Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI

Implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Kain Tenun Cepuk Di Desa Tanglad Kabupaten Klungkung Ni Nyoman Nityarani Sukadana Putri; I Nyoman Budiana
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.923 KB) | DOI: 10.31004/jptam.v6i2.4590

Abstract

Kain Tenun Cepuk merupakan salah satu warisan budaya Desa Tanglad yang bersifat komunal, memiliki nilai-nilai kebudayaan dan berkembang pada masyarakat pengemban. Dengan demikian pemerintah wajib melindungi sebagai objek EBT sesuai ketentuan UUHC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengkaji pelaksanaan ketentuan Pasal 38 ayat (2) UUHC terkait inventarisasi EBT dan perlindungan hukum terhadap Kain Tenun Cepuk di Desa Tanglad. Metode penilitian yang digunakan yakni yuridis empiris dengan menganalisis fenomena yang terjadi saat ini. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kemenkumham Bali, Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung dan Ngurah Galerry. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa belum terlaksananya penginventarisasian berdasarkan ketentuan UUHC dengan maksimal. Ini terlihat dari tindakan Dinas kebudayaan yang sebatas pendokumentasian berupa foto Kain Tenun Cepuk saja dikarenakan adanya beberapa faktor, yakni faktor kaidah hukumnya, sarana fasilitasnya, masyarakatnya serta budaya hkumnya. Adapun upaya perlindungan hukum terhadap Kain Tenun Cepuk sebagai EBT yang dapat dilakukan, yakni perlindungan preventif dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenkumham Bali kepada Dinas Kebudayaan selaku penyelenggaraan otonomi daerah dan masyarakat tradisional pengemban EBT terkait pentingnya menginventarisasi objek EBT. Serta perlindungan represifnya dengan menyelesaikan sengketa hak cipta dengan cara arbitrase maupun pengadilan yang sebelumnya terdapat pengaduan yang diajukan oleh sipemegang hak komunal.
Penyelesaian Kredit Bermasalah Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Penggunaan Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa sebagai Jaminan Kredit di Bank Pembangunan Daerah Bali di Kabupaten Badung Ni Luh Putu Putri Prami Dewi; I Nyoman Budiana
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.568 KB) | DOI: 10.31004/jptam.v6i2.4712

Abstract

Bank BPD Bali merupakan bank pemerintah provinsi bali yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Bank BPD Bali memiliki produk kredit yaitu kredit produktif yang diperuntukkan bagi debitur yang memiliki usaha dagang dan produk kredit konsumtif diperuntukkan bagi debitur perorangan yang berpenghasilan tetap dan berpenghasilan tidak tetap, yang sumber pengembalian kreditnya berasal dari gaji atau penghasilan usahanya. Pinjaman kredit perlu adanya suatu jaminan kredit yang berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang nasabah terhadap bank. Jaminan dapat berupa benda bergerak seperti kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan), BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan jaminan benda tidak bergerak seperti Tanah atau bangunan yang dilengkapi dengan Surat Hak Milik serta surat-surat sah lainnya. Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa merupakam jaminan benda tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit di Bank BPD Bali serta sebagai dasar hukum dalam penerimaan upah atau gaji setiap bulannya. Kendala yang dialami dalam penggunaan jaminan Surat Keputusan (SK) dikarenakan tidak bisa diperjual belikan seperti jaminan lain pada umumnya ketika terjadi kredit bermaslaah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa dan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kredi bermasalah dan penyelesaian kredit bermasalah di Bank BPD Bali. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menganalisis berdasarkan fenomena terjadinya kredit bermasalah dalam penggunaan jaminan Surat Keputusan (SK) dan berpedoman pada teori keadilan dan teori penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Penelitian ini dilakukan di Cabang Pembantu (Capem) Bank BPD Bali di Kabupaten Badung dan Kantor Desa di Kabupaten Badung. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu penyelesaian kredit bermasalah dengan penggunaan jaminan Surat Keputusan (SK) di Bank Pembangunan Daerah Bali serta dalam pemberian kredit perlu adanya monitoring langsung kepada perangkat desa yang mengalami kendala dalam pembayaran dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal seperti force mejure wabah covid-19 yang mempengaruhi pendapatan Perangkat Desa dan adanya keterlambatan pembayaran upah yang menyebakan Perangkat Desa megalami kendala dalam pemenuhan prestasinya.