Garuda - Garba Rujukan Digital

POLICY OF WORTHY CHILDREN REGENCY IN ANALYSIS FRAMEWORK OF THE VAN METTER AND VAN HORN POLICY IMPLEMENTATION MODEL Fadlurrahman, Fadlurrahman
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 7, No 1 (2019): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Policy of worthy children regency (KLA) is the government effort in order to fulfill and protect children rights by involving stakeholders: government, private, non-governmental organization (LSM) and society. Magelang regency has received several awards related to KLA at the Pratama level (2012), and Madya (2015, 2016, 2017, 2018). This is a little contradictory to the fact that there are still problems related to children’s rights such as malnutrition, children without birth certificates, and child labor at age 10-18 years old. The purpose of this study is to analyze implementation of KLA in Magelang regency using the Van Metter and Van Horn model with qualitative method. Number of informants as many as 10 people. The result of study show there are obstacles in implementing KLA policy: lack of human and financial resources, weak communication between stakeholders, negative influence of thick social conditions, and lack of socialization. Recommendation to stakeholders inlcude: strengthening human and financial resources, increase the intensity of socialization and communication, and noting the social and economic conditiouns of community.

Introduksi Weekend Service di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang, Provinsi Banten Samodra Wibawa; Markus Bandhu; Fadlurrahman Fadlurrahman
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 1 (2021): Prioritizing Public Service in an Uncertain Era
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i1.3858

Penelitian ini mendeskripsikan pengelolaan perubahan yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang dengan ditambahkannya waktu kerja pada hari Sabtu dan Minggu. Dengan metode kualitatif ditemukan bahwa: (1) Pegawai pada prinsipnya tidak keberatan dengan penambahan waktu kerja, namun seringkali mereka absen atau terlambat masuk kerja; tapi sebaliknya (2) Penambahan jam kerja pada waktu weekend ini ternyata tidak maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna layanan; (3) Motivasi pegawai untuk mejalankan tugas weekend service adalah motivasi intrinsik (pegawai memanfaatkan fasilitas kantor untuk menyelesaikan tugas lain) dan motivasi ekstrinsik (upaya pimpinan meyakinkan pegawai dengan cara: penerapan kelompok kerja, insentif, fleksibilitas waktu kerja dan penggunaan teknologi). Disarankan agar dilakukan evaluasi berkala guna menilai manfaat program ini, baik bagi pegawai maupun masyarakat.

Community Based Tourism Pada Destinasi Wisata Nepal Van Java Sujatmiko -; Fadlurrahman -; Ari Mukti
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 6, No 1 (2022): Develop Tourism From Various Sides
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v6i1.5649

Destinasi wisata Nepal van Java dikembangkan oleh masyarakat Dusun Butuh dengan mengusung konsep keindahan pemandangan pemukiman bersusun dan warna-warni yang mirip dengan suasana di Negara Nepal. Tingginya antusiasme wisatawan untuk mengunjungi destinasi ini, telah mendorong masyarakat untuk lebih serius menggarap potensi wisata dengan membentuk kepengurusan, mengajukan legalitas perijinan, serta mempersiapkan spot dan sarana prasarana pariwisata. Oleh karenanya perlu dikaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan Community Based Tourism (CBT) pada destinasi wisata Nepal van Java. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, berlokasi di Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Informan dipilih secara purposif yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Nepal van Java sesuai dengan prinsip dan dimensi CBT. Terdapat persoalan pada aspek partisipasi masyarakat dimana kepala dusun mendominasi penyusunan konsep pada pada awal pengembangan untuk menghindari gejolak penolakan dan pro kontra dari masyarakat.

Demokrasi Komunitarian Pada Sistem Pemerintahan Tradisional Kemargaan di Sumatera Selatan Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain; Fadlurrahman Fadlurrahman
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 1 (2021): Prioritizing Public Service in an Uncertain Era
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i1.3856

Penelitian ini memfokuskan pada penelusuran sejarah masa lampau mengenai praktik politik Demokrasi Komunitarian pada sistem Pemerintahan Kemargaan Tradisional di Sumatera Selatan. Perlu diketahui, bahwa Pemerintahan Kemargaan, merupakan salah satu dari sistem pemerintahan adat tradisional yang tersebar pada sebagian besar klan-klan dan suku masyarakat di wilayah Uluan di Sumatera Selatan. Wilayah Uluan sebagai daerah dataran tinggi pedalaman, menjadi basis dari pemerintahan tradisional Kemargaan yang secara otonom berdiri sendiri dan terhimpun dalam kesatuan komunitas politik berdasarkan pada basis genelogis dan territorial. Penelitian ini, merupakan penelitian kualitatif-deskriptif, dengan metode sejarah. Data dalam penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta didukung oleh data lliteratur yang dianalisis menggunakan pendekatan teori Demokrasi Komunitarianl. Hasil dari penelitian ini, menemukan bahwa sistem pemerintahan Kemargaan pada sebagian besar masyarakat Uluan di Sumatera Selatan dalam praktik politik dan pemerintahannya sangat menunjunjung tinggi prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai Demokrasi komunitarian dengan berpedoman pada Undang-undang Simbur Cahaya sebagai hukum adat tertinggi yang menjadi landasan formal yang mengatur etika politik dan kebaikan bersama dari masyarakat komunitas pemerintahan Kemargaan di masa lalu.

POLICY OF WORTHY CHILDREN REGENCY IN ANALYSIS FRAMEWORK OF THE VAN METTER AND VAN HORN POLICY IMPLEMENTATION MODEL Fadlurrahman Fadlurrahman
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 7, No 1 (2019): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v7i1.2260

Policy of worthy children regency (KLA) is the government effort in order to fulfill and protect children rights by involving stakeholders: government, private, non-governmental organization (LSM) and society. Magelang regency has received several awards related to KLA at the Pratama level (2012), and Madya (2015, 2016, 2017, 2018). This is a little contradictory to the fact that there are still problems related to children’s rights such as malnutrition, children without birth certificates, and child labor at age 10-18 years old. The purpose of this study is to analyze implementation of KLA in Magelang regency using the Van Metter and Van Horn model with qualitative method. Number of informants as many as 10 people. The result of study show there are obstacles in implementing KLA policy: lack of human and financial resources, weak communication between stakeholders, negative influence of thick social conditions, and lack of socialization. Recommendation to stakeholders inlcude: strengthening human and financial resources, increase the intensity of socialization and communication, and noting the social and economic conditiouns of community.

Collaborative Governance Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur Fadlurrahman Fadlurrahman Fadlurrahman; Yuni Kurniasih Kurniasih; Rizza Arge Winanta
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i2.2104

ABSTRACTÂ Ngargogondo, a village which is close to the world's tourist attractions, Borobudur Temple, wants to be developed into a tourist village. Some of the tourism potentials of this village include language village tours, Balkondes which provides meeting packages, home stays, off road jeeps tour, vw tours, trails tours, and andong village tours, durian nursery centers, ireng mask dance, and the Krobong craft center. Although there is a lot of potential, the development still not massive enough. The research was conducted with descriptive qualitative method. The research location is in Ngargogondo Village, Borobudur District, Magelang Regency, Central Java. Data collected through FGD, interviews, observation, and documentation. Informants were selected purposively. The results of the study indicated that Ngargogondo Village had an uncoordinated stakeholder network structure. They are Disparpora Magelang Regency, Tidar University, PT. Pegadaian, Ngargogondo Village Government, Pokdarwis, Balkondes, BUMDes, and the Social Community. Stakeholders have contributed according to their respective roles. One thing that is unfortunate is that the existing networked structure does not yet have a unified vision and ideals towards the formation of a tourist village. There are concerns that there will be overlapping or friction between the Pokdarwis, Balkondes, and BUMDes fields of tourism business due to the unclear division of labor if an organized network structure is formed. Â Keywords : Collaborative Governance, Ngargogondo Village, Tourism VillageÂ ABSTRAKÂ Desa Ngargogondo yang dekat dengan obyek wisata dunia yakni Candi Borobudur, ingin dikembangkan menjadi sebuah desa wisata. Beberapa potensi wisata yang dimiliki desa ini antara lain wisata desa bahasa, Balkondes, home stay, jeep off road, vw tour, trabasan trai, wisata desa andong, pisat pembibitan durian, tari topeng ireng, dan pusat kerajibnan krombong. Meskipun terdapat banyak potensi pendukung wisata, namun pengembangannya belum cukup masif. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik FGD, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan Desa Ngargogondo memiliki struktur jaringan stakeholder yang tidak terkoordinir dengan baik, yaitu Disparpora Kabupaten Magelang, Universitas Tidar, PT. Pegadaian, Pokdarwis, Balkondes, BUMDes, dan masyarakat itu sendiri. Meskipun masing-masing stakeholder telah menjalankan perannya, namun networked structure yang ada belum memiliki kesatuan visi dan cita-cita menuju terbentuknya sebuah desa wisata. Terdapat kekhawatiran akan adanya tumpang tindih atau terjadi gesekan lahan bisnis wisata di kalangan Pokdarwis, Balkondes, dan BUMDes karena pembagian kerja yang tidak jelasjika suatu saat dibentuk struktur jaringan yang terorganisir.Â Kata Kunci : Collaborative Governance, Desa Ngargogondo, Desa WisataÂ

Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana di Kabupaten Purworejo Vira Amalia Bakti; Fadlurrahman Fadlurrahman
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i2.1594

Purworejo Regency is the second-highest disaster-prone area in Central Java Province. From the 494 villages and sub-districts in Purworejo Regency, around 90% are areas prone to natural disasters such as typhoons, landslides, and floods. One of the efforts in disaster management is coordination between stakeholders. On this basis, this study aims to analyze the coordination of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Purworejo Regency and to find out the factors that encourage successful coordination between BPBD and other institutions in disaster management. The approach used is a qualitative method, with data collection techniques by interview, observation, and documentation. The informant selection technique used was purposive sampling with four informants. The results showed that coordination of BPBD of Purworejo Regency in the pre, during, and the post-disaster condition is good enough to overcome the disasters seen through the basic coordination mechanism (vertical and horizontal). However, coordination still faces obstacles, for example, there are community and private organizations that do not coordinate with the BPBD of Purworejo Regency during disasters. The factors that drive successful coordination include meeting forums (physical and non-physical), transparency in decision making, evaluation with stakeholders, and the use of decentralization for stakeholders.AbstrakKabupaten Purworejo merupakan daerah rawan bencana tertinggi kedua di Provinsi Jawa Tengah. Dari 494 desa dan kelurahan di Kabupaten Purworejo, sekitar 90% merupakan daerah rawan bencana alam seperti puting beliung, tanah longsor, dan banjir. Salah satu usaha dalam manajemen penanggulangan bencana yakni melakukan koordinasi antarpihak. Atas dasar tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo serta mengetahui faktor-faktor pendorong keberhasilan koordinasi antara BPBD dengan instansi/lembaga lainnya dalam penanggulangan bencana. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode pengumpulan data secara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling,dengan jumlah informan sebanyak empat orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi BPBD Kabupaten Purworejo pada kondisi pra, saat, dan pascabencana sudah cukup baik untuk menanggulangi bencana, yang terlihat melalui mekanisme dasar koordinasi (vertikal dan horizontal). Namun koordinasi masih mengalami hambatan, misalnya: adanya organisasi masyarakat dan pihak swasta yang tidak melakukan koordinasi dengan BPBD saat terjadi bencana. Faktor-faktor pendorong keberhasilan koordinasi di antaranya: adanya forum pertemuan (fisik dan nonfisik), transparansi dalam penciptaan keputusan, evaluasi secara bersama para pihak, dan dukungan desentralisasi penanganan bencana di setiap instansi sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) masing-masing pihak.

MEMBANGUN PARIWISATA: ADOPSI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DUSUN BUTUH UNTUK PARIWISATA NEPAL VAN JAVA Sri Mulyani; Fadlurrahman Fadlurrahman; Ari Mukti
Literasi Hukum Vol 6, No 1 (2022): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2600.142 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengadopsian kearifan lokal masyarakat Dusun Butuh untuk pengembangan pariwisata Nepal van Java. Dusun Butuh mengalami lonjakan kunjungan wisatawan yang sangat signifikan mulai dari bulan Agustus hingga Desember tahun 2020. Fenomena tersebut dikarenakan viralnya Dusun Butuh di media sosial dan disebut sebagai Nepal van Java. Namun dibalik euforia kunjungan wisatawan ke Dusun Butuh, ada unsur lain yang menjadikan Dusun Butuh dikenal sebagai Nepal van Java, yakni pengadopsian kearifan lokal masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data secara FGD, wawancara mendalam, observavsi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa Dusun Butuh berhasil mengelola dan mengadopsi kearifan lokal yang mereka miliki yang dapat ditinjau dari adaptasi masyarakat dengan lingkungan yang berada dibawah kaki Gunung Sumbing. Selain itu, pengetahuan dan kelembagaan lokal memberikan kontribusi terhadap pengembangan wisata Nepal van Java

Pendampingan Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat Fadlurrahman Fadlurrahman; R.M. Mahendradi; Novitasari Novitasari; Seiren Ikhtiara
ABDIPRAJA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol 2, No 2 (2021): September
Publisher : Universitas Tidar

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling berkembang dalam perekonomian dunia, dan menjadi faktor penting dalam pembangunan sosial ekonomi suatu wilayah. Dalam bidang pengembangan kepariwisataan, potensi lokal (SDA, SDM, dan dukungan stakeholders) merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan. Untuk itu penting mendayagunakan potensi lokal berbasis masyarakat. Kegiatan pengabdian ini berlokasi di dua kelurahan, yakni kelurahan panjang dan kemirirejo kecamatan magelang tengah kota magelang. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan empat tahapan, diantaranya sosialisasi, observasi, pendampingan, dan evaluasi. Hasil dari kegiatan ini yaitu terdapat peningkatan pemahaman dan kesadaran dari masyarakat bahwa pariwisata lokal mampu membantu perekonomian, kemudian telah terjadi pembentukan kelompok-kelompok baru yang terdiri dari pemuda-pemudi sebagai penggerak pariwisata.

Dinamika Kebijakan City Branding Kota Magelang: antara Preferensi Politik dan Evidence Based Policy Nike Mutiara Fauziah; Fadlurrahman .; R M Mahendradi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v18i1.634

Berbagai hasil riset menunjukan pengambilan kebijakan di Indonesia pada umumnya masih belum berdasarkan hasil riset kebijakan. Di tingkat daerah kondisi ini juga terjadi dimana masih banyak kebijakan yang tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan baru diantaranya pemborosan anggaran. Sebagai salah satu pemerintah daerah, Kota Magelang yang mendapatkan nilai tertinggi dalam Indeks Inovasi Daerah belum menjamin bahwa semua kebijakan yang dibuat menjadi solusi permasalahan yang dihadapi dalam membangun Kota Magelang. Salah satu kebijakan yang masih menjadi perdebatan antara peneliti maupun akademisi di Kota Magelang adalah Kebijakan City Branding dengan slogan Magelang Kota Sejuta Bunga yang dilegalkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2014. Penelitian dengan metode kualitatif menggunakan purposive sampling dengan melibatkan informan dari berbagai pihak dan instansi di Kota Magelang yang berkaitan langsung dengan Branding Kota Magelang ini diharapkan mampu memberikan informasi empirik mengenai fokus penelitian. Hasil Penelitian menunjukan Kebijakan City Branding di Kota Magelang berdasarkan preferensi politik dan belum menggunakan konsep Evidence Based Policy dalam merumuskannya. Kebijakan City Branding di Kota Magelang sifatnya adalah top-down yaitu dari preferensi Pimpinan Daerah terkait dalam dal ini Walikota dan Wakil Walikota Magelang Periode berjalan. Berdasarkan hasil penelitian Kebijakan tentang City Branding di Kota Magelang ini perlu dilakukan revisi pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2014 karena terdapat beberapa pasal yang masih belum sesuai dan belum berdasarkan kondisi eksisting Kota Magelang sebagai Kota Jasa.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search