Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Risalah Kenotariatan Formosa Journal of Science and Technology (FJST)
Hariati, Sri
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN MELALUI GADGET DI LOMBOK UTARA Hariati, Sri
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.88

Abstract

Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Syara‟ menginginkan pernikahan terjalin kekal antara suami isteri kecuali karena adanya suatu sebab yang tidak dapat dihindari. Salah satunya yakni karena sebab meninggalnya salah satu pihak dan atau yang lainnya. Karena itu pula syara‟ tidak mengikat mati pernikahan dan tidak pula mempermudah perceraian. Syara‟ sendiri telah membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau itu lebih dapat memperbaiki kehidupan dari pada tetap mempertahankan ikatan pernikahan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian dengan metode empiris. Hasil pembahasan adalah Berdasarkan ketentuan mayoritas ulama dalam hukum islam menyatakan, perceraian melalui SMS sah. Apabila sang suami mempunyai bukti dan alasan kuat untuk menceraikan istrinya namun, hal itu baru sah secara hukum Islam, karena yang terbaik perceraian harus melalui pengadilan agama. Mayoritas ulama merekomendasikan untuk menghindari cerai via SMS. Bahwa bentuk penyampaian talak melalui SMS rawan penyalahgunaan dan memiliki tingkat keakurasian yang lemah Diperbolehkannya perceraian di dalam Islam karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu sebagai landasan filosofis perkawinan sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan berdasarkan pancasila yakni merupakan bagian dari aqidah, ubudiah dan muamalah yang berkaitan langsung antara huququllah dan huququlibad.
Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Institusi Penegak Hukum Hariati, Sri
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.129

Abstract

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang salah satu agenda reformasi yang kuat dihembuskan adalah tuntutan perubahan terhadap konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 selanjutnya disingkat menjadi UUD RI 1945, kenapa perubahan UUD 1945 merupakan bagian dari tuntutan reformasi ?. Berbagai kalangan berpendapat, bahwa terjadinya krisis di Indonesia saat ini bermuara kepada ketidakjelasan konsep yang dibangun dalam UUD 1945, tidak adanya checks and balances antar alat kelengkapan organisasi negara, di samping berbagai kelemehan yang melekat pada sifat kesementaraan UUD 1945 dan ketergesaan dalam pembuatannya
Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sistem Pegadaian Syariah Hariati, Sri
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.211

Abstract

Sejarah pegadaian Indonesia berasal dari masa kolonial Belanda hingga pembentukan Perusahaan Umum Pegadaian pada tahun 1990. Pegadaian berkembang menjadi Pegadaian Syariah sebagai tanggapan terhadap permintaan pasar dan keinginan masyarakat untuk melakukan transaksi finansial sesuai dengan prinsip syariah Islam. Untuk mencegah praktik riba, Pegadaian Syariah memperkenalkan produk seperti gadai emas, pembiayaan ARRUM, dan pembiayaan MULIA.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis yuridis terhadap pelaksanaan pegadaian syariah. Penelitian ini juga menyelidiki sistem gadaian syariah dan menganalisis elemen yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Hukum normatif-empiris digunakan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data dievaluasi secara kualitatif deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan yang signifikan tentang subjek penelitian. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami implementasi Pegadaian Syariah, menggambarkan dampaknya secara signifikan, dan memberikan wawasan bagi kebijakan lebih lanjut dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.
Pengaturan Pasar Tradisional, Pusat Permbelajaan Dan Toko Modern Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat Hariati, Sri
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i1.126

Abstract

Hukum Persaingan Usaha menjadi sesuatu hal yang sangat diperhatikan pada saat ini di berbagai negara. Walaupun dalam beberapa konteks, cara pandang dan sikap terhadap Hukum ini memiliki beberapa perbedaan di beberapa negara. Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Sebetulnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis, merindukan sebuah undang-undang yang secara komprehensif mengatur persaingan sehat. Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan ataupun priveleges kepada para pelaku bisnis tertentu, sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, kroni, dan nepotisme. Dikatakan secara komprehensif, karena sebenarnya secara pragmentaris, batasan-batasan yuridis terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak sehat atau curang dapat ditemukan secara tersebar di berbagai hukum positif
Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat) Hariati, Sri
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i1.127

Abstract

Perceraian adalah berpisah dalam arti pasangan suami isteri sudah berhenti untuk mengikatkan diri mereka satu sama lain sehingga hak dan kewajiban yang melekat pada saat masih berumah tangga turut berhenti pula. Rumusan masalah yang akan dibahas antara lain: 1). Bagaimana analisis hukum terhadap penyebab terjadinya perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2). Bagaimanakah prosedur perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat. 3). apa upaya Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat untuk menurunkan tingkat perceraian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Berdasarkan hasil analisis hukum Penyusun terhadap penyebab terjadinya perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu perkara perceraian yang paling banyak masuk di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat adalah cerai gugat yang mana faktor ekonomi merupakan alasan yang mendominasi. Prosedur perceraian: Mendaftar ke petugas, Membayar biaya panjar ke Bank, Menyerahkan surat gugatan/permohonan, Penentuan Majelis Hakim, Panitera, dan Juru Sita, Pemanggilan para pihak, Proses sidang, Jika sudah diputus maka langsung ke eksekusi, Penerbitan akta cerai. Upaya pengadilan dalam menurunkan tingkat perceraian: hakim mengimplementasikannya melalui forum mediasi mengupayakan semaksimal mungkin untuk mendamaikan suami atau isteri yang sedang konflik agar mereka bisa rukun kembali. Kemudian para hakim menasehati para pihak akan resiko dari perceraian dan melakukan penyuluhan hukum.
Penerapan Asas-Asas Perjanjian Syariah Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Hariati, Sri
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i1.167

Abstract

Asas-asas hukum akad atau yang kemudian lebih populer dikatakan asas-asas hukum perjanjian syariah yang begitu sentral itu sudah selayaknya harus jelas termuat dalam akad-akad perbankan syariah terutama akad-akad pembiayaan. Mengabaikan penerapan asas-asas hukum perjanjian syariah akan menimbulkan implikasi-implikasi hukum karena asas-asas itu sendiri sesungguhnya berlandaskan nilai-nilai luhur ajaran Islam dan merupakan intisari yang dirumuskan dari dua sumber pokok, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Memahami konsep akad dalam perspektif syar’i kemudian menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan mengingat perkembangan perbankan syariah masih kurang ditunjang oleh sumber daya manusia perbankan syariah yang memahami secara baik hukum muamalat yang menjadi konsep dasar pelaksaanaan perbankan syariah.
The Legal Status of Marriage (Merariq) Implementation Within The Indigenous People of Sasak Lombok Hariati, Sri; Moh. Jamin; Adi Sulistiyono
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v12i2.1475

Abstract

This research examines the legal status of merariq marriages within the Sasak traditional community in Lombok. Merarik marriages, governed by customary practices and norms, often conflict with Indonesia's national positive law. This study explores the interaction between Sasak customary law and national law regarding merarik marriages. Using qualitative methods and a case study approach, the researcher conducted in-depth interviews with traditional leaders, legal practitioners, and community members to gain a comprehensive understanding of the issue. The findings reveal a discrepancy between national legal provisions and customary practices, creating challenges in legal recognition and enforcement. The study suggests that harmonization between customary and positive law is necessary to ensure fair recognition of customary practices and the protection of individual rights. This research aims to enhance understanding of the legal dynamics within Indigenous communities and support the development of policies that are inclusive and responsive to cultural diversity.
Pengaruh Team-Based Project Terhadap Keterampilan Komunikasi, Kolaborasi, dan Berpikir Kritis Mahasiswa Suriaman, Suriaman; Hariati, Sri; Salim, Iksan Agus; Haris, Haris
Jurnal Kewarganegaraan Vol 21, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Department of Pancasila and Civic Education, Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jk.v21i1.53057

Abstract

AbstractConventional learning methods such as lectures and discussions are still widely used, so they do not hone the 21st-century skills needed by students. The problems of less academic communication between students, low collaboration to solve certain problems, and low thinking skills can result in less-prepared graduates facing the 21st century. The study aims to investigate the effect of the team-based project learning method on (1) communication skills, (2) collaboration skills, and (3) critical thinking skills of PPKn students. The approach in this research is quantitative, and the method of quasi-experiment with pretest-posttest nonequivalent control group research design. The research sample was students of the Pancasila and Citizenship Education Study Program at Universitas Sembilanbelas November Kolaka who took the Penelitian Hasil Belajar course in the 2022/2023 academic year. Sampling was carried out using non-probability techniques and using total sampling. The results showed that the team-based project learning method positively influences students' communication, collaboration, and critical thinking skills when completing a project given by lecturers as an alternative learning method that can be applied at the higher education level.-----------------------------AbstrakMetode pembelajaran konvensional seperti ceramah dan diskusi masih banyak digunakan sehingga kurang mengasah keterampilan abad 21 yang dibutuhkan mahasiswa. Persoalan komunikasi akademik mahasiswa yang kurang, kolaborasi yang rendah untuk menyelesaikan persoalan tertentu, dan keterampilan berpikir yang rendah dapat mengakibatkan lulusan yang kurang siap dalam menghadapi abad 21. Penelitian bertujuan untuk menyelidiki pengaruh metode pembelajaran team-based project terhadap: (1) keterampilan komunikasi, (2) keterampilan kolaborasi, dan (3) keterampilan berpikir kritis pada mahasiswa PPKn. Pendekatan pada penelitian ini adalah kuantitatif, dan metode eksperimen semu (quasi-experiment) dengan desain penelitian pretest-posttest nonequivalent control group. Sampel penelitian yaitu mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Sembilanbelas November Kolaka yang mengambil mata kuliah Penelitian Hasil Belajar pada tahun akademik 2022/2023. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik non-probabilitas dan menggunakan total sampling (sampling jenuh). Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembelajaran team-based project memiliki pengaruh positif terhadap keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis mahasiswa ketika menyelesaikan sebuah proyek yang diberikan oleh dosen sebagai salah satu alternatif metode pembelajaran yang dapat diterapkan di tingkat pendidikan tinggi.
Sharia Mediation as an Alternative Model of Sharia Banking Dispute Resolution Haeratun, Haeratun; Hariati, Sri
Formosa Journal of Science and Technology Vol. 3 No. 6 (2024): June 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjst.v3i6.9943

Abstract

The resolution of conflicts or disputes in society refers to the principle of freedom that benefits both parties. The parties can offer dispute resolution options with intermediaries of community leaders, banking mediators, or mediators from Bank Indonesia, especially related to Islamic banking disputes. Out-of-court mediation is a process of peaceful dispute resolution that is commonly used by the community and mediated by a neutral third party. The purpose of this study is, first, to explain the model of Sharia banking dispute resolution through Sharia mediation outside the court, second, to explain the implementation in the practice of Sharia banking dispute resolution outside the court. Research methods include normative/doctrinal research type. The result of this study is that the Sharia banking dispute resolution model through Sharia mediation in a non-litigation manner is considered to be more able to accommodate some of the weaknesses of the litigation model and has provided a better solution because mediation has many elements in common with the consensus deliberation mechanism which is the spirit of dispute resolution in Indonesian society. Meanwhile, the data collection technique in this study is carried out using several stages starting with the collection of secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials related to the settlement of Islamic banking disputes through sharia mediation. These legal materials were obtained through the search of several laws and regulations related to the settlement of Islamic banking disputes through sharia mediation on a non-litigation basis.
Co-Authors Adi Sulistiyono Haeratun, Haeratun Haris Haris, Haris Moh. Jamin Salim, Iksan Agus Suriaman Suriaman