Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 13 No. 1 (2020)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[ALASAN ORANG MEMENUHI ATAU TIDAK MEMENUHI PERJANJIAN (KAJIAN YURIDIS EMPIRIS TERHADAP ORANG PEMENUHAN PERJANJIAN DI MALANG) ]]>
<![CDATA[Djumikasih djumikasih]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 13 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.10
<![CDATA[AbstractThis paper aims to determine the reasons why people fulfill and do not fulf ll agreements in Malang. This is an empirical juridical research using sociological approach. The results concluded that the reason why most people fulfill agreements is because every promise must be kept and that the Lord is Seer and if an agreement is not fulfi lled, it will sin and receive the sanction of the Lord. The role of basic principles is very important in the fulfi llment of agreements. Then, follow the rule of law because it viewed the agreement as a law for the parties to, as in the Civil Code. Meanwhile, the expectation is to be / be considered as a good citizen by fulfi lling the agreement, which is regulated in customary (adat) law at least be the reason why people fulfill the agreement. The reason why a person does not fulfill an agreement is due to the inability of respondents to fulfill (no money, no time, illness etc.). This shows that the factor of the respondent himself that caused him to not fulfill the agreement.AbstrakTulisan ini bertujuan untuk mengetahui alasan orang memenuhi perjanjian dan tidak memenuhi perjanjian dari 85 orang di Malang. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasilnya bahwa alasan terbanyak mengapa orang memenuhi perjanjian adalah setiap janji harus ditepati, karena Tuhan Maha Melihat sehingga jika tidak ditepati akan berdosa dan mendapat sanksi dari Tuhan. Peranan asasIlahiyah sangat penting dalam pemenuhan perjanjian. Kemudian, diikuti ketaatan hukum karena melihat perjanjian sebagai undang undang bagi para pihak, seperti yang ada dalam KUHPerdata. Sementara itu harapan menjadi/ dianggap sebagai warga masyarakat yang baik dengan memenuhi perjanjian, sebagai mana diatur dalam hukum adat paling sedikit menjadi alasan mengapa orang memenuhi perjanjian. Alasan mengapa seseorang tidak memenuhi perjanjian adalah karena ketidakmampuan responden memenuhi (tidak punya uang, tidak punya waktu, sakit dan sebagainya) sejumlah 18 (delapan belas) jawaban Hal ini menunjukkan bahwa faktor dari diri respondenlah yang menyebabkan ia tidak memenuhi perjanjian.]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN INSTRUMEN SANKSI PIDANA DALAM PENEGAKAN HAK NORMATIF PEKERJA/BURUH ]]>
<![CDATA[M. Hadi Shubhan]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 13 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.1
<![CDATA[AbstractThis study examines theories, norms and practices regarding labour criminal sanctions in industrial relations. The purpose of this research is to fi nd answers normatively and alternative praxis of legal efforts for workers / laborers to uphold normative rights that have been violated by employers by using labor criminal instruments. This is a normative legal research using statute, conceptual, and case approach. The results shows that there is a tendency, from various fi elds of law governing industrial relations which is now more functional, especially by workers/labourers whose rights are violated by employers in the fi eld of labour criminal law. It was also found that labour criminal sanctions in industrial relations have their own characteristics compared to general criminal sanctions contained in the Criminal Code and even compared to certain other criminal sanctions outside the Criminal Code. In terms of law enforcement, several labour criminal cases have been decided by the court such as the criminal union busting, where the crime does not include workers in workers’ social security and criminal wages below the minimum wage. AbstrakPenelitian hukum ini mengkaji teori, norma dan praktik mengenai sanksi pidana perburuhan dalam hubungan industrial Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban normatif dan praksis alternatif upaya hukum bagi pekerja/buruh untuk menegakkan hak-hak normatif yang telah dilanggar oleh pengusaha dengan menggunakan instrumen pidana perburuhan Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus Dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kecenderungan, dari berbagai bidang hukum yang mengatur hubungan industrial yang sekarang lebih difungsikan terutama oleh pihak pekerja/buruh yang dilanggar hak-haknya oleh pengusaha adalah bidang hukum pidana perburuhan Dalam kajian juga ditemukan bahwa sanksi pidana perburuhan dalam hubungan industrial memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan sanksi pidana umum yang ada dalam KUHP dan bahkan dibandingkan dengan sanksi pidana tertentu lainnya diluar KUHP Dalam praktik penegakan hukum dilapangan, sudah ditemukan beberapa kasus pidana perburuhan yang telah diputus oleh pengadilan seperti pidana union busting, pidana tidak mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial pekerja, dan pidana pengupahan dibawah upah minimum]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN PRINSIP DAN TANGGUNG GUGAT DALAM KONTRAK KERJA PEKERJAAN KONSTRUKSI ]]>
<![CDATA[Vincentius Gegap Widyantoro]]>;
<![CDATA[Faizal Kurniawan]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 13 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.9
<![CDATA[AbstractThe Construction Contract is a legal relationship which underlies the interactions and agreed upon stipulations of parties involved in Construction Services. Thus, it is an important instrument which ensures Construction Services can be carried out efficiently and in a timely manner. This thesis purpose are to provides the forms of legal development of principles in the Law on Construction Services as well as the fi eld of construction in general. The author has chosen this topic due to the elimination of criminal sanctions in the Law on Construction Services, shifting from the realm of criminal law to administrative law and civil law. Hence, the author will provide the forms of law enforcement developed specifi cally in the realm of civil law. The method applied is normative, with Statute Approach and Conseptual Approach. AbstrakKontrak Kerja Konstruksi adalah instrumen penting dalam Layanan Jasa Konstruksi Hal ini karena Kontrak Kerja Konstruksi menimbulkan hubungan hukum yang melandasi hubungan para pihak Dalam perkembangan jaman, berkembang juga prinsip-prinsip hukum yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi untuk mengikuti perkembangan dunia konstruksi secara universal Tujuan penulisan ini adalah untuk menghadirkan bentuk perkembangan hukum prinsip-prinsip yang tertuang dalam UU Jasa Konstruksi dan dalam dunia konstruksi secara universal Kemudian yang menarik adalah adanya penghapusan sanksi pidana dalam UU Jasa Konstruksi yang membuat pergeseran penegakan hukum Layanan Konstruksi kearah penegakan dalam koridor hukum administrasi dan dalam ranah hukum perdata Padahal dalam realitanya penegakan hukum Layanan Konstruksi lazimnya lebih mengarah kepada penegakan hukum dalam ranah pidana Maka, dalam tulisan ini penulis ingin menghadirkan bentuk perkembangan penegakan hukum khususnya dalam ranah perdata Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual]]>
<![CDATA[THE ANALYSIS OF TENDENCY ON CHOICE OF FORUM IN THE SETTLEMENT OF DISPUTE OF INTERNATIONAL TRADE AMONG ASEAN COUNTRIES ]]>
<![CDATA[A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda]]>;
<![CDATA[Kadek Januarsa Adi Sudharma]]>;
<![CDATA[Pipin Carolina BR Barus]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 13 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.2
<![CDATA[AbstrakPraktek penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Vietnam dalam sengketa of safeguard on iron or steel products secara tidak langsung terlaksana atas dasar keambiguan norma interpretasi ASEAN Charter 2008 yang menyebabkan pilihan choice of forum ASEAN sebagian besar tertuju kepada World Trade Organization Dispute Settlement Understanding (WTO DSU) tanpa melalui penyelesaian sengketa regional yang tersedia berdasar the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM) terlebih dahulu. Teori yang digunakan untuk menjawab isu hukum tersebut ialah Teori Efektivitas Hukum oleh Berl Kutchinsky. Perbedaan pengaturan statuta antara EDSM dan WTO DSU menjadi indikator penting bagi negara anggota ASEAN untuk mempertimbangkan choice of forum. Walau prosedur yang dimiliki protokol EDSM sama seperti WTO DSU, negara anggota ASEAN berpatokan pada efektivitas prosedur dalam menyelesaikan sengketa. Efektivitas tersebut dilihat dari intensitas penggunaan mekanisme tersebut, pihak-pihak yang ikut serta sebagai panel, peranan DSB dan SEOM, maupun pengaturan pendukung seperti adanya perlakuan khusus yang disediakan WTO DSU bagi negara yang kurang berkembang AbstractThe practice between Indonesia and Vietnam in disputes of safeguards on iron or steel products is indirectly implemented on the basis of ambiguity of the 2008 ASEAN Charter interpretation norms related to dispute resolution mechanisms led to the World Trade Organization Dispute Settlement Understanding (WTO DSU) without going through regional dispute resolution available based on the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM). The difference in statute arrangements between the dispute resolution mechanisms by EDSM and the WTO DSU are important indicators for ASEAN member countries to consider the choice of forum. Thus, even though the procedure by EDSM is the same as the procedure by the WTO DSU, ASEAN member countries rely on the effectiveness of the procedure. The effectiveness can be seen from the intensity of the use of the mechanism, the parties participating as a panel, the role of the DSB and SEOM, as well as the special treatment provided by the WTO DSU for less developed countries.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN TERKAIT HAK KEPEMILIKAN ]]>
<![CDATA[Athalia Saputra]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 13 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.7
<![CDATA[AbstractBinding agreements of sale and purchase are often temporary holders for fl at buyers for years. During such time, the binding purchase agreement made by the developer is standard. That is because there is still a lot to be done in the process of issuing certifi cates of ownership of fl ats, but if suddenly there is a problem with the developer, it can be dangerous for the buyer. This is because there is no proof of ownership of rights, namely the Deed of Sale and Purchase was made by the Actor of Deed of Land Research (Pejabat Pembuat Akta Tanah). This research is a normative juridical research usingdeductive methods. From various rules of law and doctrine, the results shows that Indonesia regulates the legal provisions for buyers where buyers can apply for legal remedies through courts. Regulations in Indonesia which regulate consumer protection and fl ats become a point of assistance to provide protection for all buyers of fl ats, including Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 20 of 2011 concerning Flats. AbstrakPerjanjian pengikatan jual beli seringkali menjadi pegangan yang bersifat sementara untuk para pembeli satuan rumah susun hingga bertahun-tahun. Selama ini, perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh pengembang bersifat baku. Hal tersebut dikarenakan masih banyak yang harus diselesaikan dalam proses penerbitan sertifikat hak milik satuan rumah susun, namun apabila secara tiba-tiba terjadi permasalahan pada pengembang, maka dapat membahayakan bagi pihak pembeli. Sebab belum ada bukti kepemilikan hak yaitu Akta Jual Beli dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.  Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian yuridis normative. Dalam penelitian ini digunakan metode deduktif yang berawal dari hal yang bersifat umum lalu diterapkan pada rumusan masalah dan dapat menghasilkan jawaban yang bersifat khusus dan sah. Hasilnya, Indonesia mengatur ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi para pembeli dimana pembeli dapat mengajukan upaya hukum melalui sarana peradilan hukum yang ada di Indonesia. Regulasi ini menjadi titik bantu untuk memberikan perlindungan bagi seluruh pembeli rumah susun, diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.]]>
<![CDATA[PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA TEGAKNYA CITA HUKUM (RECHTS IDEE) PANCASILA DALAM BERNEGARA ]]>
<![CDATA[Fais Yonas Bo'a]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 13 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.6
<![CDATA[AbstractAside from being a guardian of the constitution, the Constitutional Court also serves as a guardian of Pancasila by upholding Pancasila as a legal ideal (rechtsidee). The enforcement of such ideals is a progressive step of the Constitutional Court in the midst of erosion of the easiness and relevance of the ideals of Pancasila. The pursuit of Pancasila’s legal ideals is characterized by two things: fi rst, the widespread judicial review of the law due to the poor quality of the law which is certainly a refl ection of the understanding of lawmakers about the ideals of Pancasila as a guideline as well as the purpose of punishment. Second, the fragile identity of the national legal system due to the pluralism of the legal system so that there are many legal identities. As a result, Pancasila as the national legal identity is increasingly marginalized. However, through the Constitutional Court’s decision to make Pancasila a “test stoneâ€, the existence of the ideals of Pancasila is always upheld. Thus, the Constitutional Court’s decision attaches Pancasila as the ideals of national law. On the other hand, the decision of the Constitutional Court also becomes a refl ection for lawmakers in the future to pay more attention to the quality that is guided by the ideals of Pancasila. In addition, for the national legal system to be more complete so that Pancasila as the identity of the national legal system is not marginalized.AbstrakSelain sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai pengawal cita hukum (rechtsidee) Pancasila. Penegakkan cita hukum tersebut sebagai langkah progresif MK di tengah tergerusnya ekisistensi dan relevansi cita hukum Pancasila. Tergerusnya cita hukum Pancasila ditandai oleh dua hal yaitu: pertama, semakin maraknya judicial review undang-undang yang disebabkan oleh rendahnya kualitas undang-undang yang tentu menjadi cerminan rendahnya pemahaman para pembuat undang-undang tentang cita hukum Pancasila sebagai pedoman sekaligus tujuan dalam berhukum. Kedua, rapuhnya identitas sistem hukum nasional yang disebabkan oleh adanya pluralisme sistem hukum sehingga terdapat banyak identitas hukum. Akibatnya, Pancasila sebagai identitas hukum nasional semakin termarginalkan. Namun, melalui putusan MK yang senantiasa menjadikan Pancasila sebagai “batu ujiâ€, cita hukum Pancasila ditegakkan. Dengan demikian, putusan MK merekatkan Pancasila sebagai cita hukum nasional. Pada sisi lain, putusan MK juga menjadi tuntutan bagi pembuat UU agar ke depan lebih memperhatikan kualitas yang berpedoman pada cita hukum Pancasila. Terutama pula, agar sistem hukum nasional lebih utuh sehingga Pancasila sebagai identitas sistem hukum nasional tidak termarginalkan.]]>
<![CDATA[PERUMUSAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM BERBAGAI UNDANG-UNDANG ]]>
<![CDATA[Silvia Kurnia Dewi]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 13 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.8
<![CDATA[AbstractThis research addresses two main points. First, the pattern of formulating criminal liability in corporate criminal acts in various laws and regulations in Indonesia. Second, the corporate criminal liability mechanism includes legal entities and non-legal entities. This is a normative research with the aim of discovering the truth of coherence. The research uses statutory and conceptual approach. The results shows that in various laws and regulations governing corporate criminal law, there are 3 groups of legal subjects that can be held liable for criminal responsibility, namely management, management and corporation, and fi nally management and/or corporation. Each group has different consequences in applying criminal sanctions. In various laws, it is also found that there are formulations of criminal sanctions in the Act which cannot be executed/ executed. The mechanism of corporate criminal liability in various laws is also not all set clearly, even there are several laws that do not mention the mechanism of corporate criminal liability. AbstrakPenelitian ini membahas, pertama, pola perumusan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan kedua, mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi termasuk yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Penelitian hukum ini merupakan penelitian normative. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana korporasi, terdapat 3 kelompok subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu pengurus, pengurus dan korporasi, dan terakhir pengurus dan/atau korporasi Masing-masing kelompok mempunyai konsekuensi yang berbeda dalam penerapan sanksi pidana Dalam berbagai perundangan tersebut juga ditemukan bahwa terdapat rumusan sanksi pidana dalam undang-undang yang tidak dapat dijalankan/dieksekusi Mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai undang-undang tersebut juga tidak semua mengatur dengan jelas, bahkan terdapat beberapa undang-undang yang tidak menyebutkan mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi]]>
<![CDATA[KARAKTERISTIK PERJANJIAN GUARANTEED STOCK BERDASARKAN KONSEP ‘NIAT UNTUK MENCIPTAKAN HUBUNGAN HUKUM’ (Komparasi dalam Sistem Hukum Common Law dan Civil Law) ]]>
<![CDATA[Roby Agung Kurniawan]]>;
<![CDATA[Moch Najib Imanullah]]>;
<![CDATA[Al Sentot Sudarwanto]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 13 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.3
<![CDATA[AbstractThe requirements of intention to create legal relation in an agreement have been a long debate between states both in common law and civil law countries. The absence of legal rules regarding guaranteed stock makes the guaranteed stock agreement a source of legal implementation in the UK. This article purposes to know the importance of the “intention†in guaranteed stock agreement to be applied in Indonesia. This is a normative legal research using comparative approach which compares the concept of intention in a guaranteed stock agreement in the UK with the concept of intention based on Indonesian contract law. The result of this research is that fi rst, intention as a consideration which discuss about the interests of the parties and the second, intention as a fulfi llment of the consensualism principle that guarantee the validity of the implementation of guaranteed stock agreement in Indonesia.AbstrakPersyaratan mengenai ‘niat untuk menciptakan hubungan hukum’ dalam sebuah perjanjian menjadi perdebatan yang panjang antara negara dengan sistem hukum common law dengan sistem hukum civil law Tidak adanya aturan hukum mengenai guaranteed stock memposisikan perjanjian guaranteed stock sebagai sumber hukum pelaksanaannya pada saat itu di Inggris Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya ‘niat’ dalam perjanjian guaranteed stock untuk dapat diterapkan di Indonesia Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan yaitu membandingkan antara konsep ‘niat’ dalam perjanjian guaranteed stock di Inggris dengan konsep ‘niat’ berdasarkan hukum perjanjian di Indonesia Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa KUHPerdata dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang tervalidasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ada Hasil yang didapatkan yang pertama adalah ‘niat’ sebagai konsiderasi yaitu membahas mengenai kepentingan para pihak dan kedua adalah ‘niat’ sebagai pemenuhan atas asas konsensualisme guna menjamin keabsahan dari penerapan perjanjian guaranteed stock di Indonesia]]>
<![CDATA[KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM MEMBANGUN HUKUM NASIONAL BERWAWASAN MULTIKULTURAL ]]>
<![CDATA[Rossa Ilma Silfiah]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 13 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.5
<![CDATA[AbstractThe fact that the diversity of laws that develop in Indonesia is strongly infl uenced by the socio-philosophical, socio-political and socio-cultural aspects of the Indonesian people. Legal development, as a function of law, is as a social controller and as a means of social engineering demands that national law be predictive, which is able to predict the workings of the law in the future. Then a multidisciplinary comprehensive study becomes a necessity for the formation of National Law. Legal theories that are developing at the present time are very supportive towards pluralist law. ‘Urf, as a source of law and method, commonly known as al’aadat al-muhakkamah, has been used as a legal basis by the Islamic community in Indonesia together with customary (adat) law. Both are in line to dominate the legal life in Indonesia. When observed directly, most Indonesian people already have their own Scriptures while also obeying existing laws and regulations. Through the method of normative legal research and a comparative approach to law, this research focuses on the synchronization of customary law with Islamic Law, so that it will produce National Law in accordance with the law that lives in society.AbstrakFakta keragaman hukum yang berkembang di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sosio-fi losofi k, sosio-politik dan sosio-kultural bangsa Indonesia. Pembangunan hukum, sebagaimana fungsi hukum, yaitu sebagai pengendali sosial (social control) dan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering) menuntut Hukum Nasional menjadi predictiable, yang mampu memerkirakan bekerjanya hukum di masa akan datang. Maka kajian yang komprehensif multidisipliner menjadi kebutuhan bagi terbentuknya Hukum Nasional. Teori-teori hukum yang berkembang mutakhir, sangat mendukung ke arah hukum yang pluralis Urf, sebagai sumber hukum maupun metode, lazim dikenal dengan al’aadat al-muhakkamah, telah dijadikan landasan hukum oleh masyarakat Islam di Indonesia bersamaan dengan Hukum Adat. Keduanya seiring sejalan mendominasi kehidupan hukum di Indonesia. Apabila diamati secara langsung, sebagian besar masyarakat Indonesia telah mempunyai Kitab Suci masing-masing dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Melalui metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini fokus pada singkronisasi Hukum Adat dengan Hukum Islam, sehingga menghasilkan Hukum Nasional sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[URGENSI PEMISAHAN KEWENANGAN MENGADILI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM SERENTAK ]]>
<![CDATA[Dewi Cahyandari]]>;
<![CDATA[Ahmad Siboy]]>;
<![CDATA[Sudarsono Sudarsono]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 13 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.4
<![CDATA[AbstractProblems arises in the implementation of elections between the election of the President / Vice President who are no longer held separately such as previous Elections. The technical implications are related to the ability of the Constitutional Court to adjudicate disputes over the legislative and presidential elections which are certainly unbalanced with the number of justices and the limited time. This study aims to map the problems experienced by the Constitutional Court in adjudicating disputes over simultaneous election results. The research method used is normative legal research using conceptual, legislation, history and case approach. The results shows that a separation of authority is needed between the disputes over the results of the presidential / vice presidential election with disputes over the results of the DPR, DPD and DPRD elections. The separation is needed to ensure that the election dispute resolution process does not accumulate in one judicial institution and results in a decision which passes the time limit given. With the separation of authority in adjudicating disputes over the results of the presidential election and legislative elections, the Constitutional Court will only focus on adjudicating cases of outcome disputes and other institutions will also focus on prosecuting thousands of legislative electoral disputes. AbstrakTerdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan antara pemilihan Presiden/wakil Presiden yang tidak lagi digelar terpisah. Implikasi teknis berkaitan dengan kemampuan MK dalam mengadili perselisihan pemilu legislatif dan Pilpres yang tentu tidak berimbang dengan jumlah hakim konstitusi dan limitasi waktu yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan problematika yang dialami oleh MK dalam mengadili perselisihan hasil pemilu serentak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep, peraturan perundang-undangan, sejarah dan kasus. Hasilnya, diperlukan pemisahan kewenangan mengadili antara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden/wakil Presiden dengan perselisihan hasil pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD demi menjamin proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang tidak menumpuk disatu lembaga peradilan dan berakibat pada putusan yang melewati batas waktu yang diberikan. Pemisahan ini akan membuat Mahkamah Konstitusi hanya fokus mengadili perkara perselisihan hasil saja dan lembaga lain juga fokus mengadili perselisihan Pileg yang jumlahnya ribuan. ]]>
