; Pertama, Penegak hukum melakukan gelar perkara dengan melibatkan Polda Riau, Polres Kampar, Mabes Polri, BPKP Provinsi Riau, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Bangkinang. Sehinga dari gelar perkara tersebut disepakati bahwa Auditor yang digunakan adalah auditor dari Inspektorat Kabupaten Kampar. Kedua, Kejaksaann Negeri Bangkinang melakukan Penelurusan asset terhadap harta kekayaan terpidana, guna untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara. Namun faktanya, setelah dilakukan penelusuran asset ternyata terpidana korupsi tidak membayar uang pengganti, sehingga lebih memilih subsider.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue VOL 12, NO 1 (2023) VOL 11, NO 2 (2022) VOL 11, NO 1 (2022) VOL 10, NO 2 (2021) VOL 10, NO 1 (2021) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue