cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 455 Documents
Freedom of Association Implementation through Legal Protection for Worker Union in Response to Anti-Union Actions by Employers Holyness Singadimeja; Atip Latipulhayat; M. Nurdin Singadimeja
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesian labors have rights, either individually or collectively, to associate and to establish organizations. Union is one form of protection and enforcement of workers’ normative rights, on conditions that the rights are in line with, and does not conflict with, laws and regulations. The negative attitudes and perceptions of company management towards workers’ unions and legal norms still restrict the space for the unions. The situation enables the occurrence of anti-union actions by employers. It becomes increasingly difficult to stop because workers’ unions are often trapped by fanaticism that makes them difficult to unite perceptions regarding anti-union actions. This study aims to study the implementation of labor union legal protection by the government facing anti-union actions by employers. The study employed normative juridical, starting with a description of positive laws related to the problem under study. Subsequently, an analysis was carried out by using relevant legal concepts and theories, synchronizing regulations, examining applicable laws in concrete and legal principles as secondary data support. The primary data was obtained through interviews. The results show that the implementation of legal protection for labor unions could not be carried out according to the purpose of the regulation. Therefore, law enforcement on the anti-union actions could not be performed optimally. The National Police, labor inspectors, and civil servants with criminal investigator power were unable to handle anti-union actions. Civil Servants with criminal investigator power  in the field of workforce possesses authority based on the law to conduct investigations but mostly, they have not been able to conduct the duty properly. The evidence is the low number of employers that are processed legally based on report to the court. Implementasi Hak Berserikat Melalui Perlindungan Hukum bagi Serikat Pekerja dalam Menghadapi Tindakan Anti Serikat Pekerja oleh Pengusaha AbstrakPekerja merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak, baik sebagai individu atau kelompok masyarakat, untuk berserikat dan mendirikan organisasi. Berserikat merupakan salah satu bentuk perlindungan dan penegakan hak normatif pekerja, selama hak untuk berserikat tersebut digunakan sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sikap dan persepsi negatif manajemen perusahaan terhadap serikat pekerja dan norma hukum yang masih merestriksi ruang gerak serikat pekerja menjadikan tindakan anti serikat pekerja oleh pengusaha memiliki peluang untuk terjadi, hal ini menjadi semakin sulit dihentikan karena diantara serikat pekerja sering terjebak dalam fanatisme sehingga sulit untuk menyatukan persepsi mengenai tindakan anti serikat pekerja. Banyak pelanggaran terhadap ketentuan larangan anti serikat pekerja yang dilakukan pengusaha sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum serikat pekerja oleh pemerintah terhadap tindakan anti serikat pekerja oleh pengusaha. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, diawali dengan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan konsep dan teori hukum yang relevan, sinkronisasi peraturan, meneliti hukum yang berlaku in concreto dan asas-asas hukum sebagai penunjang data sekunder tersebut ditambah dengan data primer yang diperoleh dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi Serikat Pekerja belum dapat dilaksanakan sesuai tujuan dibuatnya aturan tersebut, sehingga penegakan hukum terhadap tindakan anti serikat pekerja belum dapat dilaksanakan secara maksimal, Polri, pengawas ketenagakerjaan dan PPNS ketenagakerjaan belum mampu menegakan tindakan anti serikat pekerja,  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang ketenagakerjaan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan belum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, hal ini terbukti dengan sangat sedikitnya pengusaha sebagai pelaku tindakan anti serikat pekerja yang diproses hukum mulai dari pelaporan di kepolisian sampai pengadilan. Kata Kunci: Anti Serikat Pekerja, Hak Berserikat, Perlindungan HukumDOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a6
Challenges and Opportunities of the Establishment ASEAN Open Skies Policy Dodik Setiawan Nur Heriyanto; Yaries Mahardika Putro
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Open skies policy is a concept of free market of airline industry. It eliminates single government’s influence in regulation and management of aviation industry. As implemented by the ASEAN Single Aviation Market (ASEAN-SAM) per 2015, the open skies policy aims to increase regional connectivity and regional economic growth by permitting airline industries from each ASEAN member states to fly above the Southeast Asian region without any barriers or restrictions. This policy has raised pros and cons from each ASEAN member state. Indonesia and some other states are still reluctant to adopt the open skies policy. By entering into commercial agreement to open their airspace, each member states will challenge their state sovereignty over the airspace above a state’s territory. This study argues that regional open skies policy provides greater economic advantages for the consumers of airline industry. However, this policy does not parallel to the basic principles of ASEAN. State sovereignty must be preserved in the liberalization that open skies represents. ASEAN Way, though inflexible, assigns member states with full sovereignty, which does not limit open skies policy implementation. This study, then, proposed legal framework through model of regional agreement to compromise between the state sovereignty principles and the regional open skies policy.Tantangan dan Peluang dalam Pembentukan Kebijakan Ruang Udara Terbuka ASEANAbstrakKebijakan Udara Terbuka adalah konsep pasar bebas untuk industri penerbangan. Kebijakan ini menghilangkan pengaruh pemerintah dalam mengatur dan mengelola industri penerbangan. Seperti yang diterapkan oleh Pasar Penerbangan Tunggal ASEAN (ASEAN-SAM) pada 2015, Kebijakan Udara Terbuka ditujukan untuk meningkatkan konektivitas regional dan ekonomi regional dengan mengizinkan industri penerbangan dari anggota ASEAN untuk terbang bebas di kawasan Asia tenggara tanpa hambatan. Kebijakan ini telah menimbulkan pro dan kontra dari masing-masing negara anggota ASEAN di mana Indonesia dan beberapa negara masih enggan untuk sepenuhnya mengadopsi Kebijakan Udara Terbuka. Dengan mengadakan perjanjian komersial untuk membuka wilayah udara mereka, setiap negara anggota akan menyerahkan kedaulatan di wilayah udara mereka. Studi ini berpendapat bahwa Kebijakan Udara Terbuka regional memberikan keuntungan ekonomi khususnya bagi konsumen industri penerbangan. Namun, kebijakan ini tidak sejalan dengan prinsip dasar ASEAN. Selain itu, berkurangnya kedaulatan di wilayah udara demi liberalisasi akan merugikan negara. ASEAN Way, meskipun tidak fleksibel, memberikan kedaulatan penuh kepada negara anggota untuk menguasai wilayahnya sehingga tidak memberikan peluang sekecil apa pun untuk mengimplementasikan Kebijakan Udara Terbuka regional. Studi ini mengusulkan suatu kerangka hukum melalui model perjanjian untuk mencari titik temu antara prinsip kedaulatan negara dengan Kebijakan Udara Terbuka.Kata kunci: ASEAN, Kebijakan Udara Terbuka, Kedaulatan Negara.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a3
The Role of The Financial Services Authority in The Legal Protection of Privacy Rights in Connection with Personal Data of Fintech Lending Debtor in Indonesia Intan Audia Priskarini; Pranoto .; Kukuh Tejomurti
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The speed of disbursement of funds also makes fintech lending seems easy. Consequently, many people are interested to make credit. There are more than 900 alleged violations of law and human rights by online funding applications, including alleged violations of the privacy rights of the debtor’s personal data where billing is submitted not only to the debtor but also to all telephone contacts stored on the debtor’s cellphone without consent. This study is a prescriptive normative study through library research to look for secondary data by using primary, secondary, and tertiary legal materials and field researches. The study reveals several results. Firstly, although the Regulation of the Financial Services Authority Number 77 of 2016 has been published, fintech providers registered in the Financial Services Authority have not upheld a legal culture to protect debtors on the use of debtors’ personal data. Secondly, fintech lending makes it easier for Indonesian people to have a positive impact due to the speed of the application fund disbursement system but this convenience is not matched by the knowledge of debtors who do not read and pay attention to the contents of electronic contracts. Thirdly, as long as the Personal Data Protection Bill has not been ratified, as a preventive measure, the Financial Services Authority can take some alternative roles, namely Financial Services Authority should be involved in reviewing electronic contracts made by fintech lending and giving feasible recommendations on electronic contracts made by parties and standardize electronic contract contents so that each fintech lending company has the same and clear contract contents set by the Financial Services Authority.Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Hukum Hak Privasi atas Data Pribadi Konsumen Peminjam Fintech Lending di IndonesiaAbstrakKecepatan pencairan dana membuat peminjaman fintech tampak mudah. Akibatnya, banyak orang tertarik untuk memberikan kredit. Ada lebih dari 900 dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia oleh aplikasi pendanaan online, termasuk dugaan pelanggaran hak privasi data pribadi debitur di mana penagihan diajukan tidak hanya kepada debitur tetapi juga ke semua kontak telepon yang disimpan di ponsel debitur tanpa persetujuan. Penelitian ini adalah penelitian normatif preskriptif melalui penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta penelitian lapangan. Studi ini mengungkapkan beberapa hasil. Pertama, meskipun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 tahun 2016 telah diterbitkan, penyedia fintech yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan belum menegakkan budaya hukum untuk melindungi debitur dalam penggunaan data pribadi debitur. Kedua, pinjaman fintech memudahkan orang Indonesia untuk memiliki dampak positif karena kecepatan sistem pencairan dana aplikasi tetapi kemudahan ini tidak diimbangi dengan pengetahuan debitur yang tidak membaca dan memperhatikan isi kontrak elektronik. Ketiga, selama RUU Perlindungan Data Pribadi belum disahkan, sebagai tindakan pencegahan, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengambil beberapa peran alternatif, yaitu Otoritas Jasa Keuangan harus dilibatkan dalam meninjau kontrak elektronik yang dibuat oleh pinjaman fintech dan memberikan rekomendasi yang layak tentang kontrak elektronik dibuat oleh para pihak dan membuat standar konten kontrak elektronik sehingga setiap perusahaan pemberi pinjaman fintech memiliki isi kontrak yang sama dan jelas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.Kata kunci: Fintech, Pelanggaran, PrivasiDOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a7
Juridical Study on the Optimization of Cash Waqf Management by Islamic Banking in Indonesia Teguh Tresna Puja Asmara; Lastuti Abubakar
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cash waqf is an innovative instrument of waqf aiming to create social welfare. It is expected that cash waqf enables extensive public participation to support social welfare. However, in reality, cash waqf management in Indonesia has not yet resulted optimal benefit. Based on the Law Number 41 of 2004 on Waqf, three institutions carry out cash waqf management. They are the Indonesian Waqf Board as the collector and the developer, Nazhir as the manager, and the Islamic Financial Institution as the collector. The three institutions make the cash waqf management and development ineffective and not optimal. Based on the data from the Indonesian Waqf Board, of the total potential cash waqf IDR180 Trillion, only IDR400 billion was realized. This study is a normative juridical legal study employing descriptive method. The results reveal that the role of the Islamic Financial Institution, Islamic bank, as collector can actually be expanded. Thus, it covers the management and distribution roles like a Waqf Bank in Bangladesh, the Social Islami Bank Ltd. (formerly known as Social Investment Bank Ltd). Islamic bank has capability and professionalism of management and distribution of funds generated from the cash waqf.Studi Yuridis tentang Optimalisasi Manajemen Wakaf Uang oleh Bank Syariah di Indonesia AbstrakWakaf uang merupakan salah satu instrumen inovatif dari wakaf dalam menciptakan kesejahteraan sosial di masyarakat. Dengan wakaf uang, partisipasi masyarakat umum akan terbuka lebih lebar dalam menunjang pemerataan kesejahteraan sosial. Akan tetapi, dalam kenyataannya pengelolaan wakaf uang di Indonesia masih belum dirasakan manfaatnya secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengelolaan wakaf uang dilakukan oleh tiga lembaga yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai penghimpun dan pengembang, Nazhir sebagai pengelola, dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai penghimpun. Pengelolaan Wakaf Uang oleh tiga lembaga tersebut menjadikan pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang tidak efektif dan optimal. Hal ini terbukti dari data BWI, bahwa di tahun 2017 dengan total potensi Wakaf Uang keseluruhan yang mencapai Rp180 Trilyun, hanya terealisasikan sebesar Rp400 Milyar. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi LKS dalam hal ini perbankan syariah sebagai penghimpun wakaf uang, sesungguhnya dapat diperluas sehingga mencakup fungsi pengelolaan dan penyaluran seperti Bank Wakaf yang ada di Bangladesh yakni Social Islami Bank Limited (sebelumnya dikenal sebagai Social Investment Bank Ltd). Perbankan syariah memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan dan penyaluran dana yang berasal dari wakaf uang tersebut.Kata kunci: Optimalisasi, Perbankan Syariah, Wakaf UangDOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a1
Tenun Sasak in Indonesian Legal Discourse: From Cultural Heritage to Local Economic Booster Dwi Martini; Budi Sutrisno; Kurniawan Kurniawan
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Tenun Sasak, an Indonesian traditional woven fabric, requires proper legal protection to prevent and to solve various violations of laws. Currently, there is no single sui-generis law on the subject matter as it sporadically regulated in several laws. This article examines issues related to the perspective of Sasak community toward Tenun Sasak, existing regulation on economic and cultural aspects of Tenun Sasak in Indonesian legal discourse, and the expected legal protection form to preserve its economic and cultural values. To address these issues, the study applied socio-legal research methodology by combining primary legal material, literatures, and secondary legal material to gain clearer de jure and de facto perspective. For Sasak community, the traditional woven fabric is not only body cover. It contains more depth values such as inter-generation cultural inheritance, reflection of socio-cultural values, and source of livelihood. In Indonesian legal discourse, Tenun Sasak is regulated in certain laws and regulations ranging from Intellectual property (IP) and others. The expected forms of laws to protect the economic and cultural values consist of establishment of database, sui generis law, and local law on the subject matter. It can be concluded that to protect and preserve the economic and cultural dimension of the subject matter, a holistic legal arrangement is required both inside and outside the IP system. Tenun Sasak dalam Diskursus Hukum Indonesia: dari Warisan Budaya Hingga Pendorong Ekonomi Lokal AbstrakKain tenun tradisional merupakan aset nasional Indonesia yang tidak saja bernilai budaya tapi juga bernilai ekonomi tinggi. Eksistensi kain tenun, khususnya kain tenun Sasak, membutuhkan perlindungan hukum yang memadai untuk mencegah dan menindak berbagai bentuk pelanggaran terhadap pemanfaatan kain tenun Sasak yang merugikan kepentingan Negara. Pada saat ini perlindungan tersebut telah diatur dalam beberapa undang-undang secara parsial, karenanya masalah seputar pandangan masyarakat Sasak terhadap kain tenun Sasak, pengaturan aspek ekonomi dan budaya kain tenun Sasak dalam diskursus hukum Indonesia dan bentuk perlindungan yang memadai untuk melindungi aspek ekonomi dan budaya pada kain tenun Sasak dielaborasi dalam artikel ini. Untuk menjawab masalah diatas, digunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang memadukan bahan hukum primer berupa kepustakaan dengan bahan hukum sekunder berupa wawancara dengan para narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Bagi masyarakat adat Sasak, kain tenun tidak saja sebatas kain penutup melainkan mempunyai beberapa nilai yang jauh lebih mendalam yaitu: sebagai warisan yang diturunkan antar generasi, refleksi nilai sosial dan budaya serta sumber mata pencaharian dalam diskursus hukum Indonesia kain tenun diatur dalam beberapa undang-undang yaitu Undang-Undang di bidang Kekayaan Intelektual dan Undang-Undang di luar bidang Kekayaan Intelektual. Bentuk ketentuan hukum yang diharapkan untuk melindungi aspek ekonomi dan budaya kain Tenun Sasak berupa: pembentukan database, Undang-Undang Sui Generis dan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kain tenun. Pembentukan peraturan di atas beserta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat adat, pegiat IKM maupun pemerhati kain tenun diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan eksistensi dan muatan ekonomi maupun budaya yang terkandung di dalam kain Tenun Sasak.Kata kunci: Ekonomi, Hukum, TenunDOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a8
World Heritage Convention and Transnational Legal Process to Protect Indonesian Nature Ary Aprianto
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The World Heritage Convention demands its states parties to strengthen mechanisms to conserve and preserve natural and cultural heritage consistently. A party to the Convention, Indonesia faces challenges to maintain the balance of economic, social, and environment considerations, pertaining to policies that affect natural heritage. Nevertheless, Indonesia remains committed to observe the Convention’s rules, including ones on sustainability and conservation. As analyzed through transnational legal process theory, the performance of this commitment helps to internalize the Convention’s rules into domestic context. It is suggested that Indonesia step up its interaction with the Convention’s actors in the hope of expanding the internalization of the Convention since it will help Indonesia to design better nature conservation and preservation mechanism.Konvensi Warisan Dunia dan Transnational Legal Process untuk Melindungi Alam IndonesiaAbstrak Konvensi Warisan Dunia menuntut negara-negara pihak konsisten memperkuat mekanisme konservasi dan pelindungan warisan alam dan budaya. Walaupun telah menjadi negara pihak, dalam membuat kebijakan yang berdampak pada warisan alam, Indonesia tetap menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun demikian, Indonesia tetap berkomitmen melaksanakan ketentuan konvensi, termasuk mengenai kelestarian dan konservasi. Setelah dianalisis menggunakan teori transnational legal process, pelaksanaan komitmen ini membantu proses internalisasi ketentuan-ketentuan konvensi ke tataran nasional. Disarankan agar Indonesia meningkatkan interaksi dengan para aktor konvensi guna mendorong proses internalisasi lebih lanjut, karena internalisasi ini membantu Indonesia membuat mekanisme konservasi dan preservasi alam yang lebih baik. Kata kunci: Konservasi Alam, Konvensi Warisan Dunia, Transnational Legal Process.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a4
The Rule of Law for the Right to Inclusive Education in Indonesia Maya Indrasti; Faridah Jalil
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is committed to guarantee the right to education for all citizens without exception. The commitment of Indonesia to Education for All (EFA) leads to the fulfillment of inclusive education policies. The people of Indonesia tend to understand inclusive education as education for people with disabilities. On the other hand, inclusive education has a broader meaning, which does not refer only to special education. Furthermore, it also covers education with special services. The essence of inclusive education is to remove barriers that limit all marginalized learners, to respect diversity and needs, to create patterns of education without discrimination, and ultimately to achieve quality education. People’s understanding leads to questions about inclusive education in legal context, as well as the rules of inclusive education in Indonesia. This paper contains a qualitative study with a historical-doctrinal approach. The study aims to explain the right to inclusive education listed in the rules and regulations in Indonesia and their problems. From the normative point of view, the rules on inclusive education are regulated in the Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities and the Regulation of the Minister of National Education Number 70 of 2009. Furthermore, the rules of inclusive education can also be found in several other regulations implicitly. Most of the rules have stipulated provisions that include the right to education. Therefore, the Government appears to be progressively realizing the respect, protection, and fulfillment of the right to education, including inclusive education, for all people of Indonesia.Aturan Hukum Hak atas Pendidikan Inklusif di Indonesia AbstrakIndonesia berkomitmen menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh warganya tanpa terkecuali. Komitmen Indonesia terhadap Pendidikan untuk Semua atau Education for All (EFA) membawa pada komitmen dalam pemenuhan kebijakan pendidikan inklusif. Masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan memahami pendidikan inklusif sebatas pada pendidikan bagi penyandang disabilitas. Di lain sisi, pendidikan inklusif memiliki makna luas tidak saja dalam konteks pendidikan khusus namun juga pendidikan layanan khusus Inti dari pendidikan inklusif adalah untuk menghilangkan hambatan yang membatasi semua peserta didik termarginalkan, menghormati keberagaman dan kebutuhan, sehingga dapat menciptakan pola pendidikan jauh dari diskriminasi, dan pada akhirnya dapat mencapai pendidikan yang berkualitas. Kecenderungan pemahaman masyarakat tersebut membawa pada pertanyaan mengenai pemahaman pendidikan inklusif dalam konteks hukum dan bagaimana aturan pendidikan inklusif di Indonesia. Tulisan ini adalah kualitatif dengan pendekatan doktrinal historis. Tulisan ini bermaksud menjelaskan hak atas pendidikan inklusif yang tercantum dalam aturan-aturan hukum di Indonesia serta permasalahannya. Dari segi normatif, aturan tentang pendidikan inklusif diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009. Namun, secara implisit aturan terkait pendidikan inklusif dalam konteks pendidikan layanan khusus juga dapat ditemukan di beberapa peraturan lain. Aturan-aturan tersebut sebagian besar telah mengatur ketentuan-ketentuan yang dapat mengimplementasikan indikator-indikator hak atas pendidikan. Dengan demikian, Pemerintah nampak secara progresif memenuhi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan pendidikan inklusif bagi semua. Kata Kunci: Hak Atas Pendidikan, Pendidikan Inklusif, Pendidikan untuk Semua (EFA)DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a9
PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT ONLINE (P2P LENDING) STUDI KASUS PT VCARD TECHNOLOGY INDONESIA I Made Wirya Darma; Putu Gede Andre Putra Jadnya
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of digital economy has led people to adapt to the use of services in information-technology-based loan or peer-to-peer lending. In early 2019, the V-loan case attracted attention of many people. The case has made debtors depressed, removed from their own houses, etc. Some debtors even were fired from works. In a case, the loan provider misused debtors’ personal data in debtors’ cell phones. The loan provider created WhatsApp groups containing all debtors’ contacts, including the debtors. Then, they uploaded pornographic content. Their objective was to defame debtors. Parties involved in loan agreement should adhere rules and arrange for reasonable loan. To discuss this matter, it is necessary to review agreement based on the Law on Electronic Information and Transaction and the Regulation of Financial Services Authority number 77 of 2016. The study focused on legal protection of parties involving in P2P lending activities. The credit agreement of peer-to-peer lending is considered valid if it is based on Article 47 of the Government Regulation number 82 of 2016. Standard contract must be based on Article 20 of the Regulation of Financial Services Authority number 77 of 2016. Electronic signature is also required based on Article 41 of the Regulation. In addition, the application of information technology and electronic transactions must be carried out based on the principles of legal certainty, benefits, good faith, and the freedom of choice of technology based on Article 3 of Law Number 19 of 2016. Principles and objectives are fundamental elements of legal certainty. Therefore, organizer and the government must protect user of peer-to-peer lending.Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Online (P2P Lending) Studi Kasus PT Vcard Technology Indonesia AbstrakPerkembangan ekonomi digital menuntun masyarakat terhadap adaptasi penggunaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau P2P lending. Kasus yang menyorot perhatian di awal tahun 2019 ialah kasus Vloan. Kasus ini membuat debiturnya tertekan, diusir dari rumah, bahkan sampai kehilangan pekerjaan dengan menyalahgunakan data pribadi yang ada pada ponsel debitur dengan cara membuat grup whatsapp berisi seluruh kontak pada ponsel debitur termasuk debitur itu sendiri kemudian melakukan penagihan yang tidak beretika dengan menyebarkan konten pornografi dan pencemaran nama baik. Para pihak seharusnya mengikuti aturan yang berlaku dan penyelenggara menghindari praktik penagihan yang tidak wajar. Untuk membahas hal tersebut perlu ditinjau perjanjian yang mengacu pada UU ITE dan POJK 77/2016 dan perlindungan hukum para pihak terhadap kegiatan P2P lending. Keabsahan perjanjian kredit P2P lending dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Pasal 47 PP 82/2016, kontrak baku yang disediakan oleh penyelenggara paling sedikit memuat ketentuan yang diatur di dalam Pasal 20 POJK 77/2016, dan tanda tangan elektronik juga wajib dipergunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 POJK 77/2016. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik wajib dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, itikad baik, dan asas kebebasan memilih teknologi/netral teknologi yang diatur di dalam Pasal 3 UU 19/2016, sebab asas dan tujuan merupakan kunci dari perbuatan hukum yang andal, khususnya dalam kegiatan P2P lending yang beroperasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan Perlindungan hukum pengguna tidak akan dapat dilindungi ketika tidak didukung oleh peran para pihak seperti penyelenggara, pengguna, dan pemerintah.Kata Kunci: Fintech, P2P Lending, Perlindungan Hukum https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a5
Critical Review of Indonesian Government Legal Policies on The Conversion of Protected Forests and Communal Lands of The Indigenous Batak People around Lake Toba Imamulhadi Imamulhadi; Nia Kurniati
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Development Plan of Sibisa Lake Toba Tourism Area as The National Strategic Area for Tourism by performing a land conversion on protected forests and communal lands had stirred up a problem dilemma regarding the resistance from indigenous people around Toba Lake. It is crucial to be questioned, whether the conversion policy of protected forests and communal lands by the Indonesian Government to develop Sibisa Danau Toba Tourism Area is in accordance with related laws and regulations? As the answer, it can be concluded that the mentioned policy opposes: Article 18b of the 1945 Constitution; Article 15 of the Law of 2009 Number 32 on Environmental Protection and Management; Presidential Regulation Number 81 of 2014 on The Spatial Planning of Lake Toba Area; The Law of 1999 Number 39 on Human Rights; The Law of 2016 Number 6 on Village Government, and lastly, the United Nation Declaration on Human Rights of Indigenous People (UNDHRIP).Telaah Kritis atas Kebijakan Hukum Pemerintah Indonesia terkait Alih Fungsi Hutan Lindung dan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Batak di sekitar Danau Toba AbstrakRencana Pembangunan Kawasan Pariwisata Sibisa Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Nasional Kepariwisataan dengan melakukan alih fungsi hutan lindung dan tanah ulayat telah menimbulkan permasalahan yang dilematis karena mendapat perlawanan dari masyarakat adat di sekitar Danau Toba. Terhadap kebijakan tersebut penting untuk dipertanyakan apakah kebijakan alih fungsi hutan dan tanah ulayat oleh Pemerintah Indonesia untuk pembangunan Kawasan Pariwisata Sibisa Danau Toba telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait? Sebagai jawaban atas permasalahan, penulis menyimpulkan bahwa  kebijakan telah bertentangan dengan: Pasal 18b UUD 1945; Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Presiden  Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, dan bertentangan dengan United Nations Declaration on Human Rights of Indigenous Peoples (UNDHRIP)Kata Kunci: Alih Fungsi Lahan, Hak Ulayat, Masyarakat Hukum AdatDOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a2
Artikel Kehormatan: Paradigma Baru Hukum Jaminan: Penjaminan Hak Pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan Melalui Digitalisasi dan e-Cash Collateral Murwaji, Tarsisius
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1323.889 KB)

Abstract

Hukum Jaminan di Indonesia yang bersumber pada hukum kolonialis Belanda ternyata memiliki perkembangan yang sangat lambat, para penyusun perundang-undangan kurang berani berinisiatif menyusun Hukum Jaminan dengan paradigma baru. Dalam sistem jaminan menurut hukum positif, fungsi jaminan ada untuk penutup risiko, yaitu menutupi kerugian bank apabila terjadi kredit macet. Dalam tulisan ini penulis mengajukan dan mengkaji paradigma baru dalam Hukum Jaminan, yaitu: (a) Hak Pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan sebagai Jaminan Performa, (b) Digitalisasi Jaminan Benda, dan (c) Penjaminan Elektronik. Dalam artikel ini objek pengkajian adalah Hak Pengelolaan (HPL) Daratan Perairan Kepulauan sebagai jaminan performa persyaratan kredit. Tujuan jaminan performa bukan untuk dieksekusi karena keempat persyaratan persetujuan kredit sudah layak. Dalam paradigma baru ini jaminan merupakan salah satu penjamin kinerja yang tinggi, tingkat kesehatan perusahaan yang memadai dan keberlangsungan proyek yang dibiayai oleh kredit perbankan.  New Paradigm on Securities Law: The Right to Manage Mainland Administrative of Internal Waters through Digitalization and e­-Cash CollateralAbstractSecurities Law in Indonesia, which is based on the law of the Dutch colonialists, turned out to have very slow development. The drafters of the legislation lack the initiative to draw up legal securities law with a new paradigm. In securities system according to positive law, the functions of securities are to cover risks, which cover the banks losses in case of bad credit. In this paper the Author proposes and examines a new paradigm in the Law of Securities, namely: (a) the Right of Mainland Island Waters Management as Performance Securities, (b) Digitization Securities Objects, and (c) Electronics Securities. The object of study in this article is the Right of Mainland Island Waters Management (HPL) as a performance securities credit terms. The function of performance securities is not to execute because the four terms for approval of credit are fulfilled. In this new paradigm, securities act as one of the guarantor for high performance, an adequate company performance, and the sustainability of projects financed by bank credit. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a1

Page 1 of 46 | Total Record : 455


Filter by Year

2014 2022


Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 3 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 3 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 2 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 1 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) More Issue