cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : 20867549     EISSN : 25283383     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurisdictie (print ISSN 2086-7549, online ISSN 2528-3383) is peer-reviewed national journal published biannually by the Law of Bisnis Syariah Program, State Islamic University (UIN) of Maulana Malik Ibrahim Malang. The journal puts emphasis on aspects related to economics and business law which are integrated to Islamic Law in an Indonesian context and globalisation context. The languages used in this journal are Indonesia, English and Arabic.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 14, No 2 (2023): Jurisdictie" : 7 Documents clear
TRADEMARKS IN SUSTAINABLE FASHION: A Comparative Legal Analysis of Indonesia and Italy Ampuan Situmeang; Abdurrakhman Alhakim; Winda Fitri; Hien Trinh
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 14, No 2 (2023): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v14i2.24114

Abstract

Trademarks have played a significant role in safeguarding intellectual property within the fashion industry and have been instrumental in upholding the reputation of various companies, particularly those aspiring to adopt sustainability concepts. This research aims to delineate the legal challenges and potential solutions for protecting intellectual property rights related to trademarks and the integrity of claims for sustainability implementation in Indonesia, employing normative research methods and comparative analysis with Italy's legal framework. The analysis reveals several structural differences between Indonesia and Italy's trademark legal frameworks despite sharing similar objectives. Italy has already been able to foster the integrity of sustainable claims in the fashion industry through regulations from the European Union although no direct connection to trademarks exists. On the other hand, Indonesia has yet to regulate the integrity of sustainable claims in the fashion industry although it possesses a sufficient foundational framework that could be further developed through its connection to the communal intellectual property protection system. Secara tradisional, merek memiliki peran penting dalam melindungi kekayaan intelektual di dalam industri fesyen dan telah menjadi kunci dalam menjaga reputasi berbagai perusahaan, terutama yang berkeinginan menerapkan konsep keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tantangan hukum dan solusi potensial dalam melindungi hak kekayaan intelektual yang terkait dengan merek serta menjaga integritas klaim implementasi keberlanjutan di Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian normatif dan analisis perbandingan dengan kerangka hukum Italia. Analisis ini mengungkapkan beberapa perbedaan struktural antara kerangka hukum merek di Indonesia dan Italia, meskipun memiliki tujuan yang serupa. Italia telah berhasil menggalang integritas klaim keberlanjutan di industri fesyen melalui regulasi dari Uni Eropa, meskipun tidak ada keterkaitan langsung dengan merek. Di sisi lain, Indonesia masih harus mengatur integritas klaim keberlanjutan di industri fesyen, meskipun memiliki landasan kerangka kerja yang memadai yang bisa lebih dikembangkan melalui keterhubungannya dengan sistem perlindungan kekayaan intelektual komunal.
HUMAN RIGHTS AND INDONESIAN LEGAL PROTECTION OF TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSIONS: A Comparative Study in Kenya and South Africa Yenny Eta Widyanti
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 14, No 2 (2023): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v14i2.24318

Abstract

Legal protection of traditional cultural expressions in Indonesia is paramount to human rights. Indonesia is home to its richness of cultures and tribes, offering economic, social, and cultural values. However, this potential will remain insignificant without proper regulatory provisions in the domains of intellectual property or human rights. Departing from this issue, this research seeks to profoundly analyze the interface between traditional cultural expressions and human rights from the perspectives of either national law or international convention, and this analysis involves the comparison between Kenya and South Africa that appropriately govern legal protection of human rights in traditional cultural expressions. This research aims to elaborate on the interface between human rights and the protection of traditional cultural expressions within the purviews of national law and an international convention. With a legal research method and statutory, conceptual, and comparative approaches, this research finds that there is a close correlation between traditional cultural expressions and human rights, as referred to in international laws in Indonesia, Kenya, and South Africa, and the international convention. This research is expected to serve as a reference for Indonesian national law, in which adopting the best practices in Kenya and South Africa can be taken into account. Perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia adalah pending untuk diwujudkan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Fakta Indonesia sebagai negara yang kaya dengan keanekaragaman budaya dan suku bangsa menjadi potensi luar biasa nilai ekonomi, sosial dan budaya. Potensi luar biasa tersebut tidak dapat diwujudkan tanpa diikuti pengaturan hukum yang memadai baik di bidang hak kekayaan intelektual maupun hak asasi manusia. Atas dasar hal tersebut, menjadi penting untuk menganalisis keterkaitan ekspresi budaya tradisional dengan hak asasi manusia dalam hukum nasional, konvensi internasional, dan perbandingan di negara-negara Afrika, yaitu Kenya dan Afrika Selatan yang telah mengatur dengan baik perlindungan hukum atas hak asasi ekspresi budaya tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan interface hak asasi manusia dengan perlindungan ekspresi budaya tradisional baik dalam hukum nasional maupun konvensi internasional. Jenis penelitian hukum dengan pendekatan perundangan, konseptual, dan perbandingan maka ditemukan bahwa terdapat hubungan yang erat antara ekspresi budaya tradisional dengan hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam pengaturan di dalam hukum nasional Indonesia, Kenya, Afrika Selatan, dan konvensi internasional. Penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan dalam hukum nasional Indonesia dengan mengadopsi praktik terbaik di Kenya dan Afrika Selatan.
LEGAL CHALLENGES IMPEDING THE DEVELOPMENT OF LOCAL WISDOM-BASED WELLNESS TOURISM POTENTIAL Jovita Irawati; Steven Theonald P. Siahaan
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 14, No 2 (2023): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v14i2.24002

Abstract

Wellness tourism carries great potential for further development in Indonesia and revitalizing the collapsed tourism sector following the outbreak of COVID-19. With the natural beauty and cultural diversity, wellness tourism based on local wisdom can serve as the main objective of tourism in Indonesia. Nevertheless, legal certainty remains problematic since it hampers tourism development, considering that there are no regulations regulating wellness tourism. With a normative method and a statutory approach, this research finds impeding normative issues in the existing regulations, requiring remarkable improvement to allow for harmonization with specific regulations to regulate wellness tourism. This issue is covered by several legal purviews, namely tourism, consumer protection, and personal data protection. The recommendation of the normative construction offered in this study encompasses licensing, consumer protection, and personal data protection issues, all of which can be framed under one specific law similar to those of the prevailing law governing medical tourism services. Wellness tourism dapat mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan di Indonesia, sekaligus menjadi salah satu upaya merevitalisasi sektor pariwisata yang sempat terpuruk karena dampak dari pandemi COVID-19. Hal ini didukung oleh keindahan alam dan keberagaman budaya yang ada, yang dapat menjadikan wellness tourism berbasis kearifan lokal sebagai salah satu tujuan utama dalam sektor pariwisata di Indonesia. Namun, kepastian hukum merupakan isu utama dalam perkembangan wellness tourism, karena hingga saat ini belum ada pengaturan mengenai wellness tourism. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menemukan hambatan normatif dari pengaturan yang sudah ada, yang perlu diperbaiki agar dapat memberikan ruang harmonisasi dengan peraturan khusus yang dapat dibuat untuk mengatur wellness tourism. Permasalahan ini terdapat dalam beberapa ranah hukum, yaitu kepariwisataan, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi. Usulan model konstruksi normatif yang diajukan dalam penelitian ini mengatasi masalah ini mencakup isu perizinan, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi, yang semuanya dapat dimuat ke dalam satu pengaturan khusus, seperti pengaturan yang sudah ada mengenai pelayanan wisata medis.
DOES MUSLIM SOCIETY IN INDONESIA HAVE A GOOD UNDERSTANDING OF AND TRUST IN SHARIA INSURANCE? Burhanuddin Susamto
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 14, No 2 (2023): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v14i2.20957

Abstract

The market share of sharia insurance in Indonesia is still low compared to the conventional one even though the majority of people in this country are Muslim, indicating that there is a gap between expectations and reality. One important factor that influences market share is public trust which is built from understanding a product. Therefore, this research aims to measure the level of understanding of and trust among Muslims in Malang city in Sharia insurance products. This is empirical research employing a quantitative-descriptive analysis method. This research has found that Muslim society in Malang City still has a low understanding of Sharia insurance. In terms of the aspect of trust, their level is relatively good even though it is only built from an emotional aspect, not a cognitive one. Cognitive trust can only be built from a good understanding, whereas emotional trust can result from an emotional relationship. These findings help provide empirical data to support measures to increase Sharia insurance literacy in Indonesia. Kenyataan bahwa pangsa pasar asuransi syariah di Indonesia masih rendah dibandingkan konvensional, meskipun mayoritas masyarakat di negara ini adalah beragama Islam. Hal ini telah menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi pangsa pasar adalah adanya kepercayaan masyarakat yang dibangun dari pemahaman terhadap suatu produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat muslim di Kota Malang terhadap produk asuransi syariah. Artikel ini merupakan hasil penelitian empiris dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Temuan dari penelitian ini adalah masyarakat muslim di Kota Malang masih memiliki pemahaman yang rendah tentang asuransi syariah. Kemudian dari aspek kepercayaan, level mereka relatif baik meski baru dibangun dari aspek emosional dan bukan aspek kognitif. Kepercayaan kognitif hanya dapat dibangun dari pemahaman yang baik, sedangkan kepercayaan emosional sudah dapat dibangun karena adanya hubungan emosional. Temuan ini memiliki kontribusi berupa penyediaan data empiris untuk mendukung upaya peningkatan literasi asuransi syariah di Indonesia.
THE EVALUATION OF THE INDONESIAN FINTECH LAW FROM THE PERSPECTIVE OF REGULATORY TECHNOLOGY PARADIGMS TO MITIGATE ILLEGAL FINTECH Saifullah Saifullah; Aditya Prastian Supriyadi; Kurniasih Bahagiati; Faishal Agil Al Munawar
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 14, No 2 (2023): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v14i2.24025

Abstract

Illegal fintech is one of the main issues not fully addressed in the digital finance sector in Indonesia despite various legal regulations. This condition shows that the fintech legal framework in Indonesia still needs to be entirely relevant to the concept of Regulatory Technology (regtech). This study aims to analyze the position of the fintech legal framework in Indonesia in overcoming illegal fintech with a regtech approach chosen as an analytical instrument—a basic concept that combines law and digital financial technology to create an orderly platform and comply with all applicable laws. This article uses normative-legal research methods and a conceptual approach, indicating that the legal framework governing fintech in Indonesia fragments, with rules spreading across the civil, administrative, and criminal sectors. This legal framework still needs to be reinforced as a legal tool to overcome the problem. Based on the regtech approach, increased transparency and accountability in fintech implementation are essential as legal support for dynamic supervision and law enforcement and to allow for wider access to cooperation between stakeholders in handling illegal fintech. Such measures will help create a more effective legal environment and align with the regtech paradigm in addressing illegal fintech practices in Indonesia. Fintech ilegal merupakan salah satu isu utama yang belum sepenuhnya tertangani di sektor keuangan digital di Indonesia, meskipun telah diterbitkan berbagai peraturan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum fintech di Indonesia memerlukan evaluasi berdasarkan paradigma Regulatory Technology (RegTech). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi kerangka hukum fintech di Indonesia dalam mengatasi permasalahan fintech ilegal dengan pendekatan RegTech. RegTech dipilih sebagai instrumen analisis karena merupakan konsep dasar yang menggabungkan hukum dan teknologi keuangan digital untuk menciptakan platform yang tertib dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang mengatur fintech di Indonesia masih terfragmentasi dengan aturan yang tersebar di sektor perdata, administrasi, dan pidana. Kerangka hukum ini masih perlu diperkuat sebagai alat hukum untuk mengatasi masalah fintech ilegal. Berdasarkan pendekatan RegTech, diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi fintech, sebagai dukungan hukum atas pengawasan dan penegakan hukum yang dinamis serta dukungan hukum untuk membuka saluran kerja sama antar pemangku kepentingan dalam penanganan fintech ilegal. Langkah-langkah tersebut akan membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih efektif dan selaras dengan paradigma RegTech dalam menangani praktik fintech ilegal di Indonesia.
DIGITALISING HALAL CERTIFICATION: The Dynamic of Regulations and Policies Concerning Halal Certification in Indonesia Lukman Santoso; Abdul Rachman
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 14, No 2 (2023): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v14i2.24115

Abstract

The global halal product market is proliferating, fuelling increased demand for quality halal products. To fulfil halal certification requirements, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in East Java Province, Indonesia face challenges in the certification process which is manual, time-consuming and inefficient. To overcome these problems, this study aims to explore the urgency of digitalising halal certification for optimal impact on improving the quality of halal products for MSMEs in East Java. This research employed a qualitative method with a literature and conceptual juridical approach. This research used primary and secondary data, namely BPJPH data, the Office of Cooperatives and SMEs of East Java Province. The results of this study indicate that government regulations and policies related to halal certification provide legal certainty for digital transformation in the implementation of halal certification in East Java Province. Although the achievements of MSMEs in East Java Province are low compared to those of other provinces, the digitalisation of halal certification can effectively help the MSMEs in East Java Province to reduce costs, expedite halal certification processing time, and increase compliance with halal requirements so that acceleration and increase in the number of halal certifications for MSMEs can take place properly. Pasar produk halal global terus berkembang dengan pesat dan mendorong peningkatan permintaan terhadap produk halal yang berkualitas. Untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Jawa Timur, Indonesia menghadapi tantangan dalam proses sertifikasi yang manual, memakan waktu, dan kurang efisien. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi urgensi digitalisasi sertifikasi halal sehingga berdampak optimal terhadap peningkatan kualitas produk halal UMKM di Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan netnografi dan yuridis konseptual. Penelitian ini menggunakan data hasil wawancara dengan pegiat sertifikasi halal dan data dari situs BPJPH, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi dan kebijakan pemerintah terkait sertifikasi halal memberikan kepastian hukum terhadap transformasi digital dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Provinsi Jawa Timur. Walaupun capaian pelaku UMKM di Provinsi Jawa Timur tergolong rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya, namun digitalisasi sertifikasi halal efektif dapat membantu UMKM Provinsi Jawa Timur untuk mengurangi biaya, mempercepat waktu sertifikasi halal, dan meningkatkan kepatuhan terhadap persyaratan halal sehingga percepatan dan peningkatan jumlah sertifikasi halal bagi UMKM dapat terlaksana dengan baik.
ANALYSIS OF IDEAL LEGAL PROTECTION FOR WORKERS FOLLOWING THE ENACTMENT OF THE OMNIBUS LAW CONCERNING JOB CREATION Aghia Khumaesi Suud
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 14, No 2 (2023): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v14i2.23935

Abstract

This article aims to discover the ideal form of protection for workers after the Job Creation Omnibus Law was passed, scrapping several articles such as articles 161, 164, 165, and 167 of Law Number 13 of 2003 concerning Employment which were considered detrimental to workers. This study seeks to provide recommendations for the ideal form of regulation for the protection of local workers by employing a juridical approach based on juridical reviews and statutory regulations using secondary data. For this reason, regulations regulating these matters are needed as ideal protection based on an agreement binding the parties, business entities, and workers to satisfy all their rights and obligations, thereby ensuring that good working relationships are established and prosperity is achieved. Business entities must work in tandem with individuals in fulfilling their rights and obligations according to the mandate of the 1945 Constitution. Apart from that, the author hopes that the government will consider amendments to the Job Creation Law by adding articles that support and provide protection for workers to bring about welfare without further thought at a global level. Artikel ini bertujuan untuk mencari bentuk perlindungan ideal kepada para pekerja pasca disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang menghapus beberapa pasal seperti pasal 161, 164, 165, 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja. Kajian ini mencoba memberikan rekomendasi bentuk peraturan yang ideal untuk perlindungan pekerja local yang disajikan dengan menggunakan pendekatan yuridis berdasarkan tinjauan yuridis dan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder. Untuk itu, diperlukan peraturan yang memuat perlindungan ideal berdasarkan kesepakatan berupa perjanjian para pihak, badan usaha, dan pekerja untuk memenuhi seluruh hak dan kewajibannya sehingga dapat terjalin hubungan kerja yang baik dan tercapai kesejahteraan. Jadi, tidak hanya terfokus pada badan usaha saja melainkan antara badan usaha dan perseorangan yang harus saling bekerjasama dalam memenuhi hak dan kewajibannya sesuai amanat UUD 1945. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bagi pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja dengan menambahkan pasal-pasal yang memihak dan memberikan perlindungan bagi pekerja untuk mendapatkan kesejahteraan tanpa berpikir berlebihan secara global.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2024): Jurisdictie Vol 14, No 2 (2023): Jurisdictie Vol 14, No 1 (2023): Jurisdictie Vol 13, No 2 (2022): Jurisdictie Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie Vol 12, No 2 (2021): Jurisdictie Vol 12, No 1 (2021): Jurisdictie Vol 11, No 2 (2020): Jurisdictie Vol 11, No 1 (2020): Jurisdictie Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019) Jurisdictie: Vol. 10, No. 1 (2019) Jurisdictie: Vol. 9, No. 2 (2018) Jurisdictie: Vol. 9, No. 1 (2018) Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017) Jurisdictie: Vol. 8, No. 1 (2017) Jurisdictie: Vol 7, No 2 (2016) Jurisdictie: Vol 7, No 1 (2016) Jurisdictie: Vol 6, No 2 (2015) Jurisdictie: Vol 6, No 1 (2015) Jurisdictie: Vol 5, No 2 (2014) JURISDICTIE (Vol 3, No 1 JURISDICTIE (Vol 2, No 2 JURISDICTIE (Vol 2 No 1 JURISDICTIE (Vol 1 No 2 JURISDICTIE (Vol 1 No 1 More Issue