<![CDATA[Tidak banyak penelitian yang mengkaji kinerja berbasis budaya dalam sektor publik karena birokrasinya berbeda dengan sektor privat. Kinerja dalam sektor publik bukan kinerja pimpinan ataupun kinerja pegawai tetapi harus kinerja berbasis budaya. Pemerintah biasanya berhadapan dengan banyak pemangku kepentingan (Stakeholders) yang memiliki tujuan berbeda sehingga mempersulit proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Pemerintah daerah terikat dengan target kinerja yang ditetapkan bersama para agen dan atasan mereka. Pemerintah daerah tidak hanya secara aktif menerima tugas dari atas, namun secara proaktif menetapkan tingkat tujuan yang lebih tinggi untuk memberikan kesan baik pada atasan, tindakan ini dinilai sebagai turnamen politik, di mana birokrat hanya terpusat pada masalah karir yang diwujudkan dengan pencapaian kinerja untuk memanfaatkan peluang promosi yang langka. para pejabat pemerintah memiliki banyak cara untuk menentukan “takdir” politik mereka, dengan memenuhi kriteria terbaik agar dapat dipromosikan. Pentingnya topik ini bagi pemerintah Aceh tentang determinan kinerja berbasis budaya dalam memediasi kualitas pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh? Untuk memenuhi tujuan diatas, penelitian ini melakukan penarikan sampel menggunakan Stratified random sampling dilakukan berdasarkan jabatan yaitu kepala dinas dan kepala bagian untuk setiap SKPD, yang menghasilkan 250 orang pejabat structural, terdiri dari Eselon II 19 orang, Eselon III 70 orang, eselon IV 161 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, dan dokumen yang relevan, yang diolah menggunakan analisi Partial Least Square (PLS) yang berbasis aplikasi SEM PLS mampu mengestimasi model yang besar dan komplek dengan ratusan laten dan ribuan indikator, minimal sampel >30 dapat digunakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah Aceh determinan kinerja berbasis budaya dalam memediasi kualitas pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh. Hasil penelitian ini diharapkan selain memperkaya bukti empiris bagi SKPA, bisa dijadikan referensi perumusan dan penetapan kebijakan bagi SKPA serta memberikan kontribusi baru dalam bidang ilmu akuntansi dan ilmu adminitrasi publik. Hasil penelitian membuktikan bahwa NPM dan Agency Theory dapat digunakan dalam organisasi pemerintah.]]>
