Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 20 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 9 No 10 (2021)" : 20 Documents clear

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DI INDONESIA Tania Suci Maharani; Oci Senjaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk Mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dilihat dari aturan dan undang-undang perlindungan anak di indonesia khususnya di karawang. Studi ini membahas bagaimana upaya pemerintah menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi korban di lingkungan terdekatnya yakni kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang dan komparatif. Studi ini mengacu pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan dilihat lebih khusus lagi dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan dibantu dengan peraturan pemerintah daerah karawang nomor 4 tahun 2016. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam segi pemerintahan dan peraturan perundang undangan sudah dibuat dengan sangat baik dan sesuai. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap adanya kekerasan rumah tangga dan kurangnya edukasi yang merata tentang kekerasan rumah tangga. The purpose of writing this study is to determine the extent to which legal protection for child victims of domestic violence is seen from the statutory regulations on child protection in Indonesia, especially in Karawang. This study discusses how the government seeks to handle cases of violence against children who are victims in their immediate environment, namely domestic violence in a normative manner with a law and a comparative approach. This study refers to law number 35 of 2014 concerning amendments to law number 23 of 2002 concerning child protection and is seen more specifically in law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence and is assisted by the Karawang local government regulation number 4. 2016 The results show that in terms of governance and laws and regulations have been made very well and accordingly. Lack of public awareness of the existence of domestic violence and lack of equal distribution of education about domestic violence.

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK YANG MENJADI PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA SERTA PENANGGULANGANNYA Komang Ayu Kencana Utami; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini untuk mengkaji pertanggung-jawaban pidana anak yang menjadi pelaku dan korban perbuatan pidana serta penanggulangannya. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan objek kajian terpusat pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil studi menunjukkan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa diversi diutamakan dalam proses penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa diversi pada anak bisa dilakukan apabila perbuatan pidana yang anak lakukan diancam dengan penjara di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, untuk itu maka pembunuhan sebagai salah satu perbuatan pidana yang berat tidak dapat dilakukan diversi. Perlindungan hukum tetap diberikan kepada anak sesuai Pasal 81 ayat (2), “anak dijatuhkan pidana penjara ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa” dan pada ayat (6), “pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama sepuluh tahun, apabila perbuatan pidana yang dilakukan diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup”, namun Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur bagaimana pertanggung-jawaban pidana anak yang menjadi pelaku dan korban perbuatan pidana, untuk itu peran hakim penting dalam memberikan hukuman yang tepat kepada anak yang melakukan tindak pidana berat dengan fakta-fakta yang ada di persidangan. Kejahatan yang dilakukan anak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, untuk itu upaya penanggulangan yang dapat digunakan adalah kebijakan dengan bentuk represif (suatu penanggulangan pidana setelah terjadinya suatu kejahatan dengan melakukan penegakan hukum kepada pelaku) dan bentuk preventif (suatu penanggulangan pidana yang dilakukan sebelum perbuatan pidana terjadi dengan cara menanggulangi faktor-faktor penyebab kejahatan). The purpose of this study is to examine criminal responsibility for children who are perpetrators and victims of criminal acts and how to overcome them. This study uses a normative legal research method with the object of study centered on the Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. The results of the study show that Article 5 paragraph (3) of the Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System states that diversion is prioritized in the process of resolving children in conflict with the law. Article 7 paragraph (2) states that diversion to children can be carried out if the criminal act committed by the child is punishable by imprisonment of under seven years and not repetition of the crime, for this reason murder as one of the serious crimes cannot be diversified. Legal protection is still given to children in accordance with Article 81 paragraph (2), "the child is sentenced to imprisonment of ½ (half) of the maximum imprisonment for adults" and in paragraph (6), "the sentence imposed is a maximum imprisonment of ten years, if the criminal act committed is punishable by death or life imprisonment”, however, The Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System does not regulate how the criminal responsibility of children who are perpetrators and victims of criminal acts, for that the role of judges is important in giving appropriate sentences to children who commit serious crimes with the facts in court. Crimes committed by children are influenced by internal and external factors, for this reason prevention efforts that can be used are policies in the form of repressive forms (a crime handling after a crime has occurred by enforcing law against the perpetrator) and preventive forms (a prevention of crimes carried out before criminal acts occur by overcoming the factors that cause crime).

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA HARIAN DAN PEKERJA DENGAN SATUAN WAKTU JAM DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Shenti Agustini
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan ini untuk memberikan pemahaman terkait dengan perlindungan hukum pekerja harian dan pekerja satuan waktu dan mengidentifikasi langkah hukum yang konkret yang dapat dilakukan oleh pekerja harian dan pekerja satuan waktu jika haknya tidak terpenuhi. Dengan metode penelitian hukum normatif, penelitian bermaksud untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai perlindungan hukum bagi pekerja harian dan pekerja dengan satuan waktu jam yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai hasil penelitian dalam artikel ini akan membahas perubahan hukum yang ada di bidang ketenagakerjaan terkait dengan perlindungan hukum bagi pekerja harian dan pekerja dengan satuan waktu jam. The purpose of this paper is to provide an understanding related to the legal protection of daily workers and daily workers and time unit workers and to determine concrete legal steps that can be taken by daily workers and time unit workers if their rights are not fulfilled. With normative legal research method, the research intends to examine the legal provisions regarding legal protection for daily worker and worker with the unit of time regulated in the Job creation Act. As a result of research, this article will discuss change in existing laws in the practical of employment related to legal protection for daily worker and worker with the unit hours.

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DALAM MASYARAKAT ADAT KAMPUNG NAGA BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT Tyara Maharani Permadi; Djanuardi Djanuardi; Hazar Kusmayanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendapatkan gambaran dalam penyelesaian sengketa waris berdasarkan hukum Islam dan hukum adat yang dilaksanakan masyarakat adat di Kampung Naga, Desa Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan yaitu metode analisis yuridis kualitatif, karena data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan disusun sistematis. Hasil dari penulisan ini adalah langkah awal penyelesaian sengketa masyarakat adat Kampung Naga diselesaikan dengan diadakannya musyawarah mufakat keluarga secara adat dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan keadilan. Perspektif hukum adat mekanisme musyawarah mufakat telah sejalan dengan asas-asas pembagian hukum waris adat, begitupun dalam perspektif hukum Islam mekanisme tersebut telah sejalan dengan Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 9 dan pasal 183 KHI mengenai asas perdamaian. The purpose of this writing is to get an overview in the settlement of inheritance disputes based on Islamic law and customary law implemented by indigenous peoples in Kampung Naga, Neglasari Village, Tasikmalaya Regency. The method used is qualitative juridical analysis method, because the data obtained through field research and literature research is organized systematically. The result of this writing is the first step in resolving the dispute of the indigenous people of Kampung Naga resolved by holding a consensus family customarily by putting forward the principle of family and justice. The perspective of the customary law of the consensus deliberation mechanism has been in line with the principles of the division of customary inheritance law, as well as in the perspective of Islamic law the mechanism has been in line with the Qur'an surah Al-Hujurat verse 9 and article 183 KHI on the principle of peace.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLAHIR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana; Ni Nengah Adiyaryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian dilakukan guna menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang terlahir di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Ius Constitutum) dan pengaturannya di masa yang akan datang (ius constituendum). Penulisan yang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan yakni pendekatan kasus, perundang-undangan, analisis konsep hukum, serta juga perbandingan hukum. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum terhadap Anak yang terlahir di LAPAS diatur dalam Pasal 20 ayat (3), (4), dan (5) PP No. 32 Tahun 1999. Perlindungan tersebut hanyalah berupa penjaminan berupa “makanan tambahan” saja, dan lebih lanjut tambahan makanan tersebut diberikan hingga anak berumur 2 (dua) tahun. Ketentuan tersebut sejatinya tidaklah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, Pasal 8 UU Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (1) UU HAM, dan asas ke-6 Konvensi Hak Anak. Anak yang terlahir di LAPAS seharusnya mendapatkan perlindungan yang sama seperti anak pada umumnya mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Kedepannya regulasi terkait dengan perlindungan anak yang terlahir di dalam LAPAS haruslah sesuai dengan perlindungan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan lainnya, serta sebagai perbandingan bahwa The Nelson Mandela Rules, The Bangkok Rules, dan Declaration of Barcelona merupakan aturan-aturan yang mengakomodir mengenai anak yang terlahir di LAPAS. The purpose of this research is to analyze the legal protection for children born in Correctional Institutions (LAPAS) based on the Indonesian Positive Law (Ius Constitutum) and its arrangements in the future (ius constituendum). The writing is carried out using normative legal research methods, with the types of approaches, namely case approaches, legislation, legal concept analysis, as well as legal comparisons. The results of this study indicate that the legal protection of children born in prisons is regulated in Article 20 paragraphs (3), (4), and (5) of PP No. 32 of 1999. The protection is only in the form of a guarantee in the form of "supplementary food", and furthermore the additional food is given until the child is 2 (two) years old. This provision is actually not in accordance with the provisions stipulated in Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution, Article 8 of the Child Protection Law, Article 59 paragraph (1) of the Human Rights Law, and the 6th principle of the Convention on the Rights of the Child. Children born in prisons should receive the same protection as children in general, considering that children are the nation's next generation. In the future, regulations related to the protection of children born in prisons must be in accordance with the protection contained in other laws and regulations, and as a comparison that The Nelson Mandela Rules, The Bangkok Rules, and the Declaration of Barcelona are rules that accommodate children who are born in prison.

PENGENAAN SANKSI PIDANA PENOLAKAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA Gede Erlangga Gautama; I Wayan Didik Prayoga
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengkaji pengaturan vaksiasi dalam hukum positif di Indonesia serta mengkaji pengenaan sanksi pidana terhadap penolakan vaksinasi di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan klasifikasi norma kabur yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Kekaburan norma tersebut berkaitan dengan frasa “menghalangi penanggulangan wabah”. Hasil studi menunjukan bahwa vaksinasi telah diatur dalam hukum positif Indonesia baik dalam tataran undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan presiden. Berkaitan dengan isu pengenaan sanksi pidana terhadap setiap orang yang menolak vaksinasi, terlebih dahulu harus diketahui motif daripada penolakan tersebut. Apabila motif daripada penolakan adalah benar-benar ditujukan untuk menghambat, menunda, atau mengganggu pencapaian tujuan dari vaksinasi yaitu dalam rangka penanggulangan wabah/pandemik COVID-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, maka perbuatan tersebut masuk dalam kualifikasi menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Namun penting dicatat, apabila motif penolakan tidak sebagaimana dijelaskan diatas, melainkan sebagai bagian dari penggunaan hak untuk memilih pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Kesehatan, maka perbuatan tersebut tidak terkualifikasi menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. The aim of the article is to review the laws on vaccination from the Indonesian legal framework, and to review the imposition of criminal penalties against vaccination refusal in Indonesia. The present study used normative legal research with vague norm classification as stipulated in Article 14 of the Law on Contagious Diseases (Wabah Penyakit Menular). The vagueness of the norm stems from the phrase “obstructing disease relief”. Study shows that vaccination has been regulated by Indonesian positive laws, from the level of acts, government regulations, to presidential regulations. As for the imposition of criminal penalties upon individuals refusing vaccination, it must be based on the motive behind said refusal. If the refusal motives are truly to obstruct, delay, or disturb the fulfillment of the vaccination objectives, namely combating the COVID-19 pandemic and to safeguard the public health, then the action can be qualified as obstructing disease relief. However, it is vital to point out that if the motives behind the refusal are not as explained above, but as a part of the rights to choose health services as stipulated in Article 5 of the Law on Health, then the action cannot be qualified as obstructing disease relief as stipulated in in Article 14 of the Law on Contagious Diseases.

PENGATURAN PEMBEBASAN PAJAK DIVIDEN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BERDASARKAN ASAS KEADILAN DAN ASAS KEMANFAATAN Fahmi Asshidiqi; Ferry Irawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji kebijakan pembebasan pajak atas dividen dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan asas keadilan dan asas kemanfaatan. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi observasi melalui wawancara. Hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan pajak atas dividen dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah sesuai dengan asas keadilan dan asas kemanfaatan. Dalam perspektif asas keadilan, kebijakan pembebasan pajak atas dividen mampu menurunkan beban pajak efektif di Indonesia, menghilangkan pengenaan pajak berganda atas dividen, menimbulkan kesetaraan atas manfaat yang didapatkan negara maupun investor dalam negeri, dan tidak akan menimbulkan ketimpangan kelompok kaya dan miskin melalui penghematan pajak berlebih yang diterima investor dalam negeri. Dalam perspektif asas kemanfaatan, kebijakan pembebasan pajak atas dividen mampu meningkatkan kepastian hukum atas investasi di Indonesia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi dalam negeri, meningkatkan lapangan pekerjaan, repatriasi modal warga negara indonesia dari luar negeri ke Indonesia, serta memperkecil kegiatan penghindaran pajak atas dividen. The purpose of this study is to assess the policy of dividend tax exemption in Law Number 11 the Year 2020 concerning Job Creation based on the principle of justice and the principle of benefit. This study uses a qualitative method which data collection method is the literature review and interviews. The study shows that the policy of dividend tax exemption in Law on Job Creation already following the principle of justice and the principle of benefit. In the perspective of justice principle, the policy of dividend tax exemption able to lower the effective tax charges in Indonesia, deprive of the imposition of double taxation over dividends, causing equality over benefits for the state and domestic investors, and does not create inequality the rich and poor through any excess tax savings accepted domestic taxpayers. In the perspective of benefits principle, the policy of dividend tax exemption able to increase legal certainty of investment in Indonesia, increase economic growth, increase domestic investment, increase job opportunities in Indonesia, repatriation as capital Indonesian citizens from abroad to Indonesia, and reduce the tax avoidance of dividend.

PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN SISTEM ANGSURAN DAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Achmad Hasan Basri; Rumawi Rumawi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tulisan ini mengkaji konstruksi hukum perjanjian jual beli dengan sistem angsuran, yang menghasilkan tindak lanjut perjanjian jaminan fidusia dan mekanisme pelaksanaan eksekusi setelah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 diterbitkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan studi banding. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum perjanjian jual beli dengan sistem angsuran merupakan kerangka konseptual yang berlaku untuk dua peristiwa hukum, pertama yaitu jual beli dan kedua adalah hutang piutang, yang biasa dikenal dengan perjanjian jual beli dengan system angsuran. Selanjutnya, perjanjian fidusia merupakan perjanjian lanjutan dimana pemberi fidusia menjaminkan barangnya. Sebagaimana pelunasan utang apabila terjadi wanprestasi di kemudian hari, serta pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, tidak dapat segera dilakukan oleh kreditur setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang pelanggaran perjanjian kontrak diatur terlebih dahulu dalam perjanjian dan jika debitur tidak bersedia menyerahkan jaminan secara sukarela. Dengan demikian, proses hukum yang dilakukan dan berlaku sama dengan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, eksekusi jaminan fidusia harus terlebih dahulu diajukan ke pengadilan negeri. Tindak lanjut regulasi mengenai teknis pelelangan juga perlu diatur agar tidak terjadi kekosongan hukum. This paper examines the legal construction of a sale and purchases agreement with an installment system that results in a follow-up to a fiduciary guarantee agreement and its implementation mechanism after the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 18/PUU-XVII/2019 was issued. This study employs a normative legal research method with a legal approach and comparative study. The results show that the legal construction of a sale and purchase agreement with an installment system is a conceptual framework that applies to two legal events, namely buying and selling and accounts payable, which is commonly known as an installment sale and purchase agreement. Furthermore, a fiduciary agreement is an additional agreement where the fiduciary giver guarantees the goods. As for debt repayment in the event of default in the future, as well as the implementation of fiduciary guarantees, creditors cannot immediately do so after the enactment of the Constitutional Court Decision as referred to in Article 15 paragraphs (2) and (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees which is considered contradicting to the 1945 Constitution and has no binding legal force, as long as the violation of the contract agreement is regulated in advance in the agreement and if the debtor is not willing to submit collateral voluntarily. Thus, the legal process carried out and applied is the same as carrying out a court decision with permanent legal force. In other words, the execution of fiduciary guarantees must first be submitted to the district court. Further regulations related to technical tenders also need to be regulated so that there is no legal vacuum.

PERANAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) DALAM PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI SURAKARTA Itok Dwi Kurniawan; Muhammad Bagus Adi Wicaksono; Wahyu Noviansyah; Enis Tristiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Artikel ini bertujuan memaparkan hasil penelitian mengenai peranan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam peningkatan kepemilikan akta kelahiran di Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, uraian dilengkapi dengan data primer dan data kepustakaan. Lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPTJM berperan dalam penerbitan akta kelahiran di Surakarta berdasarkan indikator cakupan kepemilikan akta kelahiran yaitu terjadi peningkatan yang salah satunya sumbangsih dari jumlah akta kelahiran menggunakan SPTJM. Terdapat faktor dominan yang mendorong penggunaan SPTJM di Surakarta sehingga SPTJM menunjukkan peranan dalam penerbitan akta kelahiran. This article aims to describes the results of research on the role of Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) in increasing ownership of birth certificates in Surakarta. This research uses descriptive research method with qualitative approach, description equipped with primary data and literature data. The research site at the Departement of Civil Registration and Population of Surakarta City. The results showed that SPTJM plays a role in the issuance of birth certificates in Surakarta based on indicators of the scope of birth certificates ownership, namely an increase, one of which is the contribution of the number of birth certificates using SPTJM. There are dominant factors that encourage the use of SPTJM in Surakarta until SPTJM shows a role in the issuance of birth certificates.

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DALAM MEMPEROLEH AKSES KEADILAN DI KOTA BENGKULU Arie Elcaputera; Asep Suherman
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis, pelaksanaan dan model pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara langsung kepada Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu dan Lembaga Bantuan Hukum Respublica. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum telah sesuai peraturan perundang-undangan namun anggaran Negara yang digunakan sebagai dana pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu masih sangat kurang. Prosedur pelaksanaan kegiatan yang dilakukan organisasi bantuan hukum yang ada di kota Bengkulu secara umum merujuk pada ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah no. 42 tahun 2013, namun teknis pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing organisasi tersebut. This study aims to identify, study and analyze, the implementation and model of providing legal aid to the poor in Bengkulu City. This research is an empirical legal research by conducting direct interviews with the Bengkulu Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights and the Respublica Legal Aid Institute. The results showed that the implementation of the provision of legal aid was in accordance with statutory regulations, but the State budget which was used as funds for providing legal aid to the poor was still lacking. In general, the procedures for implementing activities carried out by legal aid organizations in the city of Bengkulu refer to the provisions stipulated in government regulation no. 42 of 2013, but the technical implementation is carried out by each of these organizations.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

1 2

Filter by Year

2021 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA