Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Risalah Kenotariatan Formosa Journal of Science and Technology (FJST)
Hariati, Sri
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Risalah Kenotariatan

 1 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN MELALUI GADGET DI LOMBOK UTARA Hariati, Sri
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.88

Abstract

Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Syara‟ menginginkan pernikahan terjalin kekal antara suami isteri kecuali karena adanya suatu sebab yang tidak dapat dihindari. Salah satunya yakni karena sebab meninggalnya salah satu pihak dan atau yang lainnya. Karena itu pula syara‟ tidak mengikat mati pernikahan dan tidak pula mempermudah perceraian. Syara‟ sendiri telah membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau itu lebih dapat memperbaiki kehidupan dari pada tetap mempertahankan ikatan pernikahan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian dengan metode empiris. Hasil pembahasan adalah Berdasarkan ketentuan mayoritas ulama dalam hukum islam menyatakan, perceraian melalui SMS sah. Apabila sang suami mempunyai bukti dan alasan kuat untuk menceraikan istrinya namun, hal itu baru sah secara hukum Islam, karena yang terbaik perceraian harus melalui pengadilan agama. Mayoritas ulama merekomendasikan untuk menghindari cerai via SMS. Bahwa bentuk penyampaian talak melalui SMS rawan penyalahgunaan dan memiliki tingkat keakurasian yang lemah Diperbolehkannya perceraian di dalam Islam karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu sebagai landasan filosofis perkawinan sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan berdasarkan pancasila yakni merupakan bagian dari aqidah, ubudiah dan muamalah yang berkaitan langsung antara huququllah dan huququlibad.
Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Institusi Penegak Hukum Hariati, Sri
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.129

Abstract

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang salah satu agenda reformasi yang kuat dihembuskan adalah tuntutan perubahan terhadap konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 selanjutnya disingkat menjadi UUD RI 1945, kenapa perubahan UUD 1945 merupakan bagian dari tuntutan reformasi ?. Berbagai kalangan berpendapat, bahwa terjadinya krisis di Indonesia saat ini bermuara kepada ketidakjelasan konsep yang dibangun dalam UUD 1945, tidak adanya checks and balances antar alat kelengkapan organisasi negara, di samping berbagai kelemehan yang melekat pada sifat kesementaraan UUD 1945 dan ketergesaan dalam pembuatannya
Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sistem Pegadaian Syariah Hariati, Sri
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.211

Abstract

Sejarah pegadaian Indonesia berasal dari masa kolonial Belanda hingga pembentukan Perusahaan Umum Pegadaian pada tahun 1990. Pegadaian berkembang menjadi Pegadaian Syariah sebagai tanggapan terhadap permintaan pasar dan keinginan masyarakat untuk melakukan transaksi finansial sesuai dengan prinsip syariah Islam. Untuk mencegah praktik riba, Pegadaian Syariah memperkenalkan produk seperti gadai emas, pembiayaan ARRUM, dan pembiayaan MULIA.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis yuridis terhadap pelaksanaan pegadaian syariah. Penelitian ini juga menyelidiki sistem gadaian syariah dan menganalisis elemen yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Hukum normatif-empiris digunakan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data dievaluasi secara kualitatif deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan yang signifikan tentang subjek penelitian. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami implementasi Pegadaian Syariah, menggambarkan dampaknya secara signifikan, dan memberikan wawasan bagi kebijakan lebih lanjut dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.
Co-Authors Adi Sulistiyono Haeratun, Haeratun Haris Haris, Haris Moh. Jamin Salim, Iksan Agus Suriaman Suriaman