cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
IJTIHAD
Published by Universitas Darussalam Gontor
ISSN : 19074514     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Ijtihad is a scientific journal of Law and Islamic Economics, both in literature study and also on field research. Is published twice a year as a means of developing a scientific ethos in academic circles of the Faculty of Sharia, especially UNIDA, and the readers in general. The editors receive scientific articles and research reports, which are in accordance with the nature of law and Islamic economics journals.
Arjuna Subject : -
Articles 246 Documents
 1   2   3   4   5 
HARMONIZATION OF SHARIAH RULINGS IN ISLAMIC FINANCE:AN ANALYSIS Hakim, Rahmat
IJTIHAD Vol 7, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pesatnya perkembangan ekonomi Islam diseluruh dunia dewasa ini cukup menggembirakan. Hal ini dapat. Hal ini terbukti dengan meningkatnya inovasi produk- produk perbankan Islam, institusi – institusi ekonomi Islam, baik dari segi lembaga pelaksana, regulator, dan juga lembaga-lembaga pendidikan ekonomi Islam. Namun, terdapat beberapa problem dalam proses perkembangan Ekonomi Islam meliputi perbedaan pendapat dalam ijtihad dan fatwa dalam penentuan hukum suatu kontrak yang pada akhirnya menimbulkan kontroversi diantara Negara- negara Muslim. Sehingga berdampak pada tersendatnya laju perkembangan Ekonomi Islam dunia secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tentang upaya harmonisasi tentang ijtihad dalam penentuan hukum akad suatu produk yang dilakukan oleh beberapa Ekonom Islam guna mendapatkan suatu problem-solving mengenai per- bedaan pendapat dalam penentuan hukum suatu produk atau akad. Berdasarkan hasil penelitian ini, institutsi – institusi ekonomi Islam yang mempunyai fungsi sebagai regulator untuk lembaga-lembaga ekonomi Islam mem- punyai peran yang signifikan dalam upaya harmonisasi, namun peneliti berkesimpulan bahwa harmonisasi akan sulit terwujud dikarenakana perbedaan tempat dan madzhab yang terdapat dalam Negara-negara Islam.
PENGARUH ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI DALAM PELAPORAN KEUANGAN PADA ENTITAS PUBLIK DI INDONESIA Maharani, Shinta
IJTIHAD Vol 7, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh etika bisnis melalui penipuan Islam dalam pelaporan keuangan. Etika bisnis Islam diharapkan dapat menurunkan niat kecurangan dalam pelaporan keuangan. Penelitian ini mencoba untuk mendapatkan hubungan kausal antara variabel eksogen dan endogen yang terlibat. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data. Unit analisis adalah entitas publik. Populasi penelitian adalah433 entitas dan sampel penelitian sebanyak 112 entitas. Responden dalam penelitian ini adalah 112 manajer keuangan dengan lokasi penelitian di badan publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis jalur dengan paket program dari SPSS. Hasil penelitian ini memberikan makna bagi Bapeppam dan Bursa Efek Indonesia. Studi ini menemukan bahwa etika bisnis Islam memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap penipuan dalam pelaporan keuangan di badan publik di Indonesia. Dari temuan penelitian ini, disarankan untuk menambahkan model penelitian yang lebih komprehensif dengan menambahkan lebih banyak variabel (misalnya psikologi atau aspek-aspek perilaku sosial) dan untuk mengembangkan penelitian pada lembaga pemerintah atau di negara lain.
THE PERFOMANCE MEASURES OF SELECTED MALAYSIAN AND INDONESIAN Islamic Banks based on the Maqasid al-Shari’ah Approach Jazil, Thuba; -, Syahruddin
IJTIHAD Vol 7, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebanyakan pengukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja bank syariah saat ini masih menerapkan tolak ukur konvensional. Makalah ini menggunakan pendekatan PMMS langkah-langkah kinerja yang dipilih tiga bank Islam Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Mega Syariah (BMS) dan juga memilih tiga bank Islam Malaysia yaitu RHB bank Islam (RHBiB) , CIMB Bank Islam (CIMBiB) dan Bank Islam (BIS) selama periode 2007-2011.The bank dievaluasi dan peringkat pada tiga tingkatan berdasarkan mereka: 1) rasio kinerja, 2) indikator kinerja dan 3) indeks maqashid keseluruhan. Berdasarkan hasil indeks maqasid, itu jelas menunjukkan bahwa BMI menjadi nyata dari kinerja tertimbang tertinggi. Oleh karena itu, menurut indeks maqashid, kinerja tertinggi tidak lebih dari 35%. Selanjutnya, terendah adalah 17,18% terjadi di CIMBiB. Dengan demikian, berdasarkan hasil ini, bank-bank Islam didorong untuk meninjau kembali tujuan dan ukuran kinerja IB berdasarkan maqashid as- syariah framework.
CORPORATESOCIAL RESPONSISBILITY DALAM PERSPEKTIF ISLAM Lahuri, Setiawan bin
IJTIHAD Vol 7, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan, antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada. Sebuah perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga domain: a, Pelaku-Pelaku Organisasi, meliputi: Hubungan Perusahaan dengan Pekerja, Hubungan Pekerja dengan Perusahaan, Hubungan Perusahaan dan Pelaku Usaha Lain; distributor, konsumen, pesaing, b. Lingkungan Hidup atau alam semesta, dan c. Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Beberapa prinsip Islam dalam menjalankan bisnis yang berkaitan dengan CSR: Menjaga lingkungan dan melestarikannya, Upaya untuk menghapus kemiskinan, Mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih daripada sesuatu yang secara moral kotor, walaupun mendatangkan keuntungan yang lebih besar, serta jujur dan amanah.
PERINDUSTRIAN DALAM PANDANGAN ISLAM Kamaluddin, Imam
IJTIHAD Vol 7, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bekerja keras adalah cara yang paling efektif untuk memperoleh rahmat Allah, begitulah Rasulullah SAW mengajarkan sejak empat belas abad yang lalu. Industri adalah salah satu manifestasi dari kerja keras. Dan industri adalah cabang ekonomi yang tingkat perkembangan produktivitasnya lebih cepat dari perkembangan tingkat produktivitas keseluruhan cabang ekonomi. Maka peranannya dalam menciptakan produksi dan mencipta- kan lapangan kerja tentu lebih besar dari keseluruhan cabang ekonomi.Namun, disamping peranannya yang sangat besar terhadap kemajuan sebuah Negara, industry dituduh sebagai penyebab menurunnya nasionalisme sebauah bangsa, industry juga dituduh merugikan sektor pertanian yang karena industrialisasi ribuan hektar lahan pertanian beralih fungsi menjadi sentra-sentra industry. Benarkah tuduhan-tuduhan tersebut? Dan bagaimanakah pandangan Islam terhadap industry dan hubungan industry dengan nasionalisme dan pertanian?Industry sangat dianjurkan dalam Islam, karena industry adalah manifestasi dari kerja keras yang sangat dianjurkan oleh Islam. Usaha industry adalah salah satu bentuk pekerjaan yang sangat dihormati dalam Islam. Namun dalam berindustri, seorang muslim harus menepati aturan-aturan Islam, agar tidak menyimpang dari tujuan Islam. Lima prinsip seorang muslim dalam aktifitas ekonominya, yaitu: tauhid uluhiyyah, tauhid rububiyah, istikhlaf, tazkiyatu l nafs dan al-falah.Dalam kaitannya dengan nasionalisme, Islam mengatur bahwa industry yang menyangkut kepentingan negara dan orang banyak, maka industry tersebut harus dimiliki orang banyak dan tidak boleh dimilki pribadi bahkan hak yang diberikan Negara kepada swasta untuk bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat ditarik kembali dan kembali dikuasai Negara untuk kepentingan masyarakat jika perusahaan swasta tersebut merugikan masyarakat. Begitu juga petanian yang men- jamin pangan masyarakat, maka Negara bertanggungjawab atas keberhasilan dunia pertanian. Tidak boleh ada yang dirugikan, baik pertanian maupun industry, keduanya bisa berjalan bersama dan saling mendukung.
DEKONSTRUKSI SYARI’AH DALAM PERNIKAHAN MUSLIMAH DENGAN NON-MUSLIM Armayanto, Harda; Ulfa, Maria
IJTIHAD Vol 7, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tidak dipungkiri, Syariah Islam merupakan tujuan kritik para liberalis agama, bahkan kalau bisa di- dekonstruksi, dihancurkan, untuk dibangun kembali syariah yang baru yang sesuai dengan selera mereka. Salah satu yang diserang yaitu pernikahan Muslimah dengan non- Muslim. Dalam masalah ini, para liberalis menghalalkan-nya dengan tidak ada nash yang jelas (sharîh) dan tegas (qath’i) dalam al-Qur’an yang melarang pernikahan jenis ini. Pelarangan nikah campur hanya soal ijtihadi yang dianggap ketinggalan zaman. Sehingga perlu menganalisis, mengkritik, dan menjawab tuduhan para liberalis agama di atas agar segalanya menjadi jelas dan proporsional. Analis dimulai dengan merujuk ayat-ayat al-Qur’an dan hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan pernikahan beda agama ini disertai dengan tafsir dan keterangan dari para ulama terdahulu. Hal ini sebagai jawaban sekaligus kritik terhadap su’udzhon kalangan liberalis terhadap hukum pelarangan pernikahan campur yang dianggap tidak memiliki dasar yang kuat dalam agama.
MENELISIK KONSEP RIBAWI DALAM TEORI TIME VALUE OF MONEY STUDI KOMPARASI ANTARA M. ANAS AL ZARQA DAN M. AKRAM KHAN Umam, Khoirul
IJTIHAD Vol 7, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Riba menjadi ruh perekonomian ekonomi konven- sional. Dalam sistem keuangan konvensional, riba bahkan menjadi basis filosofis dari alat analisis investasi keuangan. Time value of money merupakan landasan filosofis dari metode analisa investasi yang mengharuskan hasil positif dari suatu investasi. Namun demikian, apakah metode analisis investasi ini tidak bisa dipakai untuk investasi riil yang tidak mengandung riba atau apakah tidak boleh jika investor menginginkan hasil positif dari suatu investasi? Makalah ini membahas perdebatan Anas Al-Zarqa dan M. Akram Khan dalam hal ini. Anas Zarqa melihat tidak ada permasalahan dalam menggunakan metode diskonto untuk suatu investasi, selama investasi tersebut tidak bertentangan dengan Syariah. Adapun Akram Khan melihat metode ini dapat mengantarkan dan menyubur- kan praktek ribawi dalam sistem investasi. Untuk itu, Akram Khan menawarkan metode analisa investasi yang disebut Investible Surplus Method (ISM). Makalah ini menyimpulkan bahwa time value of money secara konsep- tual adalah ribawi dan tentunya tidak dapat diterima. Hal ini karena konsep time value of money mengesampingkan hasil impas dan minus dari suatu investasi. Anas Zarqa setuju bahwa investasi dalam Islam dapat menghasilkan nilai positif, impas, dan negatif. Namun demikian, meng- gunakan metode diskonto untuk menghitung dan mem- pertimbangkan suatu investasi riil yang tidak mengandung unsur riba tentu tidak bisa dikategorikan masuk dalam riba.
METODOLOGIISTINBATH MUHAMMADIYAH DAN NU: (KAJIAN PERBANDINGAN MAJELIS TARJIH DAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL) Jamal, Mulyono; Aziz, Muhammad Abdul
IJTIHAD Vol 7, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Friksi antara simpatisan Muhammadiyah dan NU, terutama di level masyarakat akar rumput, adalah kenyata- an yang diakui hampir oleh semua simpatisannya. Memang di dasawarsa terakhir ini, fenomena itu kian pudar. Namun, jika tidak disikapi dengan bijak, bukan mustahil ia justru menjadi bom waktu yang kapan saja ledakannya akan mengguncang ketentraman masyarakat. Yang menarik untuk dicermati adalah bahwa hampir sebagian besar perbedaan pemikiran antara keduanya, di mana ia menjadi penyebab utama friksi di atas, adalah berada di tataran al-umur al-far’iyyah, alias permasalahan cabang, bukan permasalahan pokok (al-umur al-ushuliyyah). Padahal, model perbedaan semacam itu adalah hal wajar dan Rasulullah SAW sendiri sudah mengikrarkan ke- beradaannya; ikhtilafu ummati rahmah. Tulisan ini mencoba untuk memformulasikan bentuk sesungguhnya dari dua pemikiran organisasi agama terbesar di Indonesia tersebut. Dengan memahami beberapa bilik persamaan (wajhu al- ittifaq) dan perbedaan (wajhu al-ikhtilaf) pemikiran antara Majelis Tarjih yang dalam hal ini mewakili Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail yang masih anak struktural NU, maka diharapkan berkontribusi dalam menjaga eratnya tali kerukunan di antara umat Islam di Indonesia.
Pengembangan Kurikulum Ekonomi Islam di Indonesia Lahuri, Setiawan bin
IJTIHAD Vol 9, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (999.983 KB) | DOI: 10.21111/ijtihad.v9i2.2534

Abstract

Sudah lebih seperempat abad perjalanan pembumian ekonomi Islam di tanah air Indonesia. Selama itu pula berbagai pakar dan ahli yang memiliki konsentrasi tentang ilmu ekonomi syariah berupaya menyusun merakitdan mengembangkan kurikulum formal yang bisa dijadikan panduan dalam pengajaran disipli ini di lembaga-lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi. Tumbuh pesatnya industri perbankan syariah menuntut terseduaya sumberdaya manusia yang mampu memahami prinsip dasar iqtishad Islami dan handal dalam menjalanan sistem dan pengelilaan lembaga keuangan syariah sehingga dapat berkompetensi dengan perbankan lainnya. Untuk itu menjadi kewajiban bagi pengajar dosen, dan guru besar yang sejak awal sudah menitik beratkan pada kajian ekonomi syariah untuk senantiasa mengembangkan bentuk kurikulum yang ideal dan sesuai dengan perkembangan zaman yang serba cepat. Dengan demikian para laumnus ekonomi syariah yang handal dan piawai dapat dilahirkan dan siap menjadi praktisi perbankan syariah yang tangguh menghadapi segala tantanan kehidupan termasuk di dalamnya tentang arus globalisasi.
Orang Yang Hilang Ghozali, Muhammad
IJTIHAD Vol 9, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (966.165 KB) | DOI: 10.21111/ijtihad.v9i2.2520

Abstract

Pengalihan hak milik tanpa memiliki kehendak atau ikjtiar tapi hak milik tadi mengikuti keadaan dan kenyataan, yang termasuk pengalihan hak milik tanpa ikhtiar adalah pengalihan karena orang yang menjadi pemiliknya meninggal dunia. Pengalihan yang demikian ini tidak memerlukan adanya kerelaan pihak yang menerima, dalam artian para ahli waris dalam menerima pengalihan hak atas harta waris tidak diperlukan kerelaannya.Mendudukkan orang yang hilang itu dalam posisi sebagai ahli waris berarti membicarakan orang ynag hilang itu akan mendapatkan hak baru yaitu hak waris. Tetapi menurut penulis tidaklah mendapatkan hak baru tetapi melestarikan hak lama yang secara kebetulan saya ada dalam kasus mafquud sebagaimana para jumhur berpendapat kecuali dari kalangan Hanafi. Walaupun demikian dalam penggunaan istishab adalah menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada dan meniadakan sesuatu yang memang tiada sampai ada bukti yang merubah kedudukan jumhur ulama menggunakan istishab dengan menganggap status hidup yang ada sebelumnya harus diberlakukan padanya, oleh karena itu orang hilang atau madquud tetap dinyatakan hidup.

Page 1 of 25 | Total Record : 246

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 1 (2023): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 16 No. 2 (2022): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 16 No. 1 (2022): Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 15 No. 2 (2021): IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 15 No. 1 (2021) Vol. 14 No. 2 (2020) Vol. 14 No. 1 (2020) Vol 13, No 2 (2019) Vol. 13 No. 2 (2019) Vol. 13 No. 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi Vol 13, No 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi Vol 12, No 2 (2018) Vol. 12 No. 2 (2018) Vol. 12 No. 1 (2018) Vol 12, No 1 (2018) Vol 11, No 2 (2017) Vol. 11 No. 2 (2017) Vol 11, No 1 (2017) Vol. 11 No. 1 (2017) Vol 10, No 2 (2016) Vol. 10 No. 2 (2016) Vol 10, No 2 (2016) Vol 10, No 1 (2016) Vol 9, No 2 (2015) Vol. 9 No. 2 (2015) Vol. 9 No. 1 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol. 8 No. 2 (2014) Vol 8, No 2 (2014) Vol 8, No 1 (2014) Vol. 8 No. 1 (2014) Vol. 7 No. 2 (2013) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 6 No. 2 (2012) More Issue