Articles
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMBERIAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TERORISME DIBAWAH UMUR YANG ADA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Abdurrakhman Alhakim]]>;
<![CDATA[Rinto Sibarani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.624 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.62-71
<![CDATA[Berbagai macam jenis kejahatan terus bermunculan unutk menggangu ketentraman dimasyarakat khususnya di Negara Indonesia dimana salah satunya adalah kejatan terorisme. Kejahatan terorisme dimasa kini tidak bisa lagi di anggap enteng karena berbeda dari kejahatan biasa laimya, jika dahulu kejahatan ini dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki sasaran secara acak. Namun sekarang kejahatan terorisme sudah merambah kepada anak-anak. Dimana anak merupakan potensi, tunas serta yang meneruskan impian dari sebuah negara sehingga tindakan kejahatan terorisme yang pelakunya adalah seorang anak perlu mendapat perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana efektifitas hukum untuk melindungi pelaku tindak kejahatan terorisme yang dilakukan anak yang berusia dibawah umur. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menekankan jenis data sekunder dimana data tersebut diperoleh dari studi pustaka, undang-undang, jurnal dan artikel. Jenis pendekatan didalam kajian penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM CATCALLING DAN PEMENUHAN ASAS BHINNEKA TUNGGAL IKA TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BATAM DALAM MENCEGAH PELECEHAN SEKSUAL VERBAL ]]>
<![CDATA[Abdurrakhman Alhakim]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i3.40171
<![CDATA[Norma kesusilaan adalah norma mengenai batasan-batasan perilaku oleh seseorang kepada sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap manusia perlu membangun hubungan yang baik dan menjaga etika serta menjadi manusia yang beradab. Namun harapan tidak selalu berjalan lurus dengan kenyataan. Masih ada orang-orang yang dengan sengaja membuat orang lain tidak nyaman, contohnya adalah catcalliing sebagai bagian dari pelecehan verbal. Catcalling merupakan suatu istilah terhadap adanya perbuatan seseorang berupa suara, siulan dan lainnya yang bersifat verbal dan mengarah kepada hal negatif seperti percabulan. Adapun hadirnya catcalling ini menurut perspektif sebagian orang dikarenakan cara berpakaian yang terbuka. Maka, penelitian ini akan menganalisis pemenuhan asas Bhinneka Tunggal Ika terhadap Peraturan Daerah di Kota Batam terkait pelecehan seksual verbal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu bersumber dari peraturan perundangundangan. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan, banyak orang belum mengetahui bahwa catcalling merupakan suatu pelanggaran tindak pidana. Bahkan pelaku sendiri kerap menganggap Tindakan yang dilakukan adalah sebuah candaan. Tetapi hal ini justru membawa dampak buruk kepada orang lain. Catcalling sendiri belum diatur secara eksplisit dalam hukum Indonesia, oleh sebab itu maka diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur hal ini. Adapun salah satunya masih berupa rancangan, yaitu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Oleh sebab itu agar menjamin kepastian hukum maka diperlukan adanya dasar hukum yang jelas mengatur tentang catcalling.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Narkotika ]]>
<![CDATA[Silvia Hainia]]>;
<![CDATA[Abdurrakhman alhakim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 1 (2022): June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v8i1.1048
<![CDATA[Penyebaran narkoba serta obat-obatan terlarang di Indonesia menjadi perhatian serta keprihatinan besar masyarakat, dan media hampir penuh dengan perdagangan narkoba dan penangkapan untuk kegiatan kriminal lainnya. Dalam melakukan tugas sebagai aparat penegak hukum kepolisian, perlu menggunakan Kode Etik asalkan pedoman dalam praktik sehari-hari. Peraturan terkait Kode Etik Kepolisian dapat ditemukan dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006, dan Nomor 7 Tahun 2006. Tujuan pembangunan nasional Indonesia ialah menciptakan masyarakat yang benar-benar adil, damai, aman, dan makmur bersumber pada Pankashira serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2009 35 tentang Narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode hukum normatif atau kepustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Pendekatan yang ditonjolkan yaitu studi literatur yang valid dan pendekatan tekstual yang berasal dari studi kasus dan literatur tertulis, yaitu studi yang membedakan antara apa yang terkandung dalam teks atau literatur dengan apa yang terkandung di dalamnya. Untuk menjamin keselamatan pelapor, maka keselamatan pelapor harus diatur dengan undang-undang.]]>
<![CDATA[Cintai Diri Sendiri dan Bangun Simpati untuk Mencegah Bullying dan Hate Speech di Kalangan Pemuda ]]>
<![CDATA[Robby Kurniawan]]>;
<![CDATA[Abdurrakhman Alhakim]]>;
<![CDATA[Nadiya Nur Arafah]]>;
<![CDATA[Sherry Sherry]]>;
<![CDATA[Kevin Angelino]]>;
<![CDATA[Cristina Tan]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 2 (2021): Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bullying dan hate speech adalah perilaku yang gemar kali kita dengar atau jumpai, baik itu di berita, sosial media, ataupun berita. Kedua hal ini seringkali didorong oleh rasa benci, kurangnya simpati terhadap orang lain, atau mungkin ketidakpercayaan diri kita yang rendah hingga mendorong kita untuk melakukan hate speech hingga bullying ke orang lain. Oleh karena itu, penting bagi diri kita untuk mencintai diri sendiri dan membangun simpati pada orang lain agar bisa mengurangi rasa benci kita sekaligus mencegah kita untuk melakukan bullying dan hate speech. Karena beberapa alasan diatas, kami melakukan sosialisasi tentang bullying dan hate speech kepada sekolah SMAs Maitreyawira Tanjungpinang karena sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang pernah memiliki kasus bullying di kalangan siswanya. Pelaksanaan sosialisasi menggunakan aplikasi Zoom dengan jumlah partisipan sebanyak 22 orang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan teknik wawancara dengan salah satu guru SMAs Maitreyawira Tanjungpinang. Hasil implementasi sosialisasi berjalan dengan baik walaupun terdapat beberapa kendala. Namun kami bisa mengatasi hal tersebut sehingga materi dapat disampaikan dengan jelas dan siswa/i dapat menerimanya dengan baik.]]>
<![CDATA[INTEGRAL APPROACH TO CULTURAL REFORM: AN INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM ]]>
<![CDATA[Abdurrakhman Alhakim]]>
<![CDATA[ Legal Spirit Vol 6, No 1 (2022): Legal Spirit ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/ls.v6i1.3650
<![CDATA[Legal reform requires an approach to various aspects of the law itself. It works the same way in criminal law, the reform does consider not only a collection of written norms but also other aspects such as structure and culture. Furthermore, an integral reform must cover three elements of the legal subsystem because if reforms in other subsystems do not accompany it, the reform will only be a dream. Thus, the reform can create legal effectiveness in providing certainty, benefit, and justice. Based on the urgency and description, this research is considered important to be carried out. This study aims to highlight the renewal of criminal law in legal culture and the various obstacles and concepts offered. Based on this background, several problems will be obtained to be discussed. This legal research uses doctrinal research methods with a conceptual and statutory approach. Various scientific approaches are needed in cultural renewal, including religious scientific, contextual, and comparative juridical approaches. With these three approaches, the cultural renewal will provide new aspects of criminal law and its usefulness, representing a sense of justice in society.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA: KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Abdurrakhman Alhakim]]>;
<![CDATA[Wilda Lim]]>
<![CDATA[ Maleo Law Journal Vol. 5 No. 2 (2021): Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Aspek pemidanaan lingkungan merupakan kunci yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum lingkungan yang ada di Indonesia.Berdasarkan pengertiannya tindak pidana lingkungan adalah mencemarkan dan merusak lingkungan, sebagaimana yang diatur dalam 98-115 Undang-undangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam kehidupan saat ini, banyak sekali pelanggaran yang terjadi dibidang lingkungan yang akan berdampak bagi kehidupan yang akan datang. Untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi maka pemerintah menetapkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Dengan menetapkan UU tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai dengan permasalahan yang terjadi saat ini.Untuk penelitiandalam penulisan ini, menggunakan metode penelitian normatif, yang dimana berdasarkan peraturan-peraturan tertulis, studi kepustakaan yang mengkaji aspek teori, serta penjelasan hukum.Di Indonesia sendiri faktor utama yang menyebabkan peraturan yang ditetapkan tidak berjalan dengan baik adalah, kurangnya kesadaran pihak- pihak terkait, tentang penting menjaga kelestarian alam dan lingkungan.Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan penegakan hukum lingkungan di Indonesia berdasarkan kajian perspektif hukum pidana.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGANDI INDONESIA: KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Abdurrakhman Alhakim]]>;
<![CDATA[Wilda Lim]]>
<![CDATA[ Maleo Law Journal Vol. 5 No. 1 (2021): April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The aspect of environmental punishment is a key that must be considered in the enforcement of environmental laws in Indonesia. Based on the definition, environmental crime is polluting and damaging the environment, as regulated in the Law on Environmental Protection and Management (UUPPLH). In this life, there are many violations that occur in the environmental sector that will have an impact on the life to come. To minimize the violations that occur, the government has enacted Law no. 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment. By enacting this law, it is hoped that it can run in accordance with the problems that occur today. For research in this writing, using normative research methods, which are based on written regulations, literature study that examines aspects of theory, and legal explanations. In Indonesia, the main factor that causes the stipulated regulations to not work well is the lack of awareness of related parties about the importance of preserving nature and the environment. And the results of this study indicate that environmental law enforcement in Indonesia is based on a criminal law perspectivestudy. Keywords: Environmental Criminal Aspects, UUPPLH, and Application of Environmental Criminal Law ]]>
<![CDATA[ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH JURU PARKIR DI KOTA BATAM, INDONESIA ]]>
<![CDATA[Abdurrakhman Alhakim]]>;
<![CDATA[Oryza Sativa MY]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.267-276
<![CDATA[Pemungutan liar atau biasa disebut oleh masyarakat dengan kata pungli dapat diartikan sebagai pemungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pemugutan liar merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat sering terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pemungutan liar atau delik pungli. Sehingga secara tersirat dapat kita temukan di dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.]]>
<![CDATA[Kajian Hukum Perbandingan Kemudahan Investasi Asing di Singapura dan di Kota Batam, Indonesia Beserta Legal Standing OSS Dalam Penerapannya ]]>
<![CDATA[Abdurrakhman Alhakim]]>;
<![CDATA[Jessica Sim]]>;
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>
<![CDATA[ Wajah Hukum Vol 5, No 2 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/wjh.v5i2.422
<![CDATA[Investment is one of the first steps in moving the wheels of a country's economy. In the city of Batam itself is strongly identified with the investment climate. With its strategic location, Batam City is located adjacent to its neighboring countries, namely Singapore and Malaysia. The OSS (Online Single Submission) system emerged as one of the steps aimed at increasing the competitiveness of the global region and encouraging investment growth. However, in the OSS system there are still many obstacles both in terms of regulations and implementers of regulations that are considered less than optimal in applying electronically integrated business licenses. This is also worsen by the dualism of authority in managing the region. Looking to neighboring countries, Singapore is a favorite destination for global companies wishing to expand their business in Asia. The ease of obtaining a business license has become the main focus for this Lion Country. This study uses a normative legal research method with a comparative law approach and a statutory regulation approach. The purpose of writing this article is to study the ease of foreign investment in Singapore compared to Batam City and the legal standing of OSS in its application. Based on the research conducted, the ease of investment is examined from various factors, namely in the areas of legal certainty, taxation, employment, and licensing of the Indonesian OSS system including Batam City which still does not fully support a conducive investment climate in doing business compared to Singapore.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Menumbuhkan Semangat Toleransi di Tengah Pandemi Pada Siswa SMK Maitreyawira Tanjungpinang ]]>
<![CDATA[Robby Kurniawan]]>;
<![CDATA[Abdurrakhman Alhakim]]>;
<![CDATA[Angeline Aurellia]]>;
<![CDATA[Shevia .]]>;
<![CDATA[Stephanie .]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Vol 7, No 2 (2021): JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT IPTEKS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/jpmi.v7i2.4843
<![CDATA[Pengabdian ini dilakukan dengan tujuan untuk menanamkan semangat toleransi di tengah pandemi. Covid-19 menciptakan berbagai normalisasi baru dalam kehidupan kita, bahkan komunikasi secara langsung pun terhambat dan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan secara langsung dalam skala besar. Normalisasi baru ini memungkinkan terjadinya peningkatan rasa individualis di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan dengan pemahaman dan penanaman sikap toleransi. Kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode sosialisasi kepada para siswa SMK Maitreyawira Tanjungpinang. Tujuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, yaitu untuk meningkatkan wawasan para siswa mengenai sikap toleransi di tengah masa pandemi. Tujuan ini sudah tercapai dengan adanya penyampaian materi dan sesi evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil dari sosialisasi menunjukkan persentase pemahaman siswa dalam hasil evaluasi yang dilakukan mencapai lebih dari 70%. Maka dari itu, SMK Maitreyawira Tanjungpinang mampu menjadi contoh bagi pihak lain dalam upaya menanamkan dan meningkatkan toleransi dalam diri. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator, yaitu seberapa jauh pemahaman mengenai toleransi, bentuk implementasi nilai-nilai toleransi antar sesama, serta manfaat yang dirasakan dalam mengamalkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. ]]>
