Lambung Mangkurat Law Journal
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Notary Law, Civil Law, Inheritance law, Tax Law, Guarentee Legal, Banking law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Criminal Law, Human Right Law, Islamic Law, Environmental Law, Agrarian Law, Intellectual Property Rights, Law on Marriage and Family, Insurance law ,Cyber Law and another section related contemporary issues in law
Articles
113 Documents
<![CDATA[Tanggung Jawab dalam Levering pada Perjanjian Jual Beli secara Online ]]>
<![CDATA[Zulaeha, Mulyani]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4, No 2 (2019): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/lamlaj.v4i2.125
<![CDATA[Perkembangan transaksi jual beli saat ini dengan menggunakan media elektronik telah mengubah wajah hubungan jual beli. Jual beli tidak lagi harus dilakukan pada satu tempat yang sama secara face to face, namun dapat dilakukan oleh orang yang berbeda lokasi. Meskipun demikian, ketentuan hukum tentang jual beli tetap berlaku. Perbedaan yang terjadi adalah terkait penyerahan barang (levering) yang telah dibeli tidak dapat dilakukan secara langsung antara penjual dengan pembeli. Menurut ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata bahwa “Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukanâ€. Levering pada jual beli online tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan terjadinya kesepakatan dan terdapat peran pihak ketiga dalam levering, yaitu pihak jasa pengiriman barang, hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait tanggung jawab dalam proses peralihan hak tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pihak yang bertanggung jawab pada proses levering perjanjian jual beli secara online. Menggunakan penelitian yuridis normatif dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab dalam peralihan hak pada perjanjian jual beli secara online adalah tanggung jawab pihak penjual kecuali jika diperjanjikan lain]]>
<![CDATA[Penggunaan Asuransi terhadap Risiko Pelaksanaan Jabatan Notaris ]]>
<![CDATA[Asufie, Khairunnisa Noor]]>;
<![CDATA[Qamariyanti, Yulia]]>;
<![CDATA[Usman, Rachmadi]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol 5, No 2 (2020): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/lamlaj.v5i2.186
<![CDATA[A notary is a public official appointed by an authorized official who plays a role in the field of civil law. The authority of the Notary is regulated in Article 15 of Act Number 2 of 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Acts of Notary Position. Regarding the authority of the Notary as a public official (openbaar ambtenaar) who has the authority to make authentic deeds can be burdened with responsibility for the authentic deed he made. The need for legal protection for Notaries against these risks, it is necessary to have an insurance / notary position insurance as a way of transferring risk. The legal problems that occur are the absence of an insurance product / Notary position insurance and the form of insurance / notary position insurance. The purpose of this study is to identify the urgency and form of insurance / coverage of the Notary Position. Legal research conducted is normative legal research by conducting research on the legal system. Legal research conducted by the author using a legislative approach, conceptual approach, and comparative approach. The urgency of the use of insurance protection / coverage of the Notary position is an important one as a way of transferring the risks faced by Notaries and as a form of maximum legal protection for Notaries in the execution of positions. The use of insurance / coverage against the risk of implementing a Notary can be in the form of Professional insurance more specifically in the form of Notary insurance which is part of insurance / general coverage which is insurance / loss coverage in the form of new products made by insurance companies / insurance as fulfillment of insurance / insurance needs for Notary in carrying out the position of Notary]]>
<![CDATA[Perlindungan Indikasi Geografis bagi Produsen Hasil Pertanian Lahan Basah di Propinsi Kalimantan Selatan ]]>
<![CDATA[Tavinayati, Tavinayati]]>;
<![CDATA[Effendy, Mohammad]]>;
<![CDATA[Zakiyah, Zakiyah]]>;
<![CDATA[Hidayat, Muhammad Taufik]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol 1, No 1 (2016): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/lamlaj.v1i1.11
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pe-megang hak  atas indikasi geografis hasil pertanian lahan basah di Kalimantan Selatan. Perlindungan hukum  diperoleh apabila pihak produsen penghasil barang hasil pertanian mengajukan pendaftaran guna memperoleh hak atas indikasi geografis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Teknik penarikan sampel secara purposive sampling. Alat pengumpul data dengan studi dokumen dan wawancara.  Hasil penelitian menunjukan ada 4 (empat) tanaman khas lahan basah di Kabupaten Banjar dan Kabu-paten Barito Kuala yang  memenuhi kriteriaindikasi geografis  yaitu padi siam mutiara, padi siam saba, jeruk siam Banjar dan nenas Tamban. Pengetahuan mengenai manfaat indikasi geografis serta koperasi yang menjadi wadah produsen  banyak yang tidak aktif lagi, sehingga  menjadi  kendala bagi produsen dalam mengajukan pendaftaran indikasi geografis.]]>
<![CDATA[Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Campuran dalam Kepemilikan Tanah di Indonesia ]]>
<![CDATA[Septiawan, Aislie Anantama]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol 2, No 1 (2017): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/lamlaj.v2i1.32
<![CDATA[Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui tentang perjanjian perkawinan yang seharusnya mencantumkan tentang klausula tentang tanah yang dimiliki oleh suami isteri dalam perkawinan campuran dan perubahan status hak atas tanah yang dimiliki suami isteri dalam perkawinan campuran apabila terjadi peristiwa hukum seperti perceraian, kematian, dan beralihnya kewarganegaraan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji berbagai literatur dan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, perakwinan campuran dan kepemilikan tanah di Indonesia, sehingga selanjutnya dilakukan analisis berupa pembahasan yang  kemudian hasil analisis akan menjadi gambaran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dengan tujuan untuk dimengerti dan dipahami. Perjanjian perkawinan sangatlah penting untuk dibuat terutama dalam perkawinan campuran, karena keberadaannya dalam perkawinan campuran berguna untuk memisahkan kekayaan jadi warga negara Indonesia dapat memilik hak atas tanah dengan status hak milik apabila tidak ada perjanjian perkawinan maka warga negara Indonesia tersebut tidak dapat memiliki hak atas tanah berupa hak milik kecuali hak pakai dan hak sewa. Sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas-batas isi perjanjian perkawinan yang tidak boleh melanggar hukum, agama dan kesusilaan yang menimbulkan kekaburan hukum. Karena diberikan kebebasan dalam menentukan isi perkawinan tersebut tetapi banyak yang tidak memuat tentang klausula tentang tanah yang berasal dari harta bawaan. Status hak atas tanah yang dimiliki oleh suami isteri dalam perkawinan campuran apabila mempunyai perjanjian perkawinan maka pasangan yang berkewarganegaraan Indonesia dapat memiliki hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan perubahan status hak atas tanah dalam perkawinan campuran apabila terjadi perceraian, kematian, dan beralihnya]]>
<![CDATA[Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Merupakan Harta Bersama ]]>
<![CDATA[Irawan, Yosi]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol 3, No 1 (2018): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/lamlaj.v3i1.64
<![CDATA[The aims of this research are to analyze the consept of ownership of the land right ownership which constitutes marital property based on the legal regulation on the certificate which mentions the name of the party, and to analyze the legal consequence of the ownership of the land right which contitutes marital property in case in the Land certificate it is stipulated then names of both parties.Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration states that land right can be possessed individually or jointly. It can be owned by more than one person, it can be under the name of a family, two persons not from one descent, and by marriage tie. Land ownership in a marriage tie is called marital property, regulated in article 35, article 36, and article 37 of Act Number 1 of 1974. It can be in a form of a property owned by one of the party and then marged into the marital property as well as the property obtained during the periode of the mariage. To sell such land the husband or the wife must get approval form the spouse. Article 92 of Islamic Law Compilation ( KHI ) stipulates that the husband or wife is not permitted to sell the marital property without the approval of the other party. The problem which often araises with regard to the marital property in a form of land is the fact that the land is registered under the name of the husband or the wife. As long as the couple still live in harmony there will no problem. But when they are divorced, the land is dominated by the party whose name is regitered in the certificate. This problem will not happen if the marital land is registered under the name of the husband and the wife jointly.KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA]]>
<![CDATA[Model Solvable Test pada Pembuktian Kepailitan di Pengadilan Niaga sebagai Bentuk Keadilan bagi Debitor Perusahaan ]]>
<![CDATA[Zulaeha, Mulyani]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol 3, No 2 (2018): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/lamlaj.v3i2.84
<![CDATA[Sistem pembuktian dalam kepailitan menerapkan prinsip pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi yaitu adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pembuktian sederhana ini tidak memperhatikan aspek kemampuan membayar debitor, sehingga apabila syarat substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) terpenuhi debitor harus dinyatakan pailit. Pembuktian sederhana ini  disatu sisi menerapkan aspek kepastian hukum namun disisi lain mengabaikan aspek keadilan karena debitor yang masih mempunyai kemampuan membayar juga akan dipailitkan. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana model pembuktian dalam kepailitan yang memberikan keadilan terhadap debitor yang mempunyai kemampuan membayar.Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat dijelaskan bahwa pembuktian yang dapat memberikan keadilan bagi debitor adalah dengan menambahkan solvable test dalam pembuktian di Pengadilan Niaga, yaitu sistem pembuktian terhadap aspek kemampuan debitor dalam membayar utang, disamping pembuktian terhadap syarat subtantif yaitu kreditor lebih dari satu dan adanya utang yang belum lunas telah jatuh tempo dan dapat ditagih.MODEL SOLVABLE TEST PADA PEMBUKTIAN KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA SEBAGAI BENTUK KEADILAN BAGI DEBITOR PERUSAHAAN]]>
<![CDATA[Human Rights and Law Enforcement ]]>
<![CDATA[Eleanora, Fransiska Novita]]>;
<![CDATA[Sari, Andang]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4, No 1 (2019): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/lamlaj.v4i1.100
<![CDATA[Humans born into the world have declared their rights and naturalrights as gifts from the Almighty, God and every State must recognize them aslegal subjects who must always be respected and protected to realize human valueswell. Therefore; no one can or can act negatively, including the state or even theauthorities or the government. Conceptually, a country that is expected to realizeit is only a legal state that is considered legitimate and adheres to the notion ofdemocracy, namely democracy will become a rule and law. The realization of therule of law is to take action against perpetrators who are proven to have committedcrimes and human rights violations. This paper explains that there are still manycases of gross violations of human rights that have not been clearly revealed andthe perpetrators have not been given appropriate punishment, by giving sanctionsto the perpetrators, so that law enforcement is not realized. The embodiment ofthe rule of law is that it can capture cases of gross violators of human rights andconvict the perpetrators in accordance with the laws that apply in accordance withthe characteristics of the rule of law. The problem is whether law enforcement hasbeen realized especially in human rights violations and can be resolved throughnegotiation, conciliation and mediation.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Data Agunan Debitur dalam Perspektif Kerahasiaan Perbankan ]]>
<![CDATA[Erham Amin, Muhammad]]>;
<![CDATA[Hafidah, Noor]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol 5, No 1 (2020): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/lamlaj.v5i1.196
<![CDATA[Pendaftaran Jaminan Fidusia sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA menjadi sebuah kewajiban dan keharusan sebagai syarat perjanjian fidusia dan sebagai wujud implementasi asas publisitas. Dalam prosedur pendaftaran Fidusia secara online terdapat tahapan searching data (atau istilah dalam praktek adalah “beli dataâ€) yang dibebani biaya sebesar lima puluh ribu rupiah (Rp 50.000,00). Apabila user memilih pilihan searching data tersebut, maka sejumlah data terkait agunan debitur akan muncul, seperti bentuk agunan, siapa yang menjadi kreditur, dan data nilai penjaminan. Menjadi sebuah pertanyaan ketika data agunan debitur dikaitkan dengan pihak bank selaku kreditur. Apakah data agunan yang dapat di akses oleh user yang terdiri dari Notaris, Korporat (terdiri dari bank dan non bank) dan Retail (terdiri dari perorangan dan badan usaha) merupakan bagian dari keterangan rahasia bank? Data debitur dalam ketentuan rahasia bank yang terdapat dalam UU Perbankan hanya dapat dibuka kepada pihak pihak tertentu dengan sebab yang tertentu pula. Oleh karena itu perlu kajian terhadap data agunan debitur dalam kaitanya dengan ketentuan rahasia perbankan dan perlindungan terhadap bank, karena hal ini bersinggungan dengan perbankan selaku kreditur.]]>
<![CDATA[Dampak Pajak atas Barang Mewah Terhadap Penjualan Barang Elektronik: Analisis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 ]]>
<![CDATA[Widyaningsi Latif, Rati]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol 1, No 1 (2016): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/lamlaj.v1i1.6
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap barang elektronik yang tergolong mewah sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 121/PMK.011/2013 kaitannya dengan fungsi regulerend. Penelitian dalam penulisan hukum ini kombinasi antara penelitian hukum empiris dan normatif. Penelitian hukum empiris melalui wawancara dengan narasumber dan menyebar kuesioner kepada responden. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan tidak adanya dampak pengenaan PPnBM terhadap barang elektronik yang tergolong mewah karena dari hasil wawancara dan kuesioner menunjukan bahwa masyarakat di Daerah Sleman lebih memilih untuk mengkonsumsi barang-barang elektronik dengan harga yang murah dan bukan merupakan barang elektronik yang tergolong mewah.]]>
<![CDATA[Batas Usia Dewasa dalam Perbuatan Hukum Pengajuan Kredit Perbankan ]]>
<![CDATA[Hardi, Rosy]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol 2, No 1 (2017): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/lamlaj.v2i1.26
<![CDATA[:Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak disinkronisasi terhadap Akta Otentik Pendirian Perseroan Terbatas mengenai batas usia dewasa yang terjadi antara Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam hal pengajuan Kredit Perbankan, dan juga untuk mengetahui alasan serta mengemukakan solusi bagi Perbankan yang tetap menggunakan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai patokan menentukan usia dewasa seseorang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang meneliti bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder terkait permasalahan.Hasil dari penelitian tesis ini: Pertama, Pengaruh disinkronisasi mengenai batas usia dewasa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Akta Otentik Pendirian Perseroan Terbatas yaitu akta tidak dapat digunakan sebagaimana fungsi akta autentik dalam Pengajuan Kredit Perbankan, namun tetap mempunyai kekuatan hukum sebagai akta autentik berdasarkan Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Kedua, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang disimpangi oleh Perbankan dapat menerapkan asas Lex Specialis  Derogat Legi Generalis yang menyatakan hukum bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum, sehingga Undang-Undang Jabatan Notaris selaku Lex Specialis dapat mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai Lex Generalis.]]>
