Articles
<![CDATA[Legal protection for copyright holders of commercialized remix song cover version ]]>
<![CDATA[AAA. Ngurah Sri Rahayu Gorda]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Ketut Artami]]>;
<![CDATA[Putu Eva Ditayani Antari]]>;
<![CDATA[Kadek Januarsa Adi Sudharma]]>;
<![CDATA[Robert Vaisile Moisa]]>
<![CDATA[ Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 30 No. 1 (2022): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/ljih.v30i1.17034
<![CDATA[Copyright is legal and registered work. a copyright holder has two exclusive rights: economic and moral rights. A song or music copyright is one of the copyrights in the realm of art. However, there have been several copyright infringements in the music industry recently, and the cover version of a song is one of many. Many performers cover songs without the consent of original composers. They also sell and buy the music, which has obviously taken away the creator's economic and moral rights. As a result, legal protection for composers is required to prevent future instances of copyright infringements of music. The objective of this study is to determine the legal protection afforded to copyright holders of the commercialized version of a cover song, as well as the purposeful conclusion of the case involving the marketed version of the covered song. This research employed a normative approach based on literature. This study's technical analysis employed descriptive - qualitative methods. Two types of legal protection for songwriters constitute preventative and repressive protection, where the former is achieved by registering works held by the Directorate General of Intellectual Property Rights and undertaking public awareness campaigns emphasizing the significance of copyright recognition. Meanwhile, repressive protection is sought by filing a civil complaint, and criminal charges to the District Court. There are two options to resolve copyright issues over songs: in court or outside court, where the litigation process involves filing a case to the district court, and the non-litigation process may require negotiation.]]>
<![CDATA[LEGAL PROTECTION AGAINST SALE AND PURCHASE AGREEMENT OF BUILDING USE TITLE IN THE EVENT OF DEFAULT ]]>
<![CDATA[I Nyoman Gede Murdiana]]>;
<![CDATA[A.A.A.N Sri Rahayu Gorda]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (185.997 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2020.v09.i01.p02
<![CDATA[An agreement will not always be able to run according to the agreement of the parties. Certain conditions can be found, such as, the occurrence of various things that result in an agreement cannot be implemented, namely the buy-back right by the seller which has been agreed upon and results in losses for the buyer and on a court decision that sentences the seller to carry out the agreement seven days after the verdict, but the implementation of the sale and purchase agreement has not yet been carried out. This paper examines the legal protection for the buyer against the sale and purchase agreement for building use rights in terms of default. This type of research is a normative juridical legal research applying a case study approach and statue approach. The preventive legal protection for the buyer, namely legal protection is by requesting for irrevocable power of attorney, referred to as absolute power of attorney. Meanwhile, repressive legal protection is legal protection after the occurrence of a dispute, namely based on the consideration of a judge's decision which can provide a sense of certainty and justice to the aggrieved buyer. Suatu perjanjian tidak selamanya akan dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Kondisi tertentu dapat ditemukan terjadinya berbagai hal yang berakibat suatu perjanjian tidak dilaksanakan yaitu dengan hak membeli kembali oleh penjual yang telah disepakati dan mengakibatkan kerugian bagi pihak pembeli dan atas putusan pengadilan yang menghukum pihak penjual untuk melaksanakan perjanjian tujuh hari setelah putusan, akan tetapi pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut belum juga terlaksana. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Perlindungan hukum secara preventif bagi pihak pembeli yaitu perlindungan hukum yaitu permintaaan pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali yang disebut surat kuasa mutlak. Sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum setelah terjadinya sengketa yaitu berdasarkan pertimbangan putusan hakim yang bisa memberikan rasa kepastian dan keadilan terhadap pembeli yang dirugikan.]]>
<![CDATA[The Legal Status of Surrogacy Agreement According to Contract Law in Indonesia ]]>
<![CDATA[A.A.A.Ngr.Sri Rahayu Gorda]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Elly Sutrisni]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.694 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2019.v08.i04.p03
<![CDATA[Indonesia does not yet have specific rules regarding surrogate mother or surrogacy agreement. The purpose of this paper is to analyze the position of surrogacy agreement according to contract law in Indonesia. It is a normative legal research that raising legal issues regarding the position of surrogacy agreement according to contract law in Indonesia. The results of the study showed that according to the elements of the legality of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Criminal Code, the surrogacy agreement did not fulfill the objective conditions of the agreement that entails a null and void. Besides, the surrogacy agreement did not fulfill the elements of propriety and custom and was prohibited by the Law]]>
<![CDATA[Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bersama Untuk Mengurangi Tingkat Persaingan Usaha (Studi Merek Dupa Harum Kekeran, Kabupaten Tabanan) ]]>
<![CDATA[A.A.A. Ngurah Sri Rahayu Gorda]]>;
<![CDATA[Resti Anggreni]]>
<![CDATA[ PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 7, No 1 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Merek kolektif merupakan merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa jenis lainnya. Agar menghindari sengketa merek seperti PT. MADURANA BALI CONFESCTION yang bekerjasama dengan PT. BALILAB untuk memproduksi segala jenis pakaian dengan menggunakan merek BALILAB. Merek BALILAB diklaim hak merek milik CV. BALILAB dengan bukti Sertifikat Merek Nomor : IDM000628603, yang dikeluarkan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham Republik Indonesia, tertanggal 18 Januari 2016 untuk merek BALILAB atas nama CV. BALILAB. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang diangkat adalah merek kolektif dapat digunakan sebagai alternatif perlindungan merek guna mengurangi persaingan usaha di daerah Kabupaten Tabanan dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan merek kolektif Dupa Harum Kekeran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah Merek kolektif dapat digunakan sebagai alternatif perlindungan merek guna mengurangi persaingan usaha di daerah Kabupaten Tabanan, selain merek kolektif dapat digunakan bersama-sama dan sebagai dasar perlindungan hukum dan dapat sebagai dasar pemasaran secara Bersama-sama produk yang dihasilkan, juga dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota yang terdaftar dalam merek kolektif tersebut. Pemerintah dalam memberikan perlindungan merek kolektif Dupa Harum Kekeran sudah sangat semaksimal mungkin dan sangat memperhatikan betul akan pentingnya perlindungan merek seperti Pemerintah yang sudah memangkas birokrasi pendaftaran merek, dan pendaftaran merek kini sudah bisa menggunakan sistem online penuh. Kata Kunci : Merek Kolektif , Pelindungan Merek, dan Persaingan Usaha ]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PIHAK KONSINYOR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KONSINYASI PADA PT. DOWN TO EARTH ]]>
<![CDATA[Anak Agung Ngurah Sri Rahayu Gorda]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 1 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (249.171 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v1i2.414
<![CDATA[PT. Down To Earth adalah salah satu perusahaan yang menerapkan sistem konsinyasi di Seminyak. Sistem konsinyasi didasarkan pada kepercayaan oleh pengirim melalui perjanjian yang dibuat oleh PT. Merendah. Namun dalam kenyataannya, terkadang ada masalah yang terjadi yang mengakibatkan pelanggaran kontrak. Berdasarkan catatan, ada tiga jenis pelanggaran kontrak dicatat, yang biasanya terjadi di (pengiriman produk, faktur diterima dan produk kerugian). Ini, atter perlu diselesaikan sehingga kita bisa menjaga hubungan baik yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban sesuai kesepakatan yang sudah disepakati bersama oleh pihak-pihak stan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan akuntabilitas bagi pengirim dan pemahaman dalam menyelesaikan pelanggaran masalah kontrak. Tulisan ini ditulis dengan metode empiris dan teknik analisis data yang bersifat analitis deskriptif. Berdasarkan penelitian tentang perjanjian konsinyasi, masih banyak terjadi pelanggaran kontrak di PT. Down To Earth baik disebabkan oleh lokasi gudang yang sulit dijangkau oleh pengirim atau pengirim memiliki hubungan dekat dengan pemilik PT. Merendah. Sebagian besar pelanggaran masalah kontrak diselesaikan dengan metode non-litigasi yang merupakan negosiasi & mediasi.Kata Kunci: Perjanjian Konsinyasi, Pelanggaran Kontrak, dan Tanggung Jawab]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM MENGATUR PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI ONLINE (E-COMMERCE) ]]>
<![CDATA[Amalia Rizky]]>;
<![CDATA[A.A.A.N. Sri Rahayu Gorda]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (367.273 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v2i1.2170
<![CDATA[Peningkatan penggunaan transaksi online tersebut tentunya dipicu dari banyaknya manfaat yang dapat dirasakan oleh konsumen pengguna transaksi online, khususnya kemudahan dalam melakukan transaksi karena lebih praktis tidak perlu lagi datang ke toko/store yang biasanya dilakukan pada konsumen pada umumnya. Peningkatan penggunaan transaksi online yang demikian pesatnya tentu harus memperhatikan aspek perlindungan kepada konsumen yang menggunakan jasa transaksi online (E-Commerce).Masalah yang timbul akhir-akhir ini seperti yang diberitakan pada newsdetik.com Rabu 12 November 2018 pukul 18.05 WIB, seorang perempuan yang di tangkap Polda Metro Jaya yang melakukan penipuan secara online dengan menggunakan akun instagram bebebags21199. Penipuan tersebut dilakukan dengan cara mempromosikan barang-barang di akun tersebut lalu chatting secara pribadi antara Pelaku dan konsumen, dan setalah itu konsumen mentransfer uang seharga barang yang akan di beli, setelah konsumen mentransfer uang, pelaku tidak mengirim barang tersebut. Pada akhirnya konsumen melapor ke Polda Metro Jaya dan menagkap pelaku tersebut dan pelaku mengakui mengambil keuntungan dari penipuan dari bisnis online ini sebesar 600.000.000,- dan ancaman hukumannya 4 tahun penjara.Terhadap kasus tersebut semestinya konsumen mendapatkan perlindungan hukum secara pasti agar tidak kasus seprti di atas dan pemerintah harus berperan aktif dalam memberantas kejahatan di dalam dunia maya dalam hal transaksi online dengan cara melakukan perlindungan hukum secara preventif (pencegahan) dan pelaku usaha yang melakukan penipuan secara online disini semestinya di berikan hukuman yang tegas.Kata Kunci : Transaksi Online, Perlindungan Konsumen, Tindak Pidana, Perlindungan Hukum]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DARI ANCAMAN KEJAHATAN PERBANKAN SKIMMING MELALUI LAYANAN ELECTRONIC BANKING (STUDI KASUS DI BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR WILAYAH DENPASAR) ]]>
<![CDATA[Ketut Partha Cahyadi]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ngurah Sri Rahayu Gorda]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (125.022 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v2i2.2208
<![CDATA[Fenomena kejahatan perbankan dewasa ini semakin canggih apalagi yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi berbasis komputer dan jaringan internet. Pembobolan rekening nasabah bermodus skimming melalui fasilitas electronic banking merupakan salah satu tindak kejahatan perbankan yang dapat merugikan nasabah. Pada tanggal 10 November 2016 telah dituangkan dalam media masa online Radar Lombok dengan judul berita Kerugian Skimming BRI Rp.2,7 Milyar. Berita tersebut menjelaskan bahwa telah terjadinya kasus pembobolan rekening dengan bermodus skimming (pencurian data). Nasabah yang dirugikan dalam kasus tersebut dapat dipastikan sebanyak 515 orang. Melihat hal tersebut, pimpinan wilayah BRI Denpasar telah memastikan bahwa adanya kasus tersebut untuk ditangani dan ditindaklanjuti. Setelah ditindak lanjuti 463 orang atau sekitar 90 persen dana kerugian nasabah telah di kembalikan oleh pihak Bank dengan nilai nominal yang mencapai Rp. 1,9 Milliar. Aksi skimming yang telah dilakukan pelaku dengan memasang alat berupa skimmer dan kamera pada perangkat mesin ATM menjadikan kartu dan PIN nasabah yang melakukan transaksi dapat terbaca. Sehingga pelaku melakukan penggandaan kartu dan melakukan transaksi penarikan melalui kartu ATM palsu. Rumusan masalah yang penulis ambil berdasarkan permasalahan tesebut yaitu, (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dari ancaman kejahatan perbankan skimming di Bank Rakyat Indonesia kantor wilayah Denpasar? (2) Bagaimana upaya penyelesaian antara pihak Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan perbankan skimming?. Penelitian ini berjenis penelitian secara hukum normatif dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab, dan teori penyelesaian sengketa sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah dalam menggunakan fasilitas electronic banking di Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar yaitu melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang diatur berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta upaya penyelesaian pihak Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan perbankan skimming yaitu, pihak bank menyelesaikan kasus dengan nasabah melalui penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR) dengan proses mediasi.]]>
<![CDATA[Green Supply Chain Management and Environmental Impacts on Public Perception of Electric Vehicle in Indonesia: Model with PLS-SEM and COST APPROACH ]]>
<![CDATA[Andri Gunawan]]>;
<![CDATA[A.A.N. Oka Suryadinata Gorda]]>;
<![CDATA[A.A.N. Eddy Supriyadinatha Gorda]]>;
<![CDATA[A.A.A.N. Sri Rahayu Gorda]]>;
<![CDATA[Jonathan Jacob Paul Latupeirissa]]>
<![CDATA[ International Journal of Supply Chain Management Vol 9, No 5 (2020): International Journal of Supply Chain Management (IJSCM) ]]>
Publisher : <![CDATA[International Journal of Supply Chain Management ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract- The purpose of this study is to examine green supply chain management on electric vehicles in Indonesia. Variables in this research consisted of green supply chain, non-financial incentives by government and environmental im-pact on public perceptions of electric vehicles. The green supply chain man-agement variables in this study were the value added green supply chain man-agement and registration green supply chain management. The non-financial incentives variables in this research included the provision of public charging station and parking fee exemption. Samples from the study derived from 187 potential buyers of electric vehicles domiciled in Denpasar and Badung, Bali Province. This study adopted Structural Equation Model with SmartPLS as the analysis technique. A cost approach was also applied in this study. The appli-cation of these two methods was to provide a comprehensive understanding of policies related to electric vehicles. In line with other studies, the results of this study demonstrated that all variables had a positive effect on the public perception of electric vehicles. However, the environmental impact variable had the greatest influence at the lowest cost compared to other variables. Non-financial incentives variable exhibited a positive influence at an affordable cost than green supply chain management variable. The green supply chain management variable was confirmed to have a positive effect with the most expensive cost compared to others.]]>
<![CDATA[Implementasi Proses Jual Beli Hak atas Tanah dengan Pembiayaan Kredit Bank ]]>
<![CDATA[A. A.A Ngurah Sri Rahayu Gorda]]>;
<![CDATA[Dea Widya Karisma]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (181.779 KB)
|
DOI: 10.31004/jptam.v6i2.4620
<![CDATA[Adanya Jaminan perjanjian akan menimbulkan jaminan khusus yang berupa jaminan kebendaan yaitu hak tanggungan atau hipotik. Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Pemberian atau pembebanan hak tanggungan adalah perjanjian kebendaan yang terdiri dari rangkaian perbuatan hukum dari Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sampai dengan dilakukannya pendaftaran dengan mendapatkan sertifikat hak tanggungan dari Kantor Pertanahan. Tujuannya untuk mengetahui Hak Tanggungan merupakan jaminan karena adanya perjanjian lebih dahulu antara kreditur dengan debitur. metode penelitian dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data dengan cara inventarisasi kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum untuk memperoleh penjelasan dari seluruh permasalahan. Teknis Analisis Data menggunakan analisis deskripsi, dan kontruksi yang selanjutnya dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis yang di angkat dalam tesis ini menunjukan bahwa Implementasi Proses Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Pembiayaan Kredit Dari Bank dikaitkan dengan kasus pada putusan pengadilan nomor 635K/Pdt.G/2020 bahwa setiap transaksi yang berkaitan dengan jual beli hak atas tanah dalam pembiayaan kredit bank harus melalui pengecekan secara pasti dan kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur sepakat mengikatkan diri secara bersama sama dalam perjanjian kredit dan dengan legalitas yang jelas. Sehingga keamanan jaminan debitur dapat terjaga guna menghindari permasalahan hukum seperti kasus yang ada dalam putusan pengadilan nomor 635K/Pdt.G/2020.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PROSES BALIK NAMA SERTIPIKAT HAK MILIK DALAM JUAL BELI TANAH ]]>
<![CDATA[I Wayan Risky Widnyana]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 7 No 1 (2022): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47329/aktualjustice.v7i1.876
<![CDATA[Land has a very important role for human life because everyone needs land during life until death. Land in Indonesia has a very important role to support life in society. The need for land will increase along with the growth of the population, all of whom need land to live and continue their lives, therefore there are more and more processes of buying and selling land, but in the process of buying and selling land there is still a breach of contract in the sale and purchase agreement. after the sale and purchase process should proceed to the land registration process to obtain a certificate, but this has not been done. The importance of registering land that has changed ownership so that the plot of land has legal certainty and avoids a dispute.]]>
