cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
JURNAL STANDARDISASI
Published by Badan Standardisasi Nasional
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 16, No 2 (2014): Vol 16, No 2 (2014)" : 8 Documents clear
KRITERIA DESAIN SUB-RESERVOIR AIR HUJAN MENUNJANG DRAINASE RAMAH LINGKUNGAN Sarbidi, Sarbidi
JURNAL STANDARDISASI Vol 16, No 2 (2014): Vol 16, No 2 (2014)
Publisher : Badan Standardisasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) kota yang cukup dilengkapi kolam retensi berguna untuk pengendalian air larian. Air kolam retensi berguna untuk menjaga muka air tanah, tapi kelemahannya memerlukan lahan yang cukup luas dan lahan di bagian atas kolam tidak dapat dimanfaatkan untuk tempat parkir dan bangunan. Tahun 2011 dilakukan kajian subreservoir air hujan pada RTH. Tujuan mendapatkan kriteria desain subreservoir air hujan pada RTH. Sasaran adalah kriteria desain subreservoir air hujan. Kegiatan menggunakan metode deskriptif, data sekunder dan data primer. Rumusan kriteria didasarkan data primer dan data sekunder divalidasi dengan kriteria desain standar. Selanjutnya disusun matrik data, rumusan konsep kriteria, diksusi dengan tim pakar dan rumusan kriteria desain final. Hasil kajian ini yaitu: (1) desain subresevoir air hujan pada RTH harus memperhatikan sekitar 18 (delapan belas) ketentuan umum, 17 (tujuh belas) ketentuan teknis dan sekitar 10 (sepuluh) ketentuan untuk operasi dan perawatan. (2) Kriteria umum antara lain karateristik RTH dan izin pemanfaatan, intensitas air hujan, karateristik tanah dan air tanah. (3) Kriteria teknis antara lain koefisien limpasan, intensitas hujan, luas bidang tadah, debit puncak dan debit rata-rata, SNI 03–2453–2002, pedoman desain sumur bor dalam, bahan dan konstruksi, operasi-perawatan dan pemanfaatan subreservoir air hujan.
PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN PRODUK PERIKANAN UNTUK EKSPOR KE AMERIKA SERIKAT Rahmawaty, Lely; Rahayu, Winiati P; Kusumaningrum, Harsi D
JURNAL STANDARDISASI Vol 16, No 2 (2014): Vol 16, No 2 (2014)
Publisher : Badan Standardisasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat ini Indonesia mengalami peningkatan produktivitas ekspor produk perikanan dan menjadi negara nomor satu penghasil produk tuna. Peningkatan produktivitas tersebut menghadapi tantangan terbesar di era perdagangan bebas ini yaitu permasalahan keamanan pangan yang terbukti dengan tingginya kasus penolakan produk perikanan Indonesia di AS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus penolakan produk perikanan Indonesia oleh Amerika Serikat dan mengembangkan rekomendasi strategi keamanan produk perikanan Indonesia untuk ekspor ke AS. Pengumpulan data menunjukkan penolakan produk Indonesia oleh Amerika Serikat tahun 2010-2012 menunjukkan fluktuasi dan didominasi oleh produk perikanan, dengan alasan utama penolakan adalah filthy dan Salmonella. Studi kasus di perusahaan olahan tuna yang telah disertifikasi HACCP oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan untuk memperkuat data. Hasil studi kasus menunjukkan kegagalan dalam penerapan sistem HACCP karena standar, regulasi dan audit yang tidak harmonis dengan FDA. Hasil gap analisis standar dan regulasi Indonesia terhadap FDA menghasilkan rekomendasi pengembangan strategi yang terkait dengan standardisasi, akreditasi, infrastruktur dan kerjasama internasional.
EFEKTIVITAS PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN (IRTP) DI KABUPATEN CIANJUR Purba, Dreitsohn Franklyn; Nuraida, Lilis; Koswara, Sutrisno
JURNAL STANDARDISASI Vol 16, No 2 (2014): Vol 16, No 2 (2014)
Publisher : Badan Standardisasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peningkatan mutu dan keamanan pangan produksi IRTP bergantung pada efektifitas pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan IRTP oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur. Kajian ini bertujuan 1) mengidentifikasi regulasi yang dirujuk, program dan kegiatan, serta anggaran yang disediakan, 2) mengevaluasi penerapan CPPB IRT oleh IRTP, dan 3) memberikan rekomendasi. Data diperoleh dari berbagai dokumen Pemerintah Kabupaten Cianjur dan dari survei. Jumlah sampel 10% (71 IRTP), diambil dengan cara purposive sampling. Regulasi yang dirujuk cukup memadai tetapi belum lengkap, karena regulasi pokok untuk pembinaan IRTP tidak disosialisasikan seluruhnya. Pemerintah Kabupaten Cianjur belum mengembangkan regulasi mutu dan keamanan pangan IRTP. Program menghasilkan 82% IRTP memenuhi prasyarat dasar operasional, 11% belum memiliki SPP-IRT dan SPKP, dan 7% memiliki SPP-IRT tetapi tidak dapat menunjukkan SPKP-nya. Anggaran program masih kecil dan hanya difokuskan pada kegiatan penyuluhan keamanan pangan dan sertifikasi produksi pangan IRT; belum mencakup seluruh IRTP yang terdaftar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Hampir 58,94% responden IRTP telah menerapkan beberapa parameter CPPB IRT dengan nilai baik, antara lain lingkungan produksi, peralatan produksi, fasilitas dan kegiatan hygiene dan sanitasi, kebijakan terhadap kesehatan karyawan, praktik sanitasi dan hygiene, dan penyimpanan produk. Hampir 38,78% dinilai masih kurang pada parameter suplai air dan pengolahan, pengendalian hama, praktik sanitasi, serta kemasan dan pelabelan. Berdasarkan analisis, pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan IRTP di Kabupaten Cianjur dinyatakan berada pada tingkat efektivitas sedang. Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur hendaknya menggalakkan sosialisasi regulasi, menajamkan outcome program, memperbesar anggaran, dan meningkatkan mutu dan frekuensi penyuluhan, serta mengadvokasi/mendampingi IRTP.
KAJIAN STANDAR CEMARAN MIKROBA DALAM PANGAN DI INDONESIA Martoyo, Pratiwi Yuniarti; Hariyadi, Ratih Dewanti; Rahayu, Winiati P
JURNAL STANDARDISASI Vol 16, No 2 (2014): Vol 16, No 2 (2014)
Publisher : Badan Standardisasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Standar cemaran mikroba pada pangan olahan di Indonesia termuat dalam Peraturan Kepala Badan POM tahun 2009 No. HK.00.06.1.52.4011 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia Dalam Makanan dan Standar Nasional Indonesia (SNI) komoditas pangan. Dalam implementasinya, terdapat beberapa permasalahan dan kriteria yang tidak dapat dipenuhi karena terlalu ketat dan metode analisis yang tidak tersedia. Kajian ini bertujuan untuk membandingkan pemenuhan standar cemaran mikroba dalam pangan di Indonesia dan beberapa negara lain di dunia terhadap kaidah kriteria mikrobiologi pangan yang dikembangkan Codex serta mengkaji kriteria cemaran mikroba pada pangan prioritas dan memberikan rekomendasi kriteria cemaran mikroba. Pengkajian dilakukan dengan membandingkan dan menganalisis kriteria mikrobiologi Indonesia dengan 10 standar negara lain yaitu Australia dan Selandia Baru, Eropa, Filipina, Malaysia, Canada, Hong Kong, India, Jepang, Singapura dan Afrika Selatan berdasarkan Codex Principles for The Establishment and Application of Microbiological Criteria for Foods (CAC/GL 21-1997) yang sedang dalam proses revisi pada step 5/8. Studi kasus dilakukan pada beberapa jenis pangan prioritas berdasarkan permasalahan dan kriteria. Hasil kajian menunjukkan bahwa Australia dan Selandia Baru, Eropa, Canada dan Filipina telah mengikuti kriteria Codex, sementara Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Jepang, Singapura dan Afrika Selatan tidak. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa standar mikrobiologi air minum dalam kemasan, kopi instan dan pangan steril komersial perlu revisi. Untuk tujuan verifikasi proses produksi dan penerimaan lot, direkomendasikan untuk menetapkan satu batas maksimum ALT. Penetapan kriteria mikrobiologi kopi instan tidak relevan, kecuali OTA. Persyaratan bagi pangan proses steril komersial dapat dilakukan dengan pemenuhan kecukupan proses sterilisasi komersial atau uji inkubasi untuk menetapkan mikroba pembusuk.
MANFAAT KORELASI SNI-HS 2013 DALAM RANGKA MENDUKUNG PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN SNI Purwanto, Endi Hari; Tampubolon, Biatna Dulbert
JURNAL STANDARDISASI Vol 16, No 2 (2014): Vol 16, No 2 (2014)
Publisher : Badan Standardisasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertumbuhan jumlah SNI yang cepat dengan rata-rata 370 SNI per tahun terjadi dalam dua tahun terakhir. Kodefikasi Harmonize System (HS) di Indonesia sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) dilakukan revisi per 5 tahun. Perubahan tersebut mengubah seluruh sistematika korelasi SNI-HS yang telah disusun sehingga hasil korelasi SNI-HS 2007 sudah tidak mutakhir (update). Selain mengakomodasi perubahan tersebut, penyusunan korelasi ini membantu dan memudahkan pengambilan kebijakan standardisasi terkait dengan industri dan perdagangan. Penelitian ini memiliki tujuan menyusun korelasi SNI-HS yang valid sebagai alat pendukung pengembangan dan penerapan SNI di Indonesia. Untuk mendapatkan korelasi SNI-HS yang valid digunakan prinsip kesamaan jenis produk atau komoditi antara SNI dan HS yang akan dikorelasikan. Metode yang digunakan adalah dengan menyandingkan antara kode SNI dengan kode HS yang memiliki definisi produk yang sama atau mendekati kemudian korelasi SNI-HS yang dihasilkan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesesuaian/ketepatan antara produk SNI dengan produk HS meliputi: prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3. Dari 4300 SNI produk yang teridentifikasi dihasilkan 959 korelasi SNI-HS terverifikasi valid (22,3%) yang terdiri atas: 205 korelasi dengan prioritas 1, 444 korelasi dengan prioritas 2 dan 310 korelasi dengan prioritas 3. Selain itu SNI-HS bermanfaat bagi pengembangan SNI yaitu: 1) Alat identifikasi produk dengan nilai impor tinggi, 2) Alat identifikasi gap ruang lingkup SNI produk dibandingkan dengan variasi produk dalam HS melalui penyusunan PNPS, dan 3) Alat identifikasi peluang ancaman dan kekuatan melalui notifikasi masuk. Terakhir SNI-HS memberikan manfaat bagi penerapan SNI berupa: 1) Alat identifikasi kode HS dari SNI produk yang akan diwajibkan dan 2) Alat identifikasi ketersediaan LSPro dari suatu produk dengan nilai impor tinggi.
ANALISA RUANG LINGKUP NCB DAN CBTL NASIONAL DENGAN POTENSI PRODUKNYA DI INDONESIA Adinugroho, Teguh Pribadi; Isharyadi, Febrian; Kristiningrum, Ellia; Mustar, Rachman
JURNAL STANDARDISASI Vol 16, No 2 (2014): Vol 16, No 2 (2014)
Publisher : Badan Standardisasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejalan dengan tugas dan fungsi BSN, sejak tahun 2005 BSN telah mewakili Indonesia sebagai member body dalam International Electrotechnical Committee Conformity Testing and Certification System for Electrotechnical System and Component (IECEE). Sampai dengan September 2013, Indonesia telah mempunyai 2 (dua) National Certification Body (NCB) dan 2 (dua) CB Testing Laboratory (CBTL) yang telah mendapat pengakuan untuk beroperasi didalam IECEE CB Scheme, namun demikian potensi NCB dan CBTL tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh produsen produk elektroteknika yang berlokasi di Indonesia. Berdasarkan data statistik CB Test Certificate (CBTC), hingga tahun 2012 baru terdapat 4 sertifikat yang diterbitkan oleh NCB di Indonesia, padahal rata-rata terdapat 1922 sertifikat diterbitkan per tahunnya oleh NCB-NCB lain di dunia untuk produsen yang berlokasi di Indonesia. Ketersediaan NCB Nasional dengan CBTL-nya dapat memberikan manfaat meningkatkan daya saing kepada produk elektroteknika untuk ekspor karena sebagai infrastruktur untuk penilaian kesesuaian dapat mempermudah dalam mendapatkan CBTC sebagai alat akses produk elektroteknika ke pasar global. Namun demikian disisi lain terdapat keperluan biaya untuk pemeliharaan akreditasi IEC. Dengan latar belakang tersebut perlu dilakukan studi kesesuaian lingkup NCB dan CBTL Nasional dengan potensi produknya. Tujuan dari studi ini adalah menganalisa pemetaan lingkup NCB dan CBTL Nasional dengan potensi produknya. Dalam studi ini, metode yang digunakan adalah olah data sekunder secara deskriptif kualitatif membandingkan data statistik sertifikat (CBTC), jenis produk dan nilai ekspornya, serta lingkup yang ada pada NCB dan CBTL di Indonesia. Kesimpulan studi adalah lingkup pada dua NCB dan dua CBTL yang telah ada saat ini di Indonesia 56,25% tidak sesuai bila dibandingkan dengan potensi produknya, bahkan tidak tersedia lingkup untuk produk kategori TRON (IEC 60065) dan OFF (IEC 60950) yang merupakan 2 kategori terbesar nilai ekspor dan jumlah CBTC yang diterbitkan.
KETERSEDIAAN STANDAR DALAM MENDUKUNG PENERAPAN SISTEM SMART GRID DI INDONESIA Susanto, Danar Agus; Louhenapessy, Bendjamin B
JURNAL STANDARDISASI Vol 16, No 2 (2014): Vol 16, No 2 (2014)
Publisher : Badan Standardisasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Smart grid didefinisikan sebagai jaringan listrik cerdas yang dapat mengintegrasikan tindakan semua pengguna yang terhubung, seperti generator/pembangkit listrik, konsumen dan orang-orang yang melakukan keduanya dalam rangka untuk efisiensi dalam memberikan pasokan listrik yang berkelanjutan, ekonomis dan aman (IEC, 2010). Saat ini penerapan sistem smart grid sudah diuji coba di Indonesia melalui program pemerintah yaitu pilot projek sistem smart grid di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sistem ini sangat cocok dikembangkan di Indonesia dengan melihat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari sekitar 17.000 pulau besar dan kecil, di mana angka rasio elektrifikasi tahun 2012 sebesar 78% dan kapasitas listrik 76,9% berada dipulau jawa. Salah satu tantangan dalam penerapan sistem smart grid adalah terkait dengan standardisasi, smart grid tidak akan ―smart‖ jika tidak didukung oleh sebuah kerangka kerja yang standar untuk komunikasi antara perangkat. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ketersediaan standar dalam penerapan smart grid di Indonesia. Hasil penelitian ini yaitu teridentifikasi komponen dan standar (SNI, standar internasional dan standar manca negara) sistem smart grid yang terdiri dari sistem photovoltaic, sistem baterai, sistem kontrol dan Energy Management Systems (EMS), sistem komunikasi, sistem genset (biodisel) dan sistem micro hydro. Ketersediaan standar terkait dengan komponen sistem smart grid ini diharapkan dapat mendukung penerapan sistem smart grid di Indonesia.
PENERAPAN DAN KEBUTUHAN SNI PRODUK PRIORITAS UNTUK MENDUKUNG PROGRAM MP3EI Mulyono, Ary Budi; Louhenapessy, Bendjamin B
JURNAL STANDARDISASI Vol 16, No 2 (2014): Vol 16, No 2 (2014)
Publisher : Badan Standardisasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing koridor wilayah MP3EI. Potensi sumber daya alam yang terdapat pada masing-masing koridor merupakan potensi bagi peningkatan perekonomian di wilayah tersebut. Namun, beberapa produk unggulan koridor tidak dapat bersaing dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan standar di negara tujuan ekspor, misalnya kasus penolakan produk ekspor udang ke Jepang sebanyak 16,2 ton pada tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan kebutuhan pengembangan SNI produk prioritas dari 22 kegiatan ekonomi utama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan survei lapangan. Survey dilakukan ke produsen dan eksportir produk prioritas yang berada di Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Tengah, dan Maluku dengan total jumlah perusahaan adalah 54 perusahaan (sebagai responden). Metode analisis untuk penelitian ini menggunakan analisis deskritif kualitatif. Berdasarkan kriteria proritas dengan menggunakan data dokumen MP3EI, data Kawasan Pengembangan Investasi (KPI) Komite Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), data komoditas unggulan daerah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan data ekspor produk dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, didapatkan produk prioritas pada 22 kegiatan ekonomi utama (KEU) MP3EI. Dari hasil analisa diperoleh sebanyak 48% dari total responden (perusahaan) menggunakan SNI produk untuk meningkatkan mutu produk hasil usahanya. Faktor dominan penerapan SNI oleh pelaku usaha adalah permintaan pasar (sebanyak 40%). Hasil analisa juga mendapatkan sebanyak 9 % dari total responden meminta pengembangan SNI untuk produk hasil usaha karena belum tersedianya SNI. Kebutuhan standar dari pelaku usaha rata-rata untuk produk sektor perikanan dan sektor makanan dan minuman.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 2 (2014): Vol 16, No 2 (2014) Vol 16, No 3 (2014) Vol 16, No 1 (2014) Vol 15, No 3 (2013) Vol 15, No 2 (2013) Vol 15, No 1 (2013) Vol 14, No 3 (2012): Vol. 14(3) 2012 Vol 14, No 2 (2012): Vol. 14(2) 2012 Vol 14, No 1 (2012): Vol. 14(1) 2012 Vol 13, No 3 (2011): Vol. 13(3) 2011 Vol 13, No 2 (2011): Vol. 13(2) 2011 Vol 13, No 1 (2011): Vol. 13(1) 2011 Vol 12, No 3 (2010): Vol. 12(3) 2010 Vol 12, No 2 (2010): Vol. 12(2) 2010 Vol 12, No 1 (2010): Vol. 12(1) 2010 Vol 11, No 1 (2009): Vol. 11(1) 2009 Vol 9, No 2 (2007): Vol. 9(2) 2007 Vol 9, No 1 (2007): Vol. 9(1) 2007 Vol 8, No 2 (2006): Vol. 8(2) 2006 Vol 7, No 3 (2005): Vol. 7(3) 2005 Vol 7, No 2 (2005): Vol. 7(2) 2005 Vol 7, No 1 (2005): Vol 7(1) 2005 More Issue