cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
IJTIHAD
Published by Universitas Darussalam Gontor
ISSN : 19074514     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Ijtihad is a scientific journal of Law and Islamic Economics, both in literature study and also on field research. Is published twice a year as a means of developing a scientific ethos in academic circles of the Faculty of Sharia, especially UNIDA, and the readers in general. The editors receive scientific articles and research reports, which are in accordance with the nature of law and Islamic economics journals.
Arjuna Subject : -
Articles 246 Documents
 1   2   3   4   5 
KONSEP MASLAHAH DAN MAFSADAH SEBAGAI ASAS PEMIKIRAN MAQĀSID SYARIAH: SATU ANALISIS Syarif, Akbar; Ahmad, Ridzwan Bin
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 10, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v10i1.1240

Abstract

Maqāsid Syarîah merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sandaran utama oleh para ulama ketika menangani permasalahan hukum Islam. Karena Maqāsid Syarîah itu bermaksud mencapai kebaikan (maslahah) dan menolak keburukan (mafsadah), sehingga dapat difahami bahwa kedua konsep tersebut merupakan asas dari konsep Maqāsid Syarîah. Pembahasan tentang konsep maslahah banyak mendapat perhatian para ulama usul sedangkan konsep mafsadah masih jarang yang membahasnya secara terpisah. Walaupun pembahasan konsep mafsadah jarang dijelaskan secara terpisah, namun tidak bermaksud konsep tersebut tidak wujud dalam pembahasan ulama. Hal tersebut karena ketika ulama membahas konsep maslahah dalam Istinbat hukum pada saat yang sama mereka membahas konsep mafsadah bersama dengan konsep maslahah. Tulisan ini akan coba menjelaskan pandangan ulama Usul tentang kedua konsep tersebut serta hubungannya sebagai asas pemikiran Maqāsid Syarîah.
KONSEP MASLAHAH DAN MAFSADAH SEBAGAI ASAS PEMIKIRAN MAQÄ€SID SYARIAH: SATU ANALISIS Syarif, Akbar; Ahmad, Ridzwan bin
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 10, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.098 KB) | DOI: 10.21111/ijtihad.v10i2.1241

Abstract

Maq?sid Syarîah merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sandaran utama oleh para ulama ketika menangani permasalahan hukum Islam. Karena Maq?sid Syarîah itu bermaksud mencapai kebaikan (maslahah) dan menolak keburukan (mafsadah), sehingga dapat difahami bahwa kedua konsep tersebut merupakan asas dari konsep Maq?sid Syarîah. Pembahasan tentang konsep maslahah banyak mendapat perhatian para ulama usul sedangkan konsep mafsadah masih jarang yang membahasnya secara terpisah. Walaupun pembahasan konsep mafsadah jarang dijelaskan secara terpisah, namun tidak bermaksud konsep tersebut tidak wujud dalam pembahasan ulama. Hal tersebut karena ketika ulama membahas konsep maslahah dalam Istinbat hukum pada saat yang sama mereka membahas konsep mafsadah bersama dengan konsep maslahah. Tulisan ini akan coba menjelaskan pandangan ulama Usul tentang kedua konsep tersebut serta hubungannya sebagai asas pemikiran Maq?sid Syarîah.
KONSEP AL-IQTHA’ DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN REDISTRIBUSI TANAH DI INDONESIA (Studi Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013) Famulia, Ledy
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 10, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v10i2.1242

Abstract

Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform (ditetapkan sebagai lahan pertanian) yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Di Indonesia, proses redistribusi tersebut diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Namun, dalam perkembangan praktiknya, undang-undang tersebut justru tidak sejalan dengan amanah konstitusi (UUD 1945). Bentuk redistribusi tanah kepada petani seperti tertera pada pasal 59 undang-undang tersebut menunjukkan tidak adanya upaya negara melakukan redistribusi tanah untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebutlah yang mendorong berbagai pihak mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 11 Oktober 2013, yang menghasilkan putusan dengan nomor 87/PUU-XI/2013. Penulis melihat permasalahan dalam materi muatan undang-undang tersebut harus diteliti lebih lanjut, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga Penulis tertarik untuk meneliti hasil putusan Mahkamah Konstitusi dengan melihat relevansinya terhadap konsep redistribusi yang dikenal dalam Islam (Iqtha?). Metode penelitian yang digunakan adalah hermeneutika hukum, dengan jenis penelitian library research. Dengan hadirnya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam khazanah keilmuan, karena selama ini masih sangat sedikit tulisan mengenai konsep redistribusi tanah yang disandingkan dengan konsep Al-Iqta? yang dikenal dalam Islam
ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS-ASAS PEMBENTUKAN DAN ASAS-ASAS MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH (Kajian Perda Syariah di Indonesia) Hanum, Cholida
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 10, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v10i2.1244

Abstract

Reformasi telah menjadikan perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang pada awalnya menganut sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Salah satu efek pemberlakuan desentralisasi di Indonesia adalah munculnya Perda-Perda Syariah. Sebagian muatan-muatan dari PerdaPerda Syariah tersebut telah bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dimuat dalam konstitusi. Terdapat dua permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini, yaitu (1) Mengapa Muncul Perda-Perda Syariah di Indonesia; (2) Bagaimanakah Materi Perda Syariah Menurut Perspektif Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam peneitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode penelitian data digunakan dengan data sekunder melalui studi pustaka. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat 4 faktor yang melatarbelakangi munculnya Perda Syari?ah yakni: latar belakang historis, yuridis, sosiologis dan politis. Dari segi historis, Perda ini mucul terkait dengan sejarah penerapan Syari?at Islam di Indonesia sejak Islam masuk ke Nusantara hingga saat ini. Dari segi yuridis, Perda ini muncul seiring dengan diberlakukannya otonomi Daerah yang merupakan amanat dari UUD NRI 1945 hasil amandemen keempat dan diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan oleh UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dari sisi sosiologis, Perda Syari?ah ini muncul karena adanya political will pemerintah bersama masyarakat. Sedangkan dari sisi politis, diundangkannya Perda Syari?ah oleh sejumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan kepentingan politik jangka pendek elit politik untuk melanggengkan kekuasannya di masing-masing wilayah tersebut. Dikaji dari Perspektif Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah, kelima Perda yang dikaji materinya bertentangan dengan kedua asas-asas tersebut.
PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2015 DENGAN SATU PASANGAN CALON (Konstitusionalitas dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015) Maslul, Syaifullahil
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 10, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v10i2.1246

Abstract

Rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengharuskan bahwa Pilkada dilaksanakan dengan cara yang demokratis. Implikasi kata demokratis pada Pilkada terkadang mengundang polemik tersendiri, meski pada akhirnya pemilihan secara langsunglah yang menjadi pilihannya. Pengundangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mensyaratkan bahwa Pilkada harus dilaksanakan dengan minimal dua pasangan calon, nyatanya tidak dapat terpenuhi ketika Pilkada daerah serentak tahun 2015 dilaksanakan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang mengakomodir Pilkada dengan satu pasangan calon yang diatur lebih lanjut pada PKPU Nomor 14 Tahun 2015 nyatanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan kewenangan KPU dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011. Pada implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tidak ada kegaduhan yang terjadi. Pilkada di Kabupaten Blitar, Tasikmalaya dan Timur Tengah Utara berjalan lancar dan semuanya menyatakan “Setuju” terhadap calon. Hal ini dapat terwujud karena putusan Mahkamah Konstitusi telah mencapai apa tujuan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
PELAKSNAAN ASIMILASI PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo) Annas, Gilang Kresnanda
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 10, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v10i2.1248

Abstract

Pelaku tindak kejahatan di Indonesia akhir-akhir ini tidak hanya merambah orang dewasa, tetapi telah merambah pada kalangan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga di dalam pelaksanaannya dibutuhkan sebuah bentuk pembinaan yang tepat agar anak dapat menyadari kesalahan dan dapat kembali pada lingkungan masyarakatnya. Pelaksanaan Asimilasi dapat berupa kegiatan pendidikan ataupun keterampilan. Asimilasi merupakan bentuk pembinaan dengan cara membaurkan anak didik ke dalam lingkungan masyarakat, sehingga anak akan lebih siap untuk bersosialisasi di tengah masyarakat ketika selesai menjalani masa pidanya. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa pemenuhan hak asimilasi pada anak di LPKA Kutoarjo sudah berjalan namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Pelaksanaan asimilasi dalam bentuk kegiatan pendidikan belum terlaksana dikarenakan pihak penyelenggara pendidikan yang masih menjaga jarak dengan anak didik. Pelaksanaan asimilasi untuk anak hendaknya dilakukan dengan mengutamakan asimilasi dalam bentuk pendidikan di luar lembaga pembinaan. Dengan demikian diperlukan sebuah konsep untuk membangun sekolah induk yang dapat membantu anak dalam melaksanakan asimilasi khususnya dalam bidang pendidikan dan dapat membantu anak untuk memberikan sebuah alternatif penenpatan anak di sekolah lain ketika selesai menjalani masa pidananya. Upaya yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk mengatasi hambatan dalam rangka pemenuhan asimilasi ini dengan cara mencari pihak ketiga baik dari LSM ataupun yayasan yang selama ini bekerjasama dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai jaminan agar anak tersebut dapat berasimilsi.
MEKANISME BANCASSURANCE PADA BANK ISLAM (Studi Kasus di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Ponorogo Tahun 2013) Kamaluddin, Imam; Taqiyuddin, Muhammad
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 10, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v10i2.1249

Abstract

Dilandasi dari suatu pemikiran yang menjelaskan bahwa kehidupan manusia tidaklah dapat terlepas dari adanya resiko dan bahaya yang ada dalam aktivitas yang dilakukannya. Terlebih lagi, manusia tidak dapat memprediksi apapun yang akan terjadi di masa mendatang dengan tepat, Namun demikian manusia tetaplah diwajibkan berusaha. Begitu juga dengan lembaga keuangan Isalm, maka penelitian ini akan membahas tentang mekanisme Bancassurance pada Bank Islam, khususnya di Bank BRI Syariah cabang Ponorogo. Bancassurance dapat diartikan secara sederhana sebagai Asuransi Bank, yaitu bank melakukan kegiatan asuransi dalam mengamankan pembiayaan dan transaksi yang ada pada bank tersebut. Tujuan dari penilitan ini adalah untuk mengetahui mekanisme Bancassurance pada Bank BRI Syariah. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dari hasil analisa data yang ada, pelaksanaan Bancassurance pada BRI Syariah Ponorogo ini telah memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan syariah Islam, karena didasari oleh beberapa fatwa dari DSN-MUI.
THE INFLUENCE OF MARKETING MIX TOWARD CONSUMER DECISION IN CHOOSING PRODUCT (Case Study at Madani Tour and Travel, Jakarta, Period January-April 2014) Cahyo, Eko Nur; nada, Naqiatun
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 10, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v10i2.1250

Abstract

Pemasaran memainkan peran kunci dalam menghadapi tantangan kemajuan zaman atas keadaan ekonomi yang tak kenal ampun. Salah satu konsep utama yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan dalam pemasaran adalah perencanaan terperinci atas bauran pemasaran, yang terdiri dari produk, harga, tempat dan promosi. Selain itu, pemasar juga harus tahu bagaimanaperilaku keputusan konsumen dalam memilih produk. Madani Tours dan Travel, sebagai salah satu dari perusahaan-perusahaan tersebut, juga dituntut untuk tetap bertahan di antara agen-agen perjalanan haji dan umrah lain di Jakarta, sebagai salah satu kota besar di Indonesia. Haji dan umrah, sebagai produk utama, selalu menjadi produk yang paling menarik bagi setiap muslim. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran secara simultan dan parsial terhadap keputusan konsumen dalam memilih produk di Madani Tours dan Travel, dan untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh di dalamnya. Sumber data penelitian ini adalah: sumber utama berupa informasi langsung dari Madani Tours dan Travel serta jawaban responden dari kuesioner. Sedangkansumbersekunderdiperolehdari data-data yang mendukungsumberutama.Teknikpengumpulan data yang digunakandalampenelitianiniadalahkuesioner, wawancaradandokumentasi.Sedangkanmetodeanalisis data adalahanalisisregresi linier berganda, F-test dan t-test. Hasil analisis data dengan F-test menunjukkan bahwa bauran pemasaran bersamasama meliputi produk, tempat, harga dan promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen dalam memilih produk. Ini ditunjukkan dengan nilai signifikan ? 0,000 < 0,05. Sementara menurut t-test, produk dan tempat memiliki pengaruh yang tidak signifikan, terbukti dengan nilai t-hitung lebih rendah dari t-tabel (produk 1.783 < 2,011 dan tempat 0.068 < 2.011). Akan tetapi harga dan promosi memiliki pengaruh yang signifikan, terbukti dengan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel, (promosi 3.380 > 2.011 dan harga 2.136 > 2.011). Hasil uji koefisien determinasi atau nilai Adjusted R square adalah 65,7%. Hal ini mengidentifikasikan bahwa variabel bebas memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabel terikat sebesar 65,7%, sedangkan sisanya 34,3% (100% - 65,7% = 34,3%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model analisis regresi. Variabel yang paling berpengaruh pada keputusan keputusan dalam memilih produk adalah promosi, hal itu ditunjukkan dengan nilai ? (beta) 0.437.
البيعومعياره في السلع عند التشريع الإسلامي Fanani, Ahmad; Rosyida, Novia Nur; Prastya, Eko Teguh
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 10, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v10i2.1251

Abstract

Praktek jual beli pada zaman sekarang sudah banyak mengalami perkembangan yang sangat baik. Akan tetapi dalam perjalanannya tidak sedikit pula yang telah mencampuradukkan antara yang halal dan haram dalam bahan-bahan yang akan dijual, hal ini jauh dari apa yang sudah ditentuka noleh Allah SWT dan RasulNya dalam melaksanakan jual beli yang dapat member manfaat bagi semua manusia. Syariat Islam sangat menegaskan tentang pentingnya halal dalam setiap makanan yang dicerna oleh semua umat, karena makanan akan menjadi darah dan daging dalam setiap tubuh konsumen. Maka jika hal itu terjadi akan mengakibatkan kesalahan yang fatal dalam diri konsumen dalam kesehariannya dan ibadah khususnya. Oleh karena itu, syariat Islam mengatur jual-beli dan unsur-unsur yang menunjangnya dari bahan-bahan yang halal sehingga tidak tercampur dengan bahan yang diharamkan oleh syara?.
PERBUATAN PIDANA DAN SANKSINYA (Analisis terhadap Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang KHAMAR di Nangroe AcehDarussalam) Munawaroh, Hifdhotul
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 11, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.63 KB) | DOI: 10.21111/ijtihad.v11i1.1252

Abstract

Nanggroe Aceh Darussalam memiliki Otoritas Hukum dalam bidang agama, pendidikan, adat istiadat dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah, dimana Syari?at Islam menjadi tuntutan masyarakat Aceh yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pemerintah Aceh memiliki otoritas untuk menafsirkan dan menjabarkan Undang-Undang Otonomi Khusus dalam bentuk qanun yang memiliki landasan materil dan tidak mengalami kontradiksi dengan produk undang-undang lainnya. Maqashid al Syari?ah juga diperhatikan dalam penetapan tindak pidana dan sanksi hukumnya agar tidak bertentangan dengan konsep hak asasi manusia. Salah satu qanun yang sudah berlaku adalah qanun tentang khamr yang terkadang dimaksudkan dengan ungkapan minuman keras. Tulisan ini membahas tentang bagaimana perbuatan pidana Khamar menurut Qanun Jinayah Aceh Nomor 13 Tahun 2003, dan menurut Fiqih Jinayah.

Page 1 of 25 | Total Record : 246

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 1 (2023): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 16 No. 2 (2022): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 16 No. 1 (2022): Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 15 No. 2 (2021): IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 15 No. 1 (2021) Vol. 14 No. 2 (2020) Vol. 14 No. 1 (2020) Vol 13, No 2 (2019) Vol. 13 No. 2 (2019) Vol 13, No 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi Vol. 13 No. 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi Vol 12, No 2 (2018) Vol. 12 No. 2 (2018) Vol 12, No 1 (2018) Vol. 12 No. 1 (2018) Vol 11, No 2 (2017) Vol. 11 No. 2 (2017) Vol 11, No 1 (2017) Vol. 11 No. 1 (2017) Vol 10, No 2 (2016) Vol. 10 No. 2 (2016) Vol 10, No 2 (2016) Vol 10, No 1 (2016) Vol. 9 No. 2 (2015) Vol 9, No 2 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol. 9 No. 1 (2015) Vol 8, No 2 (2014) Vol. 8 No. 2 (2014) Vol 8, No 1 (2014) Vol. 8 No. 1 (2014) Vol. 7 No. 2 (2013) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 6 No. 2 (2012) More Issue