cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Forum Penelitian Agro Ekonomi
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : 02164361     EISSN : 25802674     DOI : -
Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi penelitian yang berisi review, gagasan, dan konsepsi orisinal bidang sosial ekonomi pertanian, mencakup sumber daya, agribisnis, ketahanan pangan, sosiologi, kelembagaan, perdagangan, dan ekonomi makro.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi" : 6 Documents clear
Penajaman Analisis Kelembagaan Dalam Perspektif Penelitian Sosiologi Pertanian dan Pedesaan Tri Pranadji
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v21n1.2003.12-25

Abstract

EnglishOpinion of the experts in institutional and sociological fields are very important in agriculture and rural development policy settings. This paper describes conceptual framework of institution with respect to perspectives of agricultural and rural sociology research. Some aspects to institutional research to know further to accelerate agriculture and rural development are: firstly, institutional aspect is crucial in directing and accelerating planned social change especially in the agrarian rural community. Secondly, aspects of technology development and adoption, economic, social, law and political development, public infrastructure, agroecosystem and natural resources management are essential indicators to take into account. Thirdly, human resource competence, progressive value system, leadership, social structure and organization, social management, law and governance are institutional elements to assess more intensely.IndonesianPerumusan kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan sangat memerlukan masukan dari para analis kelembagaan atau sosiologis. Tulisan ini menyajikan kerangka penganalisaan kelembagan dalam perspektif penelitian sosiologi pertanian dan pedesaan. Berbagai aspek yang perlu dipahami dalam penelitian kelembagaan untuk mempercepat dan mempertajam pembangunan pertanian dan pedesaan adalah: pertama, aspek kelembagaan sangat berperan penting dalam mengarahkan dan mempercepat perubahan sosial yang direncanakan (social planned change), terutama pada masyarakat pedesaan yang masih sarat dengan peradaban agraris (agrarian stage). Kedua, aspek perkembangan dan adopsi teknologi, perkembangan ekonomi, sosial, hukum dan politik, pengelolaan infrastruktur publik, dan pengelolaan agroekosistem dan sumberdaya alam merupakan indikator yang harus dipertimbangkan secara serius dalam perubahan sosial yang direncanakan atau pembangunan pertanian dan pedesaan. Ketiga, komponen kelembagaan yang penting dikaji serius adalah kompetensi sumberdaya manusia, tata nilai maju, kepemimpinan, struktur dan organisasi sosial, manajemen sosial, dan hukum dan pemerintahan.
Konsep Pengembangan Wilayah Berbasis Agribisnis Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Nizwar Syafa'at; Pantjar Simatupang; Sudi Mardianto; Tri Pranadji
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v21n1.2003.26-43

Abstract

EnglishAgribusiness regional development program carried out by the government does not empower farmers. This is due to limited community involvement in planning and implementation of the program. This paper is aimed at contributing policy recommendations on agribusiness regional development concepts in order to improve community involvement. One of the concepts is one village one product movement model. This model is initiated by the local community and facilitated by the government. Three principles of this model development are development of local specific commodity with international competitiveness, decisions and initiatives carried out by local community, and human resource development.IndonesianProgram pengembangan wilayah agribisnis yang dilakukan pemerintah selama ini belum sepenuhnya dapat membuat petani lebih berdaya. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pengembangan. Tulisan ini dibuat untuk memberikan sumbang saran terhadap konsep pengembangan wilayah agribisnis yang lebih melibatkan masyarakat (petani) dalam pembangunan. Salah satu bentuk operasionalisasi konsep agribisnis yang dapat dikembangkan adalah model one village one product movement. Model ini merupakan kegiatan pengembangan wilayah yang aktivitasnya diinisiasi oleh penduduk lokal dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Tiga prinsip utama pengembangan model ini adalah (1) pengembangan komoditas unggulan daerah yang mampu bersaing di pasar internasional, (2) keputusan dan inisiatif dilakukan oleh penduduk lokal, dan (3) pengembangan sumberdaya manusia.
Profil dan Permasalahan Peternakan Yusmichad Yusdja; Nyak Ilham; Wahyuning Kusuma Sejati
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v21n1.2003.44-56

Abstract

EnglishLivestock industry in Indonesia is prosperous despite some constraints. The objective of this paper is to critically review livestock industry development in the country. Assessment was based on Statistical Center Agency data, research results, and many opinions to describe the present livestock industry. Assessment was focused on problems identification faced by the livestock industry in connection with domestic and global markets.IndonesianKondisi peternak di Indonesia saat ini memberikan janji masa depan yang baik sekalipun masih banyak persoalan yang dihadapi.Tujuan utama kajian ini adalah melakukan review secara kritis terhadap perkembangan industri peternakan  di Indonesia. Kajian berdasarkan data BPS dan review literatur hasil penelitian dan pemikiran berbagai pihak dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan industri peternakan dan masalah-masalah yang dihadapi saat ini. Fokus kajian adalah mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh industri permintaan dikaitkan dengan permintaan dalam pasar domestik dan global.
Upaya Peningkatan Efisiensi Usaha Ternak Ditinjau dari Aspek Agribisnis yang Berdaya Saing Masdjidin Siregar; Nyak Ilham
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v21n1.2003.57-66

Abstract

EnglishThe objective of this paper is to analyze factors influencing the efficiency of livestock production by using competitive and comparative advantage approaches based on the data and information gathered in the previous studies. The results indicate that livestock production in Indonesia is relatively efficient from both financial and economic criteria. To increase the efficiency, significant government roles are still needed especially in public investments, zoning, and balancing production scales. Public investments are required in research, extension, breeding, and marketing facilities (livestock market places, transportation, and slaughtering houses). Zoning policy should take grazing fields into consideration and such a policy should be backed up by strong district regulation. Scale distribution of agribusiness should be arranged such that conflict between large agribusiness and smallholders could be minimized. IndonesianTulisan ini bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek yang menentukan efisiensi usaha ternak dengan pendekatan analisis kelayakan finansial (keunggulan kompetitif), dan analisis kelayakan ekonomi (keunggulan komparatif). Untuk mengetahui besaran-besaran yang mengindikasikan kelayakan finansial dan kelayakan ekonomi tersebut digunakan review hasil-hasil studi terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa usaha ternak yang dilakukan di Indonesia sudah cukup efisien baik dari segi kriteria profitabilitas usaha maupun dari segi keunggulan komparatif. Untuk peningkatan efisiensi tersebut diperlukan peran pemerintah yang relatif besar antara lain berupa investasi, pengaturan tata ruang, dan pengaturan pola pengusahaan. Investasi diperlukan dalam bidang penelitian, penyuluhan, pembibitan, sarana pemasaran (yang meliputi pasar ternak, transportasi dan Rumah Potong Ternak. Pengaturan tata ruang dihubungkan dengan penyediaan lahan penggembalaan umum dengan dasar hukum yang kuat (Perda) pada daerah sentra produksi. Pengaturan pola pengusahaan diupayakan agar tidak terjadi benturan antara usaha agribisnis besar (pengusaha) dengan usaha agribisnis berbasis kerakyatan.
ASEAN Free Trade Area (AFTA), Otonomi Daerah dan Daya Saing Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia Iwan Setiajie Anugrah
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v21n1.2003.1-11

Abstract

EnglishAsean Free Trade Area (AFTA) is a regional trade cooperation of ASEAN countries intended to boost trade volumes through tariff decrease of specific commodities including those of agriculture. AFTA is scheduled in 2008 but it is implemented earlier in 2003. This is a promising opportunity for Indonesia to boost agricultural product export and a challenge to produce competitive products at the regional level. Some constraints to solve by the government of Indonesia are quality products, limited capital, price and exchange rate policies, market competition, and instable domestic political setting. Implementation of regional autonomy is expected to improve quality of agricultural products to compete in regional and global markets. It will improve farmers’ welfare and local government incomes.IndonesianAsean Free Trade Area (AFTA) merupakan bentuk kerjasama perdagangan di wilayah negara-negara ASEAN yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan volume perdagangan di antara negara anggota melalui penurunan tarif beberapa komoditas tertentu, termasuk di dalamnya beberapa komoditas pertanian, dengan tarif mendekati 0-5 persen. Dalam kesepakatan, AFTA mulai efektif pada tahun 2008 namun dalam perkembangannya dipercepat menjadi tahun 2003. Bagi Indonesia, kerjasama AFTA merupakan peluang yang cukup terbuka bagi kegiatan ekspor komoditas pertanian yang selama ini dihasilkan dan sekaligus menjadi tantangan untuk menghasilkan komoditas yang kompetitif di pasar regional AFTA. Upaya ke arah itu, nampaknya masih memerlukan perhatian serta kebijakan yang lebih serius dari pemerintah maupun para pelaku agribisnis, mengingat beberapa komoditas pertanian Indonesia saat ini maupun di masa yang akan datang masih akan selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan dalam peningkatan produksi yang berkualitas, permodalan, kebijakan harga dan nilai tukar serta persaingan pasar di samping iklim politis yang tidak kondusif bagi sektor pertanian. Diharapkan dengan diberlakukannya otonomi daerah perhatian pada sektor agribisnis dapat menjadi salah satu dorongan bagi peningkatan kualitas produk pertanian sehingga lebih kompetitif di pasar lokal, regional maupun pasar global, dan sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional maupun peningkatan pendapatan petani dan pembangunan daerah.
Membangun Agribisnis Hortikultura Terintegrasi dengan Basis Kawasan Pasar Bambang Irawan
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v21n1.2003.67-82

Abstract

EnglishIn general, horticultural agribusiness particularly vegetables area characterized by four major conditions : (1) farmer produces the products for market orientation, (2) producer regions are concentrated in certain districts or sub-districts, (3) high fluctuation of product prices result from desynchronized of supply among producer regions, and (4) structure of agribusiness is dispersal, in other word, low institutional relationship among components of agribusiness. Under such conditions, development of horticultural agribusiness should be carried out by implementation of system approach in order to increase competitiveness of horticultural agribusiness. In this context two efforts required are : (1) promoting vertically integrated agribusiness through the development of partnership business among input traders-farmers-output traders, and (2) promoting regionally integrated production of producer districts having the same target of consumer regions. The two efforts are important to reduce fluctuation of products prices and to increase efficiency of resources allocation of each producer regions. In this relation, stakeholders groups functioned as supply regulator accros producer regions should be developed.       IndonesianSecara umum, agribisnis hortikultura khususnya sayur-sayuran dicirikan oleh empat kondisi: (1) petani memproduksi untuk orientasi pasar; (2) wilayah produksi terkonsentrasi pada kabupaten-kabupaten atau kecamatan-kecamatan tertentu; (3) fluktuasi harga produksi yang tinggi disebabkan ketidaksinkronan suplay antar wilayah produksi; dan (4) struktur agribisnis yang tersekat-sekat, yang tampak dari hubungan kelembagaan yang lemah antar komponen agribisnisnya. Dalam kondisi demikian, pengembangan agribisnis hortikultura harus dilakukan dengan mengimplementasikan suatu pendekatan sistem sebagai upaya untuk meningkatkan daya saingnya. Dalam konteks ini dibutuhkan dua hal : (1) meningkatkan integrasi vertikal agribisnis melalui pengembangan kemitraan bisnis antara pedagang input-petani-pedagang output, serta (2) meningkatkan integrasi secara regional antar produsen pada wilayah-wilayah yang memiliki tujuan pasar yang sama. Kedua usaha tersebut berguna untuk mengurangi fluktuasi harga produk dan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumberdaya dari masing-masing wilayah sentra produksi. Dalam kaitan ini, perlu dikembangkan peranan kelompok-kelompok kepentingan (stakeholders) sebagai pengendali suplay antar wilayah sentra produksi.

Page 1 of 1 | Total Record : 6


Filter by Year

2003 2003


Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi : In Press Vol 39, No 1 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi More Issue