cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
abied76@gmail.com
Editorial Address
Street Pramuka 156. Po. Box. 116 Ponorogo 63471, East Jawa, Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
MUSLIM HERITAGE: JURNAL DIALOG ISLAM DENGAN REALITAS
Published by Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo
ISSN : 2502535X     EISSN : 25025341     DOI : 10.21154/muslimheritage
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas, is a double-blind peer-reviewed academic journal published by the Postgraduate of State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. The journal is a semi-annual publication publishing two issues (June and December) each year. It strives to strengthen transdisciplinary studies on issues related to Islam and Muslim societies. Its principal concern includes Islamic education, Islamic law, and Islamic economic. The journal reserves as a knowledge exchange platform for researchers, scholars, and authors who dedicate their scholarly interests to expand the horizon of education, law,and economic.
Arjuna Subject : -
Articles 151 Documents
 1   2   3   4   5 
Proyeksi Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan Dengan Konsep Syariah Hanik Fitriani
Muslim Heritage Vol 3, No 1 (2018): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (798.351 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v3i1.1257

Abstract

Abstract: The Islamic-based economic sector has recently increased significantly. It includes culinary, Islamic finance, insurance, fashion, cosmetics, pharmaceutical, entertainment, and tourism sectors. They occupy the concept of halal in every its product. One of the economic sector of Islam which has growth significantly is lifestyle products in the syariah tourism sector. The tourism business is certainly very closely related to the accommodation business, particularly the hospitality commerce. This study aims to scrutinize the projection of Tourism Potential Development which applied Sharia concepts in Indonesia. The results of this present study indicates that: firstly, sharia hotels is an accommodation service adheres to the principles of Islamic teaching guidelines. Secondly, `some authorities stated that the development of sharia hotels in Indonesia is still dawdling, although the Indonesian Ulema Council (MUI) has issued requirement standard for syariah labeling to the hospitality business. However, the form and stage for management of this sharia system is still uncertain. As a result, many sharia hotel businessmen are intended to implement their own concept and do not legalize it. This lead to the low quality of management. It is suggested that sharia hotels should be supported by such Sharia Supervisory Board.Abstrak: Sektor ekonomi berbasis Islam akhir-akhir ini meningkat secara signifikan, Sektor tersebut diantaranya kuliner, keuangan Islam, industri asuransi, fashion, kosmetik, farmasi, hiburan, dan pariwisata. Dimana keseluruhan sektor itu mengusung konsep halal dalam setiap produknya. Sektor ekonomi Islam yang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam produk lifestyle di sektor pariwisata adalah pariwisata syariah. Industri pariwisata tentunya sangat berhubungan erat dengan bisnis akomodasi, khususnya bisnis perhotelan. Penelitian ini bertujuan menelaah tentang Proyeksi Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan Dengan Konsep Syariah Di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, hotel syariah merupakan suatu jasa akomodasi yang beroperasi dan menganut prinsip- prinsip pedoman ajaran Islam. Kedua, menurut penulis perkembangan hotel syariah di Indonesia masih terlalu lambat bahkan dapat dikatakan stagnan, meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan standarisasi label syariah kepada bisnis perhotelan, namun bentuk dan tahapan pengurusan format syariah ini masih belum jelas adanya. Dampaknya, banyak pebisnis hotel syariah yang lebih mengimplementasikan konsep hotel syariah mereka dengan berdasarkan aturan-aturan Islam, dan tidak melegalkan bisnis mereka sehingga kualitas pengelolaan dan pengoperasiaannya kadang masih belum maksimal oleh karena itu, hotel syariah sebaiknya didukung oleh semacam Dewan Pengawasan Syariah (DPS).
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN US}U>L AL-FIQH BERBASIS KOMPETENSI PADA MADRASAH ALIYAH KEAGAMAAN DI PONOROGO Basuki Basuki
Muslim Heritage Vol 3, No 2 (2018): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v3i2.1488

Abstract

Abstract: This article aims to explain the objectives, materials, strategies, and evaluations that have been formulated from us}u>l al-fiqh learning in Religious Madrasah Aliyah (MAK) in Islamic boarding schools in Ponorogo district, especially at MAK Pondok "Hudatul Muna" Islamic Boarding School Jenes Ponorogo, MAK "Al-Islam" Islamic Boarding School Joresan Mlarak Ponorogo, and MAK "Darul Huda" Islamic Boarding School Mayak Ponorogo. This study employed qualitative approach and researchers themselves are key instruments, while other instruments are supporting instruments. This type of research is a multi-case study (multi-case studies). The findings showed that the teaching and learning of  us}u>l al-Fiqh in MAK in the Islamic boarding school at Ponorogo are in the following: First, the learning objectives developed are by using 3 eclectic approaches, namely subject-academic, humanistic, and technological approaches. However, it has not been developed using the reconstruction-social approach. Second, the structure of learning material is included in the structure of subject matter in an integral system (manhaj al-mawa> dd al-mutarabit} ah), which cannot be separated from other subjects, such as al-Qur'a> n, al-Hadith, al -Tafsi> r, Ulu> m al-Qur'an> n, Ulu> m al-Hadi> th, al-Fiqh, 'Ilm al-Nahw, and' Ilm al-S} arf. Third, learning activities have two main functions, namely [1] the task as profession, namely educating, teaching and training; [2] the task of humanity, namely being a supplementary parent, and self-transformation. Third, the learning evaluation system is one of the factual ways to see the basic competencies and abilities of students in mastering the material individually.Abstrak: Artikel ini bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan tujuan, materi-materi, strategi-strategi, dan evaluasi yang telah dirumuskan dari pembelajaran us}u>l al-fiqh pada Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) di lingkungan pondok pesantren di kabupaten Ponorogo, khususnya di MAK Pondok Pesantren ”Hudatul Muna” Jenes Ponorogo, MAK Pondok Pesantren ”Al-Islam” Joresan Mlarak Ponorogo, dan MAK Pondok Pesantren ”Darul Huda” Mayak Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, latar alami (natural setting) sebagai sumber data langsung dan peneliti sendiri merupakan instrumen kunci, sedangkan instrumen lain sebagai instrumen penunjang. Jenis penelitian ini adalah studi multi-kasus (multi-case studies). Dari hasil penelitian tentang pembelajaran  us}u>l al-Fiqh pada MAK di lingkungan Pondok Pesantren kabupaten Ponorogo ini, temuan peneliti yaitu: Pertama, Tujuan pembelajaran yang dikembangkan adalah dengan menggunakan 3 pendekatan secara eklektik, yaitu subyek-akademis, humanistis, dan teknologis. Dan belum dikembangkan dengan menggunakan pendekatan rekonstruksi-sosial. Kedua, Struktur materi pembelajaran termasuk dalam struktur materi pelajaran dengan sistem integral  (manhaj al-mawa>dd al-mutarabit}ah), yakni tidak bisa dilepaskan dari mata pelajaran lain, seperti al-Qur'a>n, al-Hadith, al-Tafsi>r, Ulu>m al-Qur'a>n, Ulu>m al-Hadi>th, al-Fiqh, 'Ilm al-Nahw, dan 'Ilm al-S}arf. Ketiga, Kegiatan pembelajaran  mempunyai dua fungsi utama, yaitu [1] tugas profesi, yakni mendidik, mengajar dan melatih; [2] tugas kemanusiaan, yakni menjadi orangtua kedua, dan transformasi diri. Ketiga, Sistem evaluasi pembelajaran adalah merupakan salah satu cara yang tepat untuk melihat standar kompetensi dan kemampuan dasar santri dalam penguasaan materi secara individual.
KEEFEKTIFAN ALAT PERAGA VISKOSITAS DENGAN SENSOR MINI REED SWITCH MAGNETIC BERBASIS ARDUINO UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN ANALYZEPESERTA DIDIK Nur Romadhon; Umi Pratiwi; Yusro Al Hakim
Muslim Heritage Vol 4, No 2 (2019): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.837 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v4i2.1765

Abstract

Rendahnya kemampuan analyze peserta didik dapat dilihat dari bagaimana peserta didik dalam menganalisis permasalahan yang ada di soal. Peserta didik kesulitan dalam mencerna informasi yang ada pada soal dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi permasalahan. Hal ini terjadi dikarenakan proses pembelajaran yang konvensional dan kurangnya penggunaan media dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk memunjukan keefektifan alat peraga viskositas berbasis arduino dalam meningkatkan kemampuan analyze peserta didik yang ditinjau dari hasil belajar pre-test dan post-test. Penelitian ini merupakan penelitian R&D (Research and Development) yang mengadopsi model kuasi eksperimen. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pengaruh kemampuan analisis rendah dan tinggi terhadap prestasi kognitif. Prestasi kognitif diperoleh dari hasil tes kemampuan analyze. Hasil tes belajar kemampuan analyze peserta didik menunjukan peningkatan kemampuan analyze peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan alat peraga viskositas berbasis arduino dengan nilai N-Gain 0.377 yang termasuk kedalam kategori sedang. Dapat disimpulkan bahwa alat peraga viskositas dengan sensor mini reed switch magnetic berbasis arduino valid dan efektif untuk meningkatkan kemampuan analyze peserta didik.
Manajemen Partisipatif Warga Sekolah Dalam Pengembangan Budaya Religius Peserta Didik Rubiati Rubiati
Muslim Heritage Vol 1, No 2 (2016): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.711 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i2.598

Abstract

Abstract: The religious culture is a form of religious teaching values that appear in the way a person behaves. In the context of educational institutions, religious culture appear in the organizational culture, followed by all the people in the school. So that the religious culture need to be developed through effective participative (participatory) management. Participative management is intended to empower the school community to the fullest involvement in the management of religious culture development programs. This study aimed to describe, analyze and explain the application of school community participative management in the development of religious culture of students in SMAN I Kwadungan. This study produced three findings: first, the development program of religious culture of learners are formulated based on the vision and mission of the school, which is further manifested in the six activities, namely: Islamic clothing (uniforms), giving smile, a greeting, obligatory prayer in congregation, Friday prayer, reading Al-Qur'an and infaq. Second, the application of participative management school community in the development of religious culture was done by involving people in schools ranging from decision-making, implementation, benefit to the evaluation. Thirdly, By applying participative management, school community gives a good response in the form of positive attitudes and actions, and fully contribute to supporting the development of religious culture.Abstrak: Budaya religius merupakan wujud nilai-nilai ajaran agama yang tampak dalam cara berperilaku seseorang. Dalam konteks kelembagaan pendidikan, budaya religius tampak dalam budaya organisasi yang diikuti oleh seluruh warga di sekolah. Agar budaya religius benar-benar menjadi cara berperilaku baik individu maupun organisasi, perlu dikembangkan melalui manajemen partisipatif yang efektif. Manajemen partisipatif dimaksudkan untuk memberdayakan keterlibatan warga sekolah secara maksimal dalam pengelolaan program-program pengembangan budaya religius. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menjelaskan tentang penerapan manajemen partisipatif warga sekolah dalam pengembangan budaya religius peserta didik di SMAN I Kwadungan. Penelitian ini menghasilkan tiga temuan: pertama, program pengembangan budaya religius peserta didik dirumuskan berdasar pada visi dan misi sekolah, yang selanjutnya diwujudkan dalam enam kegiatan, yaitu: busana (seragam) Islami, memberi senyum, menyapa, sholat fardhu berjamaah, sholat jumat, membaca Al-Qur’an dan infaq.  Kedua, penerapan manajemen partisipatif warga sekolah dalam pengembangan budaya religius dilakukan dengan melibatkan warga sekolah mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, memperoleh manfaat sampai dengan evaluasi. Ketiga, Dengan menerapkan manajemen partisipatif,  warga sekolah memberikan respon yang baik yang berupa sikap dan tindakan positif, serta berkontribusi dalam mendukung pelakasnaan pengembangan budaya religius peserta didik.
Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di indonesia Agus Hermanto
Muslim Heritage Vol 2, No 1 (2017): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.447 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v2i1.1049

Abstract

Abstract: Marriage prohibitions from fiqh perspective include eternal prohibition (ta'bíd) is a women forbidden to marry men at the longest because of nasab relationship, marriage relationship and mother’s milk relationship. Temporary prohibition (gairu ta'bíd) is women or men forbidden to marry for certain time because of amount, collection , slavery, heathen, ihrám, iddah, three times divorced, and matrimony. Until now, adultery and li'an vow are still disputed. Marriage act in Indonesia is the result of normative law legislation which not arranges the prohibition of marrying slaves. The controversial section is section 40 letter c; in that section clearly established that a Moslem is prohibited to marrying a non-Moslem. In fiqh, non-Moslems involve Musyrik/Kafir who forbidden to married by Moslems and Christians/Jews (ahlul kitab) who can be married by Moslems.Abstrak: Larangan perkawinan perspektif fikih mencakup larangan abadi (ta’bíd); perempuan dilarang kawin dengan laki-laki sepanjang masa dikarenakan hubungan nasab, perkawinan dan persusuan. larangan sementara (gairu ta’bíd) adalah wanita atau laki-laki yang haram kawin untuk masa tertentu dikarenakan bilangan, mengumpulkan, kehambaan, kafir, ihrám, iddah, talak tiga dan peristrian. Yang diperselisihkan adalah zina dan sumpah li’an. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah hasil legislasi hukum normatif (fikih) dan tidak mengatur tentang larangan menikahi budak, Pasal yang kontroversial, yaitu pasal 40 huruf c, dalam pasal tersebut ditentukan dengan jelas bahwa seorang laki-laki muslim dilarang melakukan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam. Dalam fikih, non muslim dibagi dua, yaitu musyrik/kafir adalah orang yang haram untuk dikawin sedangkan Nasrani/Yahudi yang disebut dengan ahlul kitab dapat di kawin.
SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MODEL KEPEMIMPINAN KOLEKTIF DI BAMRUNG ISLAM SCHOOL PATTANI THAILAND Luthfi Noor Muntafi’ah
Muslim Heritage Vol 3, No 2 (2018): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.685 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v3i2.1481

Abstract

Abstract: Thailand is one of the countries in Southeast Asia which has  majority of Buddhist inhabitants. Muslims who occupy areas of Southern Thailand in this country become a minority, including in education. The conflict that occurred in the South Thailand region brings out the implementation of a model of collective leadership in Bamrung Islam School Pattani. Bamrung Islam School had experienced leadership void for several periods. This resulted in a non-conducive school management situation. Responding to this situation, the family council agreed to implement a collective leadership model. Based on the process of data collection and analysis, this study yields three findings. First, Collective Leadership in Bamrung Islam School Pattani. in the form of an organization consisting of mudir-mudir madrasah, which is then called majlis mudir or board of riasah. They lead and nurture both school and boarder students collectively based on seniority from the kinship line. In carrying out the leadership and caring, the mudir majlis is assisted by an assembly of a'wan and the coordinating council. Second, the factors that encourage collective leadership patterns in Bamrung Islam School are: (1) the effort to create a forum for musyawarah and build joint strengths; (2) the encouragement of the decision of the family assembly; (3) the encouragement of the social environment; (4) modeling and inheriting the values of the prophet's leadership. Third, the steps taken in order to establish joint decisions and policies in Bamrung Islam School is through the phase of identification of the problem (intelligence phase), determine the alternatives of the problem (design phase) and choose the choice (choice phase) or decision then implement the results of the decision the (implementation phase). Abstrak: Thailand  adalah  salah  satu  dari  negara Asia Tenggara yang apabila ditinjau dari sudut agama yang dianut oleh penduduknya, mayoritas beragama  Budha. Muslim yang banyak menempati wilayah Thailand Selatan di negara ini menjadi minoritas termasuk dalam hal pendidikan. Artikel ini bertujuan mengkaji tentang Sistem Pengambilan Keputusan Dalam Model Kepemimpinan Kolektif Di Bamrung Islam School Pattani Thailand. Konflik yang terjadi di daerah Thailand Selatan melatarbelakangi penerapan model kepemimpinan kolektif di Bamrung Islam School Pattani. Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini menghasilkan tiga temuan. Pertama, Kepemimpinan kolektif di Bamrung Islam School Pattani berbentuk  organisasi  yang beranggotakan  mudir-mudir madrasah,  yang  kemudian disebut  majlis  mudir atau dewan riasah.  Mereka  memimpin dan  mengasuh  pelajar baik sekolah maupun asrama  secara  bersama-sama  (collective)  yang  didasarkan  pada senioritas dari garis kekerabatan (kinship). Dalam melaksanakan kepemimpinan dan kepengasuhan,  majlis  mudir  dibantu  oleh majelis a’wan dan dewan koordinator. Kedua, Faktor-faktor yang mendorong pola kepemimpinan kolektif di Bamrung Islam School antara lain adalah: (1) usaha menciptakan wadah musyawarah dan membangun kekuatan bersama, (2) dorongan keputusan bersama majelis keluarga, (3) dorongan dari lingkungan sosial, (4) peneladanan dan pewarisan nilai-nilai kepemimpinan nabi. Ketiga, tahapan yang ditempuh dalam rangka menetapkan keputusan dan kebijakan bersama di Bamrung Islam School yaitu melaui tahapan identifikasi masalah (intelligence phase), menentukan alternatif-alternatif pemecahan masalah (design phase) dan menentukan pilihan (choice phase) atau keputusan kemudian melaksanakan hasil dari keputusan tersebut (implementation phase).
ANALISIS BAURAN PEMASARAN PADA LAZNAS YATIM MANDIRI CABANG PONOROGO DITINJAU DARI MARKETING SYARIAH Eka Wahyu Wibowo
Muslim Heritage Vol 4, No 1 (2019): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.612 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v4i1.1608

Abstract

LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Ponorogo is a non-profit or non-profit institution that is dedicated to empower all potential orphans through the management of ziswaf funds, whether individual, institutional, institutional or coorporate and domiciled in Ponorogo. This study purpose is analyzing the concept and application of marketing mix at the institution in terms of sharia marketing. This research mehod uses a qualitative approach and research type is descriptive qualitative with observation method and interview to capture data, then conducted analysis and position of researcher as key instrument. The results of this study are: First, the marketing mix at the agency focuses on the diversification of products coupled with the launch of innovative products of good quality, halal and tayyib with low price and supported by good service and very strategic office location for promotion and uphold honesty in marketing process as syiar Islam the aim is the penetration of market segments. Second, the institute performs strategy segmentation, targeting, positioning, diferentiation to meet the target selling that pay attention to customer satisfaction by building brand, service and process good. AbstrakLAZNAS Yatim Mandiri Cabang Ponorogo merupakan lembaga nirlaba atau non profit yang berkhidmat memberdayakan segala potensi anak yatim melalui pengelolaan dana ziswaf baik perorangan, lembaga, institusi maupun coorporate dan berkedudukan di Ponorogo. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsep dan penerapan bauran pemasaran pada lembaga tersebut ditinjau dari marketing syariah. Metode peneltian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian diskriptif kualitatif dengan metode pengamatan dan wawancara untuk menjaring data, kemudian dilakukan analisis dan posisi peneliti sebagai intrumen kunci. Hasil dari penelitian adalah: Pertama, bauran pemasaran pada lembaga tersebut menitik beratkan pada diversifikasi produk yang dibarengi dengan peluncuran produk inovatif yang berkualitas baik, halal dan tayyib dengan harga rendah dan serta ditunjang dengan layanan bagus dan lokasi kantor yang sangat strategis untuk promosi serta menjunjung tinggi kejujuran dalam proses pemasarannya sebagai syiar Islam tujuannya adalah penetrasi segmen pasar. Kedua, lembaga tersebut melakukan strategi segmentation, targeting, positioning, diferentiation untuk memenuhi target selling yang memperhatikan kepuasan konsumen dengan membangun brand, service dan process yang bagus
Problematika Praktek Patoho Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sangga Kec. Lambu Kabupaten Bima) Rukyah Khatamunisa
Muslim Heritage Vol 5, No 1 (2020): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.94 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v5i1.2004

Abstract

Tulisan inimembahas tentang “Problematika Praktek Patoho Perspektif Hukum Ekonomi Syariah(Studi Kasus Di Desa Sangga Kec. Lambu Kabupaten Bima)”. Penelitian ini bertujuan untuk menengahi dua pendapat masyarakat mengenai hukum Patoho, karena sebagian ada yang mengatakan haram dan sebagian  mengatakanhalal/boleh. Untuk merespon hal tersebut, perlu mengetahui faktor yang  mendorong masyarakat melakukan transaksi Patohoserta menganalisis Praktek Patoho dengan Perspektif  Hukum Ekonomi Syariah, untuk mendapatkan jawaban yang jelas mengenai hukum dari praktek Patoho.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskripsi analisis, dengan Jenis penelitianlapangan (field research).Menggunakan tekhnik wawancara dan dokumentasi dalam mengumpulkan data.Hasil penelitian: Pertama, bahwaFaktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan Patoho yaitu karena adanya kebutuhan yang mendesak yang tidak bisa di tunda, jika di tunda akan menimbulkan kesulitan yang sangat (Masyaqqah) bagi petani. Kedua praktek Patoho yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.
Perlindungan Nasabah BMT Beringharjo Cabang Ponorogo Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Muhammad Isnan
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.444 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.385

Abstract

Abstract: The financial institution of Syari’ah is growing and developing rapidly in Indonesia. One of it is BMT (Baītul Māl wa Tamwīl). In the legal protection for clients, BMT has not yet had a legal protection particularly, but it still refers to another legal protections like koperasi and Financial Fervices Authority. The legal protection that is given for BMT Beringharjo branch Ponorogo is embodied through the ragulation of Koperasi . It is not appropriate according to the regulation No. 21. Year 2010 about Financial Fervices Authority and No. 1 Year 2013 about Micro Financial Fervices. According to that case, this article will study about the client protection given by BMT Beringharjo Branch Ponorogo in the perspective of positive and Islamic laws. According to study, so it can be deduced: first, the implementation of protection that is given by BMT Beringharjo is still less appropriate based on regulation No. 21 Year 2011 about OJK and No. 1 Year 2013 about LKM, but BMT Beringharjo has applied a legal protection of Koperasi and legal protection implicitly. Whereas the implementation of protection of Islamic law is the protection given by ilahi precepts which conveyed from Wahyu in Al-Qur’an and Sunnah. It is realized by BMT, because the clients of BMT Beringharjo less know the impact when the financial institution like BMT experinces a bankrupt.Abstrak:Lembaga Keuangan Syari’ah tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia, salah satunya adalah BMT (Baītul Māl wa Tamwīl). Dalam perlindungan hukum kepada nasabahnya, BMT belum memiliki payung hukum secara khusus, namun masih mengacu pada beberapa payung hukum lain seperti koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum yang diberikan BMT Beringharjo Cabang Ponorogo diwujudkan melalui Undang-undang perkoperasian. Hal ini ternyata tidak sesuai menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini akan mengkaji  tentang perlindungan nasabah di BMT Beringharjo Cabang Ponorogo dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Berdasarkan kajian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa: Pertama, Implementasi perlindungan yang diberikan oleh BMT Beringharjo masih kurang sesuai menurut UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK dan UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM, akan tetapi BMT Beringharjo sudah menerapkan perlindungan hukum perkoperasian dan perlindungan hukum secara implisit. Sedangkan implementasi perlindungan prespektif hukum Islam merupakan perlindungan yang diberikan oleh ajaran-ajaran Ila>hi> yang disampaikan lewat Wahyu yang dapat ditelusuri dalam ayat al-Qur’an maupun sunah, hal ini direalisasikan oleh BMT Beringharjo dengan sistem audit. Kedua, Implikasi pada BMT Berngharjo dalam menerapkan perlindungan hukum tidak berdampak bagi para nasabah yang mengamanahkan dananya di BMT tersebut, karena nasabah BMT Beringharjo kurang mengetahui dampak yang akan diterima ketika sebuah lembaga keuangan seperti BMT mengalami pailit.
Disparitas Antara Hisab dan Rukyat: Akar Perbedaan dan Kompleksitas Percabangannya Shofwatul Aini
Muslim Heritage Vol 2, No 1 (2017): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.925 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v2i1.1044

Abstract

Abstract: The one of some problems faced by Moslems in Indonesia is about how to determine the beginning of month of hijri year. It happens because there is no agreement on the criteria of the beginning of month of hijri year. The different ways on the interpreting hadith about the beginning of the month causes emerged of two different streams. On one side, there are some Moslems who use rukyat method (seeing the new moon) as the best way to determine the beginning of the month, usually called as “madzhab rukyat”. On the other side, there are also some Moslems who prefer to use hisab method (counting the position of the new moon) as the best way to determine the beginning of the month, usually called as “madzhab Hisab”. This difference has lead to a discordance among Moslems because it take effect on the way to determine the beginning of Ramadhan, the beginning of Syawal, and determine time to doing Arafah fasting. This article is trying to identify the root of that difference. There is the fact that there are also the new differences which made the gap within each method, so it becomes wider than before. Abstrak: Penentuan awal bulan Hijriyah merupakan salah satu di antara permasalahan yang ada di kalangan umat Islam di Indonesia. Permasalahan ini terjadi karena belum disepakatinya kriteria awal bulan. Perbedaan penafsiran terhadap hadits tentang awal bulan menyebabkan terdapat dua aliran yang berbeda. Di satu sisi, ada sekelompok umat Islam yang menggunakan metode rukyat yang biasanya disebut dengan madzhab  rukyat. Di sisi lain, ada juga sebagian umat Islam yang lebih memilih memakai metode hisab, yang kadang dinamakan sebagai madzhab hisab. Perbedaan metode penentuan awal bulan ini kadang menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam karena berkaitan dengan penentuan awal Ramadhan, awal Syawal, dan puasa Arafah. Artikel ini berusaha mengkaji akar perbedaan yang memunculkan metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Perbedaan antara metode hisab dan metode rukyat semakin bertambah ketika masing-masing dalam metode tersebut pada kenyataannya juga memiliki perbedaan.

Page 1 of 16 | Total Record : 151

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2023): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas Vol 7, No 2 (2022): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas Vol 7, No 1 (2022): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas Vol 6, No 2 (2021): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas Vol 6, No 1 (2021): Muslim Heritage Vol 5, No 2 (2020): Muslim Heritage Vol 5, No 1 (2020): Muslim Heritage Vol 4, No 2 (2019): Muslim Heritage Vol 4, No 1 (2019): Muslim Heritage Vol 3, No 2 (2018): Muslim Heritage Vol 3, No 1 (2018): Muslim Heritage Vol 2, No 2 (2017): Muslim Heritage Vol 2, No 1 (2017): Muslim Heritage Vol 1, No 2 (2016): Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Muslim Heritage More Issue