cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
MONOGRAF
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 22 Documents
Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Maulani, Diah Gustiniati
MONOGRAF 2013: STUDI PENEGAKAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum diIndonesiaselalu menjadi objek yang menarik untuk dikaji baik pada masa Orde Lama, orde baru maupun orde yang sekarang ini sedang berjalan yang biasa disebut dengan orde reformasi. Khusus dalam penegakan hokum terhadap tindak pidana korupsi terdapat berbagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Lembaga-lemabaga tersebut diantaranya lembaga kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK).
POLITIK HUKUM PAJAK DALAM NEGARA HUKUM KESEJAHTRAAN NURMAYANI, NURMAYANI
MONOGRAF Vol 1 (2013): NEGARA HUKUM KESEJAHTRAAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti yang sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat kepada seorang raja atau penguasa
Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Negara Demokrasi Indonesia Neta, Yulia
MONOGRAF Vol 1 (2013): NEGARA HUKUM KESEJAHTRAAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Negara yang mengaku sebagai Negara yang Demokrasi merupakan kewajiban semua pihak, Negara dan warga Negaranya. Hak asasi Manusia tidak hanya berbicara mengenai hak tetapi berbicara juga mengenai kewajiban. Sebagai Negara demokrasi, Masyarakat Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui dan menjamin serta menghormati hak asasi manusia juga sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu, hak asasi dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan anggota suatu bangsa, serta warganegara. Berdasarkan hal tersebut maka Partisipasi masyarakat perlu diikut sertakan dalam Penegakan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai Negara yang Demokrasi dan juga sebagai suatu anggota perserikatan Bangsa-bangsa yang didalamnya mengandung suatu misi pengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjujung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
INTEGRASI EKONOMI DALAM KOMUNITAS EKONOMI ASEAN 2015 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDONESIA Anwar, Khaidir
MONOGRAF Vol 2 (2014): DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

INTEGRASI EKONOMI DALAM KOMUNITAS EKONOMI ASEAN 2015 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDONESIA
Sistem Hukum Pidana Progresif Sebagai Model Penegakan Hukum Di Negara Kesejahtraan Republik Indonesia maroni, maroni
MONOGRAF 2012: Wajah Hukum Dalam Realitas
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem Hukum Pidana Progresif Sebagai Model Penegakan Hukum Di Negara Kesejahtraan Republik Indonesia
Kriminalisasi Di Luar KUHP dan Implikasinya Terhadap Hukum Acara Pidana maroni, maroni
MONOGRAF 2013: STUDI PENEGAKAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kriminalisasi Di Luar KUHP dan Implikasinya Terhadap Hukum Acara Pidana
PENYADAPAN LINTAS NEGARA/KEDAULATAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Sujadmiko, Bayu
MONOGRAF 2014: DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PENYADAPAN LINTAS NEGARA/KEDAULATAN DITINJAUDARI HUKUM INTERNASIONAL
PENAMAAN PULAU SEBAGAI IDENTITAS WILAYAH DALAM SUATU NEGARA Krulinasari, Widya
MONOGRAF 2014: DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PENAMAAN PULAU SEBAGAI IDENTITAS WILAYAHDALAM SUATU NEGARA
KEBEBASAN BERAGAMA DALAM DOKUMEN HAK ASAS MANUSIA INTERNASIONAL Budiyono, Budiyono
MONOGRAF 2014: DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

KEBEBASAN BERAGAMA DALAM DOKUMEN HAK ASASMANUSIA INTERNASIONAL
MEMELIHARA ASAS PACTA SUNT SERVANDA ATAS PERJANJIAN INTERNASIONAL (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011) Ridlwan, Zulkarnain
MONOGRAF 2014: DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

MEMELIHARA ASAS PACTA SUNT SERVANDA ATASPERJANJIAN INTERNASIONAL(Telaah Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 33/PUU-IX/2011)

Page 1 of 3 | Total Record : 22