cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue " Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)" : 13 Documents clear
Book Review: Peremptory International Law Jus Cogens - A General Inventory by Robert Colb Handayani, Irawati
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Book Review: Peremptory International Law Jus Cogens - A General Inventory by Robert Colb
Legislation Authority Overlap: Parliament versus Constitutional Court in Indonesia Efendi, Ahmad Mustarudin
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.309 KB)

Abstract

AbstractThe Indonesian House of Representatives has an authority to form laws together with the President, which may limit the authority of the Constitutional Court. On the other hand, the Constitutional Court has an authority to examine the suitability of the law against the 1945 Constitution. These facts have triggered a dispute between the Parliament and the Constitutional Court. The topic of this article consists of two main points. The first, what is the task form and the authority of the Parliament and the Constitutional Court? The second, what is the ultra petita authority of the Constitutional Court that causes the redundancy of legislative authority between the Parliament and the Constitutional Court? The research results reveal that in the view of the trias politica theory, based on the principle of checks and balances, the legislation authority is entirely in the hands of legislative and executive. In addition, the basis of the overlapping of the authority between the House of Representatives and the Constitutional Court is related to the ultra petita of the Constitutional Court’s decisions, which often makes new norms as a substitute for the norms that are canceled.AbstrakAdanya kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk norma undang-undang bersama dengan Presiden yang dapat membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan adanya kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) menimbulkan sengketa antara DPR dan MK.  Topik kajian dalam penulisan artikel ini terdiri dari, pertama bagaimana bentuk tugas dan kewenangan lembaga DPR dan MK? Dan kedua bagaimanakah kewenangan ultra petita MK yang menjadi penyebab timbulnya overlapping kewenangan legislasi lembaga DPR dan MK? Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pandangan teori trias politica yang mendasarkan pada prinsip checks and balances menempatkan kewenangan legislasi berada sepenuhnya pada tangan legislatif dan eksekutif, selain itu yang menjadi dasar dari timbulnya overlap kewenangan DPR dan MK adalah kaitannya dengan ultra petita dalam putusan MK yang seringkali membuat norma baru sebagai pengganti dari norma yang sudah dibatalkan.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n1.a3
Kewajiban Pelaporan Data Transaksi Kartu Kredit Perspektif Rahasia Bank Dan PERPU Nomor 1 Tahun 2017 Rohendi, Acep
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.405 KB)

Abstract

Tujuan penulisan untuk mengkaji : 1) ketentuan rahasia  bank di Indonesia sebelum dan sesudah PERPU N.1 Tahun 2017, serta 2)  kewajiban bank dalam pelaporan transaksi Kartu kredit terhadap Direktorat Jendral Pajak (DJP)  dalam perspektif rahasia Bank dan  PERPU N0.1 Tahun 2017. Metode penelitian menggunakan  metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis, pendekatan  yuridis normatif, analisa normatif-kualitatif. Analisis data menggunakan  pendekatan yuridis normatif. Rahasia bank sebelum terbitnya PERPU No.1/2017  hanya berlaku bagi Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya. PERPU No.1 Tahun 2007 menghilangkan sifat rahasia bank untuk Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya untuk kepentinan perpajakan. Pelaporan transaksi kartu kredit ditinjau dari ketentuan rahasia bank baik dalam perbankan konvensional maupun dalam perbankan syariah adalah bukan rahasia bank.  baik sebelum ataupun sesudah lahirnya PERPU No.1 Tahun 2017. Meskipun bukan rahasia bank, dalam aplikasi permohonan kredit perlu diicantumkan ketentuan pembukaan rahasia data yang disetujui pemegang kartu kredit. Sebab perjanjian kredit sebagai lex spesialis   diakui  putusan Mahkamah Agung  No.404 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 terhadap undang-undang sebagai lex generalis. Pembukaan data kartu kredit kepada pihak III tanpa persetujuan tertulis pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum dari bank dan dapat digugat di muka pengadilan oleh pemegang kartu kredit.
Humanitarian Intervention and the Jus Cogens Argument: A Critical Observation Muhammadin, Fajri Matahati
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.628 KB)

Abstract

AbstractThe legality of humanitarian intervention has been debated for a long time, both on the level of scholarly works and inter-state politics. Most of the debates surround the sources of international law (international conventions, customary international law, etc.) or functions of the UN or the politics or a combination thereof. However, another level of debate is not usually observed much: the Jus cogens debate. Being a non-derogable norm under international law, the prohibition against the use of force is a classic example of a Jus cogens norm, and humanitarian intervention is argued to breach it. This paper observed and explored the concept of Jus cogens, how is it constructed, and found that humanitarian intervention is not a breach of Jus cogens.Abstrak Legalitas dari intervensi kemanusiaan telah diperdebatkan sejak lama, baik melalui karya ilmiah para ahli maupun dalam politik praktis antar negara. Mayoritas perdebatan berpusat pada sumber-sumber hukum internasional (konvensi internasional, hukum kebiasaan internasional, dan lain-lain), atau fungsi PBB atau perpolitikan atau perpaduan keduanya. Namun, ada satu level perdebatan yang kurang diamati: perdebatan Jus cogens. Sebagai norma yang tidak dapat dikurangi menurut hukum internasional, larangan penggunaan kekerasan bersenjata merupakan contoh klasik norma Jus cogens, dan intervensi kemanusiaan diklaim telah menentangnya. Paper ini mencermati dan mengeksplorasi konsep Jus cogens, bagaimana terbentuknya, dan menemukan bahwa intervensi kemanusiaan bukanlah pelanggaran Jus cogens.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n1.a4
HARMONISASI ANTAR LEMBAGA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN FAKTOR PERMASALAHANNYA Idami, Zahratul
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.739 KB)

Abstract

Penegakan hukum merupakan salah satu gambaran berhasil tidaknya suatu negara dalam mewujudkan tujuan hukum dari suatu negara hukum yaitu mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Jika hukum tidak bisa ditegakkan maka masyarakat akan sangat sulit mempercayai lembaga penegak hukum. Supaya hukum bisa tegak maka jalan keluar yang bisa ditempuh diantaranya adalah dengan mengkaji faktor permasalahan dalam penegakan hukum dan adanya harmonisasi antara lembaga-lembaga negara. Tulisan ini akan mengkaji tentang Faktor permasalahan dari penegakan hukum dan bentuk harmonisasi antar lembaga negara dalam penegakan hukum.
Prinsip Kehati-Hatian Bank Terkait Debitur Beritikad Tidak Baik Mulyati, Etty
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.973 KB)

Abstract

AbstractBank credit channeling is not entirely returned at the maturity of credit. This phenomenon causes bad debts. The occurrence of bad debts, among others, comes from debtors who do not have good faith. Many debtors, deliberately with all efforts, try to get credits. However, after they obtain the credits, they use the credits for the interests that cannot be accounted. In some cases, debtors even ran away before the maturity of credit. This raises the issue of how banks apply the precautionary principle of dealing with unqualified debtors, the debtors with bad faiths. To anticipate bad-faith debtors, it is mandatory for banks to apply the precautionary principles, known as the 5C principles and to apply risk management in order to avoid bad debts before credit agreement is approved. After credits are channeled, banks routinely supervise the development of credits to avoid deviations from the terms of agreement. In the event of bad debt, and bank solved it by executing the object of guarantee, the availability of material security is one of the factors that determines the properness of credit channeling. It should be performed with the binding of a formal juridical guarantee based on the legislations on guarantees.AbstrakPenyaluran kredit perbankan tidak seluruhnya dapat dikembalikan sesuai waktu yang telah diperjanjikan, hal ini dapat mengakibatkan kredit macet. Terjadinya kredit macet antara lain berasal dari debitur yang beritikad tidak baik, debitur sengaja dengan  segala daya upaya mendapatkan kredit tetapi setelah diperolehnya, menggunakan kredit untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan bahkan debitur sudah melarikan diri sebelum jatuh tempo kreditnya. Hal tersebut menimbulkan permasalahan bagaimana bank menerapkan prinsip kehati-hatian menghadapi debitur beritikad tidak baik.  Bank mengantisipasi debitur beritikad tidak baik, sebelum perjanjian kredit disetujui, diwajibkan  menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan prinsip 5C dan menerapkan manajemen risiko agar terhindar dari kredit macet. Setelah kredit disalurkan bank secara rutin mengawasi perkembangan kreditnya agar tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan perjanjian kredit. Jika terjadi kredit macet penyelesaiannya dengan mengeksekusi objek jaminan, dengan demikian ketersediaan jaminan kebendaan merupakan salah satu faktor dalam menentukan layak tidaknya kredit dikucurkan, dengan pengikatan jaminan yang secara yuridis formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang jaminan.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n1.a5
The Crime of Genocide on the Rohingya Ethnic in Myanmar from the Perspective of International Law and Human Rights Nasution, Aulia Rosa
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.012 KB)

Abstract

AbstractGenocide has become one of the most essential issue nowadays in the world since the ethnic conflict on Rohingya occurred in Myanmar. This conflict which has killed thousands of innocence civilians happened over the last century and increasingly heating up in the 21st century. Genocide on the Rohingya constitute a serious international crime which was conducted widespread and systematically, carried out by state actors (state agents or military apparatus) and non- state actors by destruction in whole or in part. This research focuses on the crime of genocide that occurred in the conflict of Rohingya which reviewed based on aspects of international law and human rights. The research results show that genocide on the Rohingya Ethnic has become a crime against humanity and violates the principle of humanity.Abstrak Genosida saat ini menjadi salah satu persoalan yang paling penting di dunia sejak terjadinya insiden konflik sejak konflik etnis Rohingya terjadi di Myanmar. Konflik ini telah membunuh ribuan orang – orang sipil yang tidak bersalah yang terjadi selama berabad-abad yang lalu dan semakin memanas di abad ke-21. Genosida pada etnis Rohingya merupakan kejahatan internasional yang serius yang dilakukan secara meluas dan sistematik, dilakukan oleh aktor-aktor negara (agen-agen negara atau aparat militer) dan aktor-aktor non negara dengan penghancuran secara sebagian atau keseluruhan. Penelitian ini berfokus pada kejahatan genosida yang terjadi pada konflik etnis Rohingya yang dikaji melalui aspek- aspek hukum internasional dan hak asasi manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa genosida pada etnis Rohingya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan melanggar prinsip- prinsip kemanusiaan.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n1.a10
Legal Transplant and the Model of Constitutional Court Decision Bisariyadi, Bisariyadi
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.482 KB)

Abstract

AbstractThe Indonesian Constitutional Court may, at times, uses concepts and models of laws from other countries. The transplantation of foreign laws can be organic or mechanic. The model of legal transplantation in the procedural law is an organic transplantation. The transplants can be problematic since it requires a compliance with the legal system in the recipient system. This article focuses on the practices of legal transplant by the Indonesian Constitutional Court in its procedural laws, especially in regards to their decisions. It mainly concerns on (i) the formulation of constitutional injuries criteria to give standing for parties to access before the Court; and (ii) the adoption of conditional (un)constitutionality decisions. It also discuss the source from which the Court find the similar practices and to what extend the Court made some adjustments in order to suits in its procedural law. The article also argue that legal transplant in procedural law may found adversities. In order to overcome these, the Court needs to made alteration to the foreign laws.AbstrakMahkamah Konstitusi kerap mencangkok konsep dan model hukum yang berlaku di berbagai negara untuk diadopsi dalam putusan Mahkamah Konstitusi, baik dalam arti pencangkokan yang bersifat organis maupun mekanis. Pencangkokan hukum dalam hukum acara termasuk dalam sifatnya yang organis. Model transplantasi ini bisa memicu pada ketidaksesuaian dalam penerapannya pada hukum acara pada sistem hukum yang akan mengadopsinya. Tulisan ini menitikberatkan pada praktik Mahkamah Konstitusi yang mencangkok model hukum asing untuk diterapkan dalam hukum acara terutama dalam perumusan model putusannya. Yang menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah mengenai (i) penentuan kriteria kerugian konstitusional dalam kedudukan hukum pemohon (legal standing); dan (ii) jenis putusan (in)konstitusional bersyarat (conditionally (un)constitutional). Tulisan ini akan menyigi sumber inspirasi Mahkamah Konstitusi menemukan model tersebut serta sejauh mana pengembangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pencangkokan model hukum asing dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi juga menemukan beberapa hambatan. Dalam rangka menghadapi hambatan tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan penyesuaian atas konsep hukum asing yang diadopsinya.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n1.a1
Consumer Dispute Settlement: A Comparative Study on Indonesian and Malaysian Law Sari, Norma
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.54 KB)

Abstract

Consumer dispute settlement becomes an important instrument for protecting consumers. This study aims toanalyze (i) the urgency of consumer dispute settlement body and small claim mechanism; (ii) the comparisonof consumer dispute settlement law in Indonesia and Malaysia; (iii) a lesson from Malaysia concerning smallclaim court. This research was conducted as a library research. The results show that uurgency of consumerdispute settlement body and small claim mechanism are to guarantee ultimate consumer interest. Comparingof consumer dispute settlement law in Indonesia and Malaysia, each institution and mechanism havingadvantages and disadvantages to consider for betterment in the future. Consumer Dispute Agency is a middleway or a combination off SCC system and specific dispute resolution body. But, Indonesia needs to reiteratethe existing Consumer Protection Act regarding the duty and authority of Consumer Dispute SettlementAgency. There is authority overlap with other agencies needed to be addressed.
Editorial: Post-Truth, Power, and Law Latipulhayat, Atip
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Editorial: Post-Truth, Power, and Law

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 1 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 3 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 2 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 1 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 3 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 3 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 2 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 1 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) More Issue