Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12, No 2: Oktober 2019"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Perubahan Makna Tanah Warisan Pada Masyarakat Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ]]>
<![CDATA[Suhartono Suhartono]]>;
<![CDATA[Mutmainnah Mutmainnah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 12, No 2: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (530.38 KB)
|
DOI: 10.21107/pamator.v12i2.6286
<![CDATA[Tanah bagi orang Madura merupakan harta yang sangat bernilai dalam kehidupannya. Tanah disamping memiliki arti ekonomis, juga memiliki arti kultural sebagai tempat untuk melestarikan dan mengembangkan sistem sosial-budaya masyarakat setempat sehingga persoalan tanah tidak cukup diapresiasi dari sudut ekonomis. Bagi masyarakat Madura, tanah menjadi bagian harga dari harga diri dan terkait dengan kosmologi. Tanah atau lahan merupakan tempat berkumpulnya hampir seluruh aktivitas manusia. Diatas tanah pula manusia mencari nafkah, membangun, bercocok tanam, bertempat tinggal, dan berintegrasi dengan sesama. Maka dari itulah tanah merupakan aspek terpenting dalam tumpuan aktivitas manusia, disamping sebagai pijakan segala aktivitas manusia, tanah juga merupakan aset paling berharga dalam berinvestasi, apa lagi jika tanah tersebut dinilai strategis dan subur, membuat nilai tanah semakin tinggi. Jika dinilai dari sisi ekonomis, tanah merupakan aset yang sangat berharga, namun jika dinilai dari sisi budaya, makna dari sekapling tanah dapat mempunyai arti yang sangat banyak. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Bidang Hukum Mahkamah Agung untuk Memberikan Kepastian Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Candra Maulidi Syahputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 12, No 2: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (531.55 KB)
|
DOI: 10.21107/pamator.v12i2.6278
<![CDATA[Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tertinggi selaku pengampu tugas yudisial. Sebagai lembaga peradilan, tentu menjadi fungsi utama yang dimiliki adalah bersidang mencari keadilan. Namun demikian, ternyata Mahkamah Agung memiliki fungsi tambahan bersifat ketatanegaraan yaitu fungsi nasehat. Salah satu kewenangan fungsi ini adalah memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan baik diminta maupun tidak. Namun pertimbangan hukum tersebut tidak memiliki daya ikat apapun dan ketidakjelasan pelaksanaannya. Penelitian artikel ini menggunakan metode normatif. Analisa penelitian jenis normatif adalah dengan mengkaji bahan hukum tertulis yang berisi asas hukum, tata urutan hukum, perbandingan serta dari literature-literatur yang disusun secara kompleks sebagai instrument untuk mengurai dalam menjawab permasalahan. Tentu sebagai landasan utama pengkajian merupakan interpretasi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Dari uraian analisis yang dilakukan, kesimpulan penulis adalah harus dilakukan sebuah perubahan dalam landasan yuridis mengenai kewenangan Mahkamah Agung memberi pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.]]>
<![CDATA[Komparasi Metode Kalkulasi Nilai Tambah Pada Laporan Keuangan PT. Mayora Indah Tbk. ]]>
<![CDATA[Arief Nurdiannova Qurochma]]>
<![CDATA[ Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 12, No 2: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (570.552 KB)
|
DOI: 10.21107/pamator.v12i2.6287
<![CDATA[This research aims to observe the value added economically, financially, and based on market towards financial statements of PT. Mayora Indah Tbk. This research uses quantitative method by using available formulas related to the Economic Value Added (EVA), Financial Value Added (FVA), and Market Value Added (MVA). Based on the three kinds of value added calculation in six years from 2013 to 2017, it can be summarized that the company was generally in a good condition. It can be proven from the result of EVA that the value of the 2014 to 2018 was in positive result (lebih dari 0) than that of the 2013. The positive result is also appeared on the FVA and MVA remark from 2013 to 2018.]]>
<![CDATA[Pengaruh Undang Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Pengembangan Produk Jamu Madura ]]>
<![CDATA[Badrus Soleh Helmi]]>;
<![CDATA[Khoirul Hidayat]]>;
<![CDATA[Muhammad Fakhry]]>
<![CDATA[ Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 12, No 2: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (491.543 KB)
|
DOI: 10.21107/pamator.v12i2.6280
<![CDATA[Pemerintah telah mengeluarkan Undang Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang akan diberlakukan mulai oktober 2019. Dengan diberlakukannya undang undang tersebut, maka semua produk harus memiliki label halal. Salah satu produk unggulan madura adalah jamu madura. Oleh Karena itu perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh adanya undang-undang No 33 tahun 2014 terhadap pengembangan produk jamu madura dan menentukan strategi industri jamu madura dalam menyikapi dan mengiplimentasikan adanya peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan variabel pengetahuan produsen, proses produksi alat dan bahan serta labelisasi halal produk, selain itu digunakan metode SWOT untuk mengetahui strategi yang dapat digunakan oleh industri jamu Madura. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal terhadap pengembangan produk jamu Madura adalah 34,2%. Variabel bebas proses produksi, alat dan bahan lebih berpengaruh signifikan terhadap pengembangan industri jamu madura. Stategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan industri jamu di Madura antara lain; Melakukan sertifikasi halal produk, Meningkatkan pangsa pasar jamu madura, Mencamtumkan Label halal pada produk, Mengikuti pelatihan produk halal, Membuat standart operasional.]]>
<![CDATA[Liberalisasi Pertanian Versus Kesejahteraan Petani: Upaya Mencari Jalan Tengah ]]>
<![CDATA[Achmad Faidy Suja’ie]]>;
<![CDATA[Nian Riawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 12, No 2: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (450.063 KB)
|
DOI: 10.21107/pamator.v12i2.6288
<![CDATA[Agricultural liberalization continued controversy. Intensification of agriculture industry in Indonesia has not been able to welfare of farmers. Thus, the application of agricultural technology is always faced to the welfare of farmers. It reviews the debate both of them by perspective of structuralism to found a positive correlation between them. This condition is to offers an alternative solution for industrial agriculture versus the welfare of farmers.]]>
<![CDATA[Potensi Desa Wisata Rende Kabupaten Sumba Timur ]]>
<![CDATA[Hadrianus Mula]]>
<![CDATA[ Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 12, No 2: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (567.642 KB)
|
DOI: 10.21107/pamator.v12i2.6274
<![CDATA[Desa wisata dibentuk sebagai salah satu perwujudan pemerintah Indonesia dalam memberdayakan masyarakat pedesaan melalui pengembangan sektor pariwisata. Desa Rende merupakan salah satu dari dua desa wisata yang ada di kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran terkait potensi yang dimiliki oleh desa wisata Rende sebagai desa adat di Sumba Timur. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Desa ini memiliki kekayaan budaya seperti kampung adat, kuburan megalitik serta kerajinan tenun ikat. Kekayaan budaya dari desa ini dapat dinikmati di Kampung adat Praiyawang. Pemerintah dan penduduk desa setempat perlu bekerjasama dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata. ]]>
<![CDATA[Politik Hukum Pidana di Bidang Perpajakan ]]>
<![CDATA[Rudi Kurniawan]]>;
<![CDATA[Didik Endro Purwoleksono]]>
<![CDATA[ Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 12, No 2: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (477.434 KB)
|
DOI: 10.21107/pamator.v12i2.6284
<![CDATA[Pajak sebagai sumber pendapatan negara memiliki peran yang sentral dalam mendukung pembangunan. Namun, keengganan wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi mengingat banyaknya peristiwa korupsi yang dilakukan oleh para fiskus pada direktorat jenderal pajak kementerian keuangan. Selain itu, para wajib pajak selalu berupaya untuk mengelabui atau tidak melaksanakan kewajiban selaku wajib pajak sebagaimana diatur dalam undang – undang perpajakan. Oleh karena itu, dari permasalahan tersebut hendak meneliti mengenai politik hukum pidana di bidang perpajakan. Untuk menjawab permasalahan tersebut akan menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Dari hasil penelitian ini dihasilkan suatu konklusi bahwa politik hukum pidana di bidang perpajakan dapat ditinjau dari sistem hukum pidana yang meliputi ketentuan peraturan perundang – undangannya, aparat penegak hukum, dan budaya hukum. Sistem hukum pidana tersebut bertujuan untuk mendukung penegakan hukum pidana atas terjadinya pelanggaran dan kejahatan di bidang perpajakan. Selain penegakan hukum pidana juga dikenal penegakan hukum administrasi dengan sanksi berupa denda. Penegakan hukum pidana dan administrasi tersebut berfungsi untuk ketertiban sosial agar masyarakat patuh untuk membayar pajak yang diperuntukkan sebagai dana pembangunan.]]>
<![CDATA[Product Liability dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel Halal Palsu ]]>
<![CDATA[Galuh Widitya Qomaro]]>;
<![CDATA[Indria Mawaddah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 12, No 2: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (492.057 KB)
|
DOI: 10.21107/pamator.v12i2.6275
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan bahwa seluruh produk yang dipasarkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Berdasarkan ketentuan pada UUJPH menunjukkan bahwa pelaku usaha seharusnya tahu bahwa dilarang memperdagangkan barang yang tidak mengikuti syariat Islam dan harus bertanggungjawab atas produk yang diperdagangkan. Tetapi pada kenyataannya masih ditemukan adanya produk dan makanan yang tidak memiliki sertifikat/label halal atau bahkan mencantumkan label halal palsu. Pencantuman label halal pada produk berfungsi untuk memberikan kenyamanan dan keamanan konsumen dalam menggunakan maupun mengkonsumsi produk tersebut. Eksistensi label halal ini dianggap penting bagi konsumen muslim sebagai informasi mengenai komposisi produk. Artikel ini bermaksud untuk menilik lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen terhadap produk berlabel halal palsu.]]>
<![CDATA[Analisis Pengaturan Perlindungan Petambak Garam di Kabupaten Sampang dalam Kebijakan Tata Kelola Garam ]]>
<![CDATA[Fauzin Fauzin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 12, No 2: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (421.315 KB)
|
DOI: 10.21107/pamator.v12i2.6285
<![CDATA[Kebijakan perlindungan sosial sangatlah penting dilakukan untuk memberi kemudahan petani dalam menjalankan aktifitas produksinya. Hal ini dapat mendukung pula pencapaian program swasembada garam, disamping faktor ketersediaan lahan dan pembinaan petani oleh pemerintah. Kebijakan ini juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam rakyat, sehingga dapat mendukung produksi garam secara nasional berikut serapan oleh pasar industri. Penelitian deskriptif ini bertujuan memaparkan fakta pelaksanaan suatu kebijakan perlindungan sosial bagi para petani yang dijalankan oleh pemerintah, baik oleh Pemeritah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah dari empat Kabupaten yang ada di Pulau Madura. Berdasarkan hasil kajian, bahwa hanya Pemerintahan Daerah Kabupaten Sampang yang menerbitkan kebijakan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi petambak garam, yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016. Sementara untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan, dalam penelitian kali ini tidak ditemukan kebijakan yang diterbitkan langsung oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan yang terkait dengan Petambak Garam. Meskipun, dihasilkan dari lahan seluas 914 ha. Produksi tahun ini menurun drastis dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 123.535 ton. Hal ini karena kondisi cuaca yang kurang mendukung untuk produksi garam.dari lahan seluas 914 ha. Produksi tahun ini menurun drastis dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 123.535 ton. Hal ini karena kondisi cuaca yang kurang mendukung untuk produksi garam.]]>
<![CDATA[Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Petani dalam Pemilihan Komoditas (Studi Kasus Pada Tanaman Tembakau dan Padi Di Kabupaten Pamekasan) ]]>
<![CDATA[Mardiyah Hayati]]>;
<![CDATA[Siti Maisaroh]]>
<![CDATA[ Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 12, No 2: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (482.803 KB)
|
DOI: 10.21107/pamator.v12i2.6276
<![CDATA[Tobacco is one of the commodity of fams contributing to the foreign exchange of the country. However, tobacco development, in other side, obtain obstacles by promoting anti-cigar tremendously ditermined in various countries including Indonesia. It is affected to tobacco sales of farmers. With the result that farmers decrease the amount of their production or they change into another commodity. This study is conducted to find out the factors influencing of farmers decision commodities selection in Durbuk, Pademawu, Pamekasan. Furthermore, the study is tofind out the distinction income of tobacco farmers and oryza farmers. Furthermore, this study is to find out The data used in this study is primary data. Independent T-test and logistic binary regression are used as the instrument. The result represent that the factors influencing to farmers’ decision commodities selectionare the large of field and experience and there is difference between the income of tobacco farmers and rice plant farmers. So that, the emphasizing strategy is done by socializing to increase tobacco farmers in order that farmers be more responsive nevertheless it has high risk in condition smart farmers with exact plan schedule]]>
