cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8 No 3 (2020)" : 4 Documents clear
PARUMAN AGUNG DESA ADAT JIMBARAN: PROSES DAN KEKUATAN HUKUM MENGIKAT PENYELESAIAN WICARA ADAT Denamar, Anak Agung Bagus Brabham; Laksana, I Gusti Ngurah Dharma
Kertha Desa Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.874 KB)

Abstract

Paruman agung ini memiliki peran sebagai lembaga untuk mengadili perkara-perkara adat, baik yang berupa sengketa maupun wicara adat. Di Desa Adat Jimbaran pernah terjadi wicara adat yaitu penggelapan dana milik desa adat yang dilakukan oleh Bendesa adat. Untuk menyelesaikan wicara adat tersebut, Desa Adat Jimbaran melaksanakan paruman agung. Terkait dengan hal tersebut, maka ada dua pertanyaan yang dapat dikaji yakni: (1) bagaimanakah proses penyelesaian masalah adat melalui lembaga paruman agung di Desa Adat Jimbaran? (2) bagaimanakah kekuatan hukum mengikat dari hasil paruman agung terhadap wicara adat yang terjadi di Desa Adat Jimbaran?. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode empiris dengan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui metode wawancara, data sekunder dikumpulkan melalui metode kepustakaan. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Proses penyelesaian masalah adat melalui paruman agung dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) mengetahui terjadinya penggelapan dana desa; (2) dilaksanakan rapat adat di masing-masing banjar; (3) disepakati dari hasil rapat di banjar untuk melaksanakan paruman agung; (4) Bendesa yang melakukan penggelapan dana di berhentikan; dan (5) prajuru yang dianggap bersalah wajib melaksanakan pengaskara desa. Setelah dilaksanakannya paruman agung sebagai lembaga peradilan adat maka hasil paruman agung tersebut bersifat mengikat setelah ditanda tangani oleh Bendesa adat. Kara kunci: Paruman Agung, Desa Adat, Wicara Adat
PERANAN DESA ADAT SERANGAN DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SATWA PENYU Nampipulu, I Wayan Kusuma Giri; Hadjon, Edward Thomas Lamury
Kertha Desa Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.737 KB)

Abstract

Saat ini penyu menjadi salah satu satwa yang dilindungi oleh pemerintah karena populasinya semakin sedikit. Dalam habitatnya, penyu yang akan menetaskan telornya mendapatkan ancaman kematian dari hewan–hewan pemangsa, akan tetapi ancaman yang paling besar ialah manusia. Pembangunan daerah pesisir mengakibatkan tidak adanya lagi habitat penyu untuk bertelur. Penyu di tangkap untuk diambil daging, cangkang, dan kulitnya, yang mengakibatkan populasi penyu menjadi semakin sedikit. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui dan menganalisis tentang peran dari Desa Adat Serangan terkait upaya perlindungan dan pelestarian terhadap satwa penyu. Permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan ini mengenai kendala-kendala yang di hadapi oleh Desa Adat Serangan dalam pelaksanaan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap satwa penyu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode observasi dan wawancara yang dilakukan di penangkaran penyu Desa Adat Serangan. Secara tradisi, penyu di Desa Adat Serangan ialah untuk perdagangan, pariwisata, adat, dan upacara Agama Hindu. Greenpeace yang melakukan kampanye secara terus menerus agar dapat menghentikan perdagangan penyu dan pemanfaatannya untuk upacara agama. Akibat perdagangan penyu, citra Bali menjadi buruk. Untuk menutupi hal tersebut di bawah naungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Parisada Hindu Dharma Indinesia (PHDI) mendirikan sebuah penangkaran penyu yang dikelola oleh Desa Adat Serangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa peranan Desa Adat Serangan dalam melakukan perlindungan dan pelestarian adalah pencegahan kepunahan penyu, adanya perubahan dalam bidang perdagangan dan keagamaan, dilakukannya penindakan terhadap pelanggar di serahkan ke pihak yang berwajib. Kendala yang dihadapinya aturan awig-awig maupun pararem yang kurang adanya sanksi adat. Kata Kunci: Perlindungan, Pelestarian, Satwa Penyu, Desa Adat
KEDUDUKAN HUKUM ANAK PEREMPUAN YANG NINGGAL KEDATON PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI Dwijanata, Anak Agung Bagus Cahya; Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini
Kertha Desa Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.937 KB)

Abstract

Keberagaman yang ada di Indonesia tentu juga termasuk dengan masyarakat hukum adatnya beserta dengan adat istiadatnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa adat istiadat yang bersifat luwes dan dinamis tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Melihat perkembangan tersebut tidak jarang kita temukan perkawinan antara kesatuan masyarakat hukum adat yang berbeda salah satunya masyarakat hukum adat di Bali. Perkawinan tersebut akan menimbulkan suatu permasalahan apabila terjadi suatu perceraian. Melihat permasalahan seperti itu maka perlu dilakukan penelitian terkait kedudukan hukum perempuan Bali yang ninggal kedaton pasca status perceraian. Penulisan ini menggunakan penelitian normatif dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu perempuan yang ninggal kedaton secara penuh sudah tidak memiliki hak dan tanggung jawab kepada orang tuanya apabila menurut Hukum Adat Bali. Ketika terjadi percerain terhadap perempuan Bali yang ninggal kedaton berdasarkan keputusan pesamuan MUDP ke-III harus diterima oleh orang tua dan keluarga asalnya, akan tetapi permasalahan ekonomi orang tua biasanya yang menjadikan perempuan Bali tersebut tidak mendapatkan haknya seperti halnya waris. Perlunya pemahaman terkait hukum adat dan hukum nasional agar permasalahan perempuan Bali yang ninggal kedaton pasca perceraian tersebut dapat terselesaikan karena hubungan orang tua dan anak tersebut dilindungi oleh UU HAM. Kata Kunci: Ninggal Kedaton, Perceraian, Hukum Adat Bali
ANALISIS SANKSI PIDANA KASUS BARANG HASIL KEJAHATAN DITINJAU PASAL 480 KUHP TENTANG PENADAHAN Tisnadiartha, Ni Nyoman Ayu; Rai Setiabudhi, I Ketut
Kertha Desa Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai pengertiannya memiliki barang dari hasil tindak kejahatan untuk mendapatkan uang atau keuntungan pribadi lainya, maka dari itu masalah yang dibahas dalam jurnal ini menganalisis peranan pasal 480 KUHP tentang penadahan barang oleh oknum penegak hukum kepada pembeli atau pemilik barang dari hasil kejahatan serta mempertimbangkan keputusan hakim untuk menetukan sanksi terhadap pelaku penadahan barang dari hasil kejahatan. Penulis mengambil metode penelitin hukum empiris, suatu bentuk penulisan hukum mendasarkan kepada teori hukum terkait, literatur serta peraturan perundang-undangan yang masih berlaku serta beberapa informasi dari penegak hukum dalam Pengadilan mengenai sistem hukum pasal 480 tentang penadahan. Penerapan dalam pasal 480 KUHP menurut para penegak hukum dilakukan dengan kepastian terpenuhinya unsur penadahan kepada pelaku dengan penyidikan untuk menemukan bukti yang cukup dalam penerapan pasal 480 KUHP, serta menentukan sanksi dan pertanggungjawaban pelaku sebagai pelaku penadahan, hakim menentukan dan menunjukkan bukti dalam persidangan untuk menentukan penilaian guna memperoleh petunjuk untuk menguatkan keyakinan hakim dalam memberikan sanksi pelaku dalam kasus penadahan barang dari hasil kejahatan. Kata Kunci ; Penadahan Barang, Sanksi Hakim, Pembelian Barang Kejahatan ABSTRACT As a sense of possessing goods from crimes for money of other personal benefits, therefore the issue discussed in this journal analyzes the role of 480 code about breeding courtesy of law enforcement to the purchaser or owner of the goods from the crime and to consider the judges dicsion to sanction perpetrators of tha crim.The author takes juridical research methods, a from of law writing based on legal theories, current literature and regulations and some information from law enfocement in the courts on the legal system chapters 480 code about breeding application in chapters 480 code according to law enforcement, it was determined to ensure the compliance of the implanting elements to the perpetrator of a probe to find sufficient evidence for application to chapters 480 code, and authorizing the sanction and accountability of the perpetrators of the fence, which judges determine and presnt evidence in court for determining assessments to obtain guidelines for starngthening the judge’s confidence in sanctioning the perpetrators of the criminal accounting. Keywords : Property holder, Sanctions from the judge, Felony purchases

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue