Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura

pamator
Website

Published by Universitas Trunojoyo Madura

ISSN : 18297935 EISSN : 26547856 DOI : https://doi.org/10.21107/pamator

Core Subject : Economy, Humanities, Social,

Humanities Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

PAMATOR JOURNAL is the Journal of Social Sciences, Economics and Humanities, published by the Institute for Research and Community Service Trunojoyo University, 2 times a year (April and October).

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 334 Documents

1 2 3 4 5

Media Massa, Pencitraan dan Politik Identitas (Analisis Tekstual Iklan Axe Versi Asmirandah) Ahmad Zamzamy; Netty Dyah K
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 4, No 2: Oktober 2011
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Pesatnya perkembangan media massa khususnya televisi ikut berpengaruh terhadap jumlah iklan yang ditayangkan. Iklan mempunyai efek besar salah satunya adalah pembentukan citra serta identitas. Identitas di masa sekarang tidak lagi ditentukan oleh kelompok (peer group), tetapi ditentukan oleh media massa termasuk tayangan iklan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana politik identitas dalam iklan Axe versi Asmirandah. Metode yang digunakan adalah isi yaitu analisis tekstual. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa identitas yang digambarkan adalah gaya hidup modern yaitu gaya hidup pria modern yang senantiasa menciptakan inovasi dan trendsetter serta superioritas laki-laki terhadap perempuan.

Penguatan Peran Pemerintah Desa untuk Mendorong Kesadaran Masyarakat dalam Menempuh Pendidikan Minimal 12 Tahun sebagai Bagian dari Perwujudan Hak Anak (Studi Pada Kabupaten Bangkalan) Aprilina Pawestri; Lucky Dafira Nugroho
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 10, No 2: Oktober 2017
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Berdasarkan data dari BPS Bangkalan tahun 2015 – 2016 presentase partisipasi atas pendidikan 12 tahun masih rendah. Jika melihat data dari BPS tersebut, maka program wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang di galakkan oleh pemerintah belum bisa terlaksana secara maksimal di Bangkalan. Program wajib belajar 12 (dua belas) tahun tersebut merupakan perwujudan dari hak anak untuk menempuh pendidikan. Hal tersebut telah diatur dalam UUD NRI 1945, UU SISDIKNAS, UU HAM, dan yang terbaru dengan adanya PERMENDIKBUD No. 19 Tahun 2016. Atas uraian latar belakang tersebut, maka perlu kiranya untuk dilakukan penelitian mengenai faktor – faktor yang menyebabkan masih rendahnya angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Selain itu, mencari solusi dengan melakukan penguatan peran pemerintah desa untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam menempuh pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya angka partisipasi murni (APM) untuk pendidikan tingkat pertama dan menengah di Kabupaten Bangkalan disebabkan lokasi sekolah yang jauh, faktor jumlah sekolah yang sedikit untuk jenjang SMP dan SMA, faktor ekonomi dikarenakan pada jenjang SMA/SMK belum dapat di gratiskan 100%, dan faktor budaya di masyarakat yang lebih memilih untuk menikah muda atau untuk bekerja di bandingkan dengan sekolah. Untuk mendorong anak muda untuk tetap melanjutkan sekolah hingga ke jenjang pendidikan menengah perlu peran pemerintah desa melalui kepala desa. Peran kepala desa tersebut berupa edukasi dan juga informasi kepada semua warganya mengenai program wajib belajar 12 tahun serta informasi mengani bantuan dana BOS dan PIP. Oleh karena itu, perlu penguatan peran pemerintah desa melalui kepala desa dalam menyukseskan program pendidikan wajib belajar 12 tahun.

Alternatif Bentuk Badan Hukum yang Tepat dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Amelia Sri Kusuma Dewi
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 3, No 2: Oktober 2010
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan ekonomi di pedesaan. Tetapi sayangnya kedudukan BUMDes belum sepenuhnya diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan lain yang lebih kompleks adalah dalam hal memilih bentuk badan hukum yang tepat bagi pendirian BUMDes. Permasalahan pertama seputar pembentukan BUMDes dapat diatasi dengan melakukan revisi terhadap Perda yang belum tepat, maka permasalahan kedua ini tidak akan berhenti dengan merevisi Perda payungnya, melainkan harus membenahi bentukan badan hukum BUMDes tersebut dalam bentuk badan hukum yang tepat.

Mekanisme Survival Pondok Pesantren Menghadapi Industrialisasi Pasca Pembangunan Jembatan Suramadu Medhy Aginta Hidayat
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 2, No 2: Oktober 2009
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Mekanisme Survival Pondok Pesantren Menghadapi Industrialisasi Pasca Pembangunan Jembatan Suramadu

Preferensi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Madiun Agus Prasetya
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 11, No 2: Oktober 2018
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Perda DKI tentang Bangunan Gedung: Kedudukan Hukum Peraturan Daerah terhadap Peraturan Pemerintah dan Undang-undang Th. Andari Yurikosari
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 4, No 2: Oktober 2011
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Pelaksanaan pembangunan nasional akan terwujud apabila dapat terwujud situasi dan kondisi yang tertib dalam penyelenggaraan Pemerintahan baik di pusat maupun daerah termasuk di tingkat propinsi dan daerah tingkat II kabupaten/kotamadya. Peraturan Daerah adalah yang dibentuk oleh dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD tingkat I maupun tingkat II. Sedangkan materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Gubernur/Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah (Perda) merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang relatif baru. Sejak lahirnya Perda sebagai dasar hukum yang baru bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pembuatan Perda dalam konteks ekonomi daerah hendaknya ditujukan dalam kerangka melindungi dan memperluas ruang otonomi dan kebebasan masyarakat, membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintahan daerah dan pusat serta melindungi hak, menjamin kebebasan masyarakat daerah, melindungi dan membela kelompok yang lemah di daerah, menjamin partisipasi masyarakat daerah dalam proses pengambilan keputusan dan memfasilitasi perbaikan dan pengembangan kondisi politik dan sosial ekonomi masyarakat daerah. Menurut Pasal 143 UU No. 32 Tahun 2004, Peraturan Daerah adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kotamadya/kabupaten yang dapat memuat sebagai berikut: Peraturan Daerah dapat memuat pembebanan biaya paksa penegakan hukum seluruhnya atau sebagian atas biaya pelanggar, Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Sanksi administratif dapat langsung diterapkan oleh Pemda, sedangkan sanksi pidana telah diatur penerapannya dalam KUHAP.

Konflik Hati Auditor Internal Instansi Pemerintah Non Bumn dalam Menjalankan Peran “Watchdog” Vs Peran “Consulting And Assurance” (Studi Kasus Pada 1 Inspektorat Daerah dan 1 Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Timur) Gita Arasy Harwida; Mohamad Djasuli
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 10, No 1: April 2017
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan melakukan audit keuangan atas laporan keuangan pemerintah, masih menemukan banyaknya kelemahan dari sistem pengendalian intern baik pada level Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah dan haltersebut tertuang dalam HASIL pemeriksaan atas 68 LKPD Tahun 2013 mengungkapkan 742 temuan yang di dalamnya terdapat 909 permasalahan sistem pengendalian intern (SPI). Sementara itu, keberadaan auditor internal baik dengan nama Satuan Pengawasan Intern (SPI), Inspektorat Daerah, ataupun dengan nama lain pada lembaga sektor publik di Indonesia dewasa ini menjadi sebuah kebutuhan yang cukup signifikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif deskriptif dengan interview sebagai cara untuk menggali data, fakta, dan rasa dari informan yang dipilih dengan kriteria yang telah ditentukan. Hasil wawancara akan dianalisis dengan menggunakan teori konflik peran dan ambiguitas peran melalui kertas kerja. Hasil menunjukkan bahwa baik auditor Inspektorat Daerah maupun SPI mengalami konflik peran meskipun dalam bentuk yang berbeda. Meraka juga mengalami ambiguitas peran terutama saat pelaksaan tugas. Walaupun begitu, tidak satupun informan yang menyatakan dan menujukkan bahwa hal tersebut mempengaruhi independensi, obyektifitas, dan peranan mereka dalam mencegah terjadinya fraud di organisasinya.

Strategi Komunikasi untuk Penyuluhan Kasus Flu Burung Ninuk Purnaningsih; Djuara P Lubis
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 3, No 1: April 2010
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Flu burung telah menyebar dan menjadi ancaman di Indonesia, banyak orang meninggal karena itu. Penyakit ini menjadi risiko bagi kehidupan masyarakat. Bagaimanapun, peran informasi, komunikasi dan pengetahuan sangat penting untuk memberikan kondisi yang lebih baik untuk menghadapinya. Komunikasi risiko adalah sarana untuk berkomunikasi dengan orang yang mengalami keadaan ini. Karenanya, jenis komunikasi risiko ini dapat menjadi solusi untuk pencegahan penyakit flu burung agar tidak menyebar lebih luas.

Perubahan Makna Tanah Warisan Pada Masyarakat Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Suhartono Suhartono; Mutmainnah Mutmainnah
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 12, No 2: Oktober 2019
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Tanah bagi orang Madura merupakan harta yang sangat bernilai dalam kehidupannya. Tanah disamping memiliki arti ekonomis, juga memiliki arti kultural sebagai tempat untuk melestarikan dan mengembangkan sistem sosial-budaya masyarakat setempat sehingga persoalan tanah tidak cukup diapresiasi dari sudut ekonomis. Bagi masyarakat Madura, tanah menjadi bagian harga dari harga diri dan terkait dengan kosmologi. Tanah atau lahan merupakan tempat berkumpulnya hampir seluruh aktivitas manusia. Diatas tanah pula manusia mencari nafkah, membangun, bercocok tanam, bertempat tinggal, dan berintegrasi dengan sesama. Maka dari itulah tanah merupakan aspek terpenting dalam tumpuan aktivitas manusia, disamping sebagai pijakan segala aktivitas manusia, tanah juga merupakan aset paling berharga dalam berinvestasi, apa lagi jika tanah tersebut dinilai strategis dan subur, membuat nilai tanah semakin tinggi. Jika dinilai dari sisi ekonomis, tanah merupakan aset yang sangat berharga, namun jika dinilai dari sisi budaya, makna dari sekapling tanah dapat mempunyai arti yang sangat banyak. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham pada Industri Manufaktur di Indonesia R. Gatot Heru Pranjoto
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 1, No 2: Oktober 2008
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham pada Industri Manufaktur di Indonesia

Page 1 of 34 | Total Record : 334

1 2 3 4 5

Filter by Year

2008 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 16, No 3: July - September 2023 Vol 16, No 2: April - June 2023 Vol 16, No 1: January - March 2023 Vol 15, No 2: Oktober 2022 Vol 15, No 1: April 2022 Vol 14, No 2: Oktober 2021 Vol 14, No 1: April 2021 Vol 13, No 2: Oktober 2020 Vol 13, No 1: April 2020 Vol 12, No 2: Oktober 2019 Vol 12, No 1: April 2019 Vol 11, No 2: Oktober 2018 Vol 11, No 1: April 2018 Vol 10, No 2: Oktober 2017 Vol 10, No 1: April 2017 Vol 9, No 2: Oktober 2016 Vol 9, No 1: April 2016 Vol 8, No 2: Oktober 2015 Vol 8, No 1: April 2015 Vol 7, No 1: April 2014 Vol 6, No 2: Oktober 2013 Vol 6, No 1: April 2013 Vol 5, No 2: Oktober 2012 Vol 5, No 1: April 2012 Vol 4, No 2: Oktober 2011 Vol 4, No 1: April 2011 Vol 3, No 2: Oktober 2010 Vol 3, No 1: April 2010 Vol 2, No 2: Oktober 2009 Vol 1, No 2: Oktober 2008 Vol 1, No 1: April 2008 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dr. Zainul Hidayah, S.Pi., M.App.Sc.

Contact Email
zainulhidayah@trunojoyo.ac.id

Phone
+6285606353831

Journal Mail Official
pamator@trunojoyo.ac.id

Editorial Address
Gedung Graha Utama, Lt. 1 Jl. Raya Telang Kamal - Bangkalan Kode Pos 69162

Location
Kab. pamekasan,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dr. Zainul Hidayah, S.Pi., M.App.Sc.

Contact Email zainulhidayah@trunojoyo.ac.id

Phone +6285606353831

Journal Mail Official pamator@trunojoyo.ac.id

Editorial Address Gedung Graha Utama, Lt. 1 Jl. Raya Telang Kamal - Bangkalan Kode Pos 69162

Location Kab. pamekasan, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dr. Zainul Hidayah, S.Pi., M.App.Sc.

Contact Email
zainulhidayah@trunojoyo.ac.id

Phone
+6285606353831

Journal Mail Official
pamator@trunojoyo.ac.id

Editorial Address
Gedung Graha Utama, Lt. 1 Jl. Raya Telang Kamal - Bangkalan Kode Pos 69162

Location
Kab. pamekasan,

Jawa timur

INDONESIA