cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
JURNAL ISTINBATH
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Other
Arjuna Subject : -
Articles 94 Documents
 1   2   3   4   5 
MADZHAB DALAM SYARI’AT ISLAM Saleh, Muhammad
JURNAL ISTINBATH Vol 8, No 2 (2011): Vol. VIII, Nomor 2, Nopember 2011
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The majority of Islamic community in this world had hold on the fatwa (advice on religious matters) of their Ulama Madzhab on their religious matters. But also they profess to others i.e., Dzahiri and Syi’ite sects. Beside that there was also some scholars of religion who took apart  from that Madzhab at all, they didn’t  follow any other advice on their religious matters teachers, but they hold on they selves opinion. Of course, it caused to uncertainty mind or confused  to Islamic Community, who had along time ago hold on to the fatwa of their Scholar opinion. So, it is better to the writer to study how was the madzhab stand on religious affair.Key Words : advice on religious matters, profess to, scholars of religion, took apart  from, stand on
Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Delik Kesusilaan Dalam Undang-undang Pornografi Wibowo, Zamhari
JURNAL ISTINBATH Vol 8, No 2 (2011): Vol. VIII, Nomor 2, Nopember 2011
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPornography Act enactment caused controversy since it was drafted to the present. Many people argue that Pornography Act could curb freedom of expression, so that contrary to the spirit of a democratic regime. However Pornography Act is an urgent need for Indonesia since pornography has become more widespread. The penal policy may give legitimacy to the criminalization of the offenses in Pornography Act that is to protect the morality of the people of Indonesia who still uphold the oriental culture. In addition, the Pornography Act also can avoid the impact of pornography that is very dangerous, especially to the children.Keyword : Penal policy, pornography, criminalization
WANITA SEBAGAI IMAM SALAT Juhaiti, Juhaiti
JURNAL ISTINBATH Vol 8, No 2 (2011): Vol. VIII, Nomor 2, Nopember 2011
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Ajaran-ajaran Islam yang telah mengangkat wanita prestise dan posisi. Namun, diskriminasi dalam aspek-aspek tertentu masih ada. Salah satu diskriminasi semacam itu adalah larangan terhadap wanita menjadi pemimpin (imam) shalat (shalat). Hadits tersebut dikutip tentang larangan tersebut adalah weake atau tidak mencukupi untuk dijadikan hujjah hukum. Sebaliknya, hal ini ditemukan dalam sejarah di mana seorang wanita diizinkan untuk menjadi pemimpin dari doa. Sejarah berdebu Dawud dan diasumsikan oleh shahih oleh Ibnu Huzaimah Kata Kunci: Islam pengajaran, Diskriminatif
Dilema Recall Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Nasef, Muhammad Imam
JURNAL ISTINBATH Vol 8, No 2 (2011): Vol. VIII, Nomor 2, Nopember 2011
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract In Indonesia “recall” is meant as a fall down or the dismissal of a member of Parliament (DPR and MPR) through the mechanism of substitution between time (PAW). Various instruments governing law concerning dismissal and shifting between the time of members of Parliament illustrated that political party has such a huge role on it. This paper discusses the recall of members of Parliament in the parliamentary perspective on Indonesia. This paper is based on a review of librarianship data with a descriptive-qualitative method. The approach used is a juridical approach. Based on the review in this paper, it can be concluded that the role of politics is more dominant than the laws and regulations in the determination of recall for members of Parliament. The leadership of a political party is the only party which can propose the dismissal. Therefore, it is reasonable when the recall among senayan politicians is regarded as a ghost or even defective democracy.Keywords : Recall, Popular Sovereignty, Political Parties, Parliamentary Law
Refleksi Ulang Masalah Poligami Zamhari, Zamhari
JURNAL ISTINBATH Vol 8, No 2 (2011): Vol. VIII, Nomor 2, Nopember 2011
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak"Poligami adalah sunnah", sering digunakan untuk meligitimasi fenomena poligami. Sebagian besar orang berpikir bahwa surat An-Nisa Ayat 2-3 adalah melakukan legitimasi poligami. Sistem poligami dilakukan oleh negara-negara paling lama sebelum kedatangan Islam. Negara-negara yang diperbolehkan poligami: Ibrani, Arab Jahiliyah, Cisilia. Sebenarnya poligami yang sesuai peran Islam adalah masyarakat transformasi. Mekanisme poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah strategi untuk meningkatkan posisi wanita dalam tradisi sang pemilik Arab di abad ke 7 DC Pada waktu itu, posisi wanita dan janda-janda di tengah masyarakat yang rendah sehingga nabi menikahi beberapa wanita. Tetapi hal yang dilakukan oleh Nabi menimbulkan keterbatasan poligami, kritik yang tak berdasar dan harus dinilai di polygami. Kata kunci : Refleksi, Keadilan, Poligami
Pidana dan Pemidanaan dalam Perundang-undangan Di Indonesia Nurjanah, Siti
JURNAL ISTINBATH Vol 8, No 2 (2011): Vol. VIII, Nomor 2, Nopember 2011
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Crime is the protection to the society and to break the laws and the theory about crime. The target of crime is: prevention (general and special), protection of society, to keep the solidarity, and compensation / balance. So, crime have to be adapted to the condition of ideologiy, yuridis and sosiology where that theory will be applied. A politics of criminal is not only thought of by the scientists of law, but also involving the people and power that criminal law order.Key Word : Crime, ptotection of society, a politic of criminal 
Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur’an Fuad, M. Fahimul
JURNAL ISTINBATH Vol 8, No 2 (2011): Vol. VIII, Nomor 2, Nopember 2011
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gender merupakan istilah yang baru dalam Islam, karena sesungguhnya gender sendiri merupakan suatu istilah yang muncul di barat pada sekitar ± tahun 1980. digunakan pertama kali pada sekelompok ilmuan wanita yang juga membahas tentang peran wanita saat itu. Islam sendiri tidak mengenal istilah gender, karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender dalam Islam. Islam mendudukkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama. Contoh konkretnya adalah Islam tidak membedakan laki-laki dan wanita dalam hal tingkatan takwa, dan surga juga tidak dikhususkan untuk laki-laki saja. Tetapi untuk laki-laki dan perempuan yang bertakwa dan beramal sholih. Islam mendudukkan wanita dan laki-laki pada tempatnya. Tak dapat dibenarkan anggapan para orientalis dan musuh Islam bahwa Islam menempatkan wanita pada derajat yang rendah atau di anggap masyarakat kelas dua. Dalam Islam, sesungguhnya wanita dimuliakan. Banyak sekali ayat Al-qur’an ataupun hadis nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat wanita. Baik sebagai ibu, anak, istri, ataupun sebagai anggota masyarakat sendiri. Tak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, akan tetapi yang membedakan keduanya adalah fungsionalnya, karena kodrat dari masing-masing. Tulisan ini akan mengulas gender dalam perspektif al-Qur’an.Kata Kunci : Kesetaraan, Gender, Al-Qur’an
KEPEMILIKAN HARTA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA (SUATU PENDEKATAN METODOLOGIS) Suhairi, Suhairi
JURNAL ISTINBATH Vol 8, No 2 (2011): Vol. VIII, Nomor 2, Nopember 2011
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jika pengajaran fiqh dilaksanakan secara konsisten, maka hak pasangan suami istri untuk mendapatkan pembagian harta perkawinana harus diperhitungkan. Dan sebagai konsekuensi prinsip keberadaan properti masyarakat, maka harta tersebut harus dibagi menjadi dua, setengah untuk kedua pasangan itu dan setengahnya lagi sebagai warisan. Dan perhitungan pembagian harta perkawinan ini harus juga dilakukan apabila terjadi perceraian atau poligami. Dengan terjadinya poligami, berarti telah terbentuk satu keluarga baru dengan istri kedua, ketiga atau keempat, selain keluarga yang telah dibentuk dengan istri pertamanya. Harta pernikahan juga harus dihitung dan dibagi pada terjadinya perceraian. Karena perceraian memiliki efek yang sama dengan kematian, yaitu memutus tali pernikahan. Perbedaannya adalah, pada kasus kematian, harta yang dibagi adalah untuk pewaris. Sementara pada terjadinya perceraian, harta hanya dibagi untuk mantan suami dan istri itu, dan anak-anak masih menjadi tanggungan kedua pasangan tersebut.
Indepedensi Direksi Dan Komisaris Pada PT Dalam Rangka Meningkatkan Penerapan Good Corporate Governance Prabowo, M. Shidqon
JURNAL ISTINBATH Vol 8, No 2 (2011): Vol. VIII, Nomor 2, Nopember 2011
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mengurai tentang tata Kelola Perusahaan (corporate governance) yakni sebuah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas. Tata kelola perusahaan adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menuntut perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan. Perhatian terhadap praktik tata kelola perusahaan di perusahaan modern telah meningkat akhir-akhir ini, terutama sejak keruntuhan perusahaan-perusahaan besar AS seperti Enron Corporation dan Worldcom. Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap masalah ini diwujudkan dengan didirikannya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada akhir tahun 2004. Dalam hal ini, good corporate governance perlu ditingkatkan untuk mengakomodir perusahaan.Kata kunci : Indepedensi Direksi, Komisaris, Good Corporate Governance
PEMBARUAN PEMIKIRAN DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN: STUDI TERHADAP PEMIKIRAN HUKUM ISLAM MUNAWIR SJADZALI SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Tobibatussaadah, Tobibatussaadah
JURNAL ISTINBATH Vol 11, No 1 (2014): Edisi Mei 2014
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinamika   masyarakat  muslim    yang       terus   berkembang mengharuskan adanya respon hukum terhadap perkembangan yang       terjadi.     Tulisan           ini    membahas              tentang            konsep pembaruan             pemikiran          Islam   dalam   perspektif   Munawir Sjadzali  dan  dampaknya  terhadap  pemikiran  hukum  Islam di Indonesia. Sadzali dipilih karena ia merupakan salah satu tokoh pembaruan di Indonesia yang meletakan hukum Islam sebagai hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman. Pembahasan  ini  penting  untuk  mengidentifikasi, memetakan dan membangun konstruk pemikiran keislaman yang berciri khas keindonesiaan. Pembangunan pemikiran keislaman yang berkarakter keindonesiaan dapat dilakukan dengan mengkaji pemikiran tokoh-tokoh Islam Indonesia. Kajian dalam tulisan ini berdasarkan data kepustakaan yang dianalisa secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Munawir Sadzali sebagai tokoh pemikir Islam mempunyai andil besar dalam melakukan pembaruan pemikiran keislaman di Indonesia. pemikiran Szdzali juga berpengaruh terhadap pemikiran Hukum Islam di Indonesia.Hukum Islam yang sebelumnya terkesan kaku dan dogmatis, berkat sentuhan pemikiran Sadzali, ia menjadi responsif dan elastis melalui kontekstualisasi dan dialogisasi antara teks dan konteks. Kata kunci : Pembaruan hukum Islam, Munawir Sjadzali

Page 1 of 10 | Total Record : 94

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2004 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2015): Edisi November 2015 Vol 12, No 1 (2015): Edisi Mei 2015 Vol 11, No 2 (2014): Edisi September 2014 Vol 11, No 1 (2014): Edisi Mei 2014 Vol 10, No 2 (2013): Edisi September 2013 Vol 10, No 1 (2013): Edisi Mei 2013 Vol 9, No 2 (2012): Vol. 9, Nomor 2, Edisi September 2012 Vol 9, No 1 (2012): Vol. 9, Nomor 1, Edisi Mei 2012 Vol 8, No 2 (2011): Vol. VIII, Nomor 2, Nopember 2011 Vol 7, No 1 (2010): Volume 7 Nomor 1 Mei 2010 Vol 1, No 2 (2004): ISTINBATH Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2004): ISTINBATH Jurnal Hukum More Issue