cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Sosioinforma
Published by Kementerian Sosial Republik Indonesia
ISSN : 24428094     EISSN : 25027913     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Sosio Informa merupakan nama baru dari Majalah Informasi Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial. Majalah Sosio Informa menyajikan tulisan hasil kajian literatur dan kajian pemikiran kritis mengenai pembangunan kesejahteraan sosial. Sosio Informa merupakan media publikasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan pihak-pihak yang menekuni bidang pembangunan kesejahteraan sosial.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 16, No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial" : 6 Documents clear
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI POLA ASUHNYA DALAM KELUARGA Astuti, Mulia
Sosio Informa Vol 16, No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini merupakan hasil hasil penelitian Pola Asuh Anak dalamKeluarga yang salah satusasarannya adalah keluarga anak yang berhadapan dengan hukum.Kajian bertujuan untukmengetahui pelaksanaan pengasuhan anak yang dilakukan orang tua atau orang tua pengganti.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus terhadap keluarga dengan anakberhadapan dengan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancaramendalamdengan orang tua atau wali, tokoh masyarakat setempat dan studi dokumentasi. Penelitiandilaksanakan pada 3 provinsi yaitu Sumatera Barat, Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) danNusa Tenggara Barat (NTB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak berhadapan dalam asuhanibu/bapak tiri, nenek,atau paman. Disamping itu keluarga tersebut kebanyakan berasal dari kelassosial ekonomi menengah ke bawah. Anak menjadi nakal atau berhadapan dengan hukum karenapengasuhan dalam keluarga yang diterima anak tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pola asuhyang baik. Sehubungan dengan hasil penelitian ini, direkomendasikan agar lembaga yang terlibat2 Informasi, Vol. 16 No. 01 Tahun 2011I. PENDAHULUANAnak adalah pewaris, penerus, dan asetyang akan mengemban tugas bangsa di masayang akan datang. Bahkan anak merupakanmodal sosial dan ekonomi suatu bangsa. Bagiorang tua, anak mempunyai nilai khusus yangpenting pula yakni penerus keturunan. Untukmenenuhi kedua aspek tersebut, diharapkananak dapat tumbuh dan berkembang sebaikbaiknya,sehingga kelak menjadi orang dewasayang sehat secara fisik, mental, dan psikososialsebagai sumber daya manusia yang berkualitas.Keluarga merupakan lingkungankehidupan yang dikenal anak untuk pertamakalinya, dan untuk seterusnya anak banyakbelajar di dalam kehidupan keluarga. Olehkarena itu peran, sikap dan perilaku orangtuadalam proses pengasuhan anak, sangat besarpengaruhnya dalam pembentukan danperkembangan kepribadian anak.Perkembangan kepribadian anak dapat dilihatantara lain dari kemandirian dan perilaku sosialanak di dalam kehidupan sehari-hari.Di dalam keluarga, orangtualah yangberperan utama dalam mengasuh, membimbingdan membantu mengarahkan anak untukmenjadi mandiri dan berperilaku sesuai dengannilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.Mengingat masa anak-anak dan remajamerupakan masa yang penting dalam prosesperkembangan fisik, mental dan psikososial, dansering dikatakan sebagai masa labil dan masihmencari identitas, maka peran orangtua sangatkrusial.Namun dalam kenyataannya, prosespengasuhan orangtua tidak selalu sesuai denganyang diharapkan dan tidaklah sesederhana yangkita bayangkan dan katakan. Pengasuhan seringdibumbui oleh berbagai hal yang tidakmendukung bagi kemandirian anak, antara lain:sikap dan perilaku orangtua yang tidak dapatmenjadi contoh bagi anak-anaknya, suasanaemosi anggota rumah tangga sehari-hari yangtidak kondusif, interaksi antara orang tua (bapakdan ibu) serta interaksi orangtua dengan anakserta anggota keluarga lainnya yang tidak baik.Dengan situasi seperti itu, maka tidak semuapola asuh orang tua terhadap anaknya efektif,akibatnya, perilaku dan kemandirian anak, tidaksesuai dengan yang diharapkan.Di pihak lain, faktor lingkungan, sepertikemajuan teknologi informasi dan globalisasi yangberkembang pesat dewasa ini sangatmempengaruhi nilai dan norma yang berlakudalam individu, keluarga, dan masyarakat. Halini dapat berakibat terjadinya berbagaipermasalahan sosial pada anak diantaranya;penyimpangan perilaku baik pada anak maupunpada orang dewasa, seperti tindak kekerasan,pencurian, pelecehan seksual, tawuran dan lainlainyang menyebabkan anak berhadapan denganhukum. Perilaku menyimpang yang biasa dikenaldalam penanganan anak nakal yang berhadapan dengan hukum menjadikan keluarga sebagaisasaran intervensi melalui bimbingan pengasuhan anak (parenting skill)Kata kunci: Anak berhadapan dengan hukum, Pola Asuh, Keluarga.
TINJAUAN ANALITIS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI ERA OTONOMI DAERAH Bahua, Mohamad Ikbal
Sosio Informa Vol 16, No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membantu masyarakat agar dapat menolong diri merekasendiri atau upaya untuk memimpin masyarakat agar belajar memimpin diri mereka sendiri, sehinggamasyarakat tersebut dapat memecahkan masalahnya sendiri sesuai dengan kemampuansumberdaya lokal yang ada dalam masyarakat tersebut. Kemiskinan merupakan sebuah kondisiyang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun nonmakanan, yang di sebut garis kemiskinan atau batas kemiskinan. Pemberdayaan Masyarakatmelalui PNPM Mandiri pada hakekatnya adalah gerakan nasional dalam wujud pembangunanberbasis masyarakat yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaanberbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.Kata Kunci: Pemberdayaan, Kemiskinan, Program PNPM Mandiri.
KEBUTUHAN PELAYANAN SOSIAL PENYANDANG CACAT Hikmawati, Eny; Rusmiyati, Chatarina
Sosio Informa Vol 16, No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang cacat tubuh pada dasarnya memiliki kemampuan dan potensi yang dapatdikembangkan agar dapat mandiri. Untuk dapat mandiri penyandang cacat memerlukan rehabilitasisosial dan untuk dapat melaksanakan rehabilitasi sosial dengan baik maka perlu diketahui kebutuhanpenyandang cacat. Informan utama dalam penelitian ini adalah kelayan dan mantan kelayan pantiyang diperkuat informasi dari pelaksana program baik unsur pimpinan, operasional maupunpenunjang yang diperoleh melalui wawancara langsung dan hasil diskusi kelompok terfokus (FGD).Hasil kajian menunjukkan bahwa penyandang cacat tubuh membutuhkan adanya pengakuan akankeberadaan mereka sebagai individu dan makluk sosial yang memiliki kemampuan dan potensiyang tidak jauh berbeda dengan orang normal. Mereka juga membutuhkan adanya pengakuandan penerimaan dari orangtua, keluarga dan masyarakat dengan kondisi kecacatannya. Selanjutnyamereka juga membutuhkan pelayanan umum/aksesibilitas yang dapat mendukung segalaaktivitasnya dan akses pekerjaan sesuai dengan kemampuannya.18 Informasi, Vol. 16 No. 01 Tahun 2011I. PENDAHULUANPenyandang cacat merupakan bagianmasyarakat Indonesia yang memilikikedudukan, hak, kewajiban dan kesempatanserta peran yang sama dalam segala aspekkehidupan maupun penghidupan seperti halnyaWNI lain. Pengakuan tersebut dikuatkan secarahukum melalui Undang-Undang Nomor 4/1997diikuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor43/1998 tentang Upaya PeningkatanKesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.Data PBB mengungkapkan 10 % daritotal populasi penduduk dunia atau sekitar 650juta adalah penyandang cacat. Laporan yangdisampaikan Bank Dunia mengungkapkansekitar 20 % dari penyandang cacat diseluruhdunia datang dari kelas ekonomi lemah. Kondisisosial penyandang cacat pada umumnya dalamkeadaan rentan baik dari aspek ekonomi,pendidikan, keterampilan maupunkemasyarakatan. Secara ekstrem bahkanmasih ada keluarga yang menyembunyikananggota keluarga yang cacat terutama dipedesaaan. Disisi lain masih ada masyarakatyang memandang dengan sebelah mataterhadap keberadaan dan kemampuan parapenyandang cacat.Penyandang cacat tubuh sebagai salahsatu penyandang masalah kesejahteraan sosialperlu mendapat perhatian agar mereka dapatmelaksanakan fungsi sosialnya. Penyandangcacat tubuh adalah mereka yang tubuhnya tidaknormal sehingga menghambat kemampuannyauntuk melaksanakan fungsi sosialnya dimasyarakat. Mereka masih bisa berpikir normal,dapat melihat, mendengar, beraktivitas danberbuat sesuatu. Sementara ada bagian-bagiantertentu dari tubuhnya yang kurang berfungsinamun ada juga bagian-bagian tubuh lain yangmasih bisa difungsikan. Penyandang cacattubuh didalam mobilitasnya secara tidaklangsung akan mengalami kesulitan dalammelakukan aktivitas. Jika dibandingkan denganorang yang normal secara fisik penyandangcacat tubuh mengalami kelemahan dalammenggerakkan tubuhnya secara optimal.Penyandang cacat tubuh secara psikis akanmengalami rasa rendah diri dan kesulitan dalammenyesuaikan diri di masyarakat, karenaperlakukan masyarakat/lingkungan sekitarberupa celaan atau belas kasihan ketikamemandang mereka.Permasalahan yang dihadapipenyandang cacat di Indonesia antara lainOleh karena itu direkomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi tentang penyandang cacat,masalah dan kebutuhannya guna menghilangkan stigma masyarakat dan meningkatkan kepedulianmasyarakat kepada penyandang cacat, perlu penyediaan aksesibilitas disetiap ruang publik dantempat kerja, perlu memperbanyak alat bantu mobilitas bagi penyandang cacat sesuai dengantingkat kecacatan, pemberian pelayanan sosial hendaknya mengacu pada kebutuhan penyandangcacat serta perlu dukungan perda sebagai bentuk perlindungan bagi penyandang cacat di setiapdaerah.Kata Kunci: Kebutuhan Pelayanan Sosial, Penyandang Cacat Tubuh
MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NAPZA MELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT Hanifah, Abu; Unayah, Nunung
Sosio Informa Vol 16, No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah telah menunjukkan beberapa hasil nyata dalam upaya pencegahan peredaran gelapnapza serta penanggulangan penyalahgunaan napza melalui pengobatan secara medis. Namundemikian jumlah penylahgunaan napza dari tahun ke tahun semakin meningkat. Oleh karena ituupaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelapnapza perlu ditingkatkan dengan melibatkan secara optimal peran serta masyarakat. Untuk itulangkah-langkah yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : (1) melakukan pertemuan dengantokoh masyarakat lokal; (2) memberi pencerahan kepada tokoh masyarakat baik formal maupuninformal mengenai peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulanganpenyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap napza yang tertuang dalam Bab III UU RINo.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Bab XII UU RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;(3) membentuk wadah dalam bentuk organisasi yang dikoordinasikan oleh BNN; (4) mendorongproses membangun kesadaran masyarakat, membangun sistem, menyusun pedoman, dan melaltih34 Informasi, Vol. 16 No. 01 Tahun 2011I. PENDAHULUANPada mulanya, narkoba atau napzamerupakan zat-zat yang sering digunakan untuktujuan medis atau kedokteran, sepertimenghilangkan rasa sakit, misalnya heroin yangditemukan oleh Hendrich Dresser pada tahun1875 (Utami,dkk;2006: 33). Heroin inidigunakan sebagai pengganti morfin untukmelakukan pembiusan. Semula, di duga tidakakan menimbulkan ketergantungan, namun baikheroin maupun morfin keduanya berasal dariopium malah menimbulkan ketergantungan yangsangat kuat. Jika zat-zat semacam inidigunakan bukan untuk keperluan medis tanpamengindahkan kaidah-kaidah medis atau dosisseharusnya dan digunakan secara tetap, padagilirannya dapat menimbulkan kerusakan fisik,mental, dan sikap hidup di masyarakat.Penggunaan yang seperti demikian disebutpenyalahgunaan napza atau drug abuse.Lebih lanjut Prini Utami mengemukakanbahwa di Indonesia, kasus penyalahgunaannapza mulai terjadi membesar pada tahun 70an,dimana pada tahun 1971 diperkirakan terdapat2.000 - 3.000 kasus ketergantungan obat diberbagai rumah sakit di Indonesia meskipun datastatistik pada waktu itu tidak memisahkanantara pengguna narkoba dengan alkohol. Untukitu pemerintah melakukan upaya penanggulanganterhadap penyalagunaan napza denganmengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 1971Tentang Pembentukan Badan yang bertugasMengkoordinasikan Penanggulangan AntarDepartemen terhadap Masalah Narkotika.Jumlah penyalahgunaan narkoba atau napzameningkat dari tahun ke tahun secara cepat.Kasusnya seperti gunung es yang mencuatkepermukaan laut, sedangkan bagian terbesar dibawahnya tidak tampak. Menurut OrganisasiKesehatan Sedunia (WHO), jika terdata satukasus, berarti ada sepuluh kasus di sekitarnya,yang tidak terdeteksi (Anonim 2007: 48 - 49).Lebih lanjut dikemukakan angka kambuh daripecandu yang pernah dirawat pada pusat-pusatterapi dan rehabilitasi adalah 60 - 70 persen .Artinya, sebagian besar pecandu akan berulangkali dirawat dan kambuh lagi. Stigma dimasyarakat yang memandang penyalahgunaannapza sebagai pelaku kejahatan menyebabkanhanya 5 – 10 persen dirawat di Rumah Sakitatau Panti. Sebagian terbesar (90 persen) beradadi keluarga, sekolah, tempat kerja, danmasyarakat, atau penjara. Itu sebabnya di kotakotabesar di Indonesia tidak ada kabupaten,kecamatan, atau bahkan kelurahan bebas daripenyalahgunaan dan peredaran gelap napza. Selaindata mengenai angka kambuh pecandu napza, jugadikemukakan mengenai tingginya angka kematian.Menurut penelitian, paling sedikit 40 orang setiaphari di Indonesia meninggal karenatenaga-tenaga masyarakat agar handal; dan (5) memberi akses agar masyarakat mudahmenghubungi atau melapor apabila diduga ada tindak pidana yang berkaitan denganpenyalahgunaan napza.Kata Kunci: Mencegah, menanggulangi, penyalahgunaan napza dan peran serta masyarakat
MODEL DESA BERKETAHANAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Suhendi, Ahmad
Sosio Informa Vol 16, No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih relatif banyakjumlahnya dan kompleks permasalahannya. Selama ini Kementerian Sosial Republik Indonesiatelah berbuat banyak, melalui Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial telahmelakukan pemberdayaan sosial di beberapa provinsi. Kegiatan yang dilakukan yaitu Model Desa/Kelurahan Berketahanan Sosial. Artinya terdapat satu desa atau kelurahan yang telah menerapkanempat dimensi ketahanan sosial masyarakat, sehingga disebut sebagai Desa/KelurahanBerketahanan Sosial. Desa/ Kelurahan Berketahanan Sosial ada yang telah memberi manfaatsecara langsung sebagai bagian dari pembangunan masyarakat desa/kelurahan setempat.Kegiatan tersebut telah mendapat apresiasi dari pemerintah kabupaten, karena dilaksanakanberdasarkan prinsip pemberdayaan sosial yang dilakukan secara bertahap seperti identifikasikebutuhan, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan rencana aksi, monitoring dan evaluasi.Kata kunci: Model, Desa Berketahanan Sosial, Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN Sitepu, Anwar
Sosio Informa Vol 16, No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah menerima gerakan kesetaraangender, hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, falsafah negara.Namun hingga sejauh ini tindak kekerasan terhadap perempuan masih kerap terjadi, terutamaterhadap perempuan rentan sosial ekonomi, termasuk perempuan pekerja migran. Ironisnya, tindakkekerasan terhadap perempuan pekerja migran tidak hanya dilakukan oleh orang lain yang tidakmemiliki hubungan keluarga dengan korban (majikan), tetapi juga dilakukan oleh keluarga sendirisebelum menjadi pekerja migran. Bagi sebagian perempuan pekerja migran, pilihan menjadi pekerjamigran sesungguhnya dimaksud sebagai jalan keluar atas penderitaan dalam keluarga. Namuntragis di tempat kerja, mereka justru masuk ke dalam perangkap kekerasan lainnya. Oleh sebabitu upaya pemberdayaan perempuan masih amat relevan bahkan sangat mendesak dilakukansecara konprehensif.Kata kunci: tindak kekerasan, perempuan, pekerja migran

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2011 2011


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 3 (2021): Sosio Informa Vol 7 No 1 (2021): Sosio Informa Vol 6, No 1 (2020): Sosio Informa Vol 5, No 3 (2019): Sosio Informa Vol 5, No 2 (2019): Sosio Informa Vol 5, No 1 (2019): Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 2 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 2 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 1 (2018): Sosio Informa Vol 4 No 1 (2018): Sosio Informa Vol 3 No 3 (2017): Sosio Informa Vol 3 No 2 (2017): Sosio Informa Vol 3 No 1 (2017): Sosio Informa Vol 2 No 3 (2016): Sosio Informa Vol 2 No 2 (2016): Sosio Informa Vol 2 No 1 (2016): SOSIO INFORMA Vol 1 No 3 (2015): Sosio Informa Vol.1.edisi 3 tahun 2015 Vol 1, No 3 (2015) Vol 1 No 2 (2015): Sosio Informa Vol 1, No 2 (2015): Sosio Informa Vol 1 No 1 (2015): Sosio Informa Vol 1, No 1 (2015): Sosio Informa Vol 19 No 3 (2014): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19, No 3 (2014) Vol 19, No 2 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 2 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19, No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 3 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 3 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 2 (2013) Vol 18 No 2 (2013): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 1 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 1 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 3 (2012) Vol 17 No 3 (2012): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 2 (2012) Vol 17 No 2 (2012): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 1 (2012): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 1 (2012): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 3 (2011): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 3 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 3 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 2 (2011): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 14 No 3 (2009): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 3 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 2 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 1 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 11, No 1 (2006): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 11 No 1 (2006): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 3 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 2 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 1 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 9 No 1 (2004): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 4 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 3 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 2 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 7 No 2 (2002): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 7 No 1 (2002): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial More Issue