cover
Contact Name
Adhi C. Fahadayna
Contact Email
a.fahadayna@ub.ac.id
Phone
+62341575755
Journal Mail Official
interaktif@ub.ac.id
Editorial Address
Jl. Veteran, Universitas Brawijaya, Gedung C FISIP, Lantai 3, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65145
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 20860374     EISSN : 26223295     DOI : https://doi.org/10.21776/ub.interaktif
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Interaktif is a peer-reviewed scientific journal in social and political science published by the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya (UB). Jurnal Interaktif provides platforms for lecturers, academicians, researchers, and university students regarding the publication of scientific articles. The Journal contains articles covering current issues in psychology, political science, social science, governance policies, international relations, and other relevant matters. The Journal accepts some types of research approaches, including quantitative, qualitative, experimental, meta-analytic, and literature reviews.
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 11, No 1 (2019): INTERAKTIF: Jurnal-jurnal Ilmu Sosial" : 6 Documents clear
Virtual Democracy Studi Pada Pola Komunikasi Politik Hate Speech dan Hoax Pilpres 2019 Melalui Media Sosial Pratiwi Fajriyah
Interaktif : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 11, No 1 (2019): INTERAKTIF: Jurnal-jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakJurnal ini membahas terkait dengan pola komunikasi politik dalam hate speech dan hoax melalui media sosial. Democracy virtual menjanjikan kebebasan berpartisipasi dalam ranah politik. Hal ini didukung oleh perkembangan teknologi yang pesat sehingga mampu menyajikan fenomena hate speech dan hoax. Media sosial merupakan media baru dalam mengekspresikan pendapat telah menjadi primadona dikalangan masyarakat. Sehingga penggunaan media sosial dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya. Sehingga junal ini akan menyajikan pola komunikasi politik dalam penyebarluasan pemberitaan hate speech dan hoax. Teori yang digunakan adalah komunikasi politik yang mana menyebutkan bahwa komunikasi politik memiliki power dalam melakukan persuasif terhadap pembaca melalui konten isi serta intensitas. Metode yang digunakan yakni kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Teknik analisa data menggunakan analisa media sosial dan data sekunder. Hate speech dan hoax telah mewarnai setiap proses menjelang Pilpres 2019. Bahkan sebelum masa pencalonan hingga masa kampanye pola hate speech dan hoax sudah terlihat dalam media sosial. Pola pemberitaan hate speech dan hoax dilakukan seefektif mungkin agar dapat mempengaruhi pembaca. Sehingga pembaca mampu terbawa arus pemberitaan dan mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap aktor politik. Dalam jangka panjang, hate speech dan hoax akan mempengaruhi pembaca terkait pilihan dalam Pilpres 2019. Fenomena ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dalam penyebarluasan pemberitaan sangat efekif untu mempengaruhi pembaca. Selain media sosial memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam penyebarluasan informasi, media sosial juga tidak membuthkan waktu yang lama dalam menghimpun massa.
Menguji Dasar Sosiologis Sebuah Produk Hukum(Analisis Sosiologi Hukum terhadap Perpres No. 20 Tahun 2018) Umar Sholahudin
Interaktif : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 11, No 1 (2019): INTERAKTIF: Jurnal-jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A good and functional legislation in the community, including the Perpres, is not only required to have a strong philosophical and juridical basis, but also sociological considerations. This article will examine the sociological basis of Peraturan Presiden No. 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers in Indonesia. The issuance of the Presidential Regulation needs to be looked at and critics together whether Peraturan Presiden No. 20 of 2018 has taken into account the sociological aspects, the current dynamics and adequate future projections? This consideration needs to be done to ensure that the Perpres has a parallel and adequate basis for philosophical, juridical, and sociological visibility. This sociological consideration and basic test is important, to ensure that a legal product will be implemented effectively or not? This study uses a descriptive-qualitative method using the Legal Sociology approach. The focus studied is a legal product, namely the Peraturan Presiden No. 20 of 2018. The data used is Peraturan Presiden 20 of 2018, Central Bureau of Statistics (BPS), literature review, mass media information and other sources related to support. As a result, the issuance of Perpes No. 20 of 2018, shows that besides its weak philosophical and juridical basis, it is also weak sociologically. The employment policy outlined in the Presidential Regulation clearly neglects the sociological conditions of the Indonesian people, especially Indonesian workers A good and functional legislation in the community, including the Perpres, is not only required to have a strong philosophical and juridical basis, but also sociological considerations. This article will examine the sociological basis of Peraturan Presiden No. 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers in Indonesia. The issuance of the Presidential Regulation needs to be looked at and critics together whether Peraturan Presiden No. 20 of 2018 has taken into account the sociological aspects, the current dynamics and adequate future projections? This consideration needs to be done to ensure that the Perpres has a parallel and adequate basis for philosophical, juridical, and sociological visibility. This sociological consideration and basic test is important, to ensure that a legal product will be implemented effectively or not? This study uses a descriptive-qualitative method using the Legal Sociology approach. The focus studied is a legal product, namely the Peraturan Presiden No. 20 of 2018. The data used is Peraturan Presiden 20 of 2018, Central Bureau of Statistics (BPS), literature review, mass media information and other sources related to support. As a result, the issuance of Perpes No. 20 of 2018, shows that besides its weak philosophical and juridical basis, it is also weak sociologically. The employment policy outlined in the Presidential Regulation clearly neglects the sociological conditions of the Indonesian people, especially Indonesian workers
Dapatkah Religiusitas Menyelamatkan Anggota Partai Politik dari Jeratan Korupsi? Kajian Religiusitas terhadap Sikap Korupsi Anggota Partai Politik Lusy Asa Akhrani
Interaktif : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 11, No 1 (2019): INTERAKTIF: Jurnal-jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berita perilaku korupsi anggota partai politik seringkali disajikan dalam berbagai media. Semua partai politik seolah tak dapat menghindar jeratan perilaku korupsi terlepas dari nilai dasar partai politik itu sendiri; partai nasionalis maupun agamis. Fenomena ini mendorong penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran religiusitas anggota partai politik pada sikap terhadap korupsi. Penelitian kuantitatif korelasional ini dilakukan pada 125 subyek sebagai anggota partai politik dengan memanfaatkan metode pengambilan sampel purposive sampling dimana subyek penelitian disyaratkan sebagai anggota partai politik yang aktif. Subyek penelitian berasal dari berbagai partai politik dan dari berbagai daerah. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala religiusitas milik Glock dan Stark, sedangkan skala sikap terhadap korupsi milik dirancang oleh peneliti. Uji peran dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukan terdapat peran religiusitas anggota partai politik pada sikap terhadap korupsi.
PENGARUH SOSIALISASI POLITIK OLEH KPU KABUPATEN BANGKA BARAT PERIODE 2013 – 2018 TERHADAP KESADARAN POLITIK PEMILIH DI KECAMATAN MUNTOK KABUPATEN BANGKA BARAT fany - lestari
Interaktif : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 11, No 1 (2019): INTERAKTIF: Jurnal-jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Elections are one manifestation of democracy where people participate in directly choosing their leaders and participating in determining policies that will determine which direction the country will be taken. In the period 2013 - 2018, the 2014 legislative elections, the 2014 presidential elections, the 2015 regent election and the 2017 gubernatorial elections, there was a decline in voter turn out in Muntok District, West Bangka Regency. Therefore the author wants to know how political socialization is carried out by the General Election Commission of the Regency West Bangka in its efforts to raise public political awareness that will contribute to voter turn out in elections in the end. The research was conducted with a quantitative approach with an instrument in the form of a questionnaire that will be distributed to voters in the 2019 Final Voters List in Muntok District, West Bangka Regency. Determination of the sample using cluster sampling consisting of 7 villages / kelurahan namely tanjung as many as 29 people, sungai baru as many as 13 people, sungai daeng as many as 17 people, belo laut as many as 23 people, air belo as many as 8 people, air limau as much as 4 people and air putih many as 6 people, a total sample of 100 people. Based on the results of distributing questionnaires to voters, it was concluded that the General Election Commission of West Bangka Regency had carried out political socialization that does not build adequate political awareness, only 32,5 %.
Fear of Aging: Apa yang Terjadi pada Ibu Single Parents Usia Dewasa Madya? Sukma Nurmala
Interaktif : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 11, No 1 (2019): INTERAKTIF: Jurnal-jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out the fear of aging’s image on middle-age single parent mother. The approach employed in this study was qualitative phenomenological. Samples in this study as many as three respondents, single parents mother, have children, and working. The research subjects were 3 single parent mothers who were in the span of 40-59 years. Determination of research subjects using non-probability sampling with purposive sampling technique. The techniques of collecting data is observation and interview. Forms interviews used in this study are semi-structured interview types and using non-participant observation. The validity of the data in this study using triangulation of sources. The study found that fear of loss aspect is the most prominent at single parent mothers than fear of old people, psychological concerns, and physical appearance aspect. Fear of loss aspect at middle-aged single parent mother described from the subject’s fear of loss their children, strength and health of the body and loss of self-confidence.
Gender Role in Environmental Protection in Developing Countries : Case Study Indonesia Primadiana Yunita
Interaktif : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 11, No 1 (2019): INTERAKTIF: Jurnal-jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The relationship of women in the environment is something that cannot be separated. In their daily lives the role of women tends to be closer to the environment, such as the availability of clean water, household waste management, caring for plants, horticulture, agroforestry, etc.The lack of understanding of women and the limited access of women to various information about the environment that makes women potentially contribute to damage the environment. In terms of its impact, women also become more vulnerable to pollution and environmental damage.In more extensive cases, namely climate change, women are also the most vulnerable.The problem is that various facts about the impact of climate change on women have not been accompanied by an awareness of the importance of involving women as "forgotten" parties in various discussions on climate change. This paper contains an analysis of the role of women as actors in policy making related to issues of environmental change. 

Page 1 of 1 | Total Record : 6