Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALYSIS OF THE LEGISLATIVE FUNCTION OF BANYUASIN REGENCY LEGISLATIVE COUNCIL MEMBERS DURING THE RECESS PERIOD Kariem, Muhammad Quranul; Ishmatuddin, Noor
Journal of Governance and Public Policy Vol 7, No 1 (2020): February 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp71122

This study aims to determine the effectiveness of the recess carried out by the Banyuasin District Parliament with a theoretical approach from Harel Arnon on direct legislation. The qualitative approach method used interviews with informants, then the data found were broken down and analyzed with theory, and conclusions drawn. The results found that the recess period carried out by the Banyuasin District Parliament in the process was effective because it could encourage increased community participation in development issues. The factor that made the exercise of the recess period effective was because the majority geographical area was quite difficult to reach by board members.

Sikap Politik DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Wacana Suksesi Kepemimpinan di Kraton Yogyakarta Muhammad Quranul Kariem; Dwian Hartomi Akta Padma Eldo
Journal of Government and Civil Society Vol 3, No 2 (2019): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v3i2.1726

Pasca pengesahkan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta oleh DPRD, memicu sebuah persoalan. Pasal 18 huruf m terkait syarat yang harus dipenuhi oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah harus menyerahkan salah satunya Daftar Riwayat Hidup Istri. Dengan ini berarti, secara tersirat calon Gubernur DIY adalah harus seorang laki-laki. Keraton Yogyakarta langsung merespon dengan mengeluarkan Dhawuh Raja serta mengangkat Puteri pertama Sultan Hamengku Buwono X sebagai Puteri Mahkota Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pengangkatan tersebut dianggap bertentangan dengan paugeran Kraton dan Perdais No. 2 Tahun 2015 terkait Tatacara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pandangan politik Anggota DPRD DIY terhadap wacana suksesi di Kraton Yogyakarta. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara pada pimpinan fraksi di DPRD DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa padangan politik fraksi di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi tiga dalam memandang regulasi tersebut, menyetujui suksesi, menolak suksesi, dan Perdais, dan pandangan abstain terhadap wacana suksesi. Kesimpulannya adalah, tujuh fraksi yang ada di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai penafsiran masing–masing terhadap UUK dan Perdais, hal ini akan menilbulkan persoalan, ketika melakukan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dalam mekanisme politik yang ada di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.After the ratification of the Special Region Regulation No. 2 of 2015 concerning Procedures for Filling in the Position of the Governor and Deputy Governor of the Special Region of Yogyakarta by the DPRD triggered a problem. Article 18 letter m related to the conditions that must be fulfilled by the candidates for Governor and Deputy Governor are that they must submit the curriculum vitae of their wife. By this, it is implied that the candidate for Governor of DIY must be a man. The Yogyakarta Palace responded immediately by issuing Dhawuh Raja and appointed Sultan Hamengku Buwono X's first Princess as the Crown Princess of the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate. The appointment was considered to be in contradiction with the court palace and Special Region Regulation No. 2 of 2015 concerning Procedures for the Election of Governors and Deputy Governors. The purpose of this study was to determine the political views of the members of the Yogyakarta Special Region Parliament on the succession discourse in the Sultan's Palace. The research method used was a descriptive qualitative research method, by conducting interviews with the leaders of the factions in the Yogyakarta Special Region Parliament. The results showed that the political views of the factions in the DPRD the Special Region of Yogyakarta were divided into three in viewing the regulation, approving succession, rejecting succession, and Perdais, and abstaining from the discourse of succession. The conclusion is that the seven factions in the DPRD of the Special Region of Yogyakarta have their respective interpretations of the UUK and Special Region Regulation, this will cause problems, when filling the positions of the governor and deputy governor in the political mechanism in the DPRD of the Special Region of Yogyakarta.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MASA RESES DPRD KABUPATEN BANYUASIN M. Quranul Kariem; M. Alief Akhbar; Chern Dwi Oktarena
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i1.1996

Masa reses menjadi suatu momen bagi anggota DPRD, khususnya DPRD Kabupaten Banyuasin untuk menjaring aspirasi dari masyarakat. Hal ini secara teoritis sangatlah erat dengan konsep collaborative governance, dimana konsep ini menekankan adanya peran masyarakat dalam berbagai aspek pemerintahan. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana kolaborasi antara DPRD Kabupaten Banyuasin dengan masyarakat dalam pelaksanaan jarring aspirasi dalam masa reses. Dalam hal metode, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah teknik wawancara yang kemudian hasilnya akan dianalisis menggunakan kerangka analisis Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penjaringan aspirasinya, anggota DPRD Banyuasin menggunakan lima dari enam gaya berdasarkan teori Agranoff dan Mc. Guire, yaitu Jurisdiction Based, Top Down, Donor Recipient, Reactive, serta Contented. Kata Kunci : Collaborative Governance, Reses, Jaring Aspirasi, DPRD, Kabupaten Banyuasin

Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra Pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019 Winda Sari; Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain; M. Qur’anul Kariem
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i1.1024

AbstractThis study aims to determine the role of the Palembang City Election Commission in Increasing Political Participation of Persons with Blind in the Palembang City Election in 2019. The type of data used is primary data and secondary data, while the data analysis technique used is qualitative analysis techniques. The results showed that the Palembang City KPU had carried out its duties and authorities in accordance with the duties and authorities mandated to the Palembang City KPU, where the duties and authorities included; 1) Carry out election socialization. 2) Fulfill Accessibility. 3) Increasing Voter Participation and 4) Recruiting Democratic Volunteers. But in implementing the role of increasing the political participation of the blind in Alang-Alang Lebar District. Palembang City KPU does not play an optimal role in increasing the political participation of blind people, it is caused by two factors. The first factor is the inadequate financial factor in carrying out the duties and authority and the second factor is the family factor which often covers up that there is one family with a disability, while the form of participation provided by the visually impaired in the election activities is limited to voting or pseudo participation and in fulfilling the political rights of the blind Palembang KPU also does not play a maximum role because the Palembang City KPU does not provide tools in the form of letter ballots braille for the visually impaired.Keywords : KPU, Disability, ParticipationAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPU Kota Palembang telah menjalankan tugas serta wewenangnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diamanatkan kepada KPU Kota Palembang, dimana tugas dan wewenang tersebut antara lain; 1) Melakukan sosialisasi pemilu. 2) Pemenuhan Aksesbilitas. 3) Peningkatan Partisipasi Pemilih dan 4) Merekrut Relawan Demokrasi. Namun dalam pelaksanaan peran meningkatkan partisipasi politik penyandang tunanetra di Kecamatan Alang-Alang Lebar. KPU Kota Palembang tidak berperan secara optimal dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang tunanetra, hal tersebut dikarenakan oleh dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor finansial yang tidak memadai dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dan faktor kedua yaitu faktor keluarga yang sering menutup-nutupi bahwa ada salah satu keluarganya penyandang disabilitas, sedangkan bentuk partisipasi yang diberikan oleh para penyandang tunanetra pada kegiatan pemilu hanya sebatas pemberian suara saja atau bentuk partisipasi semu dan dalam pemenuhan hak politik para tunanetra KPU Kota Palembang juga tidak beperan secara maksimal hal tersebut dikarenakan KPU Kota Palembang tidak menyediakan alat bantu berupa kertas suara huruf braille untuk para disabilitas tunanetra.Kata kunci : KPU, Disabilitas, Partisipasi

Analysis of the Legislative Function of Banyuasin Regency Legislative Council Members during the Recess Period Muhammad Quranul Kariem; Noor Ishmatuddin
Journal of Governance and Public Policy Vol 7, No 1 (2020): February 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp71122

This study aims to determine the effectiveness of the recess carried out by the Banyuasin District Parliament with a theoretical approach from Harel Arnon on direct legislation. The qualitative approach method used interviews with informants, then the data found were broken down and analyzed with theory, and conclusions drawn. The results found that the recess period carried out by the Banyuasin District Parliament in the process was effective because it could encourage increased community participation in development issues. The factor that made the exercise of the recess period effective was because the majority geographical area was quite difficult to reach by board members.

PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI LAPOR KEPADA KOMUNITAS PEMUDA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT Muhammad Quranul Kariem
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 4, No 3 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v4i3.5383

ABSTRAKKeterlibatan masyarakat untuk ikut turut serta dalam pengawasan organisasi publik sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah, dalam rangka menjalankan pemerintahan yang efektif. Pelatihan penggunaan aplikasi lapor menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut. Sasaran mitra pelatihan ini adalah komunitas pemuda demokrasi Palembang, pelatihan ini dilaksanakan menggunakan metode daring dengan melakukan pre-test dan post-test untuk menunjukkan hasil pelatihan yang dilakukan. Peserta pelatihan pada umun-nya belum mengetahui dan belum memahami cara teknis penggunaan aplikasi tersebut. Hasil pelatihan menunjukkan terdapat peningkatan pengetahuan dan ketrampilan teknis penggunaan aplikasi lapor yang cukup signifikan. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda untuk dapat menggunakan aplikasi lapor sebagai media penyampaian aspirasi dan pengaduan yang resmi. Kata kunci: aspirasi; pengaduan; lapor ABSTRACTCommunity involvement to participate in the supervision of public organizations is very important to increase government accountability and transparency, in order to run an effective government. Training on the use of the report application is one alternative to increase community participation. The target of this training partner is the Palembang democracy youth community, this training is carried out using an online method by conducting pre-test and post-test to show the results of the training carried out. The trainees in general do not know and do not understand the technical way of using the application. The results of the training showed that there was a significant increase in knowledge and technical skills in the use of reporting applications. This will have an impact on increasing community participation, especially the younger generation to be able to use the report application as a medium for formally submitting aspirations and complaints. Keywords: aspiration; complain; report

Keputusan Politik Sultan Dalam Kerangka Negara Demokrasi Muhammad Quranul Kariem
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah yang bersifat istimewa dan menjalankan praktik desentralisasi asimetris dalam penyelengaraan pemerintahannya. Kekuasaan monarki Sultan Hamengku Buwono sebagai raja mempunyai andil dalam keputusan â€“ keputusan politik yang dibuatnya. Peranan ganda dijalankan oleh Sultan sebagai Raja dan Gubernur, secara tidak langsung menjadikan posisi eksekutif menguat.Penguatan posisi eksekutif tersebut menciptakan jarak (space) dengan institusi legislatif yang sesungguhnya mempunyai peranan yang seimbang. Kerangka demokrasi pada hekekatnya mengupayakan keterbukaan dan kedilan (fairness) yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Keputusan politik Sultan dalam perspektif monarkhi memang dibenarkan, namun dalam koridor demokrasi ia harus memahami pemerintahan berdasarkan tatanan peraturan perundang â€“ undangan

KONSEPSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DI ERA NEW NORMAL Muhammad Qur’anul Kariem
TheJournalish: Social and Government Vol. 1 No. 2 (2020): Juni: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The government has a formalistic conception of public policy with regulatory guidelines (laws and regulations). The public policy is carried out by state apparatuses working within the framework of procedural government bureaucracy. In the New Normal era the government should be able to change or at least shift the paradigm of governance that impacts on bureaucracy and public policy. This article describes how the government can use several methods to run the government in the uncertainty of almost all people's lives, both social, economic, health.

Kewenangan Kepala Daerah Dalam Konteks Pemerintahan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Muhammad Qur’anul Kariem
JCOMENT (Journal of Community Empowerment) Vol. 1 No. 2 (2020): APRIL-JULI 2020
Publisher : The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.2 KB)

Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah jabatan kepala pemerintahan yang memimpin pemerintahan pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Walaupun kepala daerah mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat, akan tetapi kewenangan dari jabatan-jabtan tersebut diatur secara teknis dalam peraturan perundang-undangan. Setiap hierarki pemerintahan secara tidak langsung mempunyai keterikatan satu dengan yang lain, sehingga kewenangan yang dimiliki kepala daerah tidak benar-benar mandiri secara prinsip.

Pengawasan DPRD DIY terhadap Dana Keistimewaan dalam Fungsi Check and Balances Muhammad Quranul Kariem
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 6, No 2 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : rogram Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Check and balances antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal tersebut harusnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY dalam pengelolaan dana keistimewaan. Terdapat enam indikator teoritis terkait dengan fungsi check and balances, dimana pelaksanaan fungsi tersebut dapat menciptakan pemerintahan yang seimbang. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan metode kajian pustaka untuk memetakan permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan dana keistimewaan berdasarkan data sekunder. Hasil kajian ini adalah bahwa check and balances antara Pemerintah Daerah DIY dengan DPRD DIY dalam pengelonaan dana keistimewaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut dikarenakan adanya dominasi peran pemerintah pusat. Pelaksanaan keistimewaan dengan penguatan konsep otonomi daerah seharusnya dilakukan dan menjadi komitmen antara Pemerintah Daerah DIY dengan DPRD DIY.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search