cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
REZ PUBLICA
Published by Universitas Halu Oleo
ISSN : 2460058X     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Rez Publica sebagai jurnal yang diterbitkan oleh jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo mempublikasikan berbagai karya tulis ilmiah berupa hasil penelitian sebagai penunjang bagi segenap civitas akademika dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial. Hasil penelitian yang di publikasikan di fokuskan pada kajian ilmu administrasi negara (publik), manajemen dan kebijakan publik, politik dan pemerintahan, hubungan internasional, community development, serta kajian ilmu sosial yang secara umum mengarah pada pengembangan ilmu administrasi publik.
Arjuna Subject : -
Articles 44 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2018): Juny-August" : 44 Documents clear
PELAKSANAAN FUNGSI KOORDINASI DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA KENDARI KASMIL, KASMIL
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.68 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3943

Abstract

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan informasi data penelitian, penulis menggunakanpurposive sampling. Sebagaimana dalam penelitian kualitatif maka penulis menggunakan wawancara mendalam (In depth interview) dengan informan yang memiliki pengetahuan berkaitan dengan penelitian ini.Berdasarakan hasil penilitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1)Pelaksanaan koordinasi pada kantor Bappeda kota kendari telah terlaksana dengan baik. Hal ini ditinjau dari pelaksanaan koordinasi vertikal oleh Kepala Bappeda kota kendari selaku pimpinan pada Kantor Bappeda kota kendari telah terlaksana dengan baik yakni telah melakukan Koordinasi dengan WalikotaKota Kendari tentang pelaksanaan program kerja maupun program pembangunan kepada para pegawainya begitupun dengan koordinasi horizontal yang dilakukan para pegawai dalam mengkoordinasikan berbagai pelaksanaan tugas pada unit-unit kerja pada Kantor Bappeda kota kendari telah terlaksana dengan baik, yakni adanya pengarahan, penyelarasan dan mengintegralkan program-program pembangunan antara SKPD Pemerintah Kota Kendari, Camat dengan Para Lurah, dan Tokoh Masyarakat kota kendari tentang pelaksanaan berbagai program kerja pada kota kendari. (2) Pelaksanaan Perancanaan Pembangunan Daerah pada Bappeda kota kendarijuga telah terlaksana dengan baik. Hal ini jika ditelisik dari pelaksanaan pembangunan fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan, pasar, sekolah, puskemas dan peningkatan pembangunan dari sector lingkungan maupun pembangunan non fisik berupa peningkatan moral, akhlak dan disiplin masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat dan pembinaan mental spiritual masyarakat telah terlaksana dengan baik.Kata kunci: Pelaksanaan fungsi koordinasi, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan.
PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN DALAM MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KENDARI MIRNAWATI, MIRNAWATI
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.488 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3948

Abstract

Informan penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu menetapkan informan dengan teknik acak berdasarkan homogenitas informan dan menurut kriteria tertentu. Untuk melengkapi data penelitian, maka ditetapkan informan penelitian berjumlah 5 orang yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubag Kepegawaian, dan 2 orang pegawai non jabatan struktural pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga  Kota Kendari.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan fungsi manajemen pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga  Kota Kendari telah dilakukan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan fungsi perencanaan yang baik dimana tujuan-tujuan organisasi telah jelas tertuang dalam visi dan misi. Kemudian fungsi pengorganisasian dalam ketegori baik, dimana pembagian kerja pegawai dilakukan secara jelas dan pelaksanaan pekerjaan pegawai sesuai dengan pembagian kerja. Selanjutnya fungsi penggerakan dalam kategori baik, dimana pegawai mampu bekerja secara mandiri dan pegawai bekerja secara maksimal. Dan terakhir fungsi pengawasan dalam kategori cukup baik dimana pengawasan yang dilakukan perlu dilakukan secara berkelanjutan.Kata Kunci: Fungsi Manajemen, Tertib Administrasi.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan NURWASIAH, NURWASIAH
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.821 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3953

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Di Desa Anggokoti Kecamatan BukeKabupaten Konawe Selatan. Serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan informan penelitian, kemudian dianalisis dan menghubungkanya dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan hasil pengamatan penulis, sehingga membentuk suatu paparan yang menjelaskan tentang implementasi kebijakan pengelolahan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam  Pembangunan Fisik yang berlangsung selama ini  pada Desa Anggokoti Kecamatan Buke.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik Di Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan, dilakukan dengan empat proses tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi dari ke empat tahapan pengelolaan tersebut masih kurang baik, dimana terkait dengan masih kurangnya sosialisasi dalam setiap musrembang desa sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat desa, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga ataupun individu dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kondisi tersebut berdampak pula belum optimalnya pencapaian tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik Di Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik di Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan adalah sumber daya manusia, komunikasi, sikap, dan struktur birokrasi.  Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Fisik.
PEMBERIAN INSENTIF DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI (Studi Pada Bagian Instalasi Gizi RSUD Kota Kendari) RISNAWATI, RISNAWATI
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.82 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3958

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian insentif kepada pegawai pada Bagian Instalasi Gizi RSUD Kota Kendari dan untuk mengetahui kinerja pegawai pada Bagian Instalasi Gizi RSUD Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan jumlah informan berjumlah 5 orang. Pengumpulan data ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis secara kualitatifBerdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan pemberian insentif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kerja pegawai pada Bagian Instalasi Gizi RSUD Kota Kendari, karena pemberian insentif merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberikan insentif yang lebih menyeluruh kepada para pegawai, sehingga para pegawai akan merasa kebutuhannya dapat terpenuhi dengan maksimal, dengan demikian akan berdampak pada meningkatnya kinerja pegawai tersebut. Kata Kunci : Insentif, Kinerja, Pegawai 
PENERAPAN ETIKA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEWUJUDKAN DISIPLIN KERJA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA KENDARI SUMIATI, SUMIATI
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.909 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3963

Abstract

Masalah penelitian ini bagaimana Penerapan Etika Aparatur Sipil Negara pada Badan Narkotika Nasional Kota Kendari dan bagaimana Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Narkotika Nasional Kota Kendari. Informan penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu menetapkan informan dengan teknik acak berdasarkan homogenitas informan dan menurut kriteria tertentu. Untuk melengkapi data penelitian, maka ditetapkan informan kunci berjumlah 6 orang yang terdiri dariKepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta 3 Aparatur Sipil Negara yang tidak memiliki jabatan struktural pada Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.Etika Aparatur Sipil Negara pada Badan Narkotika Nasional Kota Kendari pada umumnya sudah cukup baik, yakni dimensi kerja sama bahwa kemampuan bekerjasama pegawai pada Badan Narkotika Nasional Kota Kendari cukup baik seperti kerjasama yang ditunjukkan dalam pelaksanaan kegiatan unit pendidikan dan pelatihan dilingkungan pemerintah daerah provinsi. Dimensi integritas bahwa ketaatan pegawai pada kantor Badan Narkotika Nasional Kota Kendari cukup baik dimana tingkat kehadiran dan waktu penyelesaian terhadap tugas-tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada para pegawai walaupun masih terdapat belum taat terhadap tata tertib kantor disebabkan kurangnya kesadaran pegawai dalam memahami pentingnya mentaati tata tertib, serta Dimensi keseksamaan bahwa dapat dinilai keseksamaan Aparatur Sipil Negara pada Badan Narkotika Nasional pada Kepagawaian Bagian Umum untuk mencapai hasil kerjanya cukup sesuai dengan waktu telah ditentukan. Produktivitas  kerja pegawai pada Badan Narkotika Nasional Kota Kendari secara umum dapat dikatakan cukup baik yakni Dimensi produktivitas bahwa pegawai pada Badan Narkotika Nasional Kota Kendari dapat bekerja dengan kualitas kerja cukup baik. Dimensi tingkat absensi bahwa pegawai pada Badan Narkotika Nasional Kota Kendari sudah dapat dikategorikan disiplin,serta Dimensi ketepatan menyatakan bahwa Pegawai Pada Badan Narkotika Nasional Kota Kendari sudah cukup tepat dalam mengerjakan tugas yang dibebankan kepada mereka.Kata Kunci : Etika Aparatur Sipil Negara dan Disiplin Kerja
GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENGGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Latugho Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat) EBI, WA
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.782 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3968

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum gaya kepemimpinan Kepala Desa Latugho terdiri dari lima aspek yaitu konsultasi, keputusan bersama, pembagian kekuasaan, desentralisasi dan manajemen demokrasi. Dari aspek konsultasi, Kepala Desa Latugho menunjukkan sudah mampu berkonsultasi dengan bawahan sebagai pimpinan desa, keputusan bersama Kepala Desa Latugho selalu memutuskan sesuatu dengan musyawarah bersama staf-stafnya pada saat rapat dikategorikan sudah baik. Aspek pembagian kekuasaan sudah mampu menunjukan sebagai unsur pemerintah desa bekerja sama dengan badan pemberdayaan desa dalam pembangunan dikategorikan baik, selanjutnya aspek desentralisasi menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa cukup mampu mengarahkan aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pemerintahan dan aspek manajemen demokrasi menunjukkan  pengawasan tidak efektif  .      Partisipasi masyarakat di Desa Latugho secara umum dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat saat melakukan perencanaan. Dimana masyarakat menunjukkan antusias yang tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan pengajuan ide-ide saat ikut rapat. Selanjutnya dari partisipasi pelaksanaan, masyarakat menunjukkan partisipasi secara materi tetapi partisipasi secara tenaga tergolong rendah.     Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Partisipasi.
DAMPAK AKTIVITAS PERTAMBANGAN NIKEL TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN TINANGGEA KABUPATEN KONAWE SELATAN CECENG SELEGI, CECENG SELEGI
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.833 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3929

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak aktivitas pertambangan nikel terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jumlah informan penelitian sebanyak sembilan orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak positif dari aktivitas pertambangan nikel terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Tinanggea yaitu: pendapatan masyarakat meningkat, bertambahnya peluang dan kesempatan kerja bagi masyaraka tlokal, banyak masyarakat yang membuka usaha kecil-kecilan, peningkatan bantuan pembangunan fasilitas umum (seperti masjid, jalan, lampu penerangan dan sarana pendidikan), mengurangi angka pengangguran, dan meningkatnya belanja barang dan jasa oleh masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu: terjadinyakerusakanlingkunganhidup (sepertipenggundulanhutan, erositanah, pencemaranudara, dansedimentasisisa-sisagaliantambang), menurunnyahasilpanenpetanisekitarwilayahpertambangan, menurunnyakondisikesehatanmasyarakatlokal, hilangnya mata pencaharian asli masyarakat lokal, dantidakadanya program perbaikanlingkunganhidup yang rusak akibat aktivitas pertambangan.Kata kunci: DampakPertambanganNikel, sosialekonomimasyarakat
IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS) DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS WATUBANGGA KABUPATEN KOLAKA MULYANI, FATMA
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.081 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3934

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) di puskesmas Watubangga Kabupaten Kolaka. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah dilapangan.Hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut implementasi program BPJS Kesehatan dalam pelayanan publik di Puskesmas Watubangga telah berjalan dengan baik didukung dengan prosedur pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, biaya pelayanan, produk yang digunakan untuk pelayanan dan sarana prasarana pendukung pelayanan untuk mengkomunikasika program BPJS Kesehatan dengan sumber daya yang digunakan berupa pegawai dan anggaran kerja, memperhatikan disposisi yang tepat untuk menata pelaksanaaan program BPJS Kesehatan serta membentuk struktur birokrasi untuk melindungi pelaksanaan kegiatan program BPJS Kesehatan di Puskesmas Watubangga Kabupaten Kolaka. Walaupun demikian masih ada terdapat warga yang tidak dapat memanfaatkan program BPJS Kesehatan karena kurangnya informasi yang diperoleh dan lokasi domisili yang tidak terjangkau oleh pelayanan program BPJS Kesehatan sehingga mereka belum dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan baik. Namun secara keseluruhan diperoleh bahwa implementasi program BPJS Kesehatan di Puskesmas Watubangga Kabupaten Kolaka sudah dilakukan dengan baik.Kata kunci : Implementasi program BPJS Kesehatan 
PEMBINAAN PEGAWAI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA SUMARA, INTAN AMINUDDIN
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.914 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3939

Abstract

Hasil penelitian: 1) Pembinaan karir di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi : pemberian orientasi umum tentang tupoksi pegawai, fasilitasi kebutuhan  rutin pegawai, mensosialisasikan  petunjuk teknis hingga ke tingkat  pelaksana,  mengikutsertakan  pegawai  dalam  bimtek    dan  diklat  yang relevan  dengan  tupoksi,  mengadakan  rapat  koordinasi  lingkup  interen  maupun lintas   sektoral   (provinsi)   dan   proses   promosi,   laternal,   dan   mutasi   secara terencana. 2) Hambatan dalam pembinaan karir pegawai yaitu : keterbatasan dana dalam penambahan sarana dan prasarana   karena bergantung pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, kebutuhan sosialisasi petunjuk teknis sampai ke tingkat pelaksana, kesempatan   peningkatan   kemampuan   pegawai   (Diklat,   Bimtek, workshop)  yang  masih  bergantung  pada  pihak  eksternal  (Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Perguruan Tinggi, LPMP), dan ada beberapa pejabat struktural kurang menguasai tentang fungsi leadership.   3)   Solusi   yang   dilakukan   untuk   mengatasi   hambatan   yaitu: pemeliharaan dan mendayagunakan  sarana dan prasarana yang masih ada secara optimal,  rapat  koordinasi   untuk  sinkronisasi   regulasi  pemerintah   pusat  dan program  kerja  Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara,  mensosialisasikan  juknis hingga ke tingkat pelaksana melalui seminar dan workshop, memberikan motivasi pegawai berlatih dan belajar secara mandiri, mengadakan rapat koordinasi interen maupun lintas sektor, sosialisasi pengukuran prestasi kerja berdasarkan SKP agar penilaian kinerja obyektif, dan mengirimkan  pejabat struktural untuk mengikuti DIKLATPIM.Kata kunci: Pembinaan Pegawai, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara
EFEKTIVITAS PELAYANAN PENERBITAN PENDAFTARAN SERTIFIKAT TANAH PADA BADAN PERTANAHAN KOTA KENDARI LIBA, LA
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.588 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3944

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Efektifitas Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Sertifikat Tanah Pada Badan Pertanahan Kota Kendari. Penelitian ini mengunakan desain deskriptif. Populasi penelitian ialah masiarakat yang melakukan pengurusan Pendaftaran Sertifikat Tanah Pada Badan Pertanahan Kota Kendari. Penelitian ini mengunakan metode purposive sampling dimana sampel di tentikan sendiri secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu20 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data di analisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data yang sesuai dengan hal-hal pokok pada fokus penelitian dan mengkerucut pada permasaalahan utama yang ingin di jawab pada penelitian ini.Hasil penelitian menunjukan bahwa efektifitas pelayanan Penerbitan Pendaftaran Sertifikat Tanah Pada Badan Pertanahan Kota Kendari yang mencangkup kemampuan aparat, prosedur pelayanan dan sarana prasarana dimana pada indikator prosedur pelayanan seperti kemudahan persyaratan dan proses pemenuhan kelengkapan berkas yang masih belum efektif namun kemampuan aparat serta sarana dan presarana dapat di katakan efektif. Sedangkan faktor efektifitas pelayanan yang mencangkup kebijakan organisasi, situasi kepemimpinan, penempatan pegawai, pendidikan dan keterampilan, motifasi kerja sarana dan prasarana kerja serta pola insentif dimana pada indikator sarana dan prasarana serta pola insentif yang masih kurang efektif sedangkan kebijakan organisasi, situasi kepemimpinan, penempatan pegawai, pendidikan dan keterampilan dan motivasi dapat di katakan efektif.Kata kunci Efektifitas Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Sertifikat Tanah dan faktor efektifitas pelayanan

Page 1 of 5 | Total Record : 44

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2023): Maret-Mei Vol 8, No 2 (2022): Juni-Agustus Vol 8, No 1 (2022): Maret-Mei Vol 7, No 4 (2021): Desember - Februari Vol 7, No 3 (2021): September - November Vol 7, No 2 (2021): Juni - Agustus Vol 7, No 1 (2021): Maret - Mei Vol 6, No 4 (2020): Desember-Februari Vol 6, No 3 (2020): September-November Vol 6, No 2 (2020): Juny-August Vol 6, No 1 (2020): March - May Vol 5, No 4 (2019): December-February Vol 5, No 3 (2019): September-November Vol 4, No 3 (2018): September-November Vol 4, No 2 (2018): Juny-August Vol 4, No 1 (2018): March - May Vol 1, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2017): Management and Public Policy Vol 3, No 1 (2017): March - May Vol 1, No 1 (2015): March - May More Issue