cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Sosioinforma
Published by Kementerian Sosial Republik Indonesia
ISSN : 24428094     EISSN : 25027913     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Sosio Informa merupakan nama baru dari Majalah Informasi Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial. Majalah Sosio Informa menyajikan tulisan hasil kajian literatur dan kajian pemikiran kritis mengenai pembangunan kesejahteraan sosial. Sosio Informa merupakan media publikasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan pihak-pihak yang menekuni bidang pembangunan kesejahteraan sosial.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2020): Sosio Informa" : 5 Documents clear
BENTUK-BENTUK PERDAGANGAN MANUSIA DAN MASALAH PSIKOSOSIAL KORBAN Syamsuddin, Syamsuddin
Sosio Informa Vol 6, No 1 (2020): Sosio Informa
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v6i1.1928

Abstract

Perdagangan manusia melibatkan banyak bentuk pelanggaran hak asasi manusia seperti eksploitasi, kerja paksa, belenggu hutang, kekerasan dan diskriminasi. Artikel ini merupakan kajian literatur yang bertujuan untuk menggambarkan bentuk-bentuk  perdagangan manusia dalam konteks global dan Indonesia, masalah psikososial korban, serta karakteristik perdagangan manusia di Indonesia. Bentuk perdagangan manusia dapat dibedakan atas tiga bentuk, yakni berdasakan tujuan pengiriman, berdasarkan korbannya, dan  berdasarkan bentuk eksploitasinya. Setiap bentuk perdagangan mempunyai karakteristik masalah psikososial tersendiri, dan membutuhkan model penanganan tersendiri. Masalah psikososial korban meliputi kehancuran identitas diri dan nilai pribadi, ketakutan, depresi, frustasi, trauma, rasa tidak berdaya, menyalahkan diri, tekanan mental serta pelabelan dan isolasi sosial. Karakteristik korban perdagangan manusia bervariasi dilihat dari usia, pendidikan, dan faktor sosial ekonomi lainnya. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan akselerasi peningkatan program perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan dan korban yang didukung dengan sosialisasi, advokasi, dan reintegrasi. Proses ini sebaiknya dilakukan dengan menjangkau wilayah sumber (pemasok), wilayah transit, dan wilayah tujuan.
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PROGRAM DUKUNGAN KELUARGA BAGI LANJUT USIA Akbar, Muhammad
Sosio Informa Vol 6, No 1 (2020): Sosio Informa
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v6i1.1931

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah jelas membagi kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal tersebut berdampak pada pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia. Rehabilitasi sosial dasar yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat kini beralih ke rehabilitasi sosial lanjutan. Sedangkan rehabilitasi sosial dasar dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Tujuan penulisan kajian ini adalah untuk melihat implikasi dari lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 terkait peran pekerja sosial dalam Pelaksanaan Program Dukungan Keluarga bagi Lanjut Usia. Peran pekerja sosial dalam meningkatkan kompetensi dalam pengetahuan, nilai, keterampilan dibidang kelanjutusiaan, serta bagaimana membangun mitra kerja dengan pemangku kepentingan. Kesimpulan dari kajian ini adalah pelaksanaan program dukungan sosial untuk lanjut usia akan berhasil apabila pekerja sosial dapat melaksanakan perannya dengan baik. Peran pekerja sosial dalam membangun hubungan dengan berbagai pihak terkait, meningkatkan kompetensinya, mampu melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan tepat. Tepat metode dan teknik, serta tepat dalam memnafaatkan system sumber yang ada. Dan tak kalah penting adalah tepat dalam menentukan penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria. Dengan kata lain tepat sasaran. Rekomendasi dari kajian ini adalah perlunya peningkatan kapasitas pekerja sosial, dukungan dari pemerintah, serta menjaga keberlanjutan dengan jejaring yang telah dibangun.
MEMBANGUN HUBUNGAN PADA PROSES FUNDRAISING DI LEMBAGA AMIL ZAKAT Rahmalia, Meita Rizki; Machdum, Sari Viciawati
Sosio Informa Vol 6, No 1 (2020): Sosio Informa
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v6i1.1970

Abstract

Berbeda dengan organisasi profit dan sektor publik, organisasi non-profit seperti Lembaga Amil Zakat sangat bergantung pada fundraising untuk mendukung program dan mensukseskan misinya. Lembaga ini melakukan antara lain pengumpulan uang ZIS yaitu zakat, infaq dan shodaqoh. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program penghimpunan dana zakat antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan pemanfaatan dana zakat, adanya kompetisi yang kurang baik dengan lembaga lain, masalah kemisikinan yang sangat parah dan cakupan wilayah yang sangat luas. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kepercayaan donatur merupakan bagian yang sangat berpengaruh dalam fundraising. Salah satunya adalah para muzakki cenderung ragu untuk mengamalkan hartanya antara lain karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang amal dan minimnya pengetahuan tentang organisasi manajemen zakat serta pengelolaan dana zakat itu sendiri, serta kurangnya akses dan informasi. Lebih jauh lagi, terdapat satu hal yang juga sangat krusial dalam fundraising, yaitu keterampilan staf dalam membangun serta menjaga hubungan dengan donatur, karena membangun hubungan adalah hal pertama yang harus dilakukan dalam proses fundraising. Dalam menjaga hubungan dengan donatur juga dapat dilakukan dengan memberikan apresiasi secara langsung. Untuk itu diperlukan keterampilan mikro dari para staf yang diwujudkan dalam komunikasi verbal maupun non-verbal. Dapat disimpulkan bahwa keterampilan mikro memiliki peranan besar dalam sebuah proses penghimpunan dana dalam sebuah oganisasi non-profit.
STRENGTHS-PERSPECTIVE SEBAGAI PENGUATAN DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SOSIAL PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA Poluakan, Marcelino Vincentius; Raharjo, Santoso Tri; Nurwati, Nunung
Sosio Informa Vol 6, No 1 (2020): Sosio Informa
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v6i1.1775

Abstract

Strengths-Perspective merupakan salah satu pendekatan dalam pekerjaan sosial yang berfokus pada kekuatan, potensi serta sumber daya yang dimiliki oleh penyandang masalah sosial. Pada awalnya, pendekatan ini diterapkan dalam intervensi pekerjaan sosial klinis baik terhadap individu, keluarga maupun komunitas. Dalam perkembangannya, pendekatan ini mulai diterapkan dalam pengembangan kebijakan sosial di berbagai area salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Penggunaan pendekatan ini merupakan upaya untuk memperkaya dan memperkuat pendekatan yang selama ini telah digunakan seperti pendekatan Problem-Based. Tulisan ini akan mengkaji pengertian dari Strengths-Perspective serta mengidentifikasi dan mendiskusikan karakteristik Strengths-Perspective dan bagaimana Strengths-Perspective dapat memperkuat pengembangan kebijakan sosial pengentasan kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur seperti buku, artikel, dan tulisan ilmiah lain yang kredibel serta mendukung argumentasi yang ingin dibangun oleh penulis. Hasil kajian menunjukkan pendekatan Strengths-Perspective dapat memperkuat pengembangan kebijakan sosial pengentasan kemiskinan di Indonesia karena pendekatan ini memberikan beberapa penguatan dalam beberapa aspek pengembangan kebijakan sosial pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini memberikan cara pandang baru bagi stakeholder kebijakan pengentasan kemiskinan tentang orang miskin, masalah sosial kemiskinan serta kebijakan pengentasan kemiskinan. Selain itu, Strengths-Perspective dapat memperkuat outcome yang diharapkan oleh masyarakat miskin melalui kebijakan sosial pengentasan kemiskinan.
URGENSI AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL Sitepu, Anwar
Sosio Informa Vol 6, No 1 (2020): Sosio Informa
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v6i1.2124

Abstract

Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang dikenal dengan nama Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) perlu diakreditasi seperti halnya lembaga-lembaga pelayanan publik lainnya. Akreditasi LKS di Indonesia didasarkan pada Undang Undang Nomor 11 tahun 2009  Tentang Kesejahteraan Sosial  dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Akreditasi LKS. Sejalan dengan penjelasan ini, tulisan ini bertujuan untuk: (1) menguraikan makna akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial; (2) menguraikan urgensi akreditasi; dan (3) menguraikan rumus penetapan klasifikasi akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan studi dokumentasi untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Literatur dan dokumentasi yang menjadi bahan acuan meliputi aturan atau regulasi yang berkaitan dengan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial, yang didukung oleh pengalaman penulis sebagai asesor akreditasi lembaga pada tahun 2019.  Hasil kajian menunjukkan bahwa urgensi akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan social harus dimaknai sebagai upaya pemerintah dan negara menjamin keselamatan masyarakat yang terlibat dalam proses pelayanan social lembaga tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun hasil akreditasi tidak serta merta dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan atau dasar pertimbangan keputusan untuk memberi bantuan kepada LKS. Untuk itu Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial(BALKS) beserta mitra terkait perlu membuat peta LKS yang memuat informasi lengkap dan sistematis, atas jumlah, jenis  persebaran, dan hasil pelaksanaan akreditasi yang diperbaharui setiap tahun, utnuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 3 (2021): Sosio Informa Vol 7 No 1 (2021): Sosio Informa Vol 6, No 1 (2020): Sosio Informa Vol 5, No 3 (2019): Sosio Informa Vol 5, No 2 (2019): Sosio Informa Vol 5, No 1 (2019): Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 2 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 2 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 1 (2018): Sosio Informa Vol 4 No 1 (2018): Sosio Informa Vol 3 No 3 (2017): Sosio Informa Vol 3 No 2 (2017): Sosio Informa Vol 3 No 1 (2017): Sosio Informa Vol 2 No 3 (2016): Sosio Informa Vol 2 No 2 (2016): Sosio Informa Vol 2 No 1 (2016): SOSIO INFORMA Vol 1 No 3 (2015): Sosio Informa Vol.1.edisi 3 tahun 2015 Vol 1, No 3 (2015) Vol 1 No 2 (2015): Sosio Informa Vol 1, No 2 (2015): Sosio Informa Vol 1 No 1 (2015): Sosio Informa Vol 1, No 1 (2015): Sosio Informa Vol 19, No 3 (2014) Vol 19 No 3 (2014): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 2 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19, No 2 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19, No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 3 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 3 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 2 (2013): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 2 (2013) Vol 18 No 1 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 1 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 3 (2012) Vol 17 No 3 (2012): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 2 (2012): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 2 (2012) Vol 17, No 1 (2012): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 1 (2012): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 3 (2011): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 3 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 3 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 2 (2011): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 14 No 3 (2009): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 3 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 2 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 1 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 11 No 1 (2006): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 11, No 1 (2006): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 3 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 2 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 1 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 9 No 1 (2004): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 4 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 3 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 2 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 7 No 2 (2002): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 7 No 1 (2002): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial More Issue