Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.637
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Dinamika Pengabdian (JDP) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Public Administration and Local Governance Jurnal Abdimas Mandiri Jurnal Pemerintahan dan Politik TheJournalish: Social and Government Journal of Social and Policy Issues
Amaliatulwalidain, Amaliatulwalidain
Universitas Indo Global Mandiri
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra Pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019 Sari, Winda; Amaliatulwalidain, Amaliatulwalidain; Kariem, M. Qur?anul
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i1.1024

Abstract

AbstractThis study aims to determine the role of the Palembang City Election Commission in Increasing Political Participation of Persons with Blind in the Palembang City Election in 2019. The type of data used is primary data and secondary data, while the data analysis technique used is qualitative analysis techniques. The results showed that the Palembang City KPU had carried out its duties and authorities in accordance with the duties and authorities mandated to the Palembang City KPU, where the duties and authorities included; 1) Carry out election socialization. 2) Fulfill Accessibility. 3) Increasing Voter Participation and 4) Recruiting Democratic Volunteers. But in implementing the role of increasing the political participation of the blind in Alang-Alang Lebar District. Palembang City KPU does not play an optimal role in increasing the political participation of blind people, it is caused by two factors. The first factor is the inadequate financial factor in carrying out the duties and authority and the second factor is the family factor which often covers up that there is one family with a disability, while the form of participation provided by the visually impaired in the election activities is limited to voting or pseudo participation and in fulfilling the political rights of the blind Palembang KPU also does not play a maximum role because the Palembang City KPU does not provide tools in the form of letter ballots braille for the visually impaired.Keywords : KPU, Disability, ParticipationAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPU Kota Palembang telah menjalankan  tugas serta wewenangnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diamanatkan kepada KPU Kota Palembang, dimana tugas dan wewenang tersebut antara lain; 1) Melakukan sosialisasi pemilu. 2) Pemenuhan Aksesbilitas. 3) Peningkatan Partisipasi Pemilih dan 4) Merekrut Relawan Demokrasi. Namun dalam pelaksanaan peran meningkatkan partisipasi politik penyandang tunanetra di Kecamatan Alang-Alang Lebar. KPU Kota Palembang tidak berperan secara optimal dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang tunanetra, hal tersebut dikarenakan oleh dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor finansial yang tidak memadai dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dan faktor kedua yaitu faktor keluarga yang sering menutup-nutupi bahwa ada salah satu keluarganya penyandang disabilitas, sedangkan bentuk partisipasi yang diberikan oleh para penyandang tunanetra pada kegiatan pemilu hanya sebatas pemberian suara saja atau bentuk partisipasi semu dan dalam pemenuhan hak politik para tunanetra KPU Kota Palembang juga tidak beperan secara maksimal hal tersebut dikarenakan KPU Kota Palembang tidak menyediakan alat bantu berupa kertas suara huruf braille untuk para disabilitas tunanetra.Kata kunci : KPU, Disabilitas, Partisipasi
Pemerintahan Desa dan Demokratisasi Pasca Orde Baru Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 6, No 1 (2022): Develop Tourism From Various Sides
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v6i1.5658

Abstract

Penelitian memfokuskan pada proses demokratisasi pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia melalui analisis pada beberapa peraturan terkait dengan pengaturan dari pemerintahan desa di Indonesia, yang dimulai pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 pada masa Orde Baru berkuasa, lalu pada Undang- Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan yang terakhir Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selanjutnya metodelogi dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskripstif dengan menggunakan metode library research, yang menggunakan pendekatan teori desentralisasi, demokrasi dan pemerintahan desa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses demokratisasi pemerintahan desa di Indonesia, baru dimulai pada pasca reformasi dengan keluarnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengatur mengenai kedudukan desa, yang terdapat pada Bab XI, pada bab tersebut terdapat beberapa aturan yang menjelaskan mengenai perubahan institusional pada Lembaga Masyarakat Desa (LMD) menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD). lalu dilanjutkan pada Undang-Undang No 32. Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi dari Undang-undang sebelumya, dijelaskan pada bab yang sama, Bab XI bagian ketiga mengenai kedudukan dan fungsi BPD dalam menetapkan peraturan desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Terakhir dengan keluarnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjadi penyempurna dari peraturan-peraturan sebelumnya, bahwa desa memiliki hak otonomi dan kewenangan dalam penyelenggaran pemerintahan yang lebih demokratis.
Demokrasi Komunitarian Pada Sistem Pemerintahan Tradisional Kemargaan di Sumatera Selatan Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain; Fadlurrahman Fadlurrahman
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 1 (2021): Prioritizing Public Service in an Uncertain Era
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i1.3856

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada penelusuran sejarah masa lampau mengenai praktik politik Demokrasi Komunitarian pada sistem Pemerintahan Kemargaan Tradisional di Sumatera Selatan. Perlu diketahui, bahwa Pemerintahan Kemargaan, merupakan salah satu dari sistem pemerintahan adat tradisional yang tersebar pada sebagian besar klan-klan dan suku masyarakat di wilayah Uluan di Sumatera Selatan. Wilayah Uluan sebagai daerah dataran tinggi pedalaman, menjadi basis dari pemerintahan tradisional Kemargaan yang secara otonom berdiri sendiri dan terhimpun dalam kesatuan komunitas politik berdasarkan pada basis genelogis dan territorial. Penelitian ini, merupakan penelitian kualitatif-deskriptif, dengan metode sejarah. Data dalam penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta didukung oleh data lliteratur yang dianalisis menggunakan pendekatan teori Demokrasi Komunitarianl. Hasil dari penelitian ini, menemukan bahwa sistem pemerintahan Kemargaan pada sebagian besar masyarakat Uluan di Sumatera Selatan dalam praktik politik dan pemerintahannya sangat menunjunjung tinggi prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai Demokrasi komunitarian dengan berpedoman pada Undang-undang Simbur Cahaya sebagai hukum adat tertinggi yang menjadi landasan formal yang mengatur etika politik dan kebaikan bersama dari masyarakat komunitas pemerintahan Kemargaan di masa lalu.
PEMBERDAYAAN DAN PERSEPSI IBU-IBU PKK MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN KUE TEMPE MATCHA DI KECAMATAN SUKARAMI KELURAHAN KEBUN BUNGA KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain; Nike Angraini; Bobby Halim
Jurnal Abdimas Mandiri Vol 3, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (711.012 KB) | DOI: 10.36982/jam.v3i2.829

Abstract

Judul usulan dalam program kemitraan masyarakat stimulus ini adalah Pemberdayaan dan Perpepsi Ibu-Ibu PKK Melalui Pelatihan Pembuatan Kue Tempe Mactha di Kecamatan Sukarami, Kelurahan Kebun Bunga Kota Palembang, Sumatera Selatan. Tim Mitra dari program kemitraan masyarakat stimulus ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam organisasi PKK Di Kecamatan Sukarami Kelurahan Kebun Bunga Kota Palembang, Sumatera Selatan. Lokasi Tim Mitra dengan jarak Tim Pengusul berjarak 5 Km dengan waktu tempuh lebih kurang 20 menit perjalanan. Tujuan dari program kemitraan masyarakat Stimulus ini, dirancang sebagai  tujuan untuk Memberdayakan ibu-ibu rumah tangga non-produktif yang tergabung dalam organisasi PKK guna meningkatan kemampuan potensi diri agar lebih berdaya secara ekonomi dan sosial. Metode pelaksanaan dalam program kemitraan masyarakat Stimulus ini, meliputi beberapa tahapan metode pelaksanaan, dengan meliputi metode sosialisasi, metode pelatihan skills, dan metode pemasaran.Luaran yang diharapkan dari program ini adalah, 1). Peningkatan keberdayaan dari ibu-ibu rumah tangga khususnya ibu-ibu rumah tangga yang tergabung pada organisasi PKK. 2) Peningkatan ketrampilan dalam pengolahan Tempe menjadi kue, serta dapat mengembangkan inovasi produk lainnya terutama pada makanan yang berbahan baku tempe. 3) Menghasilkan produk Kue Tempe Matcha sebagai produk inovatif orisinil dari ibu-ibu rumah tangga yang tergabung pada organisasi PKK Di Kecamatan Sukarami Kelurahan Kebun Bunga Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sedangkan Persepsi Ibu-Ibu PKK setelah mengikuti pelatihan pembuatan Kue Tempe Matcha, dapat disimpulkan, bahwa sebagian besar dari mereka memberikan tanggapan atau persepsi positif terhadap pernyataan yang berkaitan dengan pelatihan pembuatan Tempe MatchaKata kunci : Pemberdayaan Perempuan, Kue Tempe Mactha, Organisasi PKK
Peranan Politik Gerakan Perempuan Dari Masa Ke Masa (Studi : Tentang Sejarah Organisasi Pkk Di Indonesia) Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain; Novia Kencana
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.367 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v4i1.679

Abstract

AbstractAnalyzing the role of Indonesian women's politics in political structures in Indonesia is one part of a long history that cannot be denied that women also contribute to the distribution of power. The position and political role of women in Indonesia's political structure today is certainly closely related to gender ideas that are built in a conceptual framework that is understood by society in general. Conceptually gender ideas that are understood by Indonesian society in general and the whole are in fact built in uniform arguments and reflected in several women's movements which are influenced in the political structure and the power of the ruling political regime. The presence of the PKK organization during the New Order was a manifestation of the regime's work on the control of the repressed women's movement and on political rules and interests that were adjusted to the New Order's political policies which were co-opted through its role only in the domestic domain as good wives and mothers by adopting five central role, namely: first, women as wives with husbands, second, women as mothers seekers, third, women as household economic regulators, fourth, women as breadwinners, fifth, women as members of society.Keywords: Political Role, Women's Movement, PKK HistoryAbstrakMenganaliasa peran politik perempuan Indonesia dalam struktur politik di Indonesia merupakan salah satu bagian sejarah panjang yang tidak bisa dipungkiri bahwa kaum perempuan juga berkontribusi pada distribusi kekuasaan.  Posisi dan peran politik perempuan dalam struktur politik Indonesia dewasa ini tentu sangat terkait dengan gagasan-gagasan gender yang dibangun dalam kerangka konseptual yang di pahami masyarakat secara  umum. Secara konseptual gagasan-gagasan gender yang dipahami masyarakat Indonesia secara umum dan keseluruhan nyatanya dibangun dalam argumentasi  yang  seragam dan tercermin dalam beberapa gerakan perempuan yang terpengaruh  dalam struktur politik serta kekuasaan rezim politik yang berkuasa. Hadirnya organisasi PKK pada masa Orde Baru merupakan manifestasi dari bekerjanya rezim terhadap penguasaan gerakan perempuan yang direpresi dan pada aturan dan kepentingan politik yang disesuaikan dengan kebijakan politis Orde Baru yang dikooptasi memalui perannya hanya dibatasi pada wilayah domestik sebagai istri dan ibu yang baik dengan mengadopsi pada lima peran sentral, yaitu : pertama,  perempuan sebagai istri pedamping suami, kedua, perempuan sebagai pencari ibu, ketiga, wanita sebagai pengatur ekonomi rumah tangga, keempat, wanita sebagai pencari nafkah, kelima,  wanita sebagai anggota masyarakat.Kata kunci : Peranan Politik, Gerakan Perempuan,  Sejarah PKK
EVALUASI PELAYANAN KAWASAN PASAR 16 ILIR PASCA KEBIJAKAN PENERTIBAN DAN TATA KOTA PALEMBANG TAHUN 2004 Rizky Pratama Rhomadona; Muhammad Imam Akbar Hairi; Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.635 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v1i2.700

Abstract

The focus of this study is the evaluation of the service area of post-market 16 Ilir Palembang city planning discipline policy. There are several permasalhan the background of these researchers are still many of them street vendors, illegal parking, public transportation buildup waiting for passengers at sembanrang place, extortion, high rates of kriminalisme and lack of presence of public toilets as a means of support available. The purpose of this study is the formulation of the problem of how the evaluation region 16 Ilir market order and governance policies after the city of Palembang. The research method used in this research is descriptive quantitative data collection techniques done is through a literature review, interviews with select competent informants and questionnaires to 100 respondents to get the data properly. Data were obtained and then analyzed quantitatively. From the research shows that exercising pelayang in 16 Ilir market area will be undertaken after the planning policy has not undergone a change that can be felt by the community as much as possible. It is seen from wawancar and results of questionnaires that indicate that indeed there has been no changes that are so significant to the arrangement in kawasana 16 Ilir market in Palembang. Keywords : Evaluation, Public Services, City Planning
SISTEM PEMERINTAHAN DESA DALAM TINJAUAN SEJARAH POLITIK DI INDONESIA Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 2, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.263 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v2i1.657

Abstract

The system of village governance in Indonesia has undergone various tidal history and political processes. The history and political process that colored the lowest system of government in Indonesia, has been started since the colonial period of Dutch colonization to the Japanese invaders, it is proven through the intervention of both Dutch colonial and Japanese in the governance system of village governance in the state and politics in Indonesia. During the Dutch administration period, the regulation of village governance was regulated in I.G.O. Stb. 1906-83 (Inlandsche Gemeente Ordonantie Java en Madoera) and I.G.O.B. Stb. 1938-490 yo.681 (Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten). While the Japanese colonial period, the regulation of the village government system is regulated in Osamu Seirei regulation No.27 of 1942. Not stop there, after Indonesia's independence, especially during the Old Order government, the regulatory policy on village governance system was then reinforced by Law no. 19 of 1965 on Desa Praja in lieu of the policy of I.G.O, I.G.O.B and Osamu Seirei. And the last time when the New Order government came to power, the village government system experienced the most significant change with the enactment of Law No. 5 of 1979 on Village Government, where Law No. 5 of 1979 became a phenomenal law that lasted long enough period of reform.Keywords : Village Governance System, Political History of Indonesia
DEMOKRASI LOKAL DI SUMATERA BARAT Memahami Pendekatan “Self Governing Community” Pada Sistem Pemerintahan Nagari Modern di Minangkabau Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 2, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (499.927 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v2i1.705

Abstract

Nagari Government in Minangkabau is one of the traditional government based on a self-governing community. In the past, when there has been no modern state, villages are already implementing a democratic system that is based on values and religious customs (adat basandi syarak, syarak basandi Qur'aan) primarily regulate people's lives. In government Traditional Nagari, Nagari led by a prince elected deliberation in traditional institutions with the involvement of elements of the existing indigenous representative Dinagari (Ninik Mamak, Ulema, Cadiak Clever, Bundo Kanduang and Youth). When MasaOrde New with the enactment of Law No. 5 of 1979 on Village Governance, government Nagari underwent a change governance system, from the traditional government toward modern government, Nagari then changed its name into the village, causing the traditional government (self governing community) based on customs Nagari be hilang.Pasca Reform, with the advent of Law No. 22 of 1999 on Regional Autonomy, provide an opportunity to revive the Nagari government implemented through the Regional Regulation No. 10 Year 2000 on the Principles of Nagari administration, which officially marks the West Sumatra back again to the system Nagari administration (self governing community). Keywords : Local Democracy, Self Governing Community, Government Nagari Modern
Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan UMKM Kota Palembang Di Masa Pandemi Covid-19 Arwis Umairi; Novia Kencana; Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 6, No 3
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v6i3.1784

Abstract

The purpose of this study is to find out how the strategies was carried out by the Government in increasing Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) during the Covid-19  pandemic . The research method used by the author in this study is a qualitative method. The type of qualitative research used by the researcher in this study is a case study. The results of research and analysis of the Government's Strategy in Improving UMKM  in Palembang City during the Pandemic can be said to have gone well, it can be explained (1) Productive Assistance for Micro Enterprises provided by the government has helped and revived UMKM actors who have difficulty, especially in capital, (2 ) Equipment assistance distributed by the Cooperatives and UKM Office of Palembang City to UMKM is the right assistance as a necessity to run a business, (3) The manufacture and sale of cloth masks socialized by the Palembang City Cooperatives and UKM Service is an appropriate effort for UMKM actors those affected by the pandemic to continue to earn income, (4) Promotions carried out directly by regional officials on their personal social media accounts are very helpful for business actors in their promotion fields, plus the figure who promotes it is the number one person in South Sumatra. Keywords : government strategy, UMKM, Pandemic Time
Prinsip – Prinsip Good Governance dalam Pemerintahan Dinasti Umayyah (Kajian Pada Masa Pemerintahan Islam : Muawiyah Bin Abu Sufyan 661-668 SM) Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 3, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.396 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v3i2.672

Abstract

AbstractThe study in this paper is to discuss the principles of good governance applied in the administration system of Islamic governance in the Umayyad dynasty in Shia (Damascus) especially during the Muawiyah period of Bin Abu Sufyan. It is very interesting to study more deeply in the Umayyad administration system during the period of Muawiyah ibn Abu Sufyan's leadership, there was a major breakthrough in his administration with the open concept of Roman (Byzantium) Muawiyah Bin Abu Sufyan pioneering and pioneering the birth of the first bureaucratic system and state system in the history of civilization in Islamic government in the world. The bureaucratic system and the government system of the government of Muawiyah Bin Abu Sufyan, later became a reference for the system of Islamic governance in the future even today. The system of government during the Muawiyah bin Abu Sufyan period was in general and structured. For the sake of creating a good and directed governance system, several government departments (bureaucracy) and state institutions with different tasks, roles and functions for each department. The presence of the bureaucratic system and the government system is very helpful in the governance process, including the bureaucratic system, namely office work (postal correspondence), departmental stamps, transportation offices, secretarial offices, financial offices and trade watch offices, while the government system is implemented with a guard office  and police station.Keywords: Good Governance, Ummayah Dynasty Government System, Muawiyah Bin Abu SufyanAbstrakStudi dalam tulisan ini adalah membahas mengenai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance )  yang diterapkan dalam sistem administrasi pemerintahan Islam pada dinasti Umayyah di Syiah (Damaskus) khususnya selama periode kepemimpinan Muawiyah Bin Abu Sufyan. Sangat menarik untuk dikaji lebih dalam lagi bahwa dalam sistem administrasi Umayyah pada periode kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan, telah  terjadi terobosan besar pada pemerintahannya denga mengadopsi konsep pemerintahan dari Romawi (Byzantium) Muawiyah Bin Abu Sufyan telah merintis dan mempelopori lahirnya sistem birokrasi dan sistem keamanan negara pertama dalam sejarah peradaban pemerintahan Islam di dunia. Bahkan sistem birokrasi dan sistem institusi keamanan dari pemerintahan Muawiyah Bin Abu Sufyan, kemudian menjadi acuan bagi sistem pemerintahan Islam dikemudian hari bahkan hingga saat ini. Sistem pemerintahan selama periode kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan dikelola secara teratur dan terstruktur. Demi menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan terarah, beberapa departemen pemerintah (birokrasi) dan lembaga keamanan negara  dibentuk dengan pembagian tugas, peran dan fungsi  yang jelas bagi masing-masing departemen. Kehadiran dari sistem birokrasi dan sistem keamanan tersebut secara sistematis sangat membantu dalam proses pemerintahan, diantara dari sistem birokrasi tersebut,di antaranya adalah kantor pos (korespondensi pos), stempel departemen, kantor transportasi, kesekretariatan, kantor keuangan dan kantor pengawas perdagangan, sedangkan sistem keamanan diimplementasikan dengan kantor pengawal dan kantor polisi.Kata kunci: Good Governance, Sistem Pemerintahan Dinasti Ummayah, Muawiyah  Bin Abu  Sufyan
Co-Authors -, Fadlurrahman Adi Widagdo Wicaksono Aisyah Septia Putri Apriyadi Apriyadi Arwis Umairi Bobby Halim Bobby Halim Distiancy Eviandyta Putri Doris Febriyanti Indah Kartika Ratri Isabella, Isabella Julio Sesar Kariem, M. Qur?anul Katherina Sari Kencana, Novia M.Qur’anul Kariem Melinda Melinda Miftahul Jannah Muhammad Imam Akbar Hairi Muhammad Quranul Kariem Nike Anggraini Nike Angraini Nike Angraini Nurwahidah Armeilia Rizky Pratama Rhomadona Rosa Harista Sari, Winda Winda Sari