cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
MONOGRAF
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 22 Documents
 1   2   3 
Aspek Negara Hukum Kesejahteraan Dalam Politik Hukum Agraria Nasional Hamidah, Upik
MONOGRAF Vol 1 (2013): NEGARA HUKUM KESEJAHTRAAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang kemudian menjadi landasan dasar yang meletakkan politik hukum agraria nasional. Penjabaran Pasal 33 ayat (3) tersebut dielaborasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang juga merupakan bagian dari politik hukum agraria nasional.Secara garis besar, perkembangan politik hukum agraria nasional dapat diklasifikasikan menjadi dua fase, yaitu sebelum berlakunya UUPA dan sesudah berlakunya UUPA. Sebelum berlakunya UUPA hukum agraria lama bersifat dualistis, sedangkan setelah berlakunya UUPA hukum agraria disatukan dalam sebuah pengaturan yang sifatnya unifikasi dan memunculkan hak menguasai dari negara. 
STATUS HAK ATAS TANAH SEBAGAI PERSYARATAN MENDIRIKAN GEDUNG KAITANNYA DENGAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM Hamidah, Upik
MONOGRAF 2013: STUDI PENEGAKAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak perwujudan produktifitas dan jatidiri manusia, oleh karena itu penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peninngkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang funfsional, andal, berjati diri,serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan
Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Maulani, Diah Gustiniati
MONOGRAF 2013: STUDI PENEGAKAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum diIndonesiaselalu menjadi objek yang menarik untuk dikaji baik pada masa Orde Lama, orde baru maupun orde yang sekarang ini sedang berjalan yang biasa disebut dengan orde reformasi. Khusus dalam penegakan hokum terhadap tindak pidana korupsi terdapat berbagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Lembaga-lemabaga tersebut diantaranya lembaga kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK).
POLITIK HUKUM PAJAK DALAM NEGARA HUKUM KESEJAHTRAAN NURMAYANI, NURMAYANI
MONOGRAF Vol 1 (2013): NEGARA HUKUM KESEJAHTRAAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti yang sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat kepada seorang raja atau penguasa
Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Negara Demokrasi Indonesia Neta, Yulia
MONOGRAF Vol 1 (2013): NEGARA HUKUM KESEJAHTRAAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Negara yang mengaku sebagai Negara yang Demokrasi merupakan kewajiban semua pihak, Negara dan warga Negaranya. Hak asasi Manusia tidak hanya berbicara mengenai hak tetapi berbicara juga mengenai kewajiban. Sebagai Negara demokrasi, Masyarakat Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui dan menjamin serta menghormati hak asasi manusia juga sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu, hak asasi dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan anggota suatu bangsa, serta warganegara. Berdasarkan hal tersebut maka Partisipasi masyarakat perlu diikut sertakan dalam Penegakan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai Negara yang Demokrasi dan juga sebagai suatu anggota perserikatan Bangsa-bangsa yang didalamnya mengandung suatu misi pengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjujung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
INTEGRASI EKONOMI DALAM KOMUNITAS EKONOMI ASEAN 2015 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDONESIA Anwar, Khaidir
MONOGRAF Vol 2 (2014): DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

INTEGRASI EKONOMI DALAM KOMUNITAS EKONOMI ASEAN 2015 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDONESIA
PENYADAPAN LINTAS NEGARA/KEDAULATAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Sujadmiko, Bayu
MONOGRAF 2014: DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PENYADAPAN LINTAS NEGARA/KEDAULATAN DITINJAUDARI HUKUM INTERNASIONAL
JAMINAN PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM HUKUM INTERNASIONAL Muhtadi, Muhtadi
MONOGRAF 2014: DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

JAMINAN PEKERJA RUMAH TANGGADALAM HUKUM INTERNASIONAL
KEDUDUKAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Ikbal, Ikbal
MONOGRAF 2014: DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

KEDUDUKAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM)DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITERINTERNASIONAL
PENAMAAN PULAU SEBAGAI IDENTITAS WILAYAH DALAM SUATU NEGARA Krulinasari, Widya
MONOGRAF 2014: DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PENAMAAN PULAU SEBAGAI IDENTITAS WILAYAHDALAM SUATU NEGARA

Page 1 of 3 | Total Record : 22

 1   2   3 

Filter by Year

2012 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue 2015: PERKEMBANGAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL Vol 2 (2014): DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL 2014: DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL Vol 1 (2013): NEGARA HUKUM KESEJAHTRAAN 2013: STUDI PENEGAKAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM 2012: Wajah Hukum Dalam Realitas HUKUM LAUT INTERNASIONAL DALAM PERKEMBANGAN