REZ PUBLICA
Rez Publica sebagai jurnal yang diterbitkan oleh jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo mempublikasikan berbagai karya tulis ilmiah berupa hasil penelitian sebagai penunjang bagi segenap civitas akademika dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial. Hasil penelitian yang di publikasikan di fokuskan pada kajian ilmu administrasi negara (publik), manajemen dan kebijakan publik, politik dan pemerintahan, hubungan internasional, community development, serta kajian ilmu sosial yang secara umum mengarah pada pengembangan ilmu administrasi publik.
Articles
44 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 2 (2018): Juny-August"
:
44 Documents
clear
<![CDATA[PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAA PEMERINTAH, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Run, Muhamad]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (199.704 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3949
<![CDATA[Dengan berlakunya pasal 1 ayat 6, Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang bunyinya “Otonomi daerah adalah hak,wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Repoblik Indonesia. Bagaimana pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  Dalam Pelaksanaan Pemerintahan , Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat  Didesa Linsowu Kecamatan Kulisusu? Dan faktor –faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  Dalam Pelaksanaan Pemerintahan , Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat  di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu?Hasil penelitian pelaksanaan fungsi BPD Desa Linsowu dalam pemerintahan yakni BPD bersama-sama dengan Kepala Desa membentuk peraturan Desa, fungsi lain ialah pembentukan panitia pemilhan Desa dan bagaimana pelaksanaan fungsi pemerintahan yang terdiri dari fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, Fungsi lainya pelaksanaan fungsi pembangunan dengan membentuk peraturan desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari fungsi aspirasi yang kemudian fungsi aspirasi  terdapat fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakatdan dan fungsi mengayomi masyarakat. Hasil penelitian terahir faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD di Desa Linsowu yang terdiri dari sumber daya BPD, mata pencaharian dimana mayoritas anggota BPD di Desa Linsowu bekerja sebagai nelayan sehinga waktu untuk bekerja menyelesaikan tugasnya sangat sedikit,faktor lain menyangkut dana, dan kerja sama dengan Kepala Desa Linsowu turut mempengaruhi fungsi BPD, hal ini disebabkan adanya sikap arogansi dari Kepala Desa dalam memutuskan suatu.Kata Kunci: Pelaksanaan fungsi, Pembangunan]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA SUNGAI TAMBORASI KABUPATEN KOLAKA ]]>
<![CDATA[SARI, PUJI SHINTA]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.525 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3954
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Kolaka dan untuk mengetahui faktor-faktor yang berperan dalam pengembangan pariwisata daerah di Kabupaten Kolaka. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jumlah informan penelitian sebanyak tujuh orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi.Hasilpenelitianmenunjukanbahwastrategi pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka terkhusus Sungai Tmaborasi yaitu menyediakan sarana dan prasarana penunjang wisata. Pemerintah juga mencanangkan akan membangun atraksi wisata (wahana bermain) untuk menghadirkan suasana baru sebagai salah satu daya tarik wisata, agar wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam saja, selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengembangan pariwisata yang dilakukan pemerintah yaitu diantaranya : a) mengajak masyarakat sekitar untuk ikut berpartisipasi dalam mengelolah dan mengembangkan wisata Sungai Tamborasi, b) pemerintah juga genjar melakukan promosi pariwisata melalui media elektronik, media cetak, megikuti pameran expo, serta menghadiahkan setiap tamu dari luar Kabupaten Kolaka berupa majalah tentang destinasi wisata.Kata kunci: Strategi, pariwisata]]>
<![CDATA[MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI PADA KANTOR CAMAT MANDONGA KOTA KENDARI ]]>
<![CDATA[SALEHA, SALEHA]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (179.84 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3959
<![CDATA[Tujuan  penelitian ini  adalah  untuk mengetahui pelaksanaan  kegiatan Pada Kantor Camat Madonga Kota Kendari.Perkembangan tenaga kerja pada pegawai suatu kondisi yang menunjukan adanya peningkatan-peningkatan kualitas pada Kantor Camat Madonga Kota Kendari. Metode peneliti yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif  yang bersifat  deskriptif  dengan mendeskripsikan   kenyataan   dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Manajemen  Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi pada Kantor Camat Madonga Kota Kendari yang menitik beratkan pada pendalaman wawancara dan pengumpulan data-data skunder. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan  dalam catatan  lapangan, dokumen  dan  sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan.Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa untuk memotivasi pegawai diberikan penghargaan berupa piala, piagam, plakat  (SatyaLencana) dan pemberian untuk meningkatkan atau menjaga etos kerja para karyawan, cara memimpin atasan sangat baik selalu megadakan koordinasi  dan pertemuan dengan staf, penampilan, tutur bahasa, dan perilaku seorang pegawai terlihat sopan, rapi dan pakaian yang dikenakan sesuai dengan aturan menggunakan  seragam dinas, pegawai dalam melaksanakan pelayanan bagian perlengkapan pertama-tama  menerima laporan kemudian dimasukkan kedalam buku administrasi melaksanakan pelayanan prima di lakukan denganbaik dan sopan “Prosedur atau  tata cara pegawai memiliki  Standar  Operasional Prosedur (SOP)â€, serta penguasaan sistem administrasi  bagian perlengkapan baik dilakukan kerjasama antara bagian-bagian dan menempatkan seseorang dalam suatu jabatan memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh staf atau pegawai.Dari hasil penelitian ini dapat disarankan agar tidak hanya memperhatikan syarat kepangkatan dan latarbelakang pendidikan saja tetapi justru lebih memperhatikan kompetensinya. Seorang pegawai sebaiknya ditempatkan pada suatu jabatan sesuai dengan kompetensinya yang dimilikinya. Kompetensi tidak hanya pengalaman serta lamanya menjadi pegawai, tetapi harus pula lebih memperhatikan  tingkat pengetahuan  dan  keahlian yang dimilikinya sehingga asas pekerjaan dapat segera terwujud.Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Kompetensi , Karakteristik Kompetensi.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA KENDARI ]]>
<![CDATA[SUSANA, SUSANA]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (202.29 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3964
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan administrasi kepegawaian yang dilakukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari,(2) faktor- faktoryang mendukung pelaksanaan administrasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari,(3)faktor-faktoryang menghambat pelaksanaan administrasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari, (4) carayang dilakukan untuk mengatasi hambatan - hambatan dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Adapun yang  menjadi subjek penelitian adalah semua pihak yang dapat memberikan informasi lengkap mengenailatar belakang dan keadaan sebenarnya dari administrasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari yaitu pegawai pada bagian perencanaan dan pengadaan pegawai. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasidan dokumentasi. Teknik analisis datayang  digunakan yaitu reduksi data, penyajian datadan menarik kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan administrasi kepegawaian yang dilakukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendaridimulaidari proses perencanaan, yang  kedua rekrutmen, yang ketiga penempatan, yang keempat pembinaan, yang kelima pengawasan dan yang terakhir pemberhentian. (2)   pada pelaksanaan  administrasi  kepegawaian  ada   faktor-faktor  yang mendukung yaitu sumber daya manusia, kerja sama antar pegawai dan sarana prasarananya. (3)  pada pelaksanaan administrasi kepegawaian sering juga di jumpaifaktor-faktor pengambat yang mengganggu pelaksanaan administrasi kepegawaian yaitu sarana prasarana dalam kondisikurang baik, pegawai yang menyerah kanmateri pekerjaan terlalulama, kebijasana  yang kadang mendadak dan kurangnya  komunikasi antar pegawai. (4) cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada, melengkapi sarana yang kurang dan mengerjakan pekerjaan diluar jam kantor.Kata Kunci : Administrasi Kepegawaian]]>
<![CDATA[MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Kantor Camat Binongko Kabupaten Wakatobi) ]]>
<![CDATA[ASWINA, WA ODE]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (197.255 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3969
<![CDATA[Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Camat Binongko Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan secara purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1). Kinerja pegawai pada Kantor Camat Binongko Kabupaten Wakatobi secara umum sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat Produktivitas pegawai yang sudah baik, dan dari tingkat responsivitas pegawai bahwa respon pegawai dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat begitupun dari tingkat Akuntabilitas pegawai sudah memiliki tanggung  jawab yang baik terhadap pekerjaannya, sehingga kinerja pegawai bisa tercapai dengan maksimal. (2). Kualitas Pelayanan publik Pada Kantor Camat Binongko Kabupaten Wakatobi sudah cukup baik bila dilihat dari penampilan pegawai dalam melayani, kecermatan pegawai dalam melayani, keahlian pegawai dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan, jaminan tepat waktu dalam pelayanan, dan adanya jaminan biaya dalam pelayanan. Namun jika dilihat dari  kenyamanan tempat melakukan pelayanan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini terjadi karena masih kurangnya fasilitas pendukung yang membuat masyarakat tidak nyaman dalam proses pelayanan.Kata Kunci: Kinerja, dan Kualitas Pelayanan Publik]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA ROMBO KECAMATAN KULISUSU KABUPATEN BUTON UTARA ]]>
<![CDATA[ARIANI, ARIANI]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (191.356 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3930
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan di Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dengan tujuan untuk memberikan gambaran implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana dan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi  Kebijakan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara belum berjalan cukup lancar. Hal tersebut dapat dilihat dari dimensi organisasi yang dimana organisasi seperti Karang Taruna belum dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan, juga terkait dengan Dimensi interpretasi belum berjalan dengan baik karena Pemerintah desa tidak transparan dalam penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Desa, selain itu Dimensi aplikasi (penerapan) program belum dilakukan secara rutin. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara di dasarkan pada teori implementasi kebijakan oleh Edward III yang meliputi komunikasi, sumber  daya, disposisi, dan struktur  birokrasi. Berangkat dari permasalahan dan teori serta analisis dan pembahasan penelitian, maka Pemerintah Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, disarankan untuk melakukan komunikasi kebijakan Alokasi Dana Desa secara berkesinambungan, konsisten dan jelas, mempersiapkan seluruh sumber daya baik staf, informasi, kewenangan, serta sarana dan prasarana untuk mendukung sepenuhnya kebijakan baik secara lisan maupun tertulis melalui individu maupun institusi serta kelembagaan, dan mendorong Pemerintah Desa untuk menyusun uraian tugas berkaitan dengan kebijakan dan menyusun standarisasi pekerjaan dipemerintah desa melaui Standar Operacing Procedures (SOP) Alokasi Dana Desa secara terintegrasi.Kunci : Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa (ADD)]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAX AMNESTY PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KENDARI ]]>
<![CDATA[HARTATI, HARTATI]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (203.933 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3935
<![CDATA[Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis isi (content analysis), wawancara mendalam pada informan dan studi literatur dan pendekatan masalah secara deskriptif analisis.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program Tax Amnesty belum terimplementasi secara maksimal. Terlihat dari aspek komunikasi sudah cukup baik apabila ditinjau dari dimensi transmisi , namun dari dimensi kejelasan informasi antara pihak penyelenggara terhadap kelompok sasaran dalam hal ini peserta atau wajib pajak masih perlu adanya perbaikan terlebih pada saat pentransferan informasi dari pelaksana kebijakan kepada peserta atau wajib pajak. Dari aspek sumber daya manusia KPP Pratama Kendari sudah cukup bagus hampir semua pegawai yang terlibat dalam penyelenggaraan tax amnesty, dan terlihat dari responnya memberikan nilai positif bagi wajib pajak. Dari sumber daya financial KPP Pratama Kendari dalam penyelenggaraan program tax amnesty menerima sumber dana dari kantor pusat langsung. Dari sumber daya sarana dan prasarana KPP Pratama kendari sudah cukup memadai, walaupun dari pihak wajib pajak ada yang menyarankan mengenai tempat kedepannya bisa dipertimbangkan karena melihat kondisi wajib pajak yang semakin bertambah dan cukup padat. Dari aspek disposisi atau sikap pelaksana ditinjau dari sikap pegawai dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak cukup baik tanpa membeda-bedakan, adapaun respon pegawai dalam mengakomodir permasalahan sudah cukup baik, walaupun wajib pajak masih mengeluh dengan harus mengantri lama apabila melaporkan pajaknya. Dari aspek sturktur birokrasi yang mengacu pada SOP bidang pelayanan KPP Pratama Kendari dinyatakan KPP Pratama telah melakukan Pelayanan yang maksimal. Implementasi tax amnesty dari sisi pengampunan sanksi Bunga telah memberikan pengaruh yang cukup baik bagi wajib pajak dan semakin  memberikan semangat bagi wajib pajak dalam melaporkan pajaknnya. Adapun dari sisi pengampunan sanksi administrasi berupa denda merupakan suatu pengampunan yang baik, program tersebut memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada wajib pajak untuk senantiasa memanfaatkannya, apabila menginginkan pelaporan administrasi pajaknya baik dimata pajak dan hukum Republik Indonesia.Kata kunci : Implementasi,Tax Amnesty]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISIPLIN KERJA PEGAWAIÂ PADA SEKRETARIAT DAERAH (SETDA) KABUPATEN BUTON TENGAH ]]>
<![CDATA[DEWI, IRMA]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (188.093 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3940
<![CDATA[Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan disiplin kerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tengah sudah cukup baik, bila dilihat dari tingkat kewaspadaan yang tinggi, dan bekerja secara etis. Namun jika dilihat dari tingkat kehadiran disiplin kerja pegawai belum maksimal karena masih ada pegawai yang datang terlambat dan tingkat kehadiran pegawai untuk tiap bulannya belum mencapai angka 100 %. Hal ini dikarenakan masih ada pegawai yang tidak hadir dengan berbagai alasan. Misalnya sakit, izin atau tanpa keterangan. Begitu pun dari segi ketaatan pada peraturan dan standar kerja, disiplin kerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tengah masih kurang optimal karena masih ada pegawai yang belum sepenuhnya menaati aturan kerja dan sedikit lalai dalam menyelesaikan pekerjaan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tengah adalah yang pertama faktor internal yang terdiri atas: Perilaku, sikap atau kepribadian yang dimiliki oleh pegawai, semangat kerja yang mencakup  minat pegawai dalam bekerja dan adanya penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi, yang kedua adalah faktor eksternal yang terdiri atas:Kemampuan pimpinan dalam mengarahkan bawahan, kemampuan pimpinan dalam menciptakan inovasi baru, hubungan dengan rekan kerja,dan adanya fasilitas yang memadai.KataKunci : Disiplin Kerja Pegawai]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Poasia Kota Kendari) ]]>
<![CDATA[MARANSA, MEGAWATI]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (193.964 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3945
<![CDATA[Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan kapasitas pegawai negeri sipil dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Puskesmas Poasia Kota Kendari.Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur pengembangan kapasitas pegawai negeri sipi adalah Pengetahuan, Keterampilan, Potensi Diri, Motif Bekerja dan Moral. Sedangkan indikator kualitas pelayanan publik adalah berwujud, kehandalan, ketanggapan, jaminan dan empati.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, sehingga ini membutuhkan informan kunci dan informan pelengkap. Informan kunci (key informan), yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian serta 2 Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Poasia Kota Kendari. Adapun informan pelengkap yaitu 5 orang masyarakat, Â yang merasakan pelayanan pada Puskesmas Poasia Kota Kendari. Dengan demikian informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang.Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas pegawai negeri sipilpada Puskesmas Poasia Kota Kendari telah dilaksanakan dengan cukup baik, ini dipengaruhi dari beberapa faktor salah satunya masih ada beberapa pegawai yang tingkat pendidikannya belum memadai dan belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan sehingga pengetahuan dan keterampilannya masih kurang dalam bekerja. kualitas pelayanan Puskesmas Poasia Kota Kendari tergolong baik, tetapi masih ada beberapa pegawai yang belum maksimal dalam bekerja, fasilitas dan peralatan kesehatan yang perlu ditingkatkan. Terlaksananya pengembangan kapasitas Pegawai Negeri Sipil dengan baik, maka akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien/masyarakat.Kata kunci : Pengembangan Kapasitas, kualitas pelayanan publik]]>
<![CDATA[PERANAN APARATUR KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN JATI MEKAR KECAMATAN KENDARI KOTA KENDARI ]]>
<![CDATA[RICO, MUHAMMAD]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.17 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3950
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah: 1). mengetahui upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 2). mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat Kelurahan Jati Mekar dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Wajib pajak yang terdapat di Kelurahan Jati Mekar serta Petugas Kelurahan. Selain itu digunakan pula beberapa data dan dokumen untuk menunjang kelengkapan dan kedalaman informasi yang dibutuhkan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa  upaya yang dilakukan oleh pihak kelurahan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (1) dengan memberikan penyuluhan kepada warga,(2) meningkatkan pelayanan,(3) memberikan penghargaan. Serta adanya 4 faktor yang sangat mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu: (2) kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat/wajib pajak, (3) adanya kebocoran didalam penarikan pajak, (4) suasana individu (belum memiliki uang).Kata kunci: Peranan  Aparatur, Kesadaran Masyarakat]]>
