Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.877
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
I Nyoman Darmadha
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
LEGAL QONSEQUENCES SURROGATE MOTHER DITINJAU DARI HUKUM PIDANA Risa Jaya Wulandari; I Nyoman Darmadha
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan dalam bidang kesehatan berbasis teknologi telah banyak ditemukan salah satunya adalah surrogate mother. Ide ini muncul dikarenakan masih banyak pasangan suami istri (pasutri) yang memiliki masalah tidak dapat dikaruniai keturunan dengan cara yang ditentukan Tuhan, maka terkadang banyak pasangan suami istri yang memilih untuk memiliki cara dengan berbagai macam teknologi kedokteran, misalnya bayi tabung. Teknologi surrogate mother selain menjadi solusi bagi beberapa pasutri juga menjadi suatu permasalahan dalam sistem hukum di Indonesia. Muncul isu moralitas dan legalitas yang tidak pernah dipikirkan. Atas masalah tersebut diatas maka penulisan ini mengangkat tentang bagaimana akibat hukum dari segi hukum pidana terhadap surrogate mother dalam hukum positif di Indonesia. Secara eksplisit dalam Undang-Undang Kesehatan dikatakan tidak diijinkan untuk menyewa rahim siapapun selain istri sah dari pasangan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji lebih jauh regulasi tentang surrogate mother itu sendiri Metode penelitian hukum normative menjadi metode yang dipergunakan dalam penulisan ini dan menjadikan Undang-Undang sebagai bahan hukum utamanya. Terjadinya kekosongan norma adalah penyebab yang menjadikan penulisan ini ditulis dengan cara normatif. Belum terdapat regulasi tentang surrogate mother di Indonesia walaupun di Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Kesehatan ataupun Undang-Undang Kedokteran menjadi diperlukannya suatu instrument hukum yang jelas yang mengatur tentang surrogate mother, sehingga diperlukan regulasi yang tegas sebagai solusi. Kata Kunci : Surrogate mother, Sewa Rahim, Kedokteran
PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBERCRIME) YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR Bayu Anggara; I Nyoman Darmadha
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 05, Juli 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan Teknologi Informasi (TI) yang sangat tidak terbatas menyebabkan kejahatan dunia maya dapat dilakukan oleh semua kalangan baik itu orang dewasa maupun di bawah umur. Di satu sisi, TI sangat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukannya namun di sisi lain TI dapat saja disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu termasuk anak di bawah umur. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dari kejahatan dunia maya di Indonesia serta bentuk-bentuk kejahatan dunia maya yang mungkin dilakukan oleh anak di bawah umur. Jenis metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penegakan hukum kejahatan dunia maya yang dilakukan oleh anak di bawah umur seharusnya melibatkan pihak yang berkompeten seperti Psikolog, Pembimbing kemasyarakatan, atau ahli lain yang diperlukan sehingga tidak salah dalam mengambil suatu keputusan dan setelah proses penegakan hukum, orang tua dari anak yang terlibat sebaiknya diwajibkan memberikan pengawasan dalam penggunaan TI.
IMPLEMENTASI PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA ANAK (CHILD LABOR) PADA USAHA AIR MINUM ISI ULANG TIRTHA SEMADHI DENPASAR UTARA Made Yunita Asrini; I Nyoman Darmadha; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.011 KB)

Abstract

Implementasi pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 TentangKetenagakerjaan Terhadap pekerja anak (Child Labor) pada Usaha Air Minum Isi UlangTirtha Semadhi Denpasar Utara. Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatiankhusus, adalah isu pekerja anak (child labor) dengan alasan tekanan ekonomi yang dialamiorang tuanya ataupun faktor lainnya. Pekerja anak harus mendapatkan perlindungan yangmemadai baik dari segi hukum maupun sosialnya. Meskipun sudah ada upayapenanganannya, namun fakta dilapangan yang masih menemukan banyaknya usaha kecilyang mempekerjakan anak tanpa memperhatikan hak-hak anak sebagaimana diatur dalamperaturan perundang-undangan. Untuk itu dilakukan penelitian atau observasi secaralangsung kelapangan guna memperoleh gambaran permasalahan dari implementasiperlindungan hukum tenaga kerja anak dan hambatan-hambatan yang dihadapi secara akuratyang berlokasi di usaha air minum isi ulang Tirtha Semadhi. Adapun hasil yang diperoleh,implementasi pasal 69 undang-undang ketenagarkerjaan dalam prakteknya banyakmengalami permasalahan dan hambatan, diantaranya faktor ekonomi yang justru menjadipendorong mengapa anak harus bekerja, faktor budaya, faktor peran serta masyarakat, sertalemahnya koordinasi dan kerjasama, keterbatasan aparatur pemerintah yang bertugasmelakukan pengawasan, serta faktor lain baik langsung maupun tidak langsung, sehinggasampai saat ini fenomena anak yang bekerja hampir selalu dapat ditemukan di seluruhwilayah Indonesia.
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN TERHADAP PEKERJA KONTRAK PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BADUNG Anak Agung Ayu Dwi Ratnasari; I Wayan Wiryawan; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (637.282 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul” "Pelaksana Program BPJS Jaminan Pensiun Terhadap Pekerja Kontrak di PDAM Kabupaten Badung". “Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata, penelitian ini didasarkan dari data primer yang didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama.” Data yang didapat melalui penelitian di lapangan berdasarkan pengamatan dan wawancara pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Badung, serta ditunjang dengan data sekunder terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dikumpulkan dengan pengolahan analisis data secara kualitatif. “Kesimpulan dari penelitian adalah perlindungan terhadap hak-hak pekerja kontrak yang diberikan oleh perusahaan dalam hal jaminan pensiun untuk kesejahteraan pekerja yang sesuai dengan perlindungan ekonomis bagi pekerja menurut Zaeni Azyhadie”. “Selanjutnya dalam hal kesejahteraan pekerja salah satunya jaminan pensiun” terhadap pekerja kontrak terdapat dalam aturan mengenai kesejahteraan pekerja yakni “di ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.” Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Kontrak, Jaminan Pensiun.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA SUAMI - ISTRI DENGAN ADANYA PERJANJIAN KAWIN Made Topan Antakusuma; Dewa Gde Rudy; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.76 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Suami-Istri dengan Adanya Perjanjian Kawin”. membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap harta Suami-Istri dengan adanya perjanjian perkawinan dan juga akan membahas bagaimana wewenang dan tanggung jawab Notaris atas akta perjanjian kawin yang dibuatnya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif, yaitu metode yang mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Perlindungan hukum terhadap harta Suami-Istri dengan adanya perjanjian kawin adalah berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta masing-masing  para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka ia tidak dapat dituntut di pengadilan. Sebaliknya kalau tidak memenuhi syarat syah nya perjanjian maka akta yang dibuat notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim.
HAK WARIS ISTERI YANG BERALIH AGAMA TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN YANG PUTUS KARENA KEMATIAN (STUDI DOKUMEN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 16/K/AG/2010)? Abdullah Dian Triwahyuni; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.882 KB)

Abstract

Jurnal ini berjudul Hak Waris Isteri Yang Beralih Agama Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang putus Karena Kematian (Studi Dokumen Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010). Berdasarkan putrusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 disebutkan bahwa Muhammad Armaya Bin Rengreng menikah dengan Evie Lany Mosinta di Kantor Urusan Agama yang berarti mereka saat menikah beragama Islam. Namun sepanjang perjalanan pernikahanya, Evie Lany Mosinta beralih agama menjadi beragama Kristen. Setelah dua puluh tahun mereka menikah, akhirnya Muhammad Armaya Bin Rengreng mengalami sakit dan meninggal dunia. Setelah kejadian itu, muncullah sengketa waris tentang apakah Evie Lany Mosinta berhak atas harta waris berupa harta bersama sedangkan dia sendiri berlainan agama dengan suaminya.Indonesia adalah negara hukum yang dalam hal kewarisan, mengenal hukum waris dalam pembagian harta bersama. Muhammad Armaya Bin Rengreng adalah suami yang beragama Islam, sedangakan Evie Lany Mosinta adalah isteri yang beragama bukan Islam. Dalam kasus yang terjadi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010, Evie Lany Mosinta selaku isteri sah dari Muhammad Armaya Bin Rengreng menuntut haknya sebagai ahli waris. Hal itu terjadi dikarenakan Evie Lany Mosinta dianggap terhalang haknya sebagai ahli waris oleh keluarga dari Muhammad Armaya Bin Rengreng. Oleh sebab itu, secara empiris telah dilakukan penelitian terhadap kasus tersebut, yaitu dengan cara meneliti intrumen peraturan perundang- undangan yang berlaku dan mencocokkanya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.Setelah melalui perjalanan panjang, dalam menuntut haknya sebagai ahli waris, Evie Lany Mosinta tidak bisa menjadi alhi waris, tetapi dia tetep memiliki hak atas harta bersama dalam pernikahanya dengan Muhammad Armaya Bin Rengreng. Hal itu disebabkan karena hakim memberi putusan yang baik, yang mampu memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa.Kata Kunci : Waris, Beralih Agama, Putusan Mahkamah Agung
Perlindungan Hukum Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Wanita Dalam Hubungan Kerja Sebagai Sales Promotion Girl (SPG) Di PT. Garuda Inovasi Semesta Denpasar Komang Mahendra; I Nyoman Darmadha; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.527 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i07.p07

Abstract

Promosi penjualan atau yang sering disebut Sales Promotion merupakan salah satu cara komunikasi yang dikenal dalam kategori promosi. Wanita yang bekerja sebagai Sales Promotion ini kemudian lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan Sales Promotion Girl (SPG). Sales Promotion Girl (SPG) tentu saja memperoleh perlindungan hukum sebagaimana tenaga kerja pada umumnya. Perlindungan terhadap Sales Promotion Girl (SPG) dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar Sales Promotion Girl (SPG) serta menjamin kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan terhadap pekerja yang dalam hal ini adalah Sales Promotion Girl (SPG) adalah dengan menerbitkan sebuah surat perjanjian kerjasama. Surat perjanjian kerjasama tersebut dibuat antara direktur utama yang kemudian disebut sebagai pihak pertama dengan seorang putri SPG yang dalam perjanjian kemudian disebut sebagai pihak kedua. Setiap SPG terikat kontrak selama 1 Tahun dengan mematuhi peraturan yang sudah tertera dalam perjanjian kerja. Apabila SPG melanggar salah satu peraturan yang berlaku, maka SPG tersebut akan dikenakan sanksi yang berlaku. Adapun tanggungjawab perusahaan terhadap Sales Promotion Girl (SPG) apabila terjadi kecelakaan kerja didalam perjanjian yang dibuat antara pihak perusahaan dengan Sales Promotion Girl (SPG) mencantumkan jaminan keselamatan kerja apabila pada saat melakukan pekerjaan Sales Promotion Girl (SPG) mengalami kecelakaan kerja dimana pihak perusahaan memberikan ganti kerugian/fasilitas yang biasanya berupa pertanggungan biaya pengobatan yang di keluarkan selama perawatan, dimana besar tanggungan yang diberikan perusahaan terhadap Sales Promotion Girl (SPG) adalah pihak perusahaan akan menanggung semua biaya pengobatan Sales Promotion Girl (SPG) yang mengalami kecelakaan disaat jam kerja. Kata Kunci : Tanggungjawab, Pekerja, Sales Promotion Girl (SPG).
AKIBAT HUKUM DARI WANPRESTASINYA DEVELOPER DALAM PERJANJIAN KERJASAMA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, PEMASARAN DAN PENJUALAN TOWN HOUSE YANG BERTEMPAT DI KABUPATEN BADUNG I Putu Donny Laksmana Putra; I Nyoman Darmadha; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (50.304 KB)

Abstract

Akibat hukum dari wanprestasinya developer dalam perjanjian kerjasama dalam bidang pembangunan, pengembangan, pemasaran dan penjualan town house yang bertempat di Kabupaten Badung (Study : Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 52, Tanggal 14 Desember 2013), dilatarbelakangi dari tidak mampunya developer memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang telah disepakati. Mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum dari wanprestasinya developer dalam perjanjian dalam bidang pembangunan, pengembangan, pemasaran dan penjualan town house yang bertempat di Kabupaten Badung dan akibat hukum setelah terjadi pembatalan perjanjian dalam perjanjian kerjasama tersebut. Digunakan metode penelitian yuridis empris. Akibat dari wanprestasinya developer adalah membayar ganti rugi, melakukan pembatalan perjanjian, pengalihan resiko dan membayar perkara apabila sampai ke pengadilan serta akibat dari pembatalan perjanjian adalah untuk membatalkan perjanjian terdahulu dan akibat-akibatnya akan dihapuskan.
KEDUDUKAN HUKUM PEKERJA DALAM HAL TERJADINYA PENGAMBILALIHAN PERSEROAN Made Ariputri Kusumadewi; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.232 KB)

Abstract

Akuisisi merupakan pengambilalihan perusahaan dimana perusahaan yang diambilalih tersebut dapat dikatakan mengalami kesusahan dalam dunia bisnis. Dalam terjadinya akuisisi akan menimbulkan akibat hukum baik bagi kedua perusahaan dan kepada para pekerja dari pihak yang diakuisisi, dengan demikian menurut Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa apabila perusahaan melakukan pengambilalihan harus mementingkan kepentingan pekerja namun dalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para pekerja dengan memberikan pesangon atau ganti rugi maka daripada itu adanya pertentangan norma dalam hal terjadinya akuisisi yang memperngaruhi status pekerja. Latar belakang karya ilmia ini dibuat untuk mengetahui akibat hukum terjadinya akuisisi atau pengambialihan perusahaan dan perlindungan hukum kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atas terjadinya akuisisi perusahaan Metode peneltian yang digunakan dalam makalah ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis konsep hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam penulisan ini menggunakan beberapa jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang – undangan (Statue Approach), dan pendekatan secara konseptual (Conceptual Approach). Dalam halnya akuisisi sudah pasti menimbulkan akibat hukum baik akibat yang menguntungkan maupun yang merugikan para pihak dengan beralihnya sebagaian saham maupun seluruh sahamnya, serta akibat hukum bagi status para pekerja yang justru dapat mengalami pemutusan hubungan kerja dengan terjadinya akuisisi, para pekerja dapat menuntut haknya dengan meminta perlindungan hukum. Kata Kunci : Akuisisi, Akibat Hukum, Perlindungan Hukum.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PADA MONEY CHANGER PT. DINAR ARTHA KENCANA DI UBUD BALI Luh Putu Ani Sulistiana Dewi; I Nyoman Darmadha; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.682 KB)

Abstract

Tulisan mengenai pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pada money changer PT. Dinar Artha Kencana, Ubud, Bali, membahas implementasi perpanjangan kontrak kerja terhadap pekerja/karyawan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Money Changer PT Dinar Artha Kencana Ubud, untuk mengetahui faktor – faktor penyebab  Money Changer PT Dinar Artha Kencana Ubud  menggunakan pekerja kontrak dalam melakukan pekerjaan yang bersifat tetap. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris, Perjanjian kerja waktu tertentu  di PT. Dinar Artha Kencana dilakukan secara tertulis dan calon pekerja diberikan waktu untuk memahami perjanjian kerja tersebut dengan waktu yang cukup singkat, untuk menghemat biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan.
Co-Authors A. A. Ngr Gede Krisnadinatha A. A. Sri Indrawati A.A Sagung Galuh Rismayanti. P A.A Sri Indrawati A.A. Sri Indrawati Abdullah Dian Triwahyuni Anak Agung Ayu Dwi Ratnasari Anak Agung Gde Kusuma Wardana Anak Agung Ketut Sukranatha Bayu Anggara Cokorda Gde Wiyarta Desak Putu Dewi Kasih Dewa Gde Rudy Dewa Made Supradnyana Dian Puspitawati Dicky Virdianto Joened Eka Prasetya Purnomo Gandi Silaban I Dewa Gede Andya Dyaksa Sukma I Dewa Gede Edwin Nata Wisnu I Gede Putu Aditya Dharma I Gede Siwananda Putra A.K I Gst Ngr Agung Septyadi I Gusti Agung Putri Pradnyautari I Gusti Ayu Ratih Purnamasari I Gusti Bagus Oka Budi Sudarma I Gusti Made Chandra Wijaya I Gusti Ngurah Agung Krisna Aditya I Gusti Nyoman Agung I Kadek Arinata I KADEK WAHYU PUTRAYANA I Ketut Markeling I Ketut Sandhi Sudarsana I Ketut Sandi Sudarsana I KETUT WESTRA I Made Dedy Priyanto I Made Krishna Dharma Putra I Made Pujawan I Made Sarjana I Made Udiana I Made Yudatama I Nengah Putra Wijaya Ronthi I Nyoman Bagiastra I Nyoman Mudana I Putu Donny Laksmana Putra I Wayan Novy Purwanto I Wayan Wiryawan Ida Ayu Asmari Utami Gandhi Ida Ayu Dwi Utami Ida Ayu Sukihana Ida Bagus Gede Pratama Julian Albert Dewantara Kadek Lony Sasmitadewi Kadek Yudi Hartawan Ketut Ayu Lestari Komang Mahendra Luh Putu Ani Sulistiana Dewi Made Agus Arya Wirawan Made Ariputri Kusumadewi Made Pramita Arimanu Putri Made Santrupti Brahmi Made Topan Antakusuma Made Yunita Asrini Marsha Angela Putri Sekarini Marwanto Marwanto Ngakan Ketut Dunia Ngurah Agung Khrisna Kusuma Kepakisan Ni Kade Ayu Trisna Dewi Ni Luh Gede Eka Susilayanti Ni Made Utami Jayanti Ni Made Zelly Lonanza Andara Lofa Ni Nyoman Maha Prami Saraswati Dewi Ni Nyoman Trisna Febri Jayanti Ni Putu Cindy Lonanza Febriana Lofa Nila Sari Nyoman Laraswati Janitra Putu Agus Eka Kurniawan Putu Ikaputri Ayu Paramitha Ragil Prawira Ramadhan Ranggapandu Cindarputera Renhat Marlianus Siki Risa Jaya Wulandari Sheanny Scolastika Swandewi -