Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JIPPK, P-ISSN: 2528-0767 and E-ISSN: 2527-8495) contains research articles, the study of theory and its application. Published periodically twice a year in June and December. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan is published by the Laboratory of Law and Citizenship Department of Universitas Negeri Malang in cooperation with the Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KnI).
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 1 (2017): Juni 2017"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PENERIMA KUASA MENYETOR UANG PAJAK PENGHASILAN/BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DARI WAJIB PAJAK ]]>
<![CDATA[Arifuddin Arifuddin]]>;
<![CDATA[Hanif Nur Widhiyanti]]>;
<![CDATA[Hariyanto Susilo]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (55.874 KB)
<![CDATA[Abstract: Based on the background, the formulation of the problem is: How is the legality of the act of receiving tax receipts by Land Titles Registrar (PPAT) as a public official and How juridical implications of PPAT who receive tax and income tax of Acquisition of Land and Building Rights (PPHTB) from taxpayers. The method used to examine these issues is normative legal research using a statute approach to examine legislation relating to legal issues under review. Based on the results of the research, the results obtained that the legality of accepting tax receipts by PPAT as public officials actually still does not exist, in other words has not established a definite rule that regulates the act of receiving tax receipts by PPAT. Then about juridical implication to PPAT which accept tax day income tax and BPHTB from taxpayer is even though the act have not have legal legality but its implementation still included in legitimate category because that action depart from habit that have been accepted and accepted by society. As long as there is no rule of law to realize the legality of this act then as long as it is also this habit will continue, although there is no guarantee of legal protection for this act but as long as it does not cause harm to anyone then considered not a problem Abstrak: Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan legalitas perbuatan menerima kuasa menyetor pajak oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pejabat umum dan implikasi yuridis terhadap PPAT yang menerima penitipan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari wajib pajak. Metode yang digunakan untuk meneliti permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah peraturan perundang – undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji. Legalitas perbuatan menerima kuasa menyetor pajak oleh PPAT selaku pejabat publik sesungguhnya masih belum ada, dengan kata lain belum dibentuk suatu aturan pasti yang mengatur tentang perbuatan menerima kuasa menyetor pajak oleh PPAT. Kemudian tentang Implikasi yuridis terhadap PPAT yang menerima penitipan pajak PPh dan BPHTB dari wajib pajak adalah meskipun perbuatan tersebut belum memiliki legalitas hukum namun pelaksanaannya masih termasuk dalam kategori sah sebab perbuatan tersebut berangkat dari kebiasaan yang berlaku selama ini dan diterima oleh masyarakat. Selama belum ada aturan hukum untuk mewujudkan legalitas dari perbuatan ini maka selama itu pula kebiasaan ini akan terus berlanjut, walaupun tidak ada jaminan perlindungan hukum atas perbuatan ini tetapi selama tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun maka dianggap tidak masalah DOI : http://dx.doi.org/10.17977/um019v2i12017p018]]>
<![CDATA[PERAN SERTA ONDOFOLO DALAM GANTI RUGI TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERKEADILAN ]]>
<![CDATA[Retno Mumpuni]]>;
<![CDATA[Imam Koeswahyono]]>;
<![CDATA[Rachmad Syafaat]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (110.032 KB)
<![CDATA[Abstract: This paper aims to describe the process of compensation in the procurement of land for the public interest in the expansion of Sentani Airport, the legal implication that Ondofolo is not involved in the process of providing compensation for the procurement of land for public purposes, and the correct way of putting the role or position of Ondofolo in procurement of land for the just public interest. The study used a sociological juridical approach. The process of providing compensation in the procurement of land for public purposes in the expansion of a sentani airport involves ondofolo. The legal implications if Ondofolo not involved in the process of compensation for land acquisition for public purposes is a violation of the provisions of Article 43 of Law No. 21 of 2001 on Special Autonomy for Papua which has resulted in the validity of the decision of the government in acquiring the land. The role of Ondofolo in the procurement of land for the public interest is limited to affect the behavior of people in order to work together in realizing mutually agreed objectives for the creation of justice and the guaranteed rights of indigenous peoples both customary and constitutional of the Republic of Indonesia as long as it does not violate the rules applicable Abstrak:Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam perluasan Bandar Udara Sentani, implikasi hukum jika Ondofolo tidak dilibatkan dalam proses pemberian ganti rugi atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan cara yang benar dalam meletakkan peran atau posisi Ondofolo dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang berkeadilan. Kajian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pproses pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam perluasan bandar udara sentani melibatkan ondofolo. Implikasi hukum jika Ondofolo tidak dilibatkan dalam proses pemberian ganti rugi atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 43 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang mengakibatkan tidak sahnya keputusan pemerintah dalam pengadaan tanah tersebut. Peran Ondofolo dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah sebatas mempengaruhi tingkah laku orang-orang supaya dapat bekerja sama dalam mewujudkan tujuan yang disepakati bersama demi terciptanya keadilan dan terjaminnya hak-hak masyarakat adat baik secara adat maupun secara konstitusional Republik Indonesia selama tidak melanggar aturan yang berlakuDOI : http://dx.doi.org/10.17977/um019v2i12017p064]]>
<![CDATA[FIKIH HAM DAN HAK KEBEBASAN BERIBADAH MINORITAS DZIMMI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[M. Alifudin Ikhsan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (50.614 KB)
<![CDATA[Abstract: Indonesia is a multicultural country. There are various religions, tribes, cultures and customs. This diversity is a necessity that must be lived as a force in building the country. However, the diversity is tested by various discriminatory events. One is the freedom to worship religious minorities in the midst of a particular religion. The establishment of places by minority religions in various regions continues to reap the controversy. Maturity of the thinking of the majority becomes an important part in realizing the balance of social relations. Therefore, this article tries to realize a new idea of Fiqh HAM. The results of the Qur'anic conception are poured in the idea of human rights fiqh that seeks to build equal rights of worship for citizens. Fiqh HAM is expected to create public awareness to respect and respect the activities of minority worship Abstrak: Indonesia merupakan negara multikultural. Terdapat berbagai agama, suku, budaya dan adat istiadat. Keberagaman ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus dijalani sebagai kekuatan dalam membangun negara. Namun, keberagaman itu seolah diuji dengan berbagai peristiwa diskriminasi. Salah satunya adalah kebebasan beribadah kaum minoritas agama di tengah mayoritas suatu agama tertentu. Pendirian rumah ibadah oleh agama-agama minoritas di berbagai daerah terus menuai kontroversi. Pendewasaan pemikiran umat mayoritas menjadi bagian penting dalam mewujudkan keseimbangan hubungan sosial. Oleh karena itu, Artikel ini mencoba untuk mewujudkan gagasan baru mengenai Fikih HAM. Hasil konsepsi Al-Quran tersebut dituangkan dalam gagasan fiqih HAM yang berupaya untuk membangun kesetaraan hak beribadah bagi warga negara. Fiqh HAM diharapkan mampu membentuk kesadaran masyarakat untuk menghargai dan menghormati aktivitas peribadatan kaum minoritas DOI : http://dx.doi.org/10.17977/um019v2i12017p034]]>
<![CDATA[PEMBUDAYAAN DEMOKRASI DI PESANTREN DALAM MENGEMBANGKAN CIVIC DISPOSITION SANTRI ]]>
<![CDATA[Supangat Supangat]]>;
<![CDATA[Muhammad Halimi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (43.569 KB)
<![CDATA[Abstract: This article is motivated by issues attitude and character of citizenship among the younger generation which is very alarming. The understanding of democracy that one result of excessive democratic freedoms. Disorientation attitude and character citizenship (civic disposition) experienced by almost all elements of the nation thus eliminating the identity of the nation and much of the value-milai democracy. Pesantren Daarut Tauhid as modern schools also provide planting of democratic values among his students. The data were taken with the study documentation, observations, interviews, and the active participation of researchers in the field. The results of this study found: democracy education should be introduced in educational institutions schools, for boarding institutions are educational institutions which make the process of developing the potential of learners (students). Through the process of democratic education will produce a democratic man.For students develop civic disposition, pendidikkan process conducted in schools in various ways; 1) exemplary; 2) exercise and habituation; 3) educate through ibrah (taking lessons); 4) educate through mauidzah (advice); 5) educate through discipline; and 6) educate targib wa tahzid (inducements and threats) Abstrak: Artikel ini dilatarbelakangi oleh persoalan sikap dan watak kewarganegaran di kalangan generasi muda yang sangat memprihatinkan. Pemahaman terhadap demokrasi yang salah mengakibatkan kebebasan berdemokrasi yang kebablasan. Disorientasi sikap dan watak kewarganegaraan (civic disposition) hampir dialami oleh seluruh elemen bangsa sehingga menghilangkan jati diri anak bangsa dan jauh dari nilai-milai demokrasi. Pesantren Daarut Tauhid sebagai pesantren modern juga memberikan penanaman nilai-nilai demokrasi dikalangan para santrinya. Data dalam penelitian ini diambil dengan studi dokumentasi, observasi, wawancara, dan partisipasi aktif peneliti dilapangan. Hasil dari penelitian ini ditemukan: Pendidikan demokrasi hendaknya dikenalkan di lembaga pendidikan pesantren, karena lembaga pesantren merupakan lembaga pendidikan yang melakukan proses mengembangkan potensi peserta didik (santri). Melalui proses pendidikan demokrasi akan menghasilkan manusia yang demokratis.Untuk mengembangkan civic disposition santri, proses pendidikkan yang dilakukan di pesantren dengan berbagai cara yaitu; 1) keteladanan; 2) latihan dan pembiasaan; 3) mendidik melalui ibrah (mengambil pelajaran); 4) mendidik melalui mauidzah (nasehat); 5) mendidik melalui disiplin; dan 6) mendidik targib wa tahzid (bujukan dan ancaman) DOI : http://dx.doi.org/10.17977/um019v2i12017p075]]>
<![CDATA[MODEL PEMBINAAN RASA KEBANGSAAN MELALUI CITIZENSHIP EDUCATION PADA MASYARAKAT ENTIKONG WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA ]]>
<![CDATA[Mardawani Mardawani]]>;
<![CDATA[Agusta Kurniati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (50.883 KB)
<![CDATA[Abstract: This study is motivated by the condition of West Kalimantan as one of the provinces whose territory is directly adjacent to the Malaysian state is often faced with a condition of society interacting with each other in the context of social life, economy and culture. The qualitative assessment method with case study type. The model of fostering nationalism through citizenship educationin Entikong society The border region of Indonesia Malaysia is a persuasive model by inviting the community to actively participate in the success of government programs Abstrak: Kajian ini dilatarbelakangi oleh kondisi Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara Malaysia sering sekali dihadapkan pada suatu kondisi masyarakat yang saling berinteraksi baik dalam konteks kehidupan sosial, ekonomi maupun budaya. Metode pengkajian menggunakan kualitatif dengan jenis studi kasus. Model pembinaan rasa kebangsaan melalui citizenship education pada masyarakat Entikong Wilayah perbatasan Indonesia Malaysia adalah model persuasif dengan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif mensukseskan program pemerintah DOI : http://dx.doi.org/10.17977/um019v2i12017p041]]>
<![CDATA[FUNGSI BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 ]]>
<![CDATA[Arief Heryogi]]>;
<![CDATA[Masruchin Ruba’i]]>;
<![CDATA[Bambang Sugiri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (112.501 KB)
<![CDATA[Abstract: Decision of the Constitusional Court of the Republic of Indonesia Number 20/PUU-XIV/2016 has given the interpretation of the Article 5 (1), 5 (2) and 44b Law of The Republic Indonesia Number 11 of 2008 Concerning Electronic Informations and Transactions has given negatif implication for the law of criminal procedure because theelectronic evidence in practice is so important for uncovering the truth of the material in the trial. The purpose of this research are 1) to analyze of urgency of electronic evidence to seeking the thruth of the material by judge 2) to analyze the juridical implications ofDecision of the Constitusional Court of the Republic of Indonesia Number 20/PUU-XIV/2016 againts the validity of the electronic evidence in law of criminal procedure 3) to find the new concept for evidence law in the law of criminal procedure. The methode used in this research is legal research with case approach, case approach and conceptual approach. The results of this research is validity of electronic evidence used in trial are dependent on permission from the law enforcement agencies and make no unauthorized elektronic evidence submitted to the procedings without the permission of law enforcement agencies becomes invalid. This is contrary to the spirit of the criminal law enforcement in trying to follow the flow of the development of information technology because in some cases, electronic evidence used to ease of proof such as the use of cctv, electronic mail, etc. Electronic evidence is currently categorized as a legitimate instrument of evidence in The Indonesian Law of Criminal Procedure(KUHAP), so in the coming law should be admitted as evidence in order to guarantee legal certaintyAbstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016yang memberi penafsiran terhadap pasal 5 ayat (1), 5 ayat (2), dan pasal 44b undang-undang nomor 11 tahun 2008 berimplikasi negatif terhadap hukum acara pidana mengingat dalam praktiknya bukti elektronik dipandang penting dipergunakan untuk mengungkap kebenaran materiil di persidangan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis urgensi bukti elektronik dalam mencari kebenaran materiil oleh Hakim mengingat derasnya perkembangan teknologi informasi 2) Untuk menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 terhadap Keabsahan Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana 3) Untuk menemukan konsep pembaruan hukum baru dalam Hukum Pembuktian di Hukum Acara Pidana Indonesia.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konsep (conseptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah keabsahan bukti elektronik yang digunakan dalam persidangan bergantung kepada izin dari penegak hukum dan membuat tidak sah bukti elektronik yang diajukan ke persidangan tanpa izin penegak hukum menjadi tidak sah. Hal ini bertentangan dengan semangat dalam penegakan hukum pidana yang berusaha mengikuti arus perkembangan teknologi informasi karena dalam beberapa kasus, bukti elektronik dipergunakan untuk mempermudah pembuktian seperti penggunaan teleconfrence CCTV, Surat elektronik dan sebagainya. Bukti elektronik saat ini belum dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dalam KUHAP, sehingga dalam Ius Constituendum harus dimasukan sebagai alat bukti untuk menjamin kepastian hukum DOI : http://dx.doi.org/10.17977/um019v2i12017p007]]>
<![CDATA[PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PENDIDIKAN MORAL SISWA ]]>
<![CDATA[Prihma Sinta Utami]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (43.212 KB)
<![CDATA[Abstract: Referring to the national educational objectives that the subjects of PPKn (Civic and Pancasila Education) prepare students to be good citizens. Moral education is one element in the study of subject areas of PPKn that must be given to the students as a guide in plunging in the community. Students of PPKn study program are prepared as prospective educators who are able to integrate various aspects of citizenship problems and social problems. Not separated from the role of students in the program of PPKn, it is necessary understanding for each student in knowing the extent of moral education role for students. The purpose of this study is to understand and to know the perception of PPKn's student Faculty of Education University Muhammadiyah of Ponorogo to moral education students in Ponorogo regency. The research method used in this research is descriptive qualitative. It can be concluded that student perception about moral education consisting of three main aspects of moral education of students related to morality of God, morals to fellow human beings, and morals to the environment indicates that for morale students of God and fellow human beings are said to have good enough and moral education Has been done as it should. As for the moral education of students related to morals to the environment indicates that it is still at a level that is less and needs to be improved again, especially for some related parties Abstrak: Mengacu pada tujuan pendidikan nasional bahwasannya mata pelajaran PPKn mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang baik. Pendidikan moral merupakan salah satu elemen dalam kajian bidang mata pelajaran PPKn yang wajib diberikan kepada siswa sebagai pedoman dalam terjun di masyarakat. Mahasiswa prodi PPKn dipersiapkan sebagai calon pendidik yang mampu mengintegrasikan berbagai aspek dalam permasalahan kewarganegaraan maupun permasalahan sosial. Tidak lepas dari peran mahasiswa prodi PPKn tersebut, maka diperlukan pemahaman bagi setiap mahasiswa dalam mengetahui sejauh mana peran pendidikan moral bagi siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui persepsi mahasiswa Prodi PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo terhadap pendidikan moral siswa di Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa tentang pendidikan moral yang terdiri dari tiga aspek utama yaitu pendidikan moral siswa terkait akhlak terhadap Tuhan YME, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap lingkungan menunjukkan bahwa untuk moral siswa terhadap Tuhan dan sesama manusia dikatakan sudah cukup baik dan pendidikan moral sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk pendidikan moral siswa terkait akhlak terhadap lingkungan menunjukkan bahwa masih berada pada taraf yang kurang dan perlu untuk ditingkatkan lagi khususnya bagi beberapa pihak yang terkait DOI : http://dx.doi.org/10.17977/um019v2i12017p048]]>
<![CDATA[MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS V TERHADAP MATA PELAJARAN PKN DI MI MA’ARIF GANDU DESA GANDU KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO ]]>
<![CDATA[Ambiro Puji Asmaroini]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (41.029 KB)
<![CDATA[Abstract: This study aims to understand the motivation of students in class V on Civic Education subjects at MI Ma'arif Gandu, Gandu Village, Mlarak Subdistrict, Ponorogo Regency and efforts and solutions to motivation problems. The method used is descriptive qualitative. The results show that in school, grade V students in MI Ma'arif enjoy the average subject of Citizenship Education. Based on the examination result of some students the value is below the minimum mastery criteria but not half to between 5-7 among 26 students. The value is not complete because at home students less attention in learning, students who pay less attention when in teaching in the classroom, and the condition of children who are less normal. At home the child is not considered in learning because of family factors. Efforts and solutions that teachers do at school include: to ask questions to students who do not open the book at the time of learning, teachers do question and answer directly to students related to the material. Teacher gives pearl words during learning activities. Another effort is to collect the student guardian at the time of semester division report Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk memahami motivasi belajar siswa kelas V terhadap mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MI Ma’arif Gandu, Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo dan upaya dan solusi terhadap permasalahan motivasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa di sekolah, siswa kelas V di MI Ma’arif rata-rata menyukai mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan hasil ujian sebagian siswa nilainya di bawah kriteria ketuntasan minimal namun tidak sampai separuh antara 5-7 diantara 26 siswa. Nilai tersebut belum tuntas karena di rumah siswa kurang diperhatikan dalam belajar, siswa yang kurang memperhatikan saat di ajar dalam kelas, dan kondisi anak yang kurang normal. Di rumah anak tidak diperhatikan dalam belajar karena adanya faktor keluarga. Upaya dan solusi yang dilakukan guru di sekolah antara lain: memberikan pertanyaan kepada siswa yang tidak membuka buku pada saat pembelajaran, guru melakukan tanya jawab secara langsung kepada siswa terkait dengan materi. Guru memberikan kata-kata mutiara saat kegiatan pembelajaran. Upaya lainnya yaitu mengumpulkan wali siswa pada saat pembagian raport semester DOI : http://dx.doi.org/10.17977/um019v2i12017p001]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN AKIBAT MURTAD ]]>
<![CDATA[Fatmawati Fatmawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (57.462 KB)
<![CDATA[Abstract: The provisions of Article 49 of Indonesia regulations No. 3 of 2006 on the Religious Court affirmed that the authority of religious courts is limited to those cases that occur among Muslims in Indonesia regarding marriage, divorce, sadaqah, infaq, testament, hibah, zakat, waqf and Islamic economic, Such arrangements may implicated the provisions litigant in court religion is Muslim (principle of personalization). In fact, the practice is common in religious courts decide divorce activity is due to apostasy. Of course it is contrary to the principle of personalization inherent in religious courts. This study is important to ensure that the actions carried out the religious courts in accordance with applicable laws and regulations in order to ensure legal certainty litigant parties in matters of divorce due to apostasy Abstrak: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa kewenangan peradilan agama terbatas pada perkara-perkara yang terjadi antara umat Islam di Indonesia seputar perkawinan, Perceraian, shadaqah, infaq, wasiat, hibah, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Pengaturan tersebut berimpilikasi pada ketentuan yang boleh berperkara di pengadilan agama hanyalah orang Islam (asas personalisasi). Pada kenyataannya, praktik yang sering ditemui di peradilan agama ialah kegiatan memutus perceraian akibat murtad. Tentu hal tersebut bertentangan dengan asas personalisasi yang melekat pada peradilan agama. Penelitian ini penting guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan peradilan agama tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang berperkara dalam persoalan perceraian akibat murtad. DOI : http://dx.doi.org/10.17977/um019v2i12017p026]]>
<![CDATA[PENGARUH PENAMPILAN KANDIDAT TERHADAP EVALUASI KANDIDAT OLEH PEMILIH (Studi Eksperimental Penggunaan Jilbab Oleh Caleg Perempuan) ]]>
<![CDATA[Rani Prita Prabawangi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (67.032 KB)
<![CDATA[Abstract:In legislative elections, it’s so common that voter went to polling station without having decision to whom would he gave his trust to be his representative. In fact, it’s not even uncommon that when they looked at the photos of those who ran in the polls, it was the first time for the voters saw their faces. Under this conditions, where the level of information’s very low, simple cues such as the appearance of the candidate, candidates degree, party affiliation, and others became sources of voters argument making. This study’s about the perception that came to voters mind when they saw a photograph of the candidate. It focused to see the effect of candidate appearance, in this case : the use of the veil and not, to the candidate evaluation by voters. It questioned did certain forms of appearance such as the wearing of a veil, made the wearer considered better than the one without. One of the most interesting finding of this study was that women candidates who wore veils were not considered more religious or more honest than the other candidates who didn’t.Abstrak:Pada Pemilu legislatif, seringkali seorang pemilih mendatangi TPS tanpa memiliki pilihan mengenai siapa yang akan dia pilih untuk menjadi wakilnya di daerah dan pusat, karena minimnya pengetahuan mereka akan pilihan yang mereka miliki. Bahkan tak jarang ketika melihat foto-foto dari mereka yang mencalonkan diri di TPS, itu adalah kali pertama melihat wajah calon wakil mereka. Dalam kondisi di mana tingkat informasi sangat rendah ini, petunjuk-petunjuk sederhana seperti penampilan kandidat, gelar, afiliasi partai, dan lain-lain menjadi sumber penyusunan argumen bagi pemilih. Studi ini adalah studi mengenai persepsi yang muncul di benak pemilih saat melihat foto kandidat. Fokus dari studi ini, melihat pengaruh penampilan kandidat dalam hal ini penggunaan jilbab dan tidak terhadap evaluasi kandidat oleh pemilih. Apakah bentuk penampilan tertentu seperti pemakaian jilbab, membuat pemakainya dinilai lebih baik dari yang tidak menggunakan. Hasil uji komparatif menunjukkan bahwa kandidat wanita yang menggunakan jilbab tidak dinilai lebih religius ataupun lebih jujur dibanding kandidat yang lain DOI : http://dx.doi.org/10.17977/um019v2i12017p054 ]]>
