cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 8 (2021)" : 8 Documents clear
KEKUATAN MENGIKAT PARIS AGREEMENT KEPADA NEGARA-NEGARA ANGGOTANYA Panca Septiadi, Anak Agung Made Ngurah; Yasa, Made Maharta
Kertha Desa Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang kekuatan mengikat dari suatu perjanjian internasional, utamanya kekuatan mengikat dari Paris Agreement kepada para anggotanya. Penelitian ini tergolong penelitian normatif yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan pendekatan-pendekatan instrument, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa bertolak dari article 11 Vienna Convention on the law of treaties 1969 yang menyatakan untuk menunjukkan keterikatan dari suatu pihak yang dalam hal ini adalah negara terhadap suatu perjanjian internasional, maka harus di setujui melalui convention, treaty, charter, declaration, agreement, protocol, atau nama lain yang disepakati. Meskipun demikian, negara anggota masih dimungkinkan untuk menarik diri dan kemudian Kembali bergabung menjadi bagian dari Paris Agreement. Kata Kunci: Kekuatan Mengikat, Paris Agreement, Negara Anggota ABSTRACT The purpose of this study is to find out and analyze the binding power of an international agreement, especially the binding power of the Paris Agreement to its members. This research is classified as normative research, namely a legal research that uses instrument approaches and conceptual approaches. Based on the results of the study, it is known that starting from article 11 of the Vienna Convention on the law of treaties 1969 which states that to show the attachment of a party which in this case is a state to an international agreement, it must be approved through convention, treaty, charter, declaration, agreement, protocol, or other agreed name. Nevertheless, it is still possible for member countries to withdraw and then re-join to become part of the Paris Agreement. Keywords: Binding Strength, Paris Agreement, Member States
KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT YANG DIMILIKI KEPOLISIAN DAERAH BALI PADA PROSES PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA Krisna Darmadi, I Gusti Ngurah Agung; Parwata, I Gusti Ngurah
Kertha Desa Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor-faktor yang menyebabkan Kepolisian Daerah Bali melakukan kewenangan tembak di tempat dan upaya Kepolisian Daerah Bali dalam meminimalisir penggunaan kewenangan tembak di tempat pada proses menangkap pelaku tindak pidana. Penelitian ini tergolong jenis penelitian yang bersifat empiris dengan mengkaji permasalahan berdasarkan praktek atau kenyataan yang ada dalam masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder yang seluruhnya dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara. Seluruh data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, terdapat dua faktor yang menyebabkan pihak kepolisian harus menggunakan tindakan tegas berupa tembak ditempat pada saat penangkapan pelaku tindak pidana, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang menyebabkan polisi harus menggunakan senjata api dikarenakan anggota kepolisian terancam keselamatannya kemudian faktor eksternal yaitu sulitnya berkomunikasi dengan pelaku kejahatan, keadaan pada saat penangkapan dan kondisi dari dalam diri pelaku tersebut. Kedua, upaya yang digunakan oleh pihak Kepolisian Daerah Bali untuk meminimalisir menggunakan kewenangan tembak di tempat yaitu dilakukannya seleksi tes seleksi kepemilikan senjata api bagi anggota kepolisian selama satu tahun sekali, dilakukannya tes psikologi secara berkala selama enam bulan sekali serta latihan menembak yang dilakukan selama tiga bulan sekali. Kata Kunci : Kewenangan, Tembak di Tempat, Tindak Pidana ABSTRACT The purpose of this study is to find out and analyze the factors that cause the Bali Regional Police to exercise the authority to shoot on the spot and the efforts of the Bali Regional Police to minimize the use of shooting authority on the spot in the process of catching criminals. This research is classified as an empirical type of research by examining problems based on practice or the reality that exists in society. The data sources in this study consisted of primary data sources and secondary data sources which were all collected by observation and interview techniques. All data that has been collected is then analyzed qualitatively. Based on the results of the study, the following conclusions can be formulated: First, there are two factors that cause the police to use decisive action in the form of shooting on the spot at the time of arresting criminals, namely internal factors and external factors. The internal factors that cause the police to use firearms are because the safety of police members is threatened, then external factors are the difficulty of communicating with the perpetrators of the crime, the circumstances at the time of arrest and the condition from within the perpetrator. Second, the efforts used by the Bali Regional Police to minimize the use of shooting authority on the spot are conducting a firearms ownership selection test for members of the police once a year, conducting periodic psychological tests every six months and shooting training conducted for three months. very. Keywords: Authority, Shoot on the Spot, Crime
TANGGUNG JAWAB PUBLIC FIGURE ATAS MEDIA: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Ratu, Ida ayu Mas; Yustisia Utami, Putu Devi
Kertha Desa Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan hukum berkaitan dengan penyebaran informasi kepada konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) serta mengkaji tanggung jawab public figure yang menyebarkan informasi tidak benar di media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian dalam studi ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa Seorang public figure sebagai pihak yang berkedudukan sebagai jasa pengiklan suatu produk wajib untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Pengaturan penyebaran informasi kepada konsumen berkaitan dengan promosi produk telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 10 UU PK. Seorang public figure yang menyebarkan informasi tidak benar berkaitan dengan promosi produk melalui social media yang dapat menimbulkan kerugian konsumen dapat dituntut pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan Pasal 45 A ayat (1) UU ITE. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, dan Public figure ABSTRACT This study aims to identify and analyze legal arrangements relating to the dissemination of information to consumers based on the laws and regulations, namely Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) and to examine the responsibility of public figures who disseminate false information on social media based on the Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). The type of research in this study uses a normative juridical research method with a statutory approach, a conceptual approach and a legal analysis approach. The results of the study indicate that a public figure as a party who is domiciled as an advertiser of a product is obliged to provide correct information to consumers. The regulation of information dissemination to consumers related to product promotion has been expressly regulated in the provisions of Article 4, Article 7, Article 8 and Article 10 of the UU PK. A public figure who disseminates untrue information related to product promotion through social media that can cause consumer losses can be held accountable under the provisions of Pasal 45 A ayat (1) UU ITE. Keywords: Legal Protection, Consumer, and Public figure
PENJARAHAN BANGKAI KAPAL PERANG HMS EXETER: IMPLIKASI HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA Astawa, I Wayan Michael Grace; Dewi, Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya
Kertha Desa Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui serta menelaah tentang pengaturan hukum mengenai kapal perang yang karam di perairan Indonesia beserta dengan implikasi hukum dan tanggung jawab negara dari hilangnya HMS Exeter. Artikel ini ditulis dengan motode penelitian yuridis normatif dan dianalisis secara deduktif. Lebih lanjut artikel ini diteliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan cara menghimpun data yang dikumpulkan melalui teknik bola salju. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia sudah mempunyai seperangkat aturan yang memberikan ketentuan dalam mengatur mengenai bangkai kapal. Aturan tersebut dapat dibedakan menjadi 2, yaitu aturan yang berdasar dari hukum internasional, dan aturan yang berdasar dari hukum nasional. Aturan-aturan tersebut juga sudah dilengkapi dengan sanksi administratif maupun sanksi pidana apabila terdapat pihak-pihak yang melanggar ketentuan didalamnya. Penjarahan HMS Exeter tidak mengakibatkan Indonesia untuk bertanggungjawab kepada Inggris karena Indonesia tidak mempunyai kewajiban, baik yang lahir dari hukum internasional maupun perjanjian, yang mengharuskan untuk bertanggungjawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari bangkai kapal Inggris tersebut. Kata Kunci: HMS Exeter, Penjarahan Kapal, Tanggung jawab Negara ABSTRACT This research is conducted with the aim to find out and examine about the legal arrangements regarding warships that sank in Indonesian waters along with the legal implication and state responsibility for the loss of HMS Exeter. This article written using normative judicial research method and deductively analyzed. Furthermore this article is examined using statutory approach by collecting data through snowball technique. The result of this study show that Indonesia already has a set of rules that provide provisions for regulating shipwrecks. These rules can be divided into two, the first one is based on international law, and the second one is based on national law. These regulations also have both administrative and criminal sanction for those who violated the provision therein. The disappearance of HMS Exeter did not result in Indonesia being responsible to British since Indonesia did not have any obligation, either from international law or treaties, to force Indonesia to do so in case something untoward had happened from the British shipwreck. Key Words: HMS Exeter, Shipwreck Looting, State’s Responsibility
UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BADUNG DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN GENERASI MUDA Arya Wijaya, I Gusti Agung Ngurah
Kertha Desa Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong terjadinya tindak penyalahgunaan narkotika serta upaya yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Metode penelitian dilaksanakan dengan Yuridis Empiris melalui penggunaan data primer yakni hasil wawancara kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Badung Wawancara dilaksanakan pada dengan Ibu Fitria Sari Irsan, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi BNN Kab. Badung. Data yang berhasil diperoleh secara kualittatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penyalahgunaan yang terjadi pada generasi kalangan generasi muda disebabkan oleh tiga faktor yakni faktor diri, faktor lingkungan dan faktor pengadaan narkotika. Sebagai langkah preventif, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung mengupayakan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika melalui upaya sebagai berikut: penyuluhan, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, Sosialisasi Berbasis Media, dan program lainnya yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Selain itu pelaksanaan upaya preventif dilaksanakan dengan jalan menggandeng dan mendorong desa adat dalam pembuatan pararem tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika. Kata Kunci: Pencegahan, Penyalahgunaan, Narkotika, Generasi Muda ABSTRACT This study was conducted with the aim of knowing the factors that encourage the occurrence of narcotics abuse and the efforts made by the National Narcotics Agency of Badung Regency in implementing the prevention of narcotics abuse among the younger generation. The research method was carried out by empirical juridical through the use of primary data, namely the results of interviews with the Badung Regency National Narcotics Agency (BNNK). Badung. The data were obtained qualitatively. The results of the study show that abuse that occurs in the younger generation is caused by three factors, namely self factors, environmental factors and narcotics procurement factors. As a preventive measure, the National Narcotics Agency of Badung Regency seeks to prevent Narcotics Abuse through the following efforts: counseling, training and community empowerment, Media-Based Socialization, and other programs related to the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN). In addition, the implementation of preventive efforts is carried out by cooperating with and encouraging desa adat in making pararem on Prevention and Eradication of Narcotics Abuse. Keywords: Prevention, Abuse, Narcotics, Young Generation
PENGATURAN SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM SEKTOR NARKOTIKA Andhika Marzuki, Mohammad; Suardana, I Wayan
Kertha Desa Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini ialah guna mengkaji pengaturan sanksi pidana kepada korporasi yang berbuat tindak pidana pencucian uang dalam sektor narkotika. Artikel ilmiah ini tergolong penelitian hukum normatif yang menggunakan 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil studi menunjukkan adanya disparitas rumusan sanksi ipdana terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang bermula dari tindak pidana narkotika berdasarkan UU 35/2009 serta UU 8/2010. Selain itu, korporasi tidak dapat dimintakan pertanggunjawaban pidana atas tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yaitu narkotika berdasarkan UU Narkoka sebab dalam rumusan UU 35/2009 secara eksplisit tidak menjelaskan mengenai siapa saja yang dimaksud dalam unsur setiap orang. Korporasi dapat dijatuhkan sanksi pidana hanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat 1 UU 8/2010. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Korporasi, Pencucian Uang, Narkotika ABSTRACT The purpose of writing this article is to examine the regulation of criminal sanctions against corporations that commit money laundering crimes in the narcotics sector. This scientific article is classified as normative legal research that uses 2 types of approaches, namely the statutory approach and the comparative approach. The results of the study show that there is a disparity in the formulation of criminal sanctions related to money laundering crimes that originate from narcotics crimes based on UU 35/2009 serta UU 8/2010. In addition, corporations cannot be held criminally responsible for money laundering crimes with predicate crimes, namely narcotics under the Narcotics Law because the formulation of UU 35/2009 does not explicitly explain who is referred to in the element of each person. Corporations can be subject to criminal sanctions only based on Pasal 6 ayat 1 UU 8/2010. Keywords: Criminal Sanction, Corporation, Money Laundering, Narcotics
PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PENJUALAN KOSMETIKA YANG TIDAK TERDAFTAR DI DENPASAR Prema, Putu Violeta; Westra, I Ketut
Kertha Desa Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Produk kosmetik menjadi keperluan setiap orang dari wanita ataupun pria, baik dikalangan anak muda ataupun ibu rumah tangga. Setiap orang selalu ingin tampil lebih cantik namun dengan biaya yang minim serta yang dapat mempersingkat waktu, maka dari itu banyak penjual obat kecantikan yang menjual kosmetik palsu atau yang tidak terdaftar di BPOM tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami gambaran mengenai pelaksanaan pengawasan terkait dengan peredaran kosmetika yang tidak terdaftar dan untuk mengetahui dan memahami tentang tindakan atau sanksi yang diberikan BPOM apabila produk kecantikan yang dipasarkan tidak terdaftar sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pengawasan oleh BPOM atas penjualan kosmetika yang tidak terdaftar dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terkait kualitas, kegunaan serta keamanan produk terapetik atau obat dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT). Selain itu Tindakan atau sanksi yang diberikan BPOM atas penjualan kosmetika yang tidak terdaftar adalah adalah sanksi administrative, sanksi perdata dan sanksi pidana.
KEDUDUKAN ASURANSI PERIKANAN PADA PERJANJIAN KERJA ANTARA NELAYAN DENGAN PERUSAHAAN PENANGKAP IKAN Prabu Bashkara, IGN Dimas; Priyanto, I Made Dedy
Kertha Desa Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat bagaimana kejelasan asuransi dalam perjanjian kerja pada perusahaan penangkap ikan. Permasalahan dari penelitian ini adalah pertama, menyangkut pengalihan tanggung jawab keselamatan nelayan dapat dialihkan kepada pihak asuransi. Kedua, bagaimana kedudukan asuransi di dalam perjanjian kerja antara nelayan dengan perusahaan penangkap ikan sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa bagaimana pemberlakuan UU sesuai dengan hukum yang berlaku di dalam perjanjian kerja antara perusahaan penangkap ikan dengan nelayan pekerja kemudian diikuti dengan sejauh mana peran dan tanggungan yang dapat diberikan oleh pihak asuransi perikanan di dalam perjanjian kerja pada perusahaan penangkap ikan. Kata kunci: Perjanjian Kerja, Nelayan, Asuransi Perikanan ABSTRACT This task aims to see how the clarity of insurance in the employment agreement in fishing companies. The problems of this research are first, regarding the transfer of responsibility for the safety of fishermen to be transferred to the insurance company. Second, how is the position of insurance in the work agreement between fishermen and fishing companies in accordance with applicable laws. This research is a normative legal research approach with legislation and applicable law. The results of this study show that how the enforcement of the law is in accordance with the applicable law in the work agreement between fishing companies and working fishermen, then followed by the extent of the roles and responsibilities that can be given by the fishery insurance in the work agreement at the fishing company. Keywords: Employment Agreement, Fishermen, Fisheries Insurance

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue