cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
abied76@gmail.com
Editorial Address
Street Pramuka 156. Po. Box. 116 Ponorogo 63471, East Jawa, Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
MUSLIM HERITAGE: JURNAL DIALOG ISLAM DENGAN REALITAS
ISSN : 2502535X     EISSN : 25025341     DOI : 10.21154/muslimheritage
Core Subject : Humanities, Art,
Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas, is a double-blind peer-reviewed academic journal published by the Postgraduate of State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. The journal is a semi-annual publication publishing two issues (June and December) each year. It strives to strengthen transdisciplinary studies on issues related to Islam and Muslim societies. Its principal concern includes Islamic education, Islamic law, and Islamic economic. The journal reserves as a knowledge exchange platform for researchers, scholars, and authors who dedicate their scholarly interests to expand the horizon of education, law,and economic.
Arjuna Subject : -
Articles 131 Documents
BANK UMUM SYARIAH : PERSPEKTIF KINERJA DEPOSITO MUDHARABAH ARDIANI IKA SULISTYAWATI
Muslim Heritage Vol 4, No 1 (2019): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.42 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari tingkat suku bunga, nisbah bagi hasil, inflasi dan likuiditas terhadap deposito mudharabah pada bank umum syariah (BUS) yang ada di Jawa Tengah. Variabel dependen yang digunakan adalah deposito mudharabah dan variabel independennya antara lain tingkat suku bunga, nisbah bagi hasil, inflasi dan likuiditas. Populasi dalam penelitian ini merupakan bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) pada periode 2010-2015, pengambilan sampel menggunakan metode judgment sampling terhadap bank umum syariah yang konsisten menerbitkan laporan keuangan triwulan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi serta dianalisis dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel likuiditas yang diproksikan menggunakan finace to deposit ratio (FDR) berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Sedangkan variabel tingkat suku bunga, nisbah bagi hasil dan inflasi tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Artinya, tingkat keyakinan yang diperoleh sebesar 26,3% dipengaruhi oleh keempat variabel tersebut. sedangkan 73,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
Model Theory Of Planned Behaviour dalam Memprediksi Perilaku Konsumsi Jamu Perspektif Konsumsi Islam Serta Implikasi pada Strategi Pemasaran Sulasih Sulasih; Wiwiek Rabiatul Adawiyah; Pramono Hari Adi
Muslim Heritage Vol 6, No 2 (2021): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractConsumption of herbal medicine is one of the changes in people's behavior during the pandemic. This phenomenon causes the existence of herbal medicine and the habit of consuming herbal medicine to become a trend in society. Phenomena related to the consumption of herbal medicine have occurred a lot. However, it has not received much attention from researchers, especially in implicating it in marketing strategies and studying it from the Islamic consumption perspective. This study aims to overcome this gap by analyzing the relationship between attitudes, perceived subjective norms, and knowledge of the behavior of the Banyumas citizens in consuming herbal medicine in the perspective of Islamic consumption and their implications for marketing strategies. This study was carried out by quantitative methods. The sampling technique was purposive and accidental sampling with the formula of unknown populations. The data collection technique used a questionnaire compiled in Google Form, and the data analysis technique used multiple linear regressions. The results showed that attitudes and knowledge had a positive effect on the consumption behavior of the Banyumas citizens, and another finding was that subjective norms had no significant effect on people's behavior in consuming herbal medicine. The implementation of the marketing strategy is shown by segmentation of demographics, gender, and age as well as the results of attitudes and knowledge so that marketers can determine strategies for marketing herbal medicine to the Banyumas citizens. Based on the results of research studied in an Islamic perspective, the consumption behavior of Banyumas citizens is reflected in the ethics of consumption in Islam, that is by paying attention to the benefits or uses and paying attention to the kind of foods consumed are good, halal, and not excessive.  AbstrakFenomena perubahan perilaku masyarakat selama masa pandemi salah satunya terkait dengan konsumsi jamu. Fenomena tersebut menyebabkan keberadaan jamu dan budaya konsumsi jamu kembali menjadi trend ditengah-tengah masyarakat. Fenomena terkait masyarakat konsumsi  jamu sudah banyak terjadi akan tetapi belum banyak mendapatkan perhatian dari peneliti terutama mengimplikasikannya pada strategi pemasaran serta mengkajinya dalam perpektif konsumsi islam. Tujuan penelitian ini untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan menganalisis hubungan sikap, perceived subjektive norm dan pengetahuan terhadap perilaku masyarakat Banyumas dalam mengkonsumsi jamu dalam perspektif konsumsi islam serta implikasinya pada strategi pemasaran. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dengan purposive dan accidental sampling dengan rumus unknown populations. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disusun dalam bentuk google form. Teknik analisis data dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa sikap dan pengetahun berpengaruh positif terhadap perilaku konsumsi jamu masyarakat Banyumas, dan temuan lain bahwa subyektif norm tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku masyarakat dalam konsumsi jamu. Adapun implementasi strategi pemasaran ditunjukan dengan segmentasi demografi, jenis kelamin dan usia serta hasil dari sikap dan pengetahaun sehingga bisa ditentukan strategi yang harus pemasar lakukan dalam memasarkan jamu kepada Masyarakat Banyumas. Berdasarkan hasil temuan apabila dikaji dalam perspektif islam bahwa perilaku konsumsi jamu masyarakat Banyumas tercermin dalam etika konsumsi dalam islam yaitu dengan memperhatikan manfaat atau kegunaan serta memperhatikan jenis barang yang dikonsumsi baik dan halal serta tidak berlebih-lebihan.
Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Data Pendidikan Islam Berbasis Education Management Information System Mukhibat, Mukhibat; Istiqomah, Ainul Nurhayati
Muslim Heritage Vol 6, No 2 (2021): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to analyze the implementation of the policy of the Directorate General of Islamic Education No. 5974 Th. 2019 concerning the management of education data based on the Education Management Information System (EMIS). This study uses library research by investigating books, literature, notes, and reports about EMIS. The results show that three steps must be taken in the EMIS policy, namely organization, interpretation, and application. EMIS-based data management has facilitated decisions and policymaking for the advancement of Islamic educational institutions. However, EMIS as an Islamic education database for policymaking has not been able to be used optimally. because the level of validity and up-to-date (updating) of the data is still not perfect. AbstrakPenelitian ini bertujuan menganalis implementasi kebijakan Direktorat  Jenderal Pendidikan Islam No. 5974 Th. 2019 tentang pengelolaan data pendidikan berbasis Education Management Information System (EMIS). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research dengan melakukan penyelidikan terhadap buku, literatur, catatan maupun laporan tentang EMIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga langkah yang harus dilakukan dalam kebijakan EMIS yaitu organization, interprestation, dan apllication. Pengelolaan data berbasis EMIS telah memudahkan dalam pengambilan keputusan maupun pengambilan kebijakan untuk kemajuan lembaga pendidikan Islam. Namun EMIS sebagai basis pangkalan data pendidikan Islam untuk pengambilan  kebijakan  belum  mampu  digunakan secara maksimal, sebab  tingkat  validitas  dan  keterkinian  (updating)  data masih belum sempurna.
Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo Abdul Latif
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.106 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.379

Abstract

Abstract: Mura>bah}ah is the flagship product of Bank Syariah Mandiri Branch Office Ponorogo and Bank Muamalat Indonesia Branch Office Ponorogo. Currently, the percentage of mura>bah}ah financing at Bank Syariah Mandiri and Bank Muamalat almost reaches an average of 60% -70% of the total financing. Mura>bah}ah helps customers to finance certain needs. This study examines the financing mechanism of mura>bah}ah at Bank Syariah Mandiri and Bank Muamalat Ponorogo, and how the implementation of the fatwa of the National Sharia Board of Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) on the practice of mura>bah}ah financing. The study concluded that the mura>bah}ah financing at Bank Syariah Mandiri and Bank Muamalat Ponorogo practices the finance of mura>bah{ah bi al-waka>lah or mura>bah{ah by proxy. Therefore, the identity of this transaction becomes unclear and ambiguous between sale and loans. That is because the products offered by the bank are not goods to purchase, but financing limit. As the result, the mura>bah{ah financing in Bank Syariah Mandiri Ponorogo and Bank Muamalat Indonesia Ponorogo are not fully in accordance with the fatwa  of DSN-MUI on mura>bah}ah.Abstrak: Akad mura>bah{ah menjadi produk unggulan di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo. Saat ini prosentase pembiayaan mura>bah{ah di BSM dan Bank Muamalat hampir rata-rata mencapai 60%-70% dari pembiayaan lainnya. Pembiayaan mura>bah{ah ini umumnya bertujuan untuk membantu pembeli dalam pengadaan objek tertentu di mana pembeli tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk melakukan pembiayaan secara tunai. Penelitian ini mengkaji mekanisme pembiayaan mura>bah{ahdi BSM dan BMI KCP Ponorogo, dan bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI terhadapa praktik pembiayaan mura>bah}ah. Temuan dalam penelitian ini bahwa, praktik pembiayaan mura>bah{ah di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo menggunakan pembiayaan mura>bah{ah bil wakalah{ atau dengan mura>bah{ah yang diwakilkan, sehingga terjadi kerancuan antara jual beli barang atau pinjam meminjam uang. Karena yang disodorkan oleh pihak bank bukan barang tetapi limit pembiayaan, maka pembiayaan mura>bah{ah di BSM dan BMI KCP Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang mura>bah}ah.
Komponen Kebutuhan Hidup Dalam Regulasi Upah Minimum Perspektif Maqasid Al-Shariah Adin Fadilah
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.15 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.380

Abstract

Abstract: The provisions of minimum wage in Indonesia have been changing four times in the last few decades in line with the changes in the components of life needs referred. In fact, there are many life needs that previously were considered as trivial but they have now become important and should be referred to in setting the minimum wage. In Islam there are five sectors of human needs as established in the discourse of maqasid al-sharī'ah. Each sector is ranked into three levels, namely ḍarūrīyah, ḥajīyah, and taḥsīnīyah. This study examines how the components of life needs have been referred by the regulation of the minimum wage from the viewpoint of maqasid al-sharī'ah. This study came to the conclusion that the development of life needs used as guidelines in determining minimum wage levels has met the demands of life needs as intended by maqasid al-sharī’ah. Most of the components of decent living (KHL) occupy levels of ḍarūrīyah and ḥajīyah, and very few are classified as taḥsīnīyah. The enhancement of quantity and quality of the components proven the attention to the level of life needs sequentially from ḍarūrīyah level, the ḥajīyah, then the taḥsīnīyah level. These changes indicate the change of law in accordance with the demands of the circumstances.Abstrak: Komponen kebutuhan hidup yang dijadikan acuan dalam penetapan upah minimum  di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Perubahan ini terjadi karena menyesuaikan perkembangan kebutuhan dahulu dianggap sepele namun kini menjadi penting. Dalam Islam ada 5 unsur pokok kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau yang dikenal dengan istilah maqasid al-sharī’ah. Kelima unsur pokok maqasid al-sharī’ah ini terbagi mejadi 3 kategori yakni ḍarūrīyah, ḥajīyah, dan taḥsīnīyah. Penelitian ini mengkaji bagaimana komponen kebutuhan hidup dalam regulasi upah minimum perspektif maqasid al-sharī’ah. Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa perkembangan kebutuhan hidup yang dijadikan pedoman dalam penentuan upah minimum telah memperhatikan tingkatan kebutuhan hidup. Sebagian besar komponen KHL ada pada wilayah ḍarūrīyah dan ḥajīyah, sedikit sekali yang tergolong taḥsīnīyah. Penambahan kuota komponen serta peningkatan kualitas komponen menjadi bukti bahwa adanya perhatian terhadap tingkatan kebutuhan dimulai dari yang ḍarūrīyah dulu baru kemudian yang ḥajīyah baru disusul yang taḥsīnīyah. Perubahan ini menunjukkan adanya perubahan hukum sesuai dengan perkembangan situasi.
Tradisi Persenan Bagi Pedagang Pracangan di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo Dalam Perspektif Filantropi Islam Anang Wahyu Eko Setyanto
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.96 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.381

Abstract

Abstract: According to economic theory, satisfaction in consuming something effects on the utility. The higher the satisfaction, the higher the utility. Conversely, the lower the satisfaction, then the lower the utility. Such opportunity is commonly used by some traders to make profit, as practiced by pracangan traders (staple goods retailers) of the Songgolangit Market, Ponorogo. They promote or advertise goods or services by promising gifts called persenan (tip) to customers. This study examines the tradition of persenan among pracangan traders of Songgolangit Market Ponorogo in the perspective of Islamic philanthropy. The results of this study indicate that; 1) pracangan traders of Songgolangit Market Ponorogo interpret the persenan as religious charities, i.e., as an expression of gratitude to customers and as a means to strengthen the friendship, 2) persenan in the concept of Islamic philanthropy is a grant which has religious significance and as an effort to maintain customer loyalty in order to increase the sales turnover.Abstrak: Di dalam teori ekonomi kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang dinamakan utility atau nilai guna. Kalau kepuasan semakin tinggi, semakin tinggi pula nilai gunanya. Sebaliknya, bila kepuasan semakin rendah, maka semakin rendah pula nilai gunanya. Celah ini dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha untuk meraup untung. Salah satunya mempromosikan atau mengiklankan barang atau jasa dengan menjajikan berbagai macam hadiah. Salah satunya seperti pedagang pracangan yang berada di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo. Pedagang pracangan melakukan praktek pemberian hadiah kepada pelanggan yang sering disebut dengan pemberian persenan. Penelitian ini menelaah tentang Tradisi Persenan Bagi Pedagang Pracangan Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo Dalam perspektif Filantropi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Praktik pemberian persenan menurut pedagang pracangan di Pasar Songgolangit Kabupaten Ponorogo memaknai sebagai amal ibadah, dan tradisi yang sudah berjalan yang harus di ikuti, sebagai tanda terimakasih, sebagai alat untuk mempererat silaturahmi, 2) Tradisi persenan yang dilakukan oleh para pedagang pracangan dalam konsep filantropi Islam adalah lebih condong kepada pemberian hibah. selain mempunyai nilai ibadah juga menjadi sarana promosi bagi pedagang pracangan yang bisa menambah loyalitas pembeli dan berkembangnya penjualan produk.
Korelasi Zakat Dengan Perilaku Konsumen Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Banyudono, Ponorogo Mariana, Hanik
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.771 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.382

Abstract

Abstract: Alms (zaka>h) has its own social significance, such as bridging the gap between the rich and the poor, disciplining the implementation of obligations and respecting the rights of others, as well as the equitable distribution of wealth to achieve social justice. Today, alms is also viewed from the standpoint of economic empowerment. This study examines the correlation between the implementation of alms and consumer behavior and economic empowerment in Banyudono, Ponorogo. The findings of this study are: First, the alms has been well carried out by the residents of Banyudono, Ponorogo (64%). Second, consumer behavior in carrying out alms in Banyudono, Ponorogo is good (54%). Third, economic empowerment in Banyudono, Ponorogo goes well (96%). Fourth, there is a fairly strong correlation between the variables X (alms) and variable Y1 (consumer behavior) among the residents of Banyudono, Ponorogo, with an index of 0.535. Fifth, there is a low or weak correlation between alms and Y2 variables (the economic empowerment) in Banyudono community, Ponorogo, with a correlation coefficient of 0.1574.Abstrak: Zakat memiliki fungsi sosial dalam menjembatani antara yang kaya dan yang miskin di masyarakat, mendidik untuk meningkatkan disiplin, menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang orang lain yang ada padanya, dan juga sebagai pemerataan rejeki untuk mencapai keadilan sosial. Dewasa ini, dalam berzakat aspek pemberdayaan ekonomi umat menjadi sebuah pertimbangan utama seseorang dalam melaksanaan ibadah zakat. Dalam konteks itu, penelitian ini akan mengkaji Korelasi antara pelaksanaan Zakat dengan Perilaku Konsumen dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Banyudono Ponorogo. Temuan penelitian diantaranya: Pertama, Pelaksanaan zakat masyarakat Kelurahan Banyudono, Ponorogo dapat dikatakan cukup baik (64%). Kedua, Perilaku Konsumen Masyarakat Kelurahan Banyudono  Ponorogo dapat dikatakan cukup baik 54%. Ketiga, Pemberdayaan ekonomi umat masyarakat Kelurahan Banyudono Ponorogo dapat dikatakan cukup baik  (96%). Keempat, Terdapat korelasi yang cukup kuat antara variabel X (zakat)  terhadap variabel Y1 (perilaku konsumen)  masyarakat desa Banyudono Ponorogo, dengan angka indeks sebesar 0,535. Kelima,Terdapat korelasi yang rendah atau lemah  antara zakat terhadap variabel Y2 (pemberdayaan ekonomi umat) masyarakat Kelurahan Banyudono Kota Ponorogo, dengan koefisien korelasi sebesar 0,1574.
Pembiayaan Bagi hasil Sektor Usaha Mikro di BMT Hasanah Ponorogo Arlinta Prasetian Dewi
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.706 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.383

Abstract

Abstract: Financing is one of the products of the Baitul Mal wat Tamwil (BMT) much in demand, in the form of profit sharing and is based on Islamic principles. However, such products is in fact high risk, because the profits and losses will be shared. One of the evidence of that is that the troubled financing in BMT Hasanah currently reaches 10%, and urgently needs immediate actions to avoid deterioration. This study examined  BMT Hasanah commitment to operational standards for this kind of financing. The results showed that the financing mechanism in the form of profit sharing in BMT Hasanah has several stages; namely the examination stage, the analysis stage and the stage of the disbursement of funds. Risk management cycle begins with risk identification, risk measurement and risk management. BMT Hasanah manages the risks through preventive measures, revitalizing and curative measures or takeover of collateral. To minimize risks, the BMT Hasanah implements three strategies, the strategy of the finance portfolio, the strategy of collection of receivables and the collateral strategy.Abstrak: Pembiayaan merupakan salah satu produk lembaga keuangan yang banyak diminati. BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang menjalankan operasional kerjanya dengan prinsip syariah, identik dengan pembiayaan bagi hasil. Meskipun demikian, tingkat pembiayaan bagi hasil pada sebagian lembaga keuangan masih rendah. Hal ini dikarenakan pembiayaan bagi hasil masuk dalam kategorihigh risk, karena keuntungan maupun kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Pembiayaan bermasalah di BMT Hasanah saat ini mecapai 10%, jika tidak segera diambil tindakan kemungkinan bertambah akan tinggi. Maka, penelitian memfokuskan bagaimana kesesuaian pembiayaan bagi hasil di BMT Hasanah dengan fatwa DSN MUI sekaligus manajemen resikonya terhadap pembiayaan yang bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, mekanisme pembiayaan bagi hasil di BMT Hasanah dibagi menjadi beberapa tahapan, tahap pemeriksaan, tahap analisa dan tahap pencairan dana. Siklus manajemen resiko diawali dengan Identifikasi resiko, pengukuran resiko dan pengelolaan resiko. Pengelolaan resiko BMT Hasanah melalui tindakan prefentif, revitalisasi dan kuratif/ pengambil alihan agunan. Untuk meminimalisir resiko, BMT mengelompokkan strategi kedalam tiga kelompok, yaitu: strategi penyaluran pembiayaan, strategi pengumpulan piutang dan strategi jaminan.
Pengaruh Sistem Waralaba Terhadap Retail Kecil Di Ponorogo Tinjauan Maṣlaḥah Siti Wulandari
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.066 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.384

Abstract

Abstract: One of the indications of the acceleration of economic progress in Ponorogo is the rapid development of the real sectors, especially the proliferation of modern businesses using the franchise system. Therefore, small retail businesses today are facing new competitors with huge capital and reliability of modern management. This study tries to find out the impact of the franchise system invasion to the existence of small retails, and how it affects the maṣlaḥah (safety) of small retails in Ponorogo. This study uses the theory of maqāṣid al-sharīah in the aspects of ḥifẓ al-māl to analyze the sustainability of small retail businesses amid the proliferation of franchise businesses. Maṣlāḥah is thinking about the advantages and disadvantages on the basis of religious teachings by thinking about priorities and side with the community (al-maṣlaḥah al-'āmah). The results of this study found out the threat of franchise trading system to the existence of small retails. Therefore, the maṣlaḥah for small retail of businesses means the realization of the safety from the expansion of large investors, such as monopoly.Abstrak: Salah satu indikator meningkatnya laju perekonomian Kabupaten Ponorogo ditandai dengan pesatnya perkembangan sektor riil terutama dengan menjamurnya berbagai jenis toko-roko modern (khususnya dengan sistem waralaba) yang terus bertambah jumlahnya. Lalu bagaimana dengan para pebisnis retail kecil yang kebanyakan mereka memiliki usaha dengan modal yang tidak terlalu besar. Penelitian ini berupaya mengetahui adakah  pengaruh yang terjadi akibat adanya toko-toko dengan sistem waralaba terhadap eksistensi retail kecil, serta adakah pengaruhnya terhadap kemaslahatan retail kecil yang ada di Ponorogo. Penelitian ini menggunakan teori keberlangsungan usaha yang dikaitkan dengan maqāsid al-shar’īah  aspek kemaslahatan hifz al-māl untuk menguji pengaruh kemaslahatan retail kecil dengan adanya bisnis waralaba. Hasil penelitian ini menunjukan hubungan signifikan, artinya terdapat pengaruh negatif sistem waralaba terhadap eksistensi retail kecil dan juga mengganggu kemaslahatannya. Maslāhah menurut Abd al Wahhāb Khallāf adalah sesuatu yang dapat menarik suatu manfaat dalam suatu masyarakat, menolak bahaya, atau menghilangkan kesulitan bagi peradaban umat manusia. Kemaslahatan dari aspek hifz al-māl adalah terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat dengan terjaga dari monopoli usaha, serta kesenjangan  ekonomi dan taraf hidup. Dalam konteks retail kecil di Ponorogo, agar keberlangsungannya dan kemaslahatannya terjaga, harus mampu berkreasi dan berinovasi mengembangkan usahanya dalam menghadapi persaingan global.
Perlindungan Nasabah BMT Beringharjo Cabang Ponorogo Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Muhammad Isnan
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.444 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.385

Abstract

Abstract: The financial institution of Syari’ah is growing and developing rapidly in Indonesia. One of it is BMT (Baītul Māl wa Tamwīl). In the legal protection for clients, BMT has not yet had a legal protection particularly, but it still refers to another legal protections like koperasi and Financial Fervices Authority. The legal protection that is given for BMT Beringharjo branch Ponorogo is embodied through the ragulation of Koperasi . It is not appropriate according to the regulation No. 21. Year 2010 about Financial Fervices Authority and No. 1 Year 2013 about Micro Financial Fervices. According to that case, this article will study about the client protection given by BMT Beringharjo Branch Ponorogo in the perspective of positive and Islamic laws. According to study, so it can be deduced: first, the implementation of protection that is given by BMT Beringharjo is still less appropriate based on regulation No. 21 Year 2011 about OJK and No. 1 Year 2013 about LKM, but BMT Beringharjo has applied a legal protection of Koperasi and legal protection implicitly. Whereas the implementation of protection of Islamic law is the protection given by ilahi precepts which conveyed from Wahyu in Al-Qur’an and Sunnah. It is realized by BMT, because the clients of BMT Beringharjo less know the impact when the financial institution like BMT experinces a bankrupt.Abstrak:Lembaga Keuangan Syari’ah tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia, salah satunya adalah BMT (Baītul Māl wa Tamwīl). Dalam perlindungan hukum kepada nasabahnya, BMT belum memiliki payung hukum secara khusus, namun masih mengacu pada beberapa payung hukum lain seperti koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum yang diberikan BMT Beringharjo Cabang Ponorogo diwujudkan melalui Undang-undang perkoperasian. Hal ini ternyata tidak sesuai menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini akan mengkaji  tentang perlindungan nasabah di BMT Beringharjo Cabang Ponorogo dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Berdasarkan kajian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa: Pertama, Implementasi perlindungan yang diberikan oleh BMT Beringharjo masih kurang sesuai menurut UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK dan UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM, akan tetapi BMT Beringharjo sudah menerapkan perlindungan hukum perkoperasian dan perlindungan hukum secara implisit. Sedangkan implementasi perlindungan prespektif hukum Islam merupakan perlindungan yang diberikan oleh ajaran-ajaran Ila>hi> yang disampaikan lewat Wahyu yang dapat ditelusuri dalam ayat al-Qur’an maupun sunah, hal ini direalisasikan oleh BMT Beringharjo dengan sistem audit. Kedua, Implikasi pada BMT Berngharjo dalam menerapkan perlindungan hukum tidak berdampak bagi para nasabah yang mengamanahkan dananya di BMT tersebut, karena nasabah BMT Beringharjo kurang mengetahui dampak yang akan diterima ketika sebuah lembaga keuangan seperti BMT mengalami pailit.

Page 1 of 14 | Total Record : 131