Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 15 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 7 No 7 (2019)" : 15 Documents clear

HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN KAJIAN BERDASARKAN0PUTUSAN1MAHKAMAH1KONSTITUSI NOMOR046/PUU–VIII/2010 A.A Sagung Devi Utami Jayanti; A.A Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.682 KB)

Didalam0penulisan0jurnal ini menggunakan metode normatif yang akan menelaah Putusan0Mahkamah00Konstitusi0No.46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Pada awalnya, Anak0luar0kawin0hanya0mempunyai0hubungan perdata dengan02ibu10dan04keluarga00ibunya00saja, namun00setelah dikeluarkannya0putusan anak luar kawin mempunyai hubungan perdata0dengan ibu dan laki-laki sebagai ayah biologisnya. Sehinga terjadi2perubahan3terhadap4konsep5hubungan0keperdataan antara anak6luar7kawin8dengan9ayah biologisnya. Putusan tersebut memiliki konstribusi terhadap pembaharuan hukum di Indonesia, hal ini selaras dengan pandangan John Rawls yang menyatakan persamaan hak dan kedudukan merupakan sarana terciptanya keadilan. Akan tetapi, putusan tersebut menimbulkan masalah baru pula karena putusan tersebut dianggap melegalisasi perzinahan dan prostitusi. Dapat dilihat kekaburan norma terhadap putusan tersebut sehingga kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin belum sepenuhnya terwujud. Kata Kunci: Waris, Anak Luar Kawin, Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

Perlindungan Hukum Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Wanita Dalam Hubungan Kerja Sebagai Sales Promotion Girl (SPG) Di PT. Garuda Inovasi Semesta Denpasar Komang Mahendra; I Nyoman Darmadha; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Promosi penjualan atau yang sering disebut Sales Promotion merupakan salah satu cara komunikasi yang dikenal dalam kategori promosi. Wanita yang bekerja sebagai Sales Promotion ini kemudian lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan Sales Promotion Girl (SPG). Sales Promotion Girl (SPG) tentu saja memperoleh perlindungan hukum sebagaimana tenaga kerja pada umumnya. Perlindungan terhadap Sales Promotion Girl (SPG) dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar Sales Promotion Girl (SPG) serta menjamin kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan terhadap pekerja yang dalam hal ini adalah Sales Promotion Girl (SPG) adalah dengan menerbitkan sebuah surat perjanjian kerjasama. Surat perjanjian kerjasama tersebut dibuat antara direktur utama yang kemudian disebut sebagai pihak pertama dengan seorang putri SPG yang dalam perjanjian kemudian disebut sebagai pihak kedua. Setiap SPG terikat kontrak selama 1 Tahun dengan mematuhi peraturan yang sudah tertera dalam perjanjian kerja. Apabila SPG melanggar salah satu peraturan yang berlaku, maka SPG tersebut akan dikenakan sanksi yang berlaku. Adapun tanggungjawab perusahaan terhadap Sales Promotion Girl (SPG) apabila terjadi kecelakaan kerja didalam perjanjian yang dibuat antara pihak perusahaan dengan Sales Promotion Girl (SPG) mencantumkan jaminan keselamatan kerja apabila pada saat melakukan pekerjaan Sales Promotion Girl (SPG) mengalami kecelakaan kerja dimana pihak perusahaan memberikan ganti kerugian/fasilitas yang biasanya berupa pertanggungan biaya pengobatan yang di keluarkan selama perawatan, dimana besar tanggungan yang diberikan perusahaan terhadap Sales Promotion Girl (SPG) adalah pihak perusahaan akan menanggung semua biaya pengobatan Sales Promotion Girl (SPG) yang mengalami kecelakaan disaat jam kerja. Kata Kunci : Tanggungjawab, Pekerja, Sales Promotion Girl (SPG).

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DALAM PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT Pande Putu Hendra Andika Putra; Marwanto Marwanto; A.A Gede Agung Dharma kusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Pekerja memiliki peran yang sangat penting akan majunya suatu perusahaan, pekerja dan pengusaha dalam dunia bisnis saling membutuhkan, hak dari seorang pekerja dalam perusahaan yang dinyatakan pailit dalam permasalahan ini perlu adanya perlindungan hukum terhadap hak pekerja untuk memperoleh hak mereka. Pailitnya suatu perusahaan menyebabkan hak dari seorang pekerja dipertanyakan dan menimbulkan suatu permasalahan. Tujuan dari masalah ini yaitu untuk mengetahui hak dari seorang pekerja dalam perusahaan yang dinyatakan pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan. Pendekatan konseptual (Conceptual approach). Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Hasil analisis hak dari seorang pekerja dalam perusahaan yang dinyatakan pailit berhak mendapatkan hak mereka baik berupa perlindungan hukum maupun upah. Kata Kunci: Perlindungan Hukum., Pekerja., Pailit

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM K3 (KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA) PADA WARUNG MAKAN DI KABUPATEN BADUNG I Gusti Ayu Agung Manik Maharani; A.A Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.755 KB)

Penulisan ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan pembangunan nasional dimana tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.Tenaga kerja memiliki hak dan kewajiban, salah satu haknya adalah mendapatkan perlindungan hukum maka kewajiban untuk pengusaha yaitu wajib dalam melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting bagi pekerja karena dapat menunjang produktivitas dalam bekerja. Penelitian ini dilakukan di Warung Makan Sari Ganetri, setiap pekerja berhak mendapatkan rasa aman dalam melakukan pekerjaan sehingga hubungan kerja dalam berjalan dengan baik. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan fakta, perundang-undangan, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja di warung makan sari ganetri dan apa upaya yang dilakukan untuk dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja adalah pemeriksaan kesehatan pada saat penerimaan bagi calon tenaga kerja untuk mengetahui apakah calon tenaga kerja tersebut sesuai dengan pekerjaan tersebut, baik secara fisik maupun mental, perusahaan akan memperbaiki fasilitas perusahaan yang ada. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Keselamatan Kerja

PEMBERIAN KREDIT KEPADA DEBITUR DILUAR ANGGOTA LPD DESA PAKRAMAN PADANGSAMBIAN DITINJAU DARI PERDA NO 3 TAHUN 2017 Dewa Putu Thresna Andyanatha; I Wayan Wiryawan; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

LPD merupakan suatu lembaga keuangan komunitas masyarakat desa. Dalam pelaksanaan bidang usahanya sering dijumpai adanya suatu penyimpangan dimana LPD dapat memberikan pinjaman kredit kepada debitur diluar anggota Desa Pakraman.Namun adanya syarat yang mengharuskan debitur diluar anggota desa pakraman menyertakan perjanjian kerjasama antar desa dalam permohonan perjanjian kredit. Dalam hasil penelitian dapat diketahui pelaksanaan pasal 7 ayat (1) huruf c Perda No 3 tahun 2017 tentang LPD kurang efektif.Faktor penyebab diperbolehkannya debitur diluar anggota desa mendapatkan pinjaman kredit di LPD tanpa adanya kerjasama antar desa adalah LPD masih menggunakan ketentuan peraturan lama, lebih diutamakan adanya jaminan dan banyaknya pinjaman kredit yang dapat diberikan, asas kekeluargaan yang dianut LPD sehingga mengesampingkan peraturan yang berlaku. Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) huruf c Perda No 3 tahun 2017 tentang LPD di LPD Desa Pakraman Padangsambian dan apa saja faktor penyebab diperbolehkannya debitur diluar anggota Desa Pakraman melakukan pinjaman kredit di LPD Desa Pakraman Padangsambian tanpa adanya kerjasama antar desa. Kata kunci: LPD, Perjanjian Kredit, Kerjasama antar desa

KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG POLIS PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG DINYATAKAN PAILIT Ida Ayu Agung Saraswati; Marwanto Marwanto; A.A Gede Agung Dharmakusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Dewasa ini asuransi merupakan salah satu hal pokok yang menjadi kebutuhan Masyarakat Indonesia untuk memproteksi diri dari risiko-risiko kerugian di masa yang akan datang, sehingga dibentuklah ketentuan yang mengatur tentang perlindungan Pemegang Polis yang diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang 40 Tahun 2014 yang mengatur bahwa jika Perusahaan Asuransi pailit atau dilikuidasi pihak Pemegang Polis/tertanggung dalam pembagian harta kekayaannya memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dari pihak lainnya. Namun disatu sisi pada pengaturan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa kreditur dengan hak jaminan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Sehingga jika suatu Perusahaan Asuransi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Pemegang Polis yang berkedudukan hukum sebagai kreditur dengan hak istimewa dan kedudukan hukum kreditur dengan pemegang jaminan kebendaan tidak mendapatkan kepastian hukum dalam hal menerima pembagian harta pailit. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana perlindungan hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang dinyatakan pailit dan bagaimana akibat hukum pailitnya suatu Perusahaan Asuransi terhadap Pemegang Polis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memahami kedudukan hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang dinyatakan pailit. Kedudukan hukum dari Pemegang Polis ialah sebagai kreditur preferen karena pihak Pemegang Polis adalah pihak yang berpiutang serta sifat dari piutangnya diistimewakan oleh Undang-Undang Perasuransian sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditor lainnya. Undang-Undang tentang Perasuransian tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak Pemegang Polis/tertanggung dalam menerima manfaat asuransi, tidak terkecuali jika Perusahaan Asuransi mengalami kepailitan, pihak Perusahaan Asuransi dalam hal ini harus tetap menunaikan kewajibannya untuk memberikan manfaat dari asuransi. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Kepailitan, Kreditur, Kreditur Preferen, Pemegang Polis

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KELALAIAN PELAKU USAHA JASA LAUNDRY DI DENPASAR UTARA Richard Revel Wijaya Theda; I Made Sarjana; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan usaha jasa laundry, pelaku usaha terkadang melakukan kesalahan yang merugikan konsumen. Hukuman atau sanksi yang didapatkan oleh pelaku usaha hanya sebatas sanksi sosial dan sangat tidak seimbang dengan kerugian yang dialami oleh konsumen. Kebanyakan dari konsumen pengguna jasa laundry yang menjadi korban dari kelalaian pelaku usaha laundry tersebut hanya mengikhlaskan begitu saja dan mencari lagi jasa laundry yang lain yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Oleh karena itu, untuk melindungi konsumen, dibutuhkan berbagai aspek hukum agar dapat dilindungi dengan adil. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi keilmuan terkait teori ilmu hukum , serta untuk memahami perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa laundry. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan fakta. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pelaku usaha jasa laundry di Denpasar Utara telah bertanggung jawab dalam hal terdapat kerugian yang diderita oleh konsumen yang menggunakan usaha tersebut, sehingga telah sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Prinsip tanggung jawab yang umumnya diterapkan dalam usaha jasa laundry yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan serta prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Selain itu, tidak terdapat kendala yang signifikan dalamppenyelesaian ganti rugi antara pelaku usaha laundry dan konsumen, walaupun masih terdapat konsumen yang belum puas karena tidak memahami hak-hak konsumen secara jelas. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, Usaha Laundry

HAK ASUH ANAK DALAM SUATU PERCERAIAN (STUDY KASUS PUTUSAN NO. 114/PDt.G.2016) DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR ) Sang Ayu Putu Sukma Dewi; A.A Sri Indrawati; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.038 KB)

Pelaksanaan perkawinan tidak saja berjalan dengan apa ayang telah diamanatkan dan diucapkan dalam perkawinan, namun dalam perjalanannya sering terjadi ketidak cocokan sehingga menimbulkan perceraian, adapun permasalahannya adalah dapatkah orang tua (Bapak) memiliki hak asuh terhadap anak mereka ? dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 114/Pdt.G 2016 ? metode yang dipergunakan yakni metode penelitian hukum emperis yaitu melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Denpasar dan mengkaji putusan pengadilan. Ada pun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk lebih memahami hak asuh anak dalam putusanya perkawinan karena perceraian dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 114/Pdt.G 2016. Putusnya perkawinan akibat perceraian dalam kajian Putusan PN Denpasar Nomor 114/Pdt.G.2016 adalah pertimbangan hakim setelah mempertimbangkan dengan berbagai sudut pandang baik secara sosiologis; psikologis dan yuridis, sekalipun telah didukung beberapa alat bukti surat dan keterangan saksi, bahwa hakim PN Denpasar memutus hak asuh anak berada pada Ibunya. Pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak mempertimbangkan kedua belah pihak memang berhak mendapatkan hak asuh, karena anak adalah sebagai tumpuan masa depan orangtuanya, hakim dapat menunjuk bapak yang berhak terhadap hak asuh apabila ibunya tidak cakap diberikan hak asuh Kata Kunci : hak asuh anak ; perceraian ; putusan Pengadilan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG BERPROFESI SEBAGAI ARTIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN Sri Intan Danayanti; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Pada dasarnya salah satu permasalahan sosial yang belum pernah tuntas di tanggulangi ialah pekerja anak. Pengaturan hukum di Indonesia yang membahas mengenai perlindungan tenaga kerja anak sudah sangat jelas, namun dilihat dari kenyataanya peraturan yang dibuat sangat jauh berbeda dengan apa yang sudah terjadi pada saat sekarang ini. Adapun tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini ialah untuk lebih memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berprofesi sebagai artis yang masih di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam penelitian jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan menggunakan sumber bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Anak, Pekerja Anak, Perlindungan Hukum.

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA KONTRAK DALAM UPAH MINIMUM PADA HOTEL KELAPA RETREAT & SPA DI JEMBRANA Aggi Nugroho; I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Adapun faktor yang belakangi terjadinya kemiskinan, lemahnya strukur sosial dan ekonomi, kurangnya kesempatan bekerja, pengecualian terhadap orang-orang yang memiliki tingkat perekonomian yang kurang kewaspadaan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan. Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak secara tidak langsung akan menjadi undang – undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dan dalam membuat perjanjian harus beritikad baik. Berdasarkan uraian diatas, adapun permasalahan yang dibahas adalah Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pekerja dalam pemberian upah yang tidak sesuai dengan UMK di Hotel Kelapa Retreat & SPA di Kabupaten Jembrana dan Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan pekerja akibat mengalami upah dibawah UMK di Hotel Kelapa Retreat & SPA di Kabupaten Jembrana. Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode penelitian yuridis empiris, serta jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta pendekatan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami dan mengetahui pelaksanaan pengupahan yang di berikan terhadap tenaga kerja kontrak dan yang bekerja di Hotel kelapa retreat & SPA di Kabupaten Jembrana, Perlindungan hukum bagi pekerja kontrak yang menerima upah di bawah UMK di Hotel Kelapa Retreat & Spa, sistem pengupahan yang di terapkan tidak sesuai dengan peraturan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) yang berlaku sebagaimana mestinya di Kabupaten Jembrana. Kata Kunci :Pekerja, Perjanjian Kerja, Upah

Page 1 of 2 | Total Record : 15

1 2

Filter by Year

2019 2019

Filter By Issues

All Issue Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA